Bulan: September 2023

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Antisipasi Guantibmas, Satpolairud Polres Aceh Barat Laksanakan Patroli Pesisir bertempat Bantaran sungai Gampong Panggong Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sabtu (30/09/2023), pukul 08.30 WIB.

Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Nelayan di kawasan pesisir yang sedang beraktifitas.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kasat Polairud Iptu Suherman SE mengatakan, Anggotanya rutin melaksanakan kegiatan Binmas terhadap Masyarakat pesisir, serta Patroli wilayah pesisir dan perairan.

Selain itu, lanjutnya, dalam patroli tersebut personel juga menyampaikan himbauan. Seperti, melaporkan ke pos Polisi terdekat jika melihat hal yang mencurigakan atau mengalami tindakan premanisme, ujar Kasat

Dalam pelaksanaan kegiatan personil piket menyampaikan kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan melaut di wilayah perairan Aceh Barat.

"Hal tersebut dilakukan guna warga Nelayan untuk tidak lagi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Trawl mini) yang melanggar aturan dan dapat merusak keberlangsungan hidup biota laut," pungkas Kasat.

"Nelayan juga diminta agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Saat melaut, Kami mengimbau para nelayan supaya tidak membuang sampah ke laut," sebut Herman. 

Harapannya, "Tambah Kasatpolairud, dengan patroli rutin yang mengoptimalkan tindakan preventif ini dapat mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif di kawasan pesisir wilayah hukum Polres Aceh Barat," tutup Kasat Polairud. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemerintah Kabupaten Karawang tengah merealisasikan program pembangunan drainase menggunakan U-ditch yang berlokasi di Dusun Kosambi Jaya, RT 01/06, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jum'at (29/9/2023).

Namun sayangnya, berdasar pantauan Jendela Jurnalis dilapangan, proses pengerjaannya terlihat sangat miris. Dalam pekerjaan yang sudah berjalan selama tiga hari tersebut tidak dilengkapi dengan papan informasi sebagai bahan pemantauan yang dapat diawasi langsung pelaksanaannya oleh sosial kontrol dan juga masyarakat.

Terkait tidak adanya papan informasi, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga telah kangkangi peraturan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan No. 14 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Selain itu, diperparah dengan proses pengerjaanya yang terlihat secara jelas dalam pemasangan material U-ditch dalam kondisi digenangi banyak air tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Padahal, seharusnya bagian dasar juga dipasangkan batu abu terlebih dahulu sebelum U-ditch dipasangkan.

Hal tersebut menuai komentar dari salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, dirinya mengungkapkan kepada Jendela Jurnalis bahwa setahunya pemasangan material U-ditch tidak dikerjakan asal-asalan, ada mekanisme yang harus diterapkan agar material U-ditch terpasang dengan baik.

"Seharusnya airnya di keringkan terlebih dahulu, dan bawahnya di kasih pasir abu terlebih dahulu, agar terlihat rapih dan bagus tidak terkesan asal," ungkapnya. Jum'at (29/9/2023).

Sementara itu, demi menggali informasi yang lebih dalam, Jendela Jurnalis kemudian berusaha untuk menemui pihak kelurahan setempat melalui salah satu Rukun Warga (RW) berinisial JI. Namun sangat disayangkan, bukannya mendapatkan informasi, JI malah terkesan acuh dan tak menanggapi saat didatangi awak media.

Terpisah, HS (inisial) selaku pihak pemborong yang mengerjakan proyek pemasangan U-ditch tersebut saat dimintai keterangannya mengenai papan informasi dan teknis pemasangannya berbarengan dengan genangan air di area U-ditch yang sedang dipasang, dirinya sama sekali tidak memberikan respon apapun alias bungkam.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak rekanan maupun pihak pemborong belum ada yang bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi, serta belum diketahui siapa pengawas yang ditugaskan dalam mengawasi jalannya pekerjaan tersebut. (D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menindak lanjuti pemberitaan terkait pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun Kamurangjati, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang yang dikerjakan oleh CV. Raja Astina yang diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasar hasil investigasi Jendela Jurnalis dilapangan pun sangat miris, karena seharusnya yang tertulis dalam papan informasi Volume ketinggian pekerjaan tersebut adalah 0,90 M'. Namun pada realisasinya sangat jauh dari yang semestinya.

Diketahui, ketinggian volume pekerjaan tersebut ternyata hanya ada 0,82 M' dengan lebar pondasi hanya ada 0,38 M'. Patut diduga CV. Raja Astina menggarong ukuran demi meraup keuntungan lebih besar. Jum'at (29/09/2023).

Selain itu, dalam papan informasi juga tidak dicantumkan Nomor Kontrak atau Surat Perintah Kerja yang menerangkan bahwa proyek tersebut dikerjakan secara resmi berdasar tender yang dimenangkan oleh CV. Raja Astina.

Dengan tidak tercantumnya Nomor SPK patut diduga bahwa pekerjaan tersebut tidak berjalan secara legal berdasar aturan yang berlaku, dan terindikasi adanya kecurangan dengan cara mendahului pekerjaan sebelum SPK terbit.

Menyikapi adanya dugaan pencurian volume ketinggian yang di lakukan CV. Raja Astina membuat geram Aep Apriayatna selaku Anggota LBH Himpunan Advocat Pengacara Indonesia (HAPI) Karawang. Menurutnya, lemahnya dalam pengawasan pihak dinas terkait membuat para pemborong nakal bebas dalam melakukan pekerjaan semaunya sendiri tanpa mengindahkan kualitasnya bangunan.

"Mungkin bukan persoalan baru lagi kalau dinas terkait dalam hal ini DPUPR bidang SDA sering di timpa suatu permasalahan mengenai program programnya yang terkesan amburadul dan mempunyai kualitas di bawah standar," tegas Aep.

Masih menurut Aep, ketika dirinya memperhatikan dan bahkan sering turun juga ikut ke lapangan dalam menginvestigasi perihal siapa pengawas dari pihak dinasnya, mereka para pekerja bahkan sekelas pihak mandor lapangan pun jarang mengetahuinya dan terkesan memilih diam.

"Seharunya Bidang SDA lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasaannya, Kejadian-kejadian di tahun yang kemarin dijadikan tolak ukur dan bahan evaluasi agar pembangunan di tahun sekarang mempunyai kualitas yang baik tidak seperti tahun yang sudah sudah," ucapnya.

Lebih Aep, sepertinya problem lama terus terulang dan yang paling miris temuan rekan-rekan media di bawah perihal penyimpangan pembangunanpun tidak pernah digubris oleh pihak dinas itu sendiri, bahkan terkesan acuh tak acuh dan sama-sama memilih bungkam.

"Kami sudah mengantongi beberapa bukti-bukti penyimpangan program pekerjaan dari Dinas PUPR. Salah satunya yang di lakukan oleh CV. Raja Astina untuk Pembangunan Drainase Dusun Kamurangjati, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang yang di duga dikerjakan tidak sesuai dengan spek dan RAB, dan saya pastikan akan saya dorong temuan ini ke pihak APH," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Rambudi selaku Kasie SDA saat dikonfirmasi perihal pekerjaan dari CV. Raja Astina yang di duga rampok volume ketinggian dan tanpa nomor SPK, dirinya dihubungi via pesan aplikasi WhatsApp sama sekali tidak memberikan komentar apapun dan terkesan bungkam. (D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Kapolres Aceh Barat Yang diwakilkan Wakapolres Kompol Iswahyudi SH didampingi Pejabat Utama Gelar "Jum'at Curhat" dengan Panglima Laot Sekabupaten Aceh Barat, bertempat Warkop Kanto Paloh, Gp. Ujong Drien, Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, Jum'at (29/09/2023) pukul 09.00 WIB.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimcam Meureubo, Para Panglima Laot, Para Kepala Desa, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Bhabikamtibmas, Babinsa, Personel Sat Jinmas, Undangan serta elemen Masyarakat Kecamatan Meureubo.

Mengawali sambutannya Wakapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan kedatangannya bersama Rombongan ingin mendapatkan masukan maupun saran terkait pengelolaan situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Meureubo.

"Kami menyadari bahwa pengelolaan Sitkamtibmas itu bukan hanya tanggung jawab dari pihak Kepolisian, tentunya butuh sinergitas kita bersama dari seluruh stakeholder yang ada dalam mengelola situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ucapnya.

Wakapolres Aceh Barat menyadari bahwa dalam pengelolaan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Aceh Barat masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan tidak bisa dilakukan sendiri.

"Pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan masukan dan saran dari bapak sekalian sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja kami ke depan,’’ imbuhnya.

Selain saran maupun masukan untuk bahan evaluasi kinerja, Wakapolres Aceh Barat juga membuka diskusi kepada seluruh yang hadir terkait permasalahan yang ada di tengah Masyarakat.

Sementara Itu, Hendri selaku ketua pemuda ujung drien menanyakan terkait kasus narkoba di ujung drien didalam peredaran narkoba agar pihak Kepolisian untuk dijadikan prioritas supaya tidak terjadi peredaran narkoba di kampungnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakapolres memerintahkan Kasat Narkoba agar dibentuk Posko Gampong bebas Narkoba di Desa Ujung Drien Kec. Meureubo Kab Aceh Barat.

Lanjutnya, yang tujuannya Gampong tersebut bebas dari peredaran Narkoba dengan mengandeng pihak Kepolisian, TNI, Camat serta Kepala Desa, untuk menjadikan sebagai tolak ukur serta peran aktif dari masyarakat setempat.

"Harapannya setelah dilaksanakan diskusi kita bisa memiliki komitmen maupun solusi sehingga permasalahan-permasalahan tersebut bisa dituntaskan," tuturnya.

Kegiatan “Jumat Curhat” merupakan kegiatan yang digelar rutin setiap Jum'at di seluruh Kabupaten Aceh Barat secara bergilir untuk mendengarkan permasalahan - permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah, langkah maupun kebijakan yang akan dilakukan," tutup Wakapolres Kompol Iswahyudi SH. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka pemerataan pembangunan dari berbagai pelosok Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dimotori oleh DPUPR Kabupaten Karawang melalui bidang jembatan kembali menggulirkan proyek pembangunan jembatan yang berlokasi di Dusun Krajan, RT 06/02, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten karawang.

Pembangunan jembatan tersebut dikerjakan oleh pihak kontraktor CV. Mitra Sadulur dengan Volume panjang 18.00 M' dan Lebar 3,50 M' dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 139.685.000.00,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui Surat Perintah Kerja dengan No kontrak 0.27,2/…/10,2,01,12,29/KPA-JLN/PUPR/2023 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023.

Namun, berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis di lokasi pekerjaan, dalam pelaksanaannya diduga dikerjakan asal jadi dan disinyalir dikerjakan tidak sesuai dengan spesipikasi. Selain itu, juga diperparah dengan beton penyangga jembatan yang diduga dikerjakan tanpa menggunakan rucuk terlebih dahulu sebagai penguat atau penahan pada penurapan jembatan.

Padahal, adanya rucuk merupakan sebuah keharusan pada setiap pelaksanaan pembangunan apapun yang terkendala oleh genangan air, bertujuan agar pondasi tidak mengalami pergeseran yang disebabkan oleh debit air yang deras. Jum'at (29/9/2023).

Menyikapi hal tersebut, AL (inisial) yang merupakan salah satu warga setempat yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari proyek jembatan saat dimintai komentarnya pada awak media Jendela Jurnalis mengatakan bahwa menurutnya program jembatan tersebut sudah berjalan sekitar 20 hari. Adapun untuk pengawas dari pihak dinas dirinya tidak mengetahui.

"Sudah 20 hari proyek jembatan ini berjalan pun pihak pengawas jarang sekali kelapangan untuk melakukan pengawasan," jelasnya.

Sebagai masyarakat, dirinya mengaku sangat berterimakasih dengan adanya pembangunan jembatan tersebut. Namun dibalik itu, besar harapan

"Kami semua warga Dusun Krajan berharap untuk pembangunan jembatan ini agar lebih dikedepankan kualitasnya, dan untuk pihak pemborong harus teliti. soalnya lokasinya yang berada tepat di saluran sekunder, di saat musim penghujan datang dan ada air kiriman dari hulu otomatis debit air deras. Kalau dikerjakan asal, dikhawatirkan jembatan tidak akan bertahan lama," ucapnya.

Sementara itu di lokasi pembangunan jembatan, salah satu pekerja proyek yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi awak media Jendela Jurnalis perihal mandor lapangan dan dari pihak pengawas dinas nya siapa, ia hanya menjawab seperlunya saja dan terkesan kurang nyaman.

"Saya baru dua hari pak, saya tidak mengetahui apa-apa, coba saja tanyakan ke yang lain yang lebih dulu kerja disini," timpalnya sinis.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak mandor lapangan maupun pelaksana saat di konfirmasi via aplikasi WhatsApp sama sekali tidak merespon. (D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun Kamurangjati, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang yang dikerjakan oleh CV. Raja Astina diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasalnya, berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis, dalam proses mekanisme pengerjaannya hanya memakai satu baris batu belah saja, dengan cara disandarkan di sisi pematang sawah, selebihnya batu belah tampak menumpang di pematang sawah. Hal tersebut diduga dan disinyalir dilakukan demi untuk meraup keuntungan lebih besar dengan cara mengurangi spesifikasi. Kamis (28/9/2023).

Lebih parahnya, dalam pekerjaan pembangunan drainase tersebut, pada papan informasinya tidak dilengkapi dengan nomor kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga patut diduga pelaksanaan pekerjaan tersebut pun tidak melalui pengawasan, dan disinyalir adanya bentuk kecurangan dengan maksud tertentu dibalik tak tertulisnya nomor SPK

Diketahui, dalam papan informasi, hanya tertulis Volume Panjang 2 X 138,00 M' dan Tinggi 0,90 M', serta dikerjakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 189.276.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui serapan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2023 dengan kontrak pengerjaan selama 60 Hari terhitung dari 6 September hingga 4 Oktober 2023.

Demi mendapatkan keterangan dari pihak pelaksana, Jendela Jurnalis kemudian mewawancarai ES (inisial) yang merupakan salah satu pekerja dalam pembangunan drainase tersebut.

Saat di konfirmasi perihal lebar pondasi dan siapa pihak mandor maupun pihak pengawas dinasnya, ES mengaku hanya mengetahui nama mandornya saja. Adapun untuk spesifikasi pekerjaan, anehnya adalah ES mengaku tidak tahu.

"Kalau pihak mandornya Pak Agus Tentara, untuk pengawas dinasnya saya tidak mengetahuinya. Adapun proyek ini sudah berjalan selama tiga hari dan untuk lebar pondasi saya tidak mengetahuinya," jelasnya singkat.

Sementara itu, NG (inisial), seorang warga sekitar yang berada tidak jauh dari proyek pembangunan drainase tersebut, saat dimintai keterangannya oleh Jendela Jurnalis dirinya mengatakan bahwa pekerjaan tersebut memang sudah berjalan selama 3 hari.

"Untuk pembangunan ini setahu saya sudah berjalan selama tiga hari, kalau untuk hal yang lain saya tidak mengetahuinya," terangnya.

Namun dibalik itu, NG berharap dalam pembangunannya dikerjakan dengan spesifikasi dan kualitas yang baik.

"Besar harapan kami sebagai masyarakat kecil pastinya pengen bangunan itu berkualitas gak neko-neko," ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak mandor maupun pemilik dari CV. Raja Astina belum ada yang dapat dhubungi untuk dimintai keterangannya. (D'Sukarya)*