Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang sebagai lembaga pelaksana otonomi daerah kabupaten dalam membantu tugas Bupati Karawang untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diantaranya untuk bidang Sumber Daya Air (SDA).

Diantaranya adalah dengan adanya pembangunan drainase yang bertujuan untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan, agar lahan-lahan bisa berfungsi secara optimal sesuai kegunaannya, dengan sistem ini juga diharapkan dapat mengendalikan erosi tanah serta kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada disekitarnya.

Namun dibalik itu, dalam pelaksanaannya terkadang kerap dikerjakan semaunya oleh oknum pemborong nakal. Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan drainase jalan Cikalong - Cilamaya yang dikerjakan oleh pihak penyedia jasa CV. MUTLAK SEJATI dengan Volume, panjang kiri = 150,00 M" : ukuran U-DITCH = 1,00 M" X 1,00 M" Panjang kanan = 265,20 M" : ukuran U-DITCH = 1,00 M" X 1,00 M" bersumber dana APBD Tahun 2023 senilai Rp. 979.944.137,00,- dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, namun diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai spec dan RAB.

Pasalnya, pemasangan material U-Ditch dilakukan dalam kondisi air yang tergenang dan banjir, Padahal, semestinya area yang hendak dipasangi U-DITCH disedot airnya hingga kering dan terlebih dahulu dan dilaburi pasir sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).

Selain itu, berdasarkan pantauan awak media dilapangan, diketahui bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, para pekerja proyek tidak menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Bahkan, lebih parahnya lagi, jalanan disekitar proyek terlihat sangat berantakan, menjadi kotor dan juga licin yang disebabkan oleh galian hasil pengerukan excavator yang ditumpuk sembarangan dipinggir jalan, hingga hal tersebut mengakibatka terganggunya ketertiban dan kenyamanan warga masyarakat serta pengguna kendaraan.

Kepada Jendela Jurnalis, salah seorang warga sekitar berinisial W (43) mengeluhkan gangguan ketertiban akibat adanya proyek tersebut, bahkan menurutnya pun tak sedikit dari pengendara roda 2 terjatuh akibat licinnya jalanan imbas dari tanah galian yang ditumpuk sembarangan.

"Hasil pengerukan excavator yang ditumpuk sembarangan sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan, bahkan tidak sedikit pengendara roda 2 banyak yang terