Jendela Internasional

Jendela Jurnalis, Jeddah -
Oleh: Mukarromah, Anggota PPLN Jeddah, Divisi Perencanaan dan SDM

Tim Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah, melaksanakan sosialisasi Pemilu perdana di daerah tapal batas Arab Saudi, Tabuk. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 3 - 4 Maret 2023. Tabuk berada di Barat Daya Arab Saudi dan berbatasan langsung dengan Jordan.

Dunia mungkin sudah mengenal Neom dan Line, 2 Kota yang sedang dibangun dengan penataan yang belum pernah ada sebelumnya. Neom, Kota Futuristic dengan panorama es di puncak, sampai pantai di dataran rendah. Kota ini direncanakan memiliki luas 33 kali luas Kota New York City di Amerika Serikat (AS) dan akan dibangun dengan biaya USD 500 Milyar.

Bukan karena Kedua Kota itu yang menyebabkan Tabuk menjadi lokasi pertama sosialisasi Pemilu di Provinsi terluar Arab Saudi. Tetapi, karena kekhususan program Pelayanan Terpadu (Yandu) yang dilaksanakan di Bulan Maret oleh KJRI Jeddah. Bulan ini, KJRI melaksanakan Kickoff Program Pasporisasi untuk tahun 2023. Program yang memberikan kesempatan kepada WNI yang tidak berdokumen, untuk memiliki Paspor.

Sedari awal, KJRI telah membuka diri terhadap ide sinergisme sosialisasi Pemilu, dalam kegiatan Yandu. Pertimbangan utamanya, tidak mudah mengumpulkan orang di Arab Saudi. Perlu bersurat kepada Kemenlu terlebih dahulu dan prosesnya tidak cepat. Apalagi mengumpulkan WNI tidak berdokumen. Jika dilaksanakan tanpa izin, resiko terburuk yang mungkin terjadi adalah penangkapan dan deportasi. Sosialisasi Pemilu kemudian disepakati akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Yandu, untuk pertimbangan keamanan dan efisiensi biaya. Ini merupakan dukungan luar biasa yang diberikan oleh KJRI Jeddah kepada PPLN.

WNI tidak berdokumen menjadi sasaran paling tepat dalam kegiatan sosialisasi. Sebagian besar dari mereka, kemungkinan besar belum pernah mengikuti Pemilu di Luar Negeri. Karena untuk menjadi pemilih, salah satu syarat adalah memiliki Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), atau KTP elektronik. Syarat KTP elektronik agak memberatkan, karena mayoritas WNI tidak berdokumen adalah WNI yang telah tinggal berpuluh-puluh tahun di Saudi dan belum pernah pulang. SPLP hanya akan dikeluarkan bagi WNI yang berencana pulang. Maka, bukti terkuat yang dapat digunakan untuk mengklaim Kewarganegaraan WNI dan hak pilihnya, adalah Paspor. Dan, Program Pasporisasi ini, merupakan kebijakan yang sangat tepat dari Pemerintah. Karena, WNI yang belum pernah menjadi pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.

Sosialisasi Pemilu di Tabuk dilaksanakan dalam dua sesi, yakni sesi hari pertama dan sesi hari kedua, bertempat di Relax Day Hotel. Hadir dalam sosialisasi tersebut, 101 WNI tidak berdokumen, yang telah menyatakan kesediaannya mengikuti Pemilu 2024. Jumlah 101 orang mungkin terlihat tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah WNI di Jeddah, yang mencapai puluhan ribu. Tetapi, jika dibandingkan dengan Yandu Regular yang dihadiri oleh rata-rata 45-an orang, jumlah tersebut sudah meningkat dua kali lipat.

Menurut Satgas KJRI di Tabuk, Dadang, terjadi penurunan jumlah WNI yang cukup signifikan. Tahun 2013, jumlah pemilih di Tabuk sebesar 1200 lebih dan kemudian turun menjadi sekitar 450-an di tahun 2019. Tahun ini, berdasakan data pada DP4LN, tercatat 558 data yang sedang dicoklit oleh Pantarlih Tabuk. Jika ditambah dengan jumlah WNI tidak berdokumen yang mengajukan Paspor, maka terjadi peningkatan kembali jumlah WNI. Kemungkinan besar WNI memilih untuk tidak berdokumen, adalah akibat kebijakan membayar pajak tinggal di Saudi.

Dalam sosialiasi tersebut, PPLN menyampaikan tentang penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri dan tugas utama PPLN, jadwal pemungutan suara dan cara-cara pemungutan suara di Luar Negeri. Juga disosialisasikan tentang kegiatan pemutakhiran data oleh Pantarlih, serta peningkatan kesadaran tentang hak pilih dan pemberian motivasi kepada WNI, untuk menggunakan hak pilihnya.

Antusiasme WNI untuk mengikuti pemilu terlihat, ketika WNI menyampaikan kekhawatiran-kekhawatirannya. Salah satu yang paling krusial, adalah kemungkinan tidak bisa mengikuti Pemilu, karena tidak mendapat izin dari majikan atau syarikah. WNI kemudian mengusulkan, agar PPLN membuat Surat Pemberitahuan kepada majikan/syarikah atau membuat Surat Panggilan resmi kepada WNI, untuk melakukan pemungutan suara di Kotak Suara Keliling (KSK).

Tak kalah pentingnya adalah harapan, agar waktu pemungutan suara diperpanjang. Hal ini penting, agar WNI yang bekerja di siang hari, masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi KSK di sore atau malam hari. Jika jam pemungutan suara disamakan dengan Indonesia, maka hak pilih WNI yang tidak bisa datang di siang hari, akan menjadi hilang.

Artinya, seluruh tenaga, waktu, dana dan upaya lainnya, mulai dari penyusunan DP4LN, Pembentukan Lembaga Ad Hoc Penyelenggara Pemilu LN, proses coklit, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), sosialisasi, pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sampai pada Data Pemilih Tetap (DPT) akan menjadi sia-sia. Masukan ini layak untuk dipertimbangkan oleh seluruh pihak, agar hak pilih rakyat tetap terjaga. Pada titik ini, Negaralah yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan dan memastikan, bahwa setiap WNI yang berada di Luar Negeri, bisa menggunakan hak pilihnya. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Pagi ini, Jum'at, 24 Februari 2023, PPWI Nasional dihubungi oleh seorang Warga Negara Singapore. Pria paruh baya yang fasih berbahasa Melayu itu, mengirimkan pesan WA dan kemudian dilanjutkan melalui percakapan telepon dengan Ketum PPWI, Wilson Lalengke.

Penelpon bernama Mr. Abdul. Dia melaporkan tentang dugaan penipuan bermodus Long Distance Relationship (LDR) alias cinta - cintaan jarak jauh. Terduga penipu itu mengaku bernama Nur Aini, yang katanya berteman dengan Rahmad Ridhal, yang diakui berprofesi sebagai Wartawan di Indonesia.

Untuk meyakinkan Mr. Abdul, Nur Aini mengirimkan beberapa foto yang diakuinya sebagai foto dirinya. Sementara itu, Rahmad Ridhal mengirimkan identitas-nya, yaitu KTA PPWI atas nama Ridhal, tanpa kata Rahmad di KTA PPWI tersebut.

Mereka mengaku tinggal di Jakarta dan meminta uang ke Mr. Abdul dengan berbagai alasan, antara lain untuk bayar kos - kosan si cewek. Mr. Abdul sempat mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sejumlah 183.25 Dollar Singapore kepada komplotan penipu ini, melalui Rek. BCA No: 8525-3637-04, atas nama Ana Nurhasanah, beralamat di Jakarta.

Para penipu ini selanjutnya memaksa Mr. Abdul, untuk mengirimkan dana sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Permintaan dana tersebut disertai ancaman jika tidak dikirim segera, korban (Warga Singapore, red) akan dipermalukan melalui Medsos dan media-media di Indonesia. Uangnya harus ditransfer melalui Rek. BRI No: 7102-0101-6465-532 atas nama Fuadri.

Beruntung, Mr. Abdul belum berhasil mengirimkan dananya, akibat kesalahan teknis saat melakukan transfer dana. Nama pemilik rekening tidak dikenal alias salah nama. Mr. Abdul kemudian berupaya menghubungi Setnas PPWI di Jakarta, untuk menceritakan pengalaman buruknya itu.

Kepada seluruh warga masyarakat, baik WNI maupun Negara Sahabat, PPWI menghimbau agar berhati-hati selalu. Waspada terhadap setiap orang dalam berinteraksi di dunia maya, baik melalui Medsos, Email, Media Online, maupun fasilitas jaringan komunikasi lainnya, yang disediakan oleh teknologi modern sekarang ini. Jangan sekali-kali mengirim uang dan atau materi kepada siapapun yang belum dikenal dengan baik, apalagi belum pernah bertemu secara langsung di darat.

Kepada setiap warga juga diharapkan, untuk melakukan aktivitas produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga. Semua kita dari bangsa manapun, tidaklah dibenarkan mencari uang dengan cara menipu, mencuri, merampok dan PMH lainnya.

Kepada rekan-rekan PPWI, teman-teman Jurnalis, para Aparat Hukum, pun setiap warga masyarakat, kiranya membantu menelusuri dan mencari para anggota komplotan penipu yang telah mencoreng nama baik bangsa ini. Berikut adalah beberapa data, yakni nama, No. kontak dan No. Rek. para penipu itu.

Nama: Nur Aini (bisa benar, bisa palsu)
No. kontak: +62 812-6790-5268
Tinggal di Jakarta (tanpa kartu identitas apapun)

Nama: Rahmad Ridhal (bisa benar, bisa palsu)
No. kontak: +62 822-6946-2127 dan +62 813-6126-1168
Tinggal di Jakarta (tanpa KTP, tapi menggunakan KTA PPWI atas nama Ridhal, yang tinggal di Padang, Sumbar)

Nama: Ana Nurhasanah (sesuai dengan nama penerima transferan)
No. kontak: ---
No. Rek: 8525-3637-04 di BCA
Domisili: Jakarta (bisa benar, bisa palsu)

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan keterangan profil No. WA atas nama Rahmad Ridhal, terlihat sebuah foto dengan latar belakang sebuah spanduk bertuliskan "KONFERENSI VIII PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN LABUHANBATU". Dari foto ini dapat diduga, bahwa orang yang mengaku Rahmad Ridhal ini kemungkinan tergabung di Organisasi PWI, khususnya PWI Labuhanbatu, Sumut. Sangat mungkin juga, bahwa Rahmad Ridhal ini adalah Pengurus PWI Labuhanbatu dan tinggal di Labuhanbatu. Semoga dugaan ini tidak benar adanya. (Red/AP)

Jendela Jurnalis, Tripoli -
Indonesia dan Lebanon hari ini, Jum'at, 17 Februari 2023, menanda-tangani dokumen kerjasama kedua bangsa, dalam bidang kebudayaan dan kemanusiaan. Penanda-tanganan kerjasama tersebut dilakukan di Kantor Asosiasi Kebudayaan Tripoli, Lebanon, sekira pukul 12.00 waktu setempat.

Pada pertemuan resmi antara Kedua Negara tersebut, Indonesia diwakili oleh Dubes Indonesia untuk Lebanon, Hajriyanto Thohari, sementara Lebanon diwakili oleh President of Tripoli Cultural Association, Dr. Ramez Al-Ferri. Pertemuan kedua delegasi Indonesia-Lebanon itu, berlangsung hangat dan penuh semangat persahabatan.

Dubes Hajriyanto Thohari kepada Wartawan mengatakan, bahwa Indonesia siap membantu Lebanon dalam berbagai bidang, sesuai kebutuhan warga masyarakatnya.

"Selain bidang kebudayaan, kita juga siap mengirimkan para pelatih pencak silat 'Tapak Suci' ke Lebanon, untuk memberikan pelatihan di bidang olahraga beladiri ini. Indonesia juga akan mengirimkan para ekspatriat bidang kebencanaan, untuk membantu memberikan pengetahuan dan wawasan kebencanaan kepada warga masyarakat Lebanon, agar ketika terjadi bencana, mereka lebih siap menghadapinya," jelasnya, dalam Konferensi Pers yang digelar usai pertemuan.

Indonesia juga mendorong kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, pertukaran pelajar melalui pemberian beasiswa, saling kunjungan muhibah Tokoh Masyarakat kedua bangsa dan bidang pariwisata.

"Indonesia menyediakan beasiswa untuk calon pelajar Lebanon yang berminat melanjutkan studi di Indonesia, namun selama ini masih belum terpenuhi sebagaimana diharapkan. Semoga kedepannya, program ini dapat lebih menarik minat bagi para pelajar Lebanon untuk ke Indonesia," tambah politisi Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 itu.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di bidang informasi, demikian Dubes Hajriyanto Thohari, pihaknya juga akan mengupayakan pengiriman Jurnalis Indonesia ke Lebanon.

"Kita akan berupaya mengirimkan Jurnalis ke Lebanon, agar dapat melihat langsung kondisi dan keadaan serta cara hidup masyarakat Lebanon, demi memperkuat hubungan persahabatan Kedua Negara," ucapnya di depan President of Tripoli Cultural Association, Dr. Ramez Al-Ferri dan teamnya.

Acara pertemuan bilateral ini, juga diwarnai pemberian buku-buku oleh Dubes Indonesia, untuk menjadi referensi para pembaca Lebanon. Tidak kurang dari 100 lebih buku berbagai judul dan tema yang disampaikan kepada perpustakaan yang ada di Kantor Tripoli Cultural Association. Hajriyanto Thohari juga menyerahkan alat musik angklung dan beberapa benda hasil seni-budaya asli Indonesia kepada lembaga tersebut.

