Jendela Berita

Dukung Acep – Gina di Pilkada 2024, PPP Karawang Gelar Rapat Konsolidasi Pemenangan

Gina Fadlia Swara (Calon Wakil Bupati Karawang) bersama Jajaran Pengurus DPC PPP Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Karawang mengadakan rapat konsolidasi untuk pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Acep Jamhuri dan Hj. Gina Fadlia Swara, SE., MM. Acara ini digelar pada Minggu (6/10/2024) sore di kantor sekretariat DPC PPP Karawang, Jln. By Pass Tanjungpura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pasangan calon nomor urut 1, H. Acep Jamhuri dan Hj. Gina Fadlia Swara, turut hadir dalam rapat ini. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat, H. Pepe Saepul Hidayat, jajaran pengurus harian DPC PPP Kabupaten Karawang, serta ketua dan sekretaris dari 30 Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP se-Kabupaten Karawang.

Ketua DPC PPP Karawang, H. Dedi Rustandi, SE, MM, yang akrab disapa Kang Derus, menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Paslon Acep-Gina dalam rapat tersebut.

“Alhamdulillah, rapat konsolidasi ini juga dihadiri langsung oleh calon Bupati dan Wakil Bupati kita, H. Acep Jamhuri dan Hj. Gina Fadlia Swara,” ujar Kang Derus, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Kang Derus menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk menguatkan konsolidasi mulai dari tingkat kabupaten hingga ke akar rumput. Ia berharap proses Pilkada ini bisa dilaksanakan dengan penuh semangat dan kegembiraan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Karawang untuk memilih pasangan Acep-Gina pada 27 November 2024," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Jawa Barat, H. Pepe Saepul Hidayat, menyatakan bahwa PPP harus menjadi garda terdepan dalam memenangkan pasangan Acep-Gina di Pilkada Karawang.

“PPP harus terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan kepercayaan publik tetap pada partai ini,” tegasnya.

Pepep juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam berkampanye, agar Pilkada berjalan dengan aman dan menyenangkan.

"Dengan cara-cara yang baik, kita bisa memastikan pesta demokrasi ini berlangsung dengan riang gembira," pungkasnya.

Rapat konsolidasi ini menjadi momentum penting bagi PPP untuk semakin mengokohkan dukungan terhadap pasangan Acep-Gina dalam kontestasi Pilkada Karawang 2024. (red)*

Tak Hanya Mau Gerudug, Laskar NKRI Ancam Demo dan Kepung KPU – Bawaslu Karawang

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S M.M

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pasca beberapa hari menyambangi kantor KPU dan Bawaslu untuk melakukan audiensi, terkait banyaknya indikasi pelanggaran Pilkada yang melibatkan oknum penyelenggara, ASN dan Lurah/Kades, DPP LSM Laskar NKRI mengancam akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor KPU dan Bawaslu Karawang.

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S M.M mengatakan, sebenarnya kasus foto viral Ketua KPU makan bersama dengan calon petahana hanya bagian kecil dari indikasi adanya keterlibatan penyelenggara dalam mendukung salah satu pasangan calon.

Dan publik pun tidak akan mengetahui persoalan ini, jika letupan awalnya tidak muncul lewat status medsos (facebook) Anggota Dewan PKS, Mumun Maemunah yang mem-posting foto tersebut dengan narasi kampanye Pilkada.

Sehingga ditegaskan Nana, setelah kejadian foto viral ini fokus Laskar NKRI tidak hanya pada mendesak KPU untuk mensomasi Dewan Mumun. Melainkan tetap pada konsentrasi memantau dan melakukan pengawasan informal terkait indikasi-indikasi keterlibatan penyelenggara dalam mendukung salah satu paslon.

"Mau disomasi atau tidak Dewan Mumun, fokus kita tetap akan memantau keterlibatan penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dalam mendukung salah satu paslon. Karena penyelenggara harus netral, tidak boleh memihak kepada paslon manapun," tutur Nana Taruna, kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

"Terbukti penyelenggara memihak kepada salah satu paslon, maka kami tidak hanya akan sekedar gerudug dan audiensi. Tapi ribuan pasukan Laskar NKRI akan demo kepung kantor KPU dan Bawaslu. Kami tidak akan main-main kalau sudah bergerak," timpalnya.

