Jendela Daerah

Jendela Jurnalis, Sumedang -
Seorang warga, kembali harus menumpahkan rasa kekecewaan terhadap pelayanan di BPN Sumedang, proses pengambilan uang titipan ganti kerugian dampak Tol Cisumdawu, diduga mandek hingga 3 minggu lamanya, Kamis, (30/3/23).

Heri Irawat, selaku Kuasa Waris dari keluarga alm. Memed berdasarkan penetapan PN Sumedang, sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti rugi dampak pembangunan Tol Cisumdawu, sebagaimana terdaftar perkara No. 62/Pdt.P-Kons/2021/PN Smd senilai Rp526.559.942 dan perkara No. 63/Pdt.P-Kons/2021/PN Smd dengan nilai Rp31.930.264.

Heri mengatakan, "Kurang lebih 3 minggu lalu bersama Penasihat Hukum, saya ikuti proses di BPN Sumedang, terakhir kelengkapan sudah saya penuhi, tapi hingga hari ini saya datang lagi ke BPN, belum juga selesai, berkas saya seperti mandek."

Ia menambahkan, "Keterangan dari Staf BPN, dokumen saya belum diparaf oleh Yanyan, selaku Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, katanya yang bersangkutan sedang ada acara di Bandung hingga dua hari ke depan."

Heri mengungkapkan, bahwa peristiwa yang ia alami bukan hanya kali ini saja, bahkan telah berulangkali

"Kejadian seperti ini sudah berulangkali, saya lelah dan kecewa menjalani proses seperti ini," ucapnya.

Di tempat terpisah, awak media berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Pengadaan Tanah pada Kantor BPN Sumedang, Tarto.

Ketika dikonfirmasi mengenai progres dari dokumen atas nama Heri yang telah lama berproses di BPN, yang bersangkutan merespon dengan menunjukkan chat WA, diduga dari Kepala BPN yang berisi link konten Youtube, memuat keterangan negatif tentang pelayanan BPN Sumedang.

Atas beredarnya konten Youtube dari pihak yang belum diketahui tersebut, Tarto berharap, permasalahan tidak melebar.

Kemudian Ia menyampaikan, "Surat Pernyataannya Heri (sebagai syarat kelengkapan dokumen) baru diantar kemarin, saya selaku Sekretaris tim pengadaan tanah, sudah paraf."

Lebih jauh lagi, ketika disinggung prosedur yang terkesan bertele-tele dan Staf BPN yang ditemui menyampaikan statement para Pejabat BPN Sumedang yang terkesan saling lempar itu, Tarto memilih tidak berkomentar jauh.

"Tetap mas, segala sesuatunya itu keputusan Pimpinan, saya sebagai Sekretaris Tim, sudah paraf," terangnya.

Menanggapi prosedur dan waktu panjang yang dikeluhkan oleh warga, Tarto berujar, "Proses prosedurnya seperti itu, yang penting saya sudah paraf-kan, tidak ada masalah, terkait Pimpinan belum tanda tangan, itu urusan Pimpinan, saya tidak tahu."

Heri yang menyaksikan langsung statement Tarto, nampak merasa heran terhadap alur birokrasi di BPN Sumedang.

"Saya sekarang merasa dipingpong, kalau Pejabat disini (BPN-red) saling lempar begini, prosedurnya terlalu panjang. Saya berharap, ada pihak di atas, yang memperhatikan supaya ada perubahan, seharusnya sesuai dengan slogan yang tertulis di Banner Kantornya, zona integritas MELAYANI PROFESIONAL TERPERCAYA," pungkasnya. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Kep. Sangihe -
Ketua Save Sangihe Island (SSI), Jull Takaliuang dan kawan-kawan, melakukan kunjungan ke Sekretariat DPC PPWI Kab. Kep. Sangihe, Sulut, Selasa (28/3/23). Team SSI disambut langsung Ketua PPWI Sangihe, Fentje Janis, S.H, S.Ip, S.Th; yang didampingi Wakil Ketua, Asriel Johan Tatande, S.E; Sekretaris, Ryvomoon T. Mumba, S.Pd; Wakil Sekretaris II, Jumbriyati Manabung; Bid. Organisasi, Rolly OA. Supit; dan Bid. Humas & Publikasi, Benyfasius Sasiang. Pertemuan berlangsung di Sekretariat DPC PPWI Sangihe, Jl. Tapuang Belakang, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kep. Sangihe, Sulut.

Maksud kunjungan tersebut, adalah dalam rangka silaturahmi serta menjajaki kerjasama sosialisasi inovasi tambang emas Bowone, Sangihe. Selain itu, kunjungan itu bertujuan mempererat tali silaturahmi, agar ke depannya lebih mudah dalam berkoordinasi terkait berbagai hal, khususnya dalam menjalankan kerjasama antar organisasi.

Ketua SSI, Jull Takaliuang pun, mengucapkan terima kasih atas berkenannya Ketua dan Pengurus PPWI DPC Sangihe, menerima kunjungan team-nya tersebut.

"Terima kasih kepada Pengurus DPC PPWI Sangihe, yang telah menyambut baik kedatangan kami," tutur Jull.

Sementara itu, Fentje Janis, menyampaikan apresiasi bahwa, "SSI sebagai pejuang lingkungan hidup, mampu memenangkan tuntutan masyarakat Sangihe, sampai tingkat kasasi. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan ke depannya, SSI atas nama rakyat Sangihe, juga bisa memenangkan hati para Pemimpin Daerah, dalam hal penertiban penambang liar yang masih beroperasi sampai hari ini."

Pada kesempatan tersebut, Jull dan kawan-kawan meminta kepada PPWI sebagai Organisasi Jurnalistik, untuk kerjasama yang berintegritas, namun tetap prima dalam memberikan pelayanan dalam bidang pemberitaan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan pada khususnya. Sudah menjadi rahasia umum akan carut marutnya peristiwa Bowone, menjadi kerumitan tersendiri bagi semua orang, baik itu masyarakat Sangihe, maupun orang yang berada di perantauan yang berdarah keturunan Sangihe.

Lanjutnya, mereka mengikuti dan mencermati setiap permasalahan yang menjadi drama Bowone dari awal tayang sampai sekarang, dengan penuh kebimbangan. Terjadi gugat-menggugat antara SSI, PT. TMS dan Pemerintah, yang akhirnya dimenangkan oleh SSI. Namun, di penghujung gugat-menggugat, terdapat satu hal yang menarik sampai hari ini, yaitu belum adanya tindakan dan langkah yang pasti dan tepat dari APH untuk penertiban, khususnya bagi para pekerja tambang emas itu sendiri atau penambang liar.

"Kita tentunya berfikir, akan bermuara kemana permasalahan ini. Ada apa sesungguhnya di Bowone? Ketika kita melihat lebih dalam lagi, ternyata orientasinya adalah uang, uang dan uang. Yang harus difahami ketika berbicara mengenai uang, maka kita akan dibutakan, baik hati maupun fikiran. Yang ada hanya kepentingan, sehingga kita jadi lupa sebab dan akibatnya, yang kemudian hari menyengsarakan secara pribadi dan akhir dari semuanya, dimenangkan oleh cukong-cukong pemodal," ungkap Fentje Janis.

Fentje menambahkan, oleh karena itu, PPWI mengajak semua elemen masyarakat Sangihe, menggumuli permasalahan yang ada dan sepakat menjaga serta melestarikan "Banuang Kite I Kakendaghe demi masa depan anak cucu kita." (Red/AP)*

Jendela Jurnalis Karawang -
Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang mungkin termasuk katagori krisis jalan rusak dan berlubang. Kendati demikian, setiap tahun Pemerintahan Kabupaten Karawang melalui Bidang Jalan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Karawang melakukan perbaikan jalan setelah adanya usulan terlebih dahulu walaupun terkadang di cap lamban dalam penanganannya.

Setelah jalan tracking Telagasari-Tempuran yang hampir dua tahun dibiarkan dengan kondusi terbelah-belah dan penuh lubang, sehingga akibat jalan rusak tersebut menyebabkan banyaknya pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan, bahkan kendaraan roda dua maupun roda empat acap kali tergelincir akibat menghindari jalan berubang, ada juga yang berakhir terjebur ke irigasi.

Ditempat terpisah, jalan poros Tempuran - Cilamaya, tepatnya di Dusun Tegalurung RT 12/03, Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, jalan tersebut sudah lama dibiarkan berlubang dan bergelombang yang dirasa cukup extreem dan terkesan membahayakan pengguna jalan saat, apalagi saat malam hari.

Hal tersebut di utarakan oleh warga setempat yang merasa kesal terhadap kinerja Pemkab Karawang khususnya DPUPR Karawang yang terkesan lamban dalam penanganan perbaikan jalan.

Warga setempat yang enggan disebutkan namanya juga menyebutkan bahwa akibat pembiaran jalan berlubang tersebut pengguna jalan yang melintas jalan Tegalurung sering mengalami insiden kecelakaan.

Saat awak media mengonfirmasikan hal tersebut kepada Toto Nur Anwari selaku Kepala desa Tegalurung, dirinya membenarkan terkait jalan yang rusak dan berlubang menganga di wilayahnya, bahkan hingga mengakibatkan seringnya terjadi insiden pengguna jalan yang tersungkur dan jatuh dari kendaraan, terutama kendaraan roda dua. Senin (28/03/2023).

"Kami Pemerintahan Desa Tegalurung sudah menghubungi Satgas Jalan DPUPR Cabang untuk merespon ajuan kami, untuk segera merealisasi perbaikan jalan tersebut agar tidak banyak insiden jatuh korban berikutnya,” harapnya. (Red)*

Jendela Jurnalis Karawang -
Diduga bangunan jalan setapak di Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan curangi volume yang dianggarkan melalui Dana Desa 2023 tahap kesatu. Selasa (08/03/2023)

Bangunan jalan setapak di Dusun Brontok Kulon RT 01, diduga tidak sesuai dengan RAB, berdasarkan temuan awak media di lapangan yang meninjau langsung bangunan jalan setapak, dari penemuan awak media di lapangan ketebalan bangunan jalan setapak tersebut tidak sesuai dengan RAB.

Ketebalan jalan setapak yang seharusnya untuk volume tinggi 10cm. Yang dikerjakan bervariasi ada yang 8cm, ada yang 5cm, dengan adanya dugaan ini, di duga TPK bangunan jalan Setapak tersebut ada unsur untuk memperkaya diri.

Berdasarkan hasil pantauan awak media di lapangan bahwa Dana yang di bangunkan di jalan setapak tersebut menggunakan Dana Desa tahun 2023 tahap satu.

Dengan adanya dugaan ini, Berdasarkan Undang Undang yang sudah di jelaskan maka sudah jelas melanggar undang Undang, apabila selaku TPK sudah melanggar aturan mengenai bangunan maka bisa di kenakan sangsi.

Dengan adanya perihal dugaan ini ada unsur merugikan keuangan Negara, pasalnya ketebalan jalan tersebut jelas tidak sesuai RAB

Makah dari itu masyarakat berharap kepada tim Inspektorat di Kabupaten Karawang untuk mengecek bangunan jalan setapak di Desa Sindangsari yang di bangun di Dusun Brontok kulon Desa Sindangsari.

Menurut penjelasan dari masyarakat Desa Sindangsari yang tidak mau disebutkan namanya bahwa proyek bangunan jalan setapak di Dusun Brontok Kulon tersebut ketebalan yang di tengah bangunan tidak sesuai dengan RAB.

