Bulan: Mei 2023

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pembangunan batching plant PT Wika Beton bikin polemik di tengah publik Karawang. Pasalnya, batching plant tersebut dianggap telah melanggar tata ruang Kabupaten Karawang.

S.sosdibangunnya batching plant Wika Beton bukan termasuk zona industri tetapi zona pemukiman.

Menyikapi polemik tersebut, Komisi I DPRD Karawang agendakan untuk lakukan sidak ke lokasi batching plant Wika Beton yang berlokasi di Interchange Karawang Barat.

"Masalah batching plant Wika Beton sudah timbulkan polemik, sehingga kami perlu lakukan sidak ke lokasi tersebut untuk memahami persoalan yang sebenarnya," kata Sekretaris Komisi I DPRD Karawang, Taufik Ismail, S.Sos., M.M., kepada media, Selasa (30/5/2023).

Ketika ditanya kapan pihaknya akan lakukan sidak, Kang Pipik (sapaan akrabnya-red) menjawabnya dengan diplomasi.

"Namanya juga kan sidak, kalau diberitahu kapan waktunya namanya bukan sidak dong," ucapnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, pemerhati yang juga Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian, mengkritik keras pembangunan batching plant Wika Beton yang dinilai telah salahi tata ruang Kabupaten Karawang. Apalagi masa sewa lahan sebenarnya telah habis pada Oktober 2022, kemudian konon katanya diperpanjang lagi hingga Oktober 2023.

"Jangan menggampangkan sebuah persoalan lah, semua itu harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada," tegasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Beredar pemberitaan terkait kritik terhadap kinerja Kelompok Pakar, perihal hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Plt Dirut RSUD karawang, langsung ditanggapi oleh Ketua Kelompok Pakar DPRD Karawang, Asep Agustian, SH. MH.

Dijelaskan Askun (Asep Kuncir) sapaan akrabnya, bahwa kritikan tersebut salah kaprah dan tidak memahami aturan soal keberadaan Kelompok Pakar di DPRD Karawang.

"Perlu diketahui tupoksi Kelompok Pakar itu bukan Dewan Pakar. Kelompok Pakar tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang terdiri dari tujuh anggota. Tujuh keanggotaan dengan masing-masing tupoksinya, hanya memberikan sebuah saran dan masukan jika dibutuhkan oleh DPRD. Jadi kita tidak bisa langsung eksekusi," ujar Askun, Senin,(29/5/2023).

Askun menambahkan, pihaknya menyampaikan kepada Anggota Dewan, baru dibawa ke dalam RDP, amanah itu pertama dari Kelompok Pakar. Bahkan secara pribadi, sebagai Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah sudah menyampaikan melalui pemberitaan terkait apa yang sudah divonis melanggar Aturan KSN.

"Maka turunlah (RDP.Red) itu, menjadi tugas Anggota Dewan di Komisi I. Akan tetapi eksekusi akhirnya tetap di eksekutif. Seperti apa aturan dari Kementrian bahwa PLT ini tidak bisa bertahun-tahun, maka tegurlah oleh DPRD. Sedangkan hasilnya, siapa yang eksekusi ya eksekutif, siapa di bawah Bupati yang sesuai ya BKPSDM. Jadi keputusan ujungnya ada di Bupati," jelasnya.

Masih Askun menambahkan, sebelum menyampaikan kritik, perlu dipahami alurnya, jadi DPRD tidak bisa eksekusi. Seperti halnya saat DPRD membuat Perda, itupun sifatnya hanya usulan. Dan tidak mungkin berjalan jika tidak ada Peraturan Bupati, jadi semua kembali kepada Eksekutif. Kembali soal Plt berlarut-larut dan melanggar aturan KSN, seperti apa sanksinya, justeru itu yang perlu dipertanyakan.

"Karena apa yang diamanahkan KSN itu adalah untuk tidak melanjutkan, terus Kelompok Pakar hanya menyampaikan kepada DPRD bahwa ada yang seperti ini, hanya sekedar masukan, makannya baca lagi aturannya," paparnya.

Sambung Askun masih menambahkan, kemudian dari kritik pemberitaan terhadap Kelompok Pakar, apa yang hendak dipertanyakan, sementara pihaknya tidak ada kewenangan untuk menyampaikan kepada yang bukan haknya. Tidak mungkin Kelompok Pakar hadir dan mempertanyakan langsung kepada audience saat RDP.

"Saya hanya bisa ketawa, alurnya mau kemana, kalau mau memang toh ingin merasakan jadi Kelompok Pakar ya daftar, yang bicara di media itu silahkan daftar jadi Kelompok Pakar, sesuai kemampuan yang dimiliki. Biar tahu, jangan asbun (asal bunyi)," tandasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Maraknya proyek pembangunan yang terkesan asal jadi dan ramai di sorot publik, sementara dari pihak Dinas PUPR Karawang terkesan santai dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya. Bahkan, dalam segi pengawasan proyek pembangunan pemerintah terkesan cuek dan bungkam. Senin (29/5/2023).

Proyek penurapan saluran tersier di Dusun Kalenjaya dan Dusun Kepuhjaya, Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat, diduga terkesan lepas dari pengawasan Dinas Pupr Karawang.

Dari hasil investigasi awak media, banyak ditemukan kejanggalan kepada proyek penurapan tersier tersebut, mulai dari ketinggian yang diduga tidak maksimal, pemasangan batu kali sampai komposisi adukan pasir serta diduga lepas dari pengawasan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang.

Penurapan saluran tersier di desa Kertamukti yang dikerjakan oleh CV.TRISULA WIJAYA
Volume : Panjang : 2 x 129,00 M' ; Tinggi : 1,00 M'
Sumber Dana : APBD KABUPATEN KARAWANG 2023
Kontrak : 027.2/…../02.2.02.14.31/KPA-SDA/PUPR/2023
Nilai Kontrak : Rp.189.345.000,00
Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender (15 Mei - 13 Juli 2023)

Hasil kroscek ukur ulang awak media, ditemukan ada kejanggalan di ketinggian penurapan tersier di desa Kertamukti kecamatan Cilebar, kalau dilihat dari papan proyek yang terpasang dilokasi kegiatan, tingginya 1.00 M' tapi fakta dilapangan awak media menemukan kekurangan tinggi yang bervariatif, ada ketinggian 0,80 sampai 0,82 cm.

Petani setempat yang tidak jauh sawahnya dilokasi kegiatan, UJ (Inisal) mengatakan bahwa pekerjaan tersebut dinilai tidak maksimal.

"Pagawean na mah alus, pasangan batu na katingali rapih, ngan hanjakal handap na pinuh ku cai jeung leutak, eta padahal di bere terpal pake nahan cai ambeh ulah asup ka lokasi galian, ngan angger we cai jeung leutak na teu di piceun. Teras batu na di seseb-sesebkeun tinu leutak eta, tapi sakitu ge urang ngahaturkeun nuhun ka Pemda karawang tos ngabangun turap pake nahan supados sawah ulah kabanjiran upami usum hujan," ujarnya dalam bahasa sunda.

Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia mungkin sebagai berikut. "Pekerjaan pasangan batu nya bagus terlihat rapih cuma sayang di bawah nya penuh air dan lumpur, padahal sudah di kasih terpal untuk nahan air agar tidak masuk dalam galian,cuma tetap aja air dan lumpur tidak di buang, terus batu batu nya hanya di tancapkan di lumpur tersebut, dan segitu juga saya sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemda Karawang karena sudah membangun turap sehingga sawah tidak akan kebanjiran di waktu musim penghujan,"

Ditempat terpisah, Faisal, SH selaku pemerhati pembangunan kepada awak media menuturkan bahwa proyek turap tersier yang berlokasi di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, sejak melihat data yang dipegang awak media, sudah terlihat tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek penurapan dengan anggaran Rp.189.345.000, 00 dinilai asal-asalan atau diduga tidak spesifikasi.

"Ketinggiannya pun kalau di lihat di papan proyek 1 meter, tapi kenyataan dilapangan hanya 0,8 meter. Dan air galian lumpur tidak dikeluarkan seluruhnya," ungkap Faisal

Menurutnya, seharusnya galian pondasi harus dikeringkan dahulu, baru dilakukan pemasangan batu menggunakan campuran semen dan pasir, sebagai pengikat atau perekat agar kuat, bukan di tancap-tancapkan seperti itu.

"Kalau seperti ini, pekerjaan penurapan tersier di desa Kertamukti diduga tidak sesuai spesifikasi, tingginya saja cuma 0,80 M," tegas Faisal.

Pihak Dinas terkait diminta harus tegas dan segera kroscek kelapangan terkait adanya proyek di wilayah Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar tersebut, karena dikhawatirkan uang negara ini tidak terserap dengan maksimal.

Lebih lanjut, Faisal juga berharap kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar ikut mengawasi penurapan tersier, jangan sampai nanti pelaksanaan proyek asal jadi dan terjadi penyelewengan uang rakyat. Karena korupsi sudah pasti berdampak pada kualitas pembangunan. Dan yang diuntungkan adalah pihak oknum pemborong yang memanfaatkan uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri.

Sampai berita ini dipublikasikan, pihak pelaksana dan pengawas belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasinya, dan akan terbit di edisi berikutnya. (PN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Batching plant PT Wijaya Karya Beton yang berlokasi Jalan Interchange Karawang Barat disinyalir telah melanggar tata ruang Kabupaten Karawang.

Pasalnya, meski Wika Beton mendapat izin pendirian bangunan dari Pemkab Karawang karena ada surat rekomendasi dari Kementerian ATR tetapi lokasi dibangunnya batching plant tersebut bukan zona industri, tetapi zona pemukiman dan pedesaan.

Menyikapi hal itu, pengamat kebijakan pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H., mengaku tidak habis pikir dengan sikap yang dilakukan oleh PT Wika Beton.

PT Wika Beton menurutnya bukan perusahaan skala kecil dan menengah, tetapi merupakan perusahaan besar yang tentunya mengerti tatanan segala aturan.

“Saya pikir orang-orang Wika Beton itu pada pintar, apakah sebelumnya mereka tidak survei ke lokasi untuk memastikan zona itu masuk zona industri atau tidak? Kalau memang ternyata ada lahan batching plant yang masuk LP2B, maka bagaimana nasib sawah milik para petani yang ada sekitar batching plant tersebut,” ujarnya yang juga Ketua Peradi Karawang ini kepada media, Senin (29/5/2023).

“Kenapa sih Wika Beton enggak cari lahan lain yang tidak melanggar aturan apapun,” sambungnya.

Ia pun menyoroti soal kontrak lahan batching plant Wika Beton yang ternyata sudah habis pada Oktober 2022, kemudian pihak Wika Beton mengaku sudah memperpanjang izin tersebut hingga Oktober 2023.

“Saya meminta dengan tegas agar Satpol PP dan Polres Karawang untuk datang ke lokasi batching plant untuk memeriksa dan mengevaluasi segala perizinannya termasuk konon ada perpanjangan kontraknya dan bila perlu segel dulu bathcing plant tersebut,” tegas pria berkacamata yang akrab disapa Asep Kuncir (Askun) ini.

Ia pun turut menyoroti perihal ada kabar ‘deal-dealan’ atas konsekuensi diberikannya izin pendirian batching plant tersebut meski telah melanggar tata ruang Kabupaten Karawang.
“Buka semua ke publik, jangan korbankan masyarakat Karawang, saya pikir masyarakat Karawang banyak kok yang pintar, enggak bisa dibodoh-bodohi,” ucapnya.

Askun menambahkan, dirinya tidak ada kepentingan apapun saat mengkritisi batching plant Wika Beton yang melanggar tata ruang, sehingga jika ada ketersinggungan pihak lain maka hal itu semata karena dirinya merasa miris lantaran melanggar aturan dianggap enteng.