Sambung Nana, Laskar NKRI juga mendesak Bawaslu untuk gerak cepat dan fokus menangani setiap laporan indikasi keterlibatan ASN dan Lurah/Kades dalam kampanye Pilkada. Karena semakin hari mereka semakin berani melakukan kampanye terbuka.

"Mereka (ASN dan Kades) semakin berani melakukan kampanye terbuka, mereka seperti gak ada takut-takutnya. Ya, faktornya mungkin karena terjadi pembiaran. Makanya di sini perlu peran ketegasan dari Bawaslu," kata Nana.

Terkait indikasi keterlibatan penyelenggara, ASN dan Lurah/Kades dalam kampanye pilkada, sambung Nana, mungkin sudah banyak laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemantau pemilu. Dan laporan yang sama juga akan dilakukan Laskar NKRI.

"Kita sama-sama jaga marwah demokrasi di Pilkada 2024. Mari kita ciptakan pilkada yang bukan hanya sekedar riang gembira. Tapi juga jujur, adil dan berintegritas,"

"Khususnya penyelenggara (KPU dan Bawaslu), kami minta mereka benar-benar netral. Terbukti memihak, kami Laskar NKRI akan lanngsung demo kepung kantor KPU dan Bawaslu," tandasnya. (red)*

Adanya Kekosongan Jabatan ASN di Pemda Kuningan, Pemuda Muhammadiyah Angkat Bicara

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Mohamad Agung Tri Sutrisno, SH

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR – Pemuda Muhammadiyah Kuningan menyampaikan keprihatinannya atas kekosongan sejumlah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan yang dinilai telah mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini dianggap sebagai masalah serius yang berpotensi merusak efektivitas pemerintahan di berbagai sektor. Senin (7/10/24).

Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Mohamad Agung Tri Sutrisno, SH, kekosongan jabatan ASN tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dari tim pemenangan bupati untuk kepentingan politik. "Praktik ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengganggu integritas birokrasi. ASN harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi," ujarnya.

Dalam rangka menjaga profesionalitas dan kualitas birokrasi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan mendesak agar segera dilaksanakan proses open bidding yang transparan dan profesional untuk mengisi jabatan-jabatan ASN yang kosong. Proses ini, menurut mereka, harus diprioritaskan agar posisi strategis diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga menyatakan dukungan penuh kepada Penjabat (Pj) Bupati Kuningan untuk segera mengambil langkah konkret dalam melaksanakan open bidding tersebut. “Langkah ini sangat penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambah Agung.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga mengajak semua pihak, terutama yang terlibat dalam politik lokal, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan atau pribadi. "ASN bukan alat politik, melainkan pilar utama yang harus mendukung fungsi pemerintahan," tutupnya.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga integritas birokrasi di Kabupaten Kuningan. (Iwan)*

Solid Menangkan Aep – Maslani, Tokoh Masyarakat, Lembaga dan Kader di Sumurgede Gelar Konsolidasi Gabungan

Foto gabungan pendukung Paslon Aep - Maslani di Sumurgede

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Karawang kian dekat. Bagi para pendukung Pasangan Calon (Paslon) tentunya menjadi momentum yang baik untuk bergerak melakukan sosialisasi dan konsolidasi guna memenangkan kontestan jagoannya.

Seperti yang tengah dilakukan oleh Kader dan Simpatisan pendukung Paslon Aep - Maslani di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon yang menggelar silaturahmi antar tokoh, lembaga dan kader partai pengusung. Senin (7/10/24) malam.

Dihadiri puluhan orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Lembaga dan Kader Partai. Kegiatan bertajuk silaturahmi tersebut bertujuan untuk menyolidkan dan menyamakan visi maupun misi, agar sosialisasi dan konsolidasi dapat terarah dan terstruktur dengan baik.