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil pemantauan langsung Redaksi KOPI ke tempat pertemuan di Gedung Tripoli Cultural Association, melalui saluran online Video Call dengan Perwakilan PPWI Lebanon, Dr. Abdul Rahman Dabbousi. (AP)

Jendela Jurnalis, Rabat -
Raja Maroko, King Mohammed VI, memimpin pertemuan Penyampaian Program Green Energy (Energi Hijau) dari Grup OCP, untuk tahun 2023-2027. Pertemuan ini dilaksanakan pada Sabtu, 3 Desember 2022, di Istana Kerajaan di Rabat, Maroko. Acara itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian terkait program tersebut, antara Pemerintah Maroko dan OCP. OCP (Office Chérifien des Phosphates) adalah Perusahaan penambang fosfat milik Maroko. OCP merupakan Perusahaan Negara, yang memproduksi asam fosfat dan pupuk.

Pertemuan resmi tersebut, merupakan bagian dari arah pembangunan proaktif yang dipromosikan oleh King Mohammed VI, selama bertahun-tahun. Program ini dilaksanakan dalam rangka transisi menuju energi hijau dan ekonomi rendah karbon. Acara itu dilaksanakan, sebagai kelanjutan dari hasil Raker Pemerintah Maroko, pada 22 November 2022 lalu, terkait pengembangan program energi terbarukan, dengan perspektif baru.

Di awal acara, CEO OCP Group, Mr. Mostafa Terrab, mempresentasikan berbagai hasil program investasi pertama grup tersebut. Sebuah program yang didasarkan pada pedoman kerja, yang diterbitkan oleh Pemerintah Maroko tahun 2012, dalam rangka memperkuat OCP di pasar pupuk. Dengan melipatgandakan kapasitas produksi pupuknya, grup OCP saat ini diposisikan sebagai salah satu produsen dan pengekspor pupuk fosfat terkemuka di dunia.

Grup OCP mengandalkan hasil penelitian dan pengembangan Universitas Politeknik Mohammed VI (UM6P). OCP memanfa'atkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi industri dan digital terbaru. Mereka juga mengembangkan keahlian dalam teknologi inovatif, untuk pemupukan berimbang. Hal tersebut penting, dalam rangka menyiasati tantangan pertanian serta pangan berkelanjutan dan aman.

Terrab selanjutnya memaparkan kepada YM King Mohammed VI bersama peserta forum pertemuan lainnya, tentang program investasi baru Grup OCP. Program ini berkisar pada peningkatan kapasitas produksi pupuk. OCP berkomitmen, untuk mencapai netralitas karbon sebelum tahun 2040, dengan mengandalkan sumber energi terbarukan.

Melalui investasi pada tenaga surya dan angin, OCP Group berencana menjalankan operasional serta menyediakan segala fasilitas industrinya, dengan energi hijau pada tahun 2027. Energi rendah karbon juga akan digunakan, untuk memasok kapasitas desalinasi air laut baru, untuk memenuhi kebutuhan Grup Perusahaan, serta menyediakan air minum dan irigasi di area operasional OCP dan sekitarnya.

Investasi ini akan membantu grup sebagai pengimpor amonia dunia pertama, untuk mengakhiri ketergantungan pada impor ini. OCP juga fokus berinvestasi di energi terbarukan, yakni hidrogen hijau di sektor produksi amonia hijau. Program ini memungkinkan OCP memasuki pasar pupuk hijau dunia. Juga, akan menjadi solusi pemupukan adaptif bagi wilayah berkebutuhan pupuk khusus, berdasarkan spesifik tanah dan tanaman yang berbeda.

Program ambisius OCP tersebut, akan ditopang oleh program pendukung, yakni Usaha Kecil Menengah (UKM) dan para pihak yang bergerak di sektor energi dan pertanian. Kondisi ini akan mendukung munculnya ekosistem nasional yang inovatif dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, juga akan membuka peluang integrasi pekerjaan bagi kaum muda.

Program baru OCP ini, diyakini akan membantu mengkonsolidasikan posisi OCP Group di tingkat dunia. Progam tersebut mencakup pemberian investasi global sebesar 13 miliar dolar AS atau setara 130 miliar dirham, selama periode 2023-2027. OCP juga menargetkan pencapaian integrasi pekerjaan lokal sebesar 70 persen dan dukungan dari 600 industri Maroko. Selain itu, OCP melalui program investasi baru ini, akan menciptakan 25.000 lowongan kerja, langsung dan tidak langsung.

Di akhir acara, YM King Mohammed VI, memimpin penandatanganan perjanjian kerjsama implementasi program investasi baru ini. Pihak Pemerintah Maroko diwakili oleh Mendagri, Menteri Ekonomi dan Keuangan, Menteri Peralatan dan Air, Menteri Energi Transisi dan Pembangunan Berkelanjutan, Menteri Investasi, Menteri Konvergensi dan Penilaian Kebijakan Publik. Sementara dari pihak OCP Group, diwakili langsung oleh Ketua OCP dan CEO (Chief Executive Officer), Mr. Mostafa Terrab.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Pemerintahan, Penasehat Raja dan sejumlah pejabat Pemerintah. (AP)