"Ketebalan yang di tengah bangunan tidak sesuai dengan RAB" ucapnya kepada Awak Media.

"Karena ketebalan ada mencapai yang 5 cm ,ada yang 8 cm, seharusnya 10 cm," jelasnya.

Sebelum Berita ini di terbitkan Kades Sindangsari Sudah beberapa kali di hubungi oleh awak media namun (Kades) tidak ada tanggapan. (NN)*

Jendela Jurnalis, Cilegon -
Dishub Kota Cilegon tidak mengedepankan usaha lokal, hanya sesuai dengan pelayanan gaji, serta tunjangan yang diterima dari APBD.

"Dengan ini, kami meminta kepada para Pejabat pengadaan barang dan jasa/LPSE di Pemkot Cilegon, agar mengedepankan Pengusaha Lokal, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami selaku kontrol sosial, dituntut oleh UU serta Perpres, agar ikut serta melakukan pengawasan, sebagai pencegahan Tipikor. Dalam hal ini, selanjutnya akan melayangkan Surat Teguran kepada Kepala LPSE Kota Cilegon," tegas Sekretaris II, Cecep Gondrong.

"Kami Ormas ARUN DPD Kota Cilegon, meminta APH agar memeriksa Pejabat Dishub, terkait adanya dugaan gratifikasi. Maka, kami minta APH maupun Kejaksaan, agar bersikap netral demi tegaknya supremasi hukum,sesuai sumpah janji jabatan," lanjut Cecep.

Kami juga menghimbau kepada seluruh OPD, BUMD dan BUMN serta Perusahaan Swasta yang ada di Kota Cilegon, agar mengedepankan Pengusaha Lokal," terus dia.

"Kami Ormas ARUN DPD Kota Cilegon, akan melakukan aksi Unras, sebagaimana kami akan menyuarakan aspirasi masyarakat di muka umum, bila tanggapan kami diabaikan," Pungkasnya. (AP)

Jendela Jurnalis, Lamtim -
Dittipidter Bareskrim Mabes Polri, berhasil menangkap terduga pelaku penambang pasir kuarsa ilegal dan koordinator pembuat surat jalan ilegal, di Kec. Pasir Sakti, Kab. Lamtim, Prov. Lampung, Kamis (16/3/23).

Kegiatan Penangkapan oleh Bareskrim Polri ini, tidak melibatkan jajaran Polres Lamtim maupun Personil dari Polsek setempat.

Kapolsek Pasir Sakti, AKP SI. Marbun, ketika dikonfirmasi melalui pesan WA, membenarkan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Dittipidter Bareskrim Mabes Polri. Namun, Marbun tidak dapat menyebutkan nama-nama orang yang ditangkap.

“Iya, yang nangkap dari Mabes, menurut beliau-beliau, mereka dari Tipidter Bareskrim Mabes Polri, penangkapan tidak melibatkan kami dan BB dititipkan di Polsek, kami tidak tahu siapa saja yang ditangkap,” jelas Kapolsek, Minggu (19/3/23).

Selanjutnya, setelah mendengar keterangan dari AKP. Marbun dan berdasarkan informasi dari warga sekitar yang berhasil dihimpun oleh awak media, kedua orang yang ditangkap oleh Anggota Dittipidter tersebut berinisial SDK dan SGG. Setelah mendapatkan informasi penangkapan ini, awak media melakukan wawancara pada istri pelaku di kediamannya dan kejadian ini dibenarkan oleh istri SDK.

“Yaa om, memang benar, suami saya dibawa oleh Polisi dan Surat Penangkapan dan Penahanannya sudah saya terima, yang dibawa dua orang, suami saya dan SGG, kebetulan saat itu SGG sedang berada di rumah saya,” ujar istri SDK.