Selain itu, dalam silaturahmi tersebut juga dilakukan musyawarah pembentukan struktural relawan. Yang dimana Ust. Cahya dipercaya sebagai Ketua untuk mengkoordinir para kader maupun simpatisan Aep - Maslani di Desa Sumurgede, Tata Suhendar sebagai Wakil Ketua, Ade selaku Sekretaris dan Enjek selaku Bendahara.

Dalam kesempatannya, Ust. Cahya selaku Ketua berharap agar dengan adanya silaturahmi tersebut, selain untuk bisa menyamakan visi misi sesama pendukung paslon Aep - Maslani, juga bisa menjadi ajang diskusi untuk progres lainnya yang bersifat membangun dan memajukan lingkungan.

"Alhamdulilah, kami disini berkumpul bersama simpatisan, lembaga maupun kader partai, tujuannya adalah untuk menyamakan visi misi. Selain itu, kami juga menggelar diskusi terkait progres untuk memenangkan Aep - Maslani," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ust. Cahya yang dikenal aktif bermasyarakat tersebut juga berpesan agar seluruh simpatisan dan kader dari Aep - Maslani di Sumurgede tetap semangat untuk bergerak, namun dengan mengedepankan etika berpolitik yang santun.

"Dengan ini, saya berpesan dan berharap agar semuanya tetap semangat untuk bergerak dan tetap berpolitik dengan santun, agar menjadi cerminan kader yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," pungkasnya. (Maman)*

Dinilai Asal – Asalan, Dinas Pendidikan Diminta Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung SLB B – C Cahaya Bangsa

Pembangunan di SLB B - C Cahaya Bangsa

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah sedang gencar merealisasikan proyek pembangunan di sektor pendidikan yang berada di kabupaten Karawang,dalam proses pelaksanaan pembanguan, perlu ada nya pengawasan yang serius dan pemeriksaan ketat, dari dinas instansi terkait. Kenapa tidak? banyak nya indikasi oknum yang bermain curang dalam proyek pembangunan tersebut. Senin (7/10/24).

Seperti hal nya proyek pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) B - C CAHAYA BANGSA, yang berlokasi di Desa Karyabakti, Jalan Bakung Selatan, RT. 002 RW. 002, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diketahui, proyek pembangunan gedung sekolah tersebut yang memakan biaya tidak tanggung-tanggung, yaitu mencapai Rp. 700 juta lebih dari Dana Alokasi khusus (DAK) Tahun 2024.

Diduga proyek pembangunan gedung SLB tersebut tidak sesuai spesifikasi dan RAB.
Dari hasil investigasi awak media di lapangan terlihat jelas dalam pemasangan atap baja Ringan untuk bantalan tidak ada nya cor sloop, hanya terdapat bata merah. Kalau memang untuk bantalan baja ringan hanya bata merah, apakah itu sudah sesuai dengan teknis pekerjaan?

Selain itu juga ada nya dugaan dalam proses pengecoran beberapa tiang cor sloop penyangga tidak menggunakan kualitas beton yang maksimal, dan hanya dilakukan secara manual, dengan aturan komposisi tidak akan menghasilkan kualitas beton K 1,75 atau K 2,50.

Di tempat terpisah, menurut keterangan warga sekitar yang berinisial JN, pembangunan tersebut memang dikerjakan swakelola oleh panitia pembangunan.

"Setahu saya, yang namanya pembangunan dari pemerintah, apa lagi ini untuk pendidikan, mestinya ada pengawasan yang ketat dari dinas terkait. Kalau saya perhatikan jarang sekali pengawas atau konsultan datang ke lokasi pekerjaan pak," ungkapnya.

JN berharap, dengan adanya proyek pembangunan sekolah tersebut dapat terlihat kokoh dan maksimal, jangan sampai ada yang dicurangi dari bahan materialnya.

Hingga berita ini terbit, NM selaku salah satu panitia pembangunan sekolah sulit untuk ditemui, dan terkesan menghindar dari konfirmasi awak media.

Dengan adanya informasi yang diberikan awak media, dimohon kepada dinas instansi terkait,dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar segera mengaudit pembangunan gedung sekolah (SLB) B - C CAHAYA BANGSA yang berlokasi di Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. (Team)*

Terkait Isu KORPRI, Askun Sebut Adanya Upaya Pembunuhan Karakter

Asep Agustian, S.H., M.H., Pengacara Kondang Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pengacara kondang Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, menanggapi tajam isu yang menyudutkan Acep Jamhuri. Menurutnya, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tidak memiliki dasar dan hanya bertujuan menggiring opini publik secara tidak bertanggung jawab. Askun menegaskan bahwa orang yang melontarkan tuduhan itu tidak memahami organisasi, terutama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

"KORPRI itu adalah organisasi mandiri dengan struktur yang jelas, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota dan yang lainnya. Kebetulan, Acep Jamhuri menjadi ketua, namun karena akan mencalonkan diri sebagai Bupati, ia telah mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS)," ujar Askun pada Minggu (6/10/2024).

Menurut Askun isu yang menuding Acep Jamhuri menggelapkan dana KORPRI adalah untuk membunuh karakter Acep Jamhuri.

"Isu ini sengaja dilontarkan untuk membunuh karakter Acep Jamhuri karena takut jagoannya kalah," ujarnya.

Askun meminta pihak yang melontarkan tuduhan tersebut untuk belajar memahami lebih dulu bagaimana organisasi KORPRI bekerja, terutama peran Sekretaris dan Bendahara yang juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

"Mereka yang berbicara sembarangan ini jelas tidak paham bagaimana mekanisme dalam KORPRI. Keuangan dikelola oleh Bendahara, bukan hanya Ketua. Jadi, silakan tanya langsung kepada Sekretaris dan Bendahara KORPRI jika ada kecurigaan, jangan asal bicara tanpa dasar," tegasnya.

Askun juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah, dan menantang pihak yang menuduh untuk melapor jika memiliki bukti konkret, bukan hanya menggiring opini publik.

"Kalau memang ada bukti, laporkan saja. Jangan hanya bicara di luar tanpa dasar, itu hanya menunjukkan ketidakpahaman dan keinginan untuk menjatuhkan," tutur Askun.

Askun menyarankan kepada yang melontarkan isu tersebut untuk belajar dan bertanya terlebih dahulu kepada yang faham terkait Organisasi KORPRI.

"Makanya tanya dulu kepada orang yang tahu biar ngerti dan sebelum bicara itu sebaiknya ngaca dulu, apakah pantas ngomong seperti itu. Ngomong yang tidak ada isinya kalau kata orang sunda itu ngahambur bacot," pungkasnya.

Askun juga berpesan agar masyarakat bijak dalam menerima informasi agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tak jelas kebenarannya. (red)*

Gelar Deklarasi, Posraya dan Tim 7 Jokowi Dukung Acep – Gina di Pilkada Karawang 2024

Gina Fadlia Swara (Calon Wakil Bupati Karawang) bersama Posraya dan Tim 7 Jokowi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Posko relawan rakyat (Posraya) Indonesia sekaligus Tim 7 Jokowi wilayah Kabupaten Karawang secara resmi dukung pasangan calon (Paslon) Drs. H. Acep Jamhuri.,M.si (Ajam)-Gina Fadlia Swara., S.E.,MM.

Turut Hadir juga ketua tim pemenangan H Jenal Aripin dan ketua DPRD kabupaten Karawang yang biasa di sapa kang HES serta pengurus relawan di berbagai kecamatan di Karawang.

Diketahui, sejumlah relawan Posraya Indonesia, tim 7 Jokowi di wilayah Kabupaten Karawang menyambut baik pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan November kedepan.

Pernyataan sikap dan deklarasi dukungan itu di Kordinir oleh Djodi Setiawan yang diikuti ratusan orang lebih di Café Olen Jl. Raya Syeh Quro, Palumbonsari, Kec. Karawang Timur Karawang, Jawa Barat, Sabtu 05 Oktober 2024 malam.

Seperti dikatakan Djodi Setiawan selaku Ketua Posraya Indonesia, koordinator Tim 7 Jokowi wilayah Kabupaten Karawang, dirinya akan mendukung calon kepala daerah yang bisa turut mensyukseskan program pusat.

“Pasti kita akan dukung Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang bisa nyambung dengan program pusat”, ujar Jhody ketua Posraya Indonesia Karawang, Kamis (29/8/24).

Dengan nada lugasnya Djodi menyampaikan bahwa pihaknya menilai sosok pemimpin yang akan didukungnya harus bisa membawa program dari pusat ke daerah.

Diketahui, relawan yang tergabung dalam tim 7 Jokowi Karawang yang memiliki jargon “Setia, Loyal, Militan, Solid“ ini terdiri dari 12 Relawan diantaranya, Posraya Indonesia Karawang, Srikandi Posraya Indonesia Karawang, LCTI Karawang, TSI Karawang, GRN Karawang, Wagasi, Bramus, Projo, Loyalis Teh Gina, Relawan Jayana Acep Jamhuri, Relawan Penerus Negeri, Relawan Raga ( Relawan Acep-Gina).

Dalam kesempatan itu Djodi Setiawan, didampingi 12 Ketua Relawan, 3 sikap pernyataan yang langsung diserahkan kepada Calon Wakil Bupati Karawang Gina Fadlia Swara.

“Dengan itu kami posraya Indonesia Karawang beserta tim 7 jokowi karawang jelas akan mendukung penuh pasangan yang mampu membawa program Prabowo Gibran sampai di daerah. Kami juga ikut serta mengawal Paslon Ajam-Gina dari pendaftaran ke KPU sampai pelantikan bupati dan wakil bupati 2024,” tandasnya.

Gina Swara pun bersyukur atas dukungan dari berbagai elemen serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang yang setiap hari terus mengalami penambahan kepada paslon Acep-Gina.

“Alhamdulillah malam ini Relawan Tim 7 Jokowi Karawang sudah mendeklarasikan. Tiap hari Alhamdulillah dukungan dari berbagai macam masyarakat berdatangan.” ujar Calon Wakil Bupati Karawang, Gina Fadlia Swara.

menurutnya, berbagai unsur elemen dan golongan, semakin terus berdatangan dan menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Acep-Gina. (red)*

Bonus Atlet Peraih Medali dalam Ajang PON XXI Belum Cair, Ketua ISSI Karawang Ungkapkan Kekecewaan

Asep Agustian, S.H., M.H., (Ketua ISSI Karawang)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Karawang, Asep Agustian, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang terkait bonus bagi atlet peraih medali di PON XXI. Meski bonus tersebut telah diumumkan secara simbolis dalam sebuah acara seremonial, faktanya hingga kini bonus tersebut belum diterima oleh para atlet.

Atlet sepeda Karawang yang mewakili Jawa Barat berhasil meraih dua medali perak di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang digelar di Aceh-Sumatera Utara. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Karawang. Namun, Asep merasa kecewa dengan sikap Disdikpora yang dinilai tidak siap dalam hal pemberian bonus.

"Atlet sudah dikumpulkan untuk menerima bonus, saya kira sudah siap semuanya, ternyata hanya janji. Kalau uangnya belum ada, kenapa harus diadakan acara seremonial?" kritik Asep Agustian dengan nada kecewa, Sabtu (5/10/2024).

Dalam acara seremonial tersebut, Asep menyebutkan angka satu miliar rupiah lebih telah ditampilkan, namun ia menilai hal itu hanya pencitraan belaka. "Yang diharapkan atlet itu bukan kertas atau angka di streofoam, tapi uangnya. Jangan cuma simbolis," tambahnya.

Asep Agustian mengingat masa kepemimpinan Bupati Cellica Nurrachadiana, di mana bonus bagi atlet yang meraih medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) langsung diberikan tanpa penundaan.

"Pada zaman Bupati Cellica, atlet yang mendapatkan medali langsung menerima bonus, tidak seperti sekarang yang diutang," ujarnya.

Asep menilai bahwa Disdikpora Karawang, terutama Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, bersikap Asal Bapak Senang (ABS) dengan membuat acara seremonial yang seolah-olah sudah memberikan bonus kepada atlet. Menurutnya, acara tersebut hanya dilakukan agar kinerja mereka terlihat baik di mata Bupati.

"Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga ini sepertinya hanya ingin terlihat bagus di depan Bupati. Kalau uangnya belum ada, tidak perlu mengadakan seremonial dulu. Ini hanya pencitraan," tegas Asep.

Ketua ISSI juga meragukan bahwa anggaran yang diajukan akan disetujui sepenuhnya oleh DPRD, mengingat perubahan anggaran tersebut harus menggeser anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Tidak ada yang bisa menjamin bahwa anggaran yang diajukan itu akan disetujui sepenuhnya. Kalau nantinya anggaran tidak sesuai, para atlet pasti kecewa," lanjutnya.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Heri Suryana, sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran untuk bonus atlet masih dalam proses pengajuan di DPRD dan akan dicairkan setelah anggaran perubahan disetujui.

"Bonus untuk atlet akan dialokasikan dalam anggaran perubahan, dan saat ini sudah diajukan. Tinggal menunggu ketuk palu di DPRD, mudah-mudahan angkanya tidak banyak berubah," ujar Heri. (red)*

Gelar Rapat Konsolidasi, DPD Partai Golkar Karawang Nyatakan Sikap Untuk Menangkan Acep – Gina

Pengurus dan Kader DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang saat menghadiri acara konsolidasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Secara tegas Partai Golkar menyatakan sikap untuk memenangkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Acep Jamhuri dan Gina Fadlia Swara dalam Pilkada Karawang 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono saat memberikan sambutannya.

"Ada amunisi atau tidak, apapun tetap bergerak. Kita patut untuk bergerak memenangkan, insyaAllah ada perubahan," tegas Mulyono mengawali sambutan dalam rapat konsolidasi, Jumat (4/10/2024).

Disampaikan Mulyono, Paslon Acep-Gina dipastikan akan fatsun tidak akan meninggalkan Partai Golkar ketika menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang.

"Saya instruksikan kepada Ketua Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) untuk bergerak, dan menggerakkan kader dibawahnya untuk memenangkan Paslon nomor 1," jelasnya.

"Ayo kita bersama-sama menyatakan sikap untuk bergerak menangkan Paslon nomor 1, pantang mundur," imbuhnya.

Mulyono menambahkan, jangan ada keraguan lagi bagi Paslon Acep-Gina terhadap Partai Golkar. Sebab lima tahun yang lalu Partai Golkar adalah motor penggerak pemenangan dr. Cellica Nurrachadiana saat mencalonkan sebagai Bupati Karawang.

"Meskipun bergerak tanpa didampingi Cabup dan Cawabup. Saya ingin kemenangan itu kembali terjadi di Pilkada 2024. Mau tidak mau mulai hari ini, jangan pernah ragu dalam menentukan sikap dan melangkah, segera menangkan Paslon Acep-Gina untuk kemakmuran Masyarakat Karawang," ungkapnya.

Kembali Mulyono menegaskan, jika ada kader yang menyimpang, baik PK maupun PD, akan dikeluarkan dari barisan Partai Golkar. Terlebih Eksekutif, berkaitan dengan Partai Golkar, maka harus maksimal perjuangkan kemenangan Acep-Gina.

"Semoga Acep-Gina menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang," pungkasnya. (red)*

Temukan Banyak Indikasi Pelanggaran Pilkada, Laskar NKRI Desak Bawaslu Karawang Ambil Langkah

LSM NKRI bersama Bawaslu Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Terkait banyaknya indikasi pelanggaran Pilkada, DPP LSM Laskar NKRI mendatangi kantor Bawaslu Karawang, Jumat (4/10/2024). Laskar NKRI meminta Bawaslu Gerak Cepat (Gercep) dalam menangani indikasi pelanggaran Pilkada.

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. Nana Taruna S M.M menyampaikan, sebagai lembaga kontrol sosial dan pemerintahan, saat Pileg pun Laskar NKRI sudah melakukan pengawasan Pemilu secara informal.

Menurut Nana, karena head to head, maka pelaksanaan Pilkada Karawang 2024 rawan konflik. Apalagi ketika terjadi pelanggaran Pilkada, tetapi dibiarkan oleh Bawaslu sebagai 'wasit pemilu'.

"Maka sebagai lembaga sosial kontrol, Laskar NKRI peduli yang diaplikasikan dalam bentuk pengawasan informal. Karena Pilkada Karawang tahun ini rawan konflik sosial," tutur Nana Taruna, saat audiensi dengan Bawaslu Karawang.

Disampaikannya, banyak pelanggaran Pilkada yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak. Contoh, saat ini masih banyak baliho calon incumbent yang terpasang di kantor-kantor dinas, sekolah, kantor desa dan lain sebagainya. "Kami minta Bawaslu menindak itu," tegas Nana.

Kedua, sambung Nana, masalah ketidak-profesionalan KPU sebagai penyelenggara, yaitu terkait Ketua KPU yang makan bersama dengan calon petahana.

"Kami miris dan khwatir, jika penyelenggara sendiri tidak profesional. Yang dikatakan Pilkada jujur, adil dan tanpa ekses hanya jadi slogan belaka," sindir Nana.

Selanjutnya, yaitu banyaknya indikadi pelanggaran Pilkada, khususnya terkait keterlibatan ASN, Kades dan Lurah yang mendukung salah satu pasangan calon.

"Kami ingin mendengar apa sikap dan tindakan yang dilakukan Bawaslu. Kemarin kita juga sudah mendatangi KPU. Dan hari ini kami datang ke Bawaslu," tutur Nana.

Menjawab pertanyaan Laskar NKRI, Ketua Bawaslu Karawang, Kusnadi menyampaikan, untuk masalah foto viral Ketua KPU dan calon petahana, Bawaslu sedang melakukan proses penanganan. Yaitu dengan cara melakukan proses penelusuran informasi awal.

"Kita sedang proses penelusuran informasi awal. 27 September kita dapat info dari pemantau pemilu, 29 September kita rapat pleno tindakan awal penelusuran informasi. Karena sampai sejauh ini tidak ada pelaloran terkait masalah ini," tutur Kusnadi.

Dibeberkan Kusnadi, hari ini Bawaslu juga akan mendatangi Anggoga Dewan PKS, Mumun Maemunah untuk meminta keterangan. Karena yang bersangkutan adalah yang memposting foto viral tersebut di media sosial.

"Meskipun ini adalah persoalan kode etik yang menjadi kewenangan DKPP, tetapi Bawaslu perlu melakukan tindakan awal," katanya.

Adapun terkait masalah baliho calon petahana, Bawaslu juga sedang melakukan penanganan. "Karena ada laporan juga dari Relawan Kopi Hitam. Kemarin kita panggil pelapor, hari ini beberapa orang pemda kita mintai keterangan,"

"Kita tidak bekerja dalam tekanan, karena nanti masyakat pun akan menilai. Indikasi pelanggaran Pilkada sekecil apapun kita mitigasi. Apalagi di kita sudah ada Satgas Saber. Insha Allah sampai sekarang Bawaslu On The Track," terang Kusnadi.

Terkait masalah ini (foto viral ketua KPU dan calon petahana) Bawaslu juga sudah mendapat informasi jika persoalannya sudah ada laporan ke DKPP.

"Karena ini memang persoalan kode etik yang menjadi kewenangan DKPP. Tapi kita tetap melakukan penanganan untuk penelusuran informasi awal," katanya.

"Soal baliho, hari ini kita mintain keterangan Kabag Hukum Pemda. Besok lusa kita mintai keterangan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah ini," timpalnyaa.

Setiap bentuk laporan dan indikasi pelangaran Pilkada, sambung Kusnadi, Bawaslu memastikan akan memprosesnya. Termasuk beberapa persoalan kades dan camat yang tidak netral juga sedang diproses Bawaslu.

"Apapun laporan yang masuk ke Bawaslu akan kita proses. Kita tidak melihat dari pihak mana laporannya. Bawaslu bekerja on the track," tandas Kusnadi. ***