“Jangan menggampangkan sebuah persoalan lah, semua itu harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada,” tutupnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sekjen LSM Kompak Reformasi Pancajihadi Al Panji menyikapi terkait pernyataan Asep Agustian di media saat beberapa hari setelah dikukuhkan menjadi anggota kelompok pakar, yang menyebut bahwa kehadiran kelompok pakar akan menjadikan DPRD menjadi lebih baik, menurutnya hanyalah isapan jempol belaka.

"Pernyataan salah seorang anggota Kelompok Pakar Asep Agustian di media beberapa hari setelah dikukuhkannya beliau menjadi anggota kelompok pakar bahwa kehadiran kelompok pakar akan menjadikan DPRD menjadi lebih baik. pernyataan tersebut hanyalah isapan jempol belaka," ucapnya, Minggu (28/5/2023).

Menurut Panji, hal tersebut terbukti dari hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 1 DPRD bersama BKPSDM dan Plt. Direktur RSUD lalu, karena berdasar informasi yang ia dapatkan, diketahui bahwa tidak ada pendampingan maupun masukan dari kelompok pakar.

"Ini terbukti dari hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD dengan BKPSDM dan Plt. Direktur RSUD. Bahkan, menurut informasi yang kami dapatkan tidak ada pendampingan atau masukan dari tim kelompok pakar. Terutama yang membidangi keahlian hukum. Padahal rencana RDP itu jauh-jauh hari sudah diumumkan oleh Ketua Komisi 1. Harusnya proaktif mendampingi," ungkapnya.

Panji menegaskan, bahwa seharusnya dengan diminta ataupun tidak, setidaknya kelompok pakar sudah menyampaikan nota kedinasan pendapat terkait perspektif hukum tentang jabatan Direktur RSUD.

"Walaupun diminta atau tidak, setidaknya sudah menyampaikan berupa nota kedinasan pendapat kelompok pakar terkait jabatan direktur RSUD dalam perspektif hukum terlepas sejalan atau tidak dengan keinginan Eksekutif, yaitu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," tegasnya.

Panji pun menambahkan, publik mungkin tahu, bahwa Asep Agustian pernah menyampaikan komentar di media, terkait rekomendasi KASN yang ternyata sependapat dengan dirinya, yaitu dengan mengembalikan jabatan dr Fitra ke dokter fungsional.

"Kalau kita amati, secara pribadi kita sama-sama tahu bahwa Asep Agustian pernah berkomentar di media menanggapi rekomendasi KASN dan pendapatnya sejalan dengan KASN yaitu mengembalikan dr. Fitra ke dokter fungsional," tambahnya.

Bahkan, dirinya menyayangkan dan menyindir DPRD, bahwa dengan anggaran sekitar Rp. 50,2 juta perbulan ternyata tidak menjadikan DPRD lebih baik, terlebih dalam hal tersebut DPRD malah terlihat seperti Jubir (Juru Bicara) BKPSDM.

"Disayangkan juga dengan anggaran 50,2 juta perbulan tapi hasilnya tidak menjadikan DPRD lebih baik. Terlihat ketika ketua Komisi satu seperti jubir BKPSDM," sindirnya.

Lebih lanjut, Panji juga menanyakan terkait kehadiran kelompok pakar yang belakangan nyaris tak terdengar. Padahal, dirinya optimis ketika melihat debut pertamanya dalam menyikapi kekosongan jabatan di Karawang.

"Pada awalnya kami optimis dengan kehadiran kelompok pakar, terlebih debut pertamanya meyikapi persoalan 26 jabatan kosong. Dan sekarang kinerjanya nyaris tak terdengar. Apa memang kurang sosialisasi kinerja kelompok pakar? atau memang kitanya tidak tahu hasil kenerja kelompok pakar?, Atau memang kinerjanya tertutup untuk publik?," pungkasnya. (Pri)*