Dalam pantauan media, saat ini BB terlihat di depan Mapolsek Pasir Sakti. BB yang dititipkan di Polsek setempat adalah 1 unit kendaraan bermuatan pasir silika (kuarsa) dikemas dalam karung dan mesin sedot pasir. Terlihat jelas Mobil yang mengangkut pasir silika tersebut di Police Line oleh Polisi.

Hasil dari informasi masyarakat setempat, bahwa BB yang diamankan oleh Tim dari Mabes Polri sedang berada di lokasi penambangan ilegal, yang sekaligus menjadi tempat pengayakan (pemurnian) pasir silika.

Ketika awak media tiba di lokasi penambangan ilegal yang disebutkan oleh warga, terlihat jelas gundukan pasir silika dan tumpukan karung berisi pasir silika yang dipasang Police Line. (Red/AP)*

Videonya disini: https://youtu.be/Mny7BAK6KfA

Jendela Jurnalis, Mukomuko -
Diskominfo Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu, diduga kuat menjadi jongos atau budak lembaga partikelir (lembaga swasta) bernama Dewan Pers (DP). Pasalnya, Dinas yang diberi tugas mengelola sistem informasi dan komunikasi itu, menerapkan UU (peraturan – red) yang dikeluarkan DP, bukan UU produk DPR-RI.

Sebagaimana diketahui, bahwa Diskominfo Mukomuko, telah mengeluarkan aturan terkait kerjasama dengan Perusahaan Pers, baik media cetak maupun online. Dalam peraturan tahun 2023 tersebut, salah satu persyaratan kerjasama adalah media harus telah terdaftar (terverifikasi) DP. Selain itu, Wartawan di media bersangkutan wajib telah ber-UKW DP.

Hal tersebut disampaikan salah seorang narasumber yang menerangkan, bahwa Diskominfo Kab. Mukomuko, tidak bisa menerima media yang tidak terdaftar di DP dan Wartawan tidak bersertifikat UKW DP. Kebijakan yang diterapkan oleh Diskominfo Kab. Mukomuko ini, secara nyata mengangkangi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dibuat oleh DPR-RI. Dalam UU Pers tersebut, tidak terdapat ketentuan, baik tertulis maupun tersirat, bahwa media harus terverifikasi dan Wartawan wajib UKW lembaga Non Pemerintah itu.

Terkait informasi tersebut, Kabiro Kab. Mukomuko media online infopengawaskorupsi.com, Hidayat Saleh, mengkonfirmasi ke Kadis Kominfo Kab. Mukomuko, Novria Eka Putra. Oknum Kadis ini mengatakan, bahwa benar Perusahaan Pers harus terdaftar di DP, selain itu Wartawan juga memiliki UKW, untuk berkerjasama di Kominfo Kab. Mukomuko.

“Dan mohon ma'af, bila Perusahaan Pers belum terverifikasi dan belum UKW, kami belum bisa menerima untuk bekerjasama dengan Kominfo,” ujar Novria Eka Putra, Senin, 20 Maret 2023, di ruang kerjanya.

Padahal, baru-baru ini majikan Oknum Kadis Kominfo Mukomuko, Ketua DP Ninik Rahayu, sudah menganulir peraturan yang dikeluarkan pendahulunya. Ninik mengatakan, bahwa Perusahaan Media tidak perlu lagi mendaftarkan ke DP, karena sudah ditutup.

"Pendaftaran media merupakan produk UU yang lama, sementara yang baru tidak menggunakan. UU Pers No. 40 tahun 1999 tidak mengenal lagi pendaftaran,” jelas Ninik.

“Sementara untuk Sertifikat UKW, menurut DP sendiri, itu tidak serta-merta dan harus, karena tidak ada aturan dalam UU Pers tentang kinerja Wartawan. Di UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya di Bab lll Pasal 7 tentang Kinerja Wartawan, disitu diterangkan hanya ada dua poin, pertama Wartawan bebas memilih organisasi dan terakhir atau yang kedua, Wartawan menta'ati Kode Etik Jurnalis,” terang Pimred media online infopengawaskorupsi.com, Musrikin.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, patut diduga, Kadis Kominfo Kab. Mukomuko tak faham UU Pers, sehingga tidak profesional dalam tugasnya. Bahkan, Oknum Kadis Kominfo itu, terkesan telah menjadi babu atau jongos DP.

