Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang - Menanggapi terkait adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), praktisi hukum Gary gagarin Akbar angkat bicara.

Menurutnya, polemik dualisme kepemimpinan Dekopin semestinya sudah selesai pasca keluarnya Putusan Kasasi No 487K/KTUN/2021 yang amar putusannya menolak Permohonan Kasasi pihak Nurdin Halid serta memperkuat putusan tingkat pertama dan Banding.

"Hal ini menandakan bahwa secara hukum Ibu Sri Untari adalah kepemimpinan yang sah karena melalui putusan pengadilan tersebut sudah melegitimasi kepemimpinan Ibu Sri Untari,” kata Gary dalam keterangan tertulisnya kepada Media, Jumat (15/7/2022).

“Dengan adanya putusan tersebut saya sangat berharap pihak-pihak lain dapat tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut karena sudah diuji secara hukum,” sambungnya yang juga merupakan kuasa hukum salah satu koperasi di Kabupaten Karawang ini.

Kandidat doktor ilmu hukum ini juga menegaskan, Ibu Sri Untari sebagai Ketua Umum Dekopin sudah diakui ditingkat nasional yang dibuktikan atas undangan Komisi XI DPR RI. Di hadapan Komisi XI DPR RI beliau juga banyak sekali memberikan masukan dan saran terhadap rencana perubahan UU Perkoperasian agar tetap sejalan dengan prinsip dan nilai yang ada.

Selanjutnya, dengan dasar putusan ini pula, pihak pengurus Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Karawang (Dekopinda Karawang) di bawah kepemimpinan DR. Dede Anwar Hidayat,S.H.,M.H harus segera melakukan beberapa langkah strategis kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang agar segera ada kejelasan status kepemimpinan yang sah secara hukum.

“Selain itu, di hari koperasi ini saya berharap koperasi-koperasi di Kabupaten Karawang dapat lebih maju lagi dan terus berkembang dengan dimaksimalkannya peran Dekopinda Karawang,” harapnya.

Di samping itu, di Hari Koperasi ini dirinya juga berharap pihak lain yang dinyatakan kalah di pengadilan untuk legowo menerima putusan bahwa Ibu Sri Untari sebagai pimpinan dan kepengurusan Dekopin yang sah karena terlihat sampai saat ini pihak pengurus Dekopinda yang lain tersebut belum meninggalkan kantor Dekopinda Karawang dan diduga masih menerima anggaran dari dinas terkait.

“Jangan sampai di Hari Koperasi ini, pihak yg mengaku sebagai pengurus Dekopinda Karawang tersebut menodai Hari Koperasi ini karena ada kegagalan paham untuk terus menjabat padahal secara hukum seharusnya sudah selesai mengenai persoalan dualisme ini,” tutupnya. (red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Sheet pile yang tidak terpakai pasca perbaikan ambrolnya oprit Jalan Jembatan KW 6 yang berlokasi di Kelurahan Karangpawitan Karawang Barat masih amburadul, keberadaan posisi material tersebut berada di saluran normalisasi.

Yang mana pembelian sheet pile tersebut diduga menggunakan dana APBD melalui pihak rekanan yang mengerjakan proyek jembatan tersebut.

Sangat disayangkan, pembelian sheet pile tersebut tidak ada fungsinya saat perbaikan oprit jembatan KW 6.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Dedi Achdiat saat dikonfirmasi Media, Rabu (13/7) ketika dirinya berada di Dinas PRKP, mengatakan, bahwa sheet pile tersebut dibeli oleh pihak kontraktor, tapi belum dibayar oleh Pemda melalui Dinas PUPR Karawang.

"Material (Sheet Pile-red) tersebut akan digunakan apabila ada kegiatan yang menggunakan sheet pile, jadi untuk sementara biarkan saja dulu ditempat itu," ujar Dedi.
(Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang akhirnya telah berhasil mendapatkan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi gedung Fasilkom Unsika.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, di hadapan awak media yang tergabung dalam DPC Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Karawang pada Selasa (12/7/2022).

Kemarin kita sudah mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara sekitar Rp. 6 miliar, insya Allah bila tidak ada halangan segera berlangsung tahap kedua serahkan kepada penuntut untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, kepada Media, Selasa (12/7/2022).

Ketika disinggung adanya kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus tersebut, Martha secara diplomasi menyerahkan hal itu dalam perkembangan selanjutnya.

“(saat ini) baru satu tersangka, nanti bisa lihat perkembangannya,” ujarnya.

Ia membeberkan, saat ini penyidik sedang melengkapi pemberkasan, setellah lengkap diserahkan ke penuntutan.

“Nanti penuntut juga akan memeriksa apakah berkas sudah lengkap, sesudah berkas dinyatakan lengkap barulah penyerahan tersangka dan barang bukti dan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti barulah dilimpahkan ke pengadilan,” tutupnya. (red).

Jendela Jurnalis Karawang. -
Sedikitnya, 22 Majelis Wakil Cabang (MWC) PCNU Kabupaten Karawang berumpul di kantor H. Jenal Arifin yang berlokasi di kawasan perkantoran Grand Taruma Karawang sambil menggelar pengajian, Selasa (5/7/2022).

Berkumpulnya 22 MWC tersebut disinyalir sebagai bentuk dukungan kepada H. Jenal Arifin paska dikeluarkannya surat evaluasi dari PBNU terkait hasil konfercab XXI PCNU Karawang yang kemungkinan imbasnya bakal menggelar kembali konfercab dengan diawali pembentukan caretaker.

“Ini sekaligus menginformasikan kepada 22 MWC yang hadir tentang perkembangan surat PBNU, tentang evaluasi Konfercab ke XXI PCNU Karawang. Tentunya ini menjadi preseden bagi kita warga Nahdiyin tentang surat PBNU itu,” tutur Deden Permana, tokoh muda NU Karawang kepada awak media.

Deden menegaskan, 22 MWCNU Karawang akan tunduk dan patuh apapun yang akan diputuskan oleh PBNU, terkait evaluasi Konfercab ke XXI PCNU Karawang.

“Tentunya kami 22 MWC akan sami’na wa’atona apapun yang akan diputuskan oleh pimpinan tertinggi kita yaitu PBNU,” katanya.

Deden pun menjawab sejumlah keraguan mengapa surat evaluasi hasil Konfercab ditunjukan kepada PWNU Jawa Barat, bukan kepada PCNU Karawang. Menurutnya, hal itu lantaran PBNU menjawab surat rekomendasi yang disampaikan oleh PWNU. Apalagi di surat itu di bawahnya juga ada tembusan untuk pengurus PCNU Karawang periode 2017-2022.

“Jadi surat PBNU tidak akan disampaikan ke PCNU, tetapi ya ke PWNU,” jelasnya.

Deden kembali menegaskan, imbas adanya surat evaluasi Konfercab PCNU Karawang oleh PBNU, maka kepengurusan PCNU Karawang hasil konfercab kemarin akan ditertibkan melalui surat selanjutnya.

“Tentunya dalam tahapan organisasi ketika Konfercab itu diangap melanggar oleh PBNU, maka surat rekomendasi itu ya caretaker. Insha Allah apapun yang akan diputuskan oleh PBNU, kita akan menerima,” bebernya.

“Kita akan samina waatona (kami dengar kami taat), ketika surat PBNU itu A ya kita akan A. Kalau surat itu B ya kita akan B,” timpal Deden.

Ditambahkan Deden, untuk kepengurusan PCNU Karawang saat ini jelas tidak ada, setelah adanya surat evaluasi dari PBNU.

“Ya nanti ada konfercab ulang. Meskipun di dalam AD/ART nya tidak ada istilah/bahasa konfercab ulang, tetapi masih memakai bahasa Konfercab ke XXI lagi,” tutupnya. (red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Polres Karawang menggelar upacara memperingati HUT Ke-76 Bhayangkara di halaman Mapolres Karawang, Selasa (5/7/2022) sekira pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB.

Acara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, komunitas LMS/Ormas, seniman dan insan pers itu berlangsung penuh dengan keakraban dan khidmat.

Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono, dalam sambutannya menyampaikan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak memimpin Polri telah menggelorakan program Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, tranparansi dan berkeadilan.

Kemudian Kapolri memfokuskan transformasi Polri dalam ada empat bidang, yakni transformasi bidang organisasi, transformasi bidang operasional, transformasi bidang pelayanan publik dan transformasi bidang pengawasan.

“Sehingga hari ini Polres Karawang siap bertranformasi untuk mengimplementasikan program presisi yang bersinergi dengan Forkopimda dan stakeholder Karawang , tokoh pemuda dan tokoh pemuda serta elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Polres Karawang dari awal telah bertekad untuk bisa mengawal program pemerintah, dalam hal ini Pemkab Karawang, yang goalnya agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang tumbuh lebih baik lagi dan masyarakatnya secara kamtibmas bisa diwujudkan.

“Mendukung semua program Pemkab Karawang dalam rangka menciptakan rasa aman nyaman dan pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Tempat yang sama, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memuji Polres Karawang yang dikomandoi AKBP Aldi Subartono yang dinilai telah berhasil membawa kamtibmas di wilayah Kabupaten Karawang lebih baik, di antaranya dengan meluncurkan program Lapor Pak Kapolres.

“Program Lapor Pak Kapolres ini jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat langsung direct ke Pak Kapores sehingga mengetahui sejumlah masalah yang ada di lapangan yang menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Terimakasih Pak Kapolres yang telah meluncurkan program unggulannya,” ucapnya. (red).