Dengan adanya berita ini, diharapkan Bupati Mukomuko tidak hanya berdiam diri melihat anak buahnya bekerja secara serampangan, tidak profesional. Bupati harus memberikan teguran dan pembinaan kepada yang bersangkutan. Jika tidak bisa dibina, sebaiknya dibinasakan saja alias diberhentikan dari jabatannya. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis Karawang -
Komisi I DPRD Kabupaten Karawang melakukan kunjungan kerja ke kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang, Jumat (17/3/2023).

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Pipik Taufik Ismail, mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari tugas pokok fungsinya sebagai anggota parlemen dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan lembaga yang menjadi mitra kerjanya.

Saat mengunjungi kantor Kesbangpol, Kang Pipik begitu ia biasa disapa, mengaku prihatin dengan kondisi gedungnya yang sudah tidak lagi representatif dengan tugas yang diemban Kesbangpol.

“Kami merekomendasikan supaya Pemkab Karawang memperbaiki atau membangun gedung Kesbangpol yang kita anggap kurang representatif, sementara tugas dan fungsi Kesbangpol yang sangat luar biasa dalam komunikasi politik, publik dan upaya upaya untuk menjaga kondusivitas daerah yang bersinergi dengan parpol, ormas, LSM, dan sebagainya,” ujarnya yang juga Ketua Fraksi PDI-P dan Ketua DPC PDI-P Karawang ini.

Hasil kunker itu, Kang Pipik menyampaikan ada sejumlah kesepakatan yang telah dibuat di antaranya kesepakatan untuk mengajukan program Empat Pilar agenda kebangsaan anggota DPRD Karawang.

“Dan pembuatan Satgas untuk kondusivitas Karawang di antaranya mencegah terjadinya peristiwa tawuran antar pelajar sekolah, antar ormas dan LSM,” tutupnya. (red).

Jendela Jurnalis Pemalang, Jateng -
Banyaknya aduan masyarakat tentang pemalsuan tanda nomor Kendaraan bermotor (TNKB) dan pengendara bermotor tanpa surat ijin mengemudi (SIM) serta masih adanya knalpot bronk yang di pakai para pengendara sepeda motor, Satuan Polisi Lalulintas Polres Pemalang bergerak cepat gelar giat operasi penertiban. Rabu (15/3/2023).

Kanit TURJAWALI satlantas Polres Pemalang IPTU Dwi harmono ketika di temui Awak Media di lokasi menuturkan bahwa hal tersebut dilakukan berdasar aduan dari masyarakat.

"Berdasarkan aduan dari masyarakat adanya knalpot bronk pada Kendaraan bermotor, serta adanya pemalsuan tanda nomor Kendaraan bermotor, kita adakan operasi penertiban," tutur IPTU Dwi harmono.

Masih menurutnya, diharapkan dengan adanya giat operasi ini,akan menyadarkan kembali masyakarat, tentang disiplin dan tertib berlalulintas.

"Semuanya demi keselamatan dan kelancaran kita bersama," imbuhnya.

Sakwid (45) salah seorang pengendara sepeda motor, yang sempat terhenti karena adanya pemeriksaan dari petugas kepolisian, mengatatakan jika giat operasi ini tidak menjadi beban bagi masyarakat yang berkendara.

"Bagus ini mas, artinya ketertiban masyarakat,dalam berkendara biar semakin meningkat," kata sakwid.

Operasi giat penertiban kendaraan bermotor tersebut diikuti Puluhan personil Kepolisian Satlantas Polres Pemalang, target dari pada kegiatan tersebut, untuk menciptakan kenyamanan bersama pengguna jalan. (Red / Ragil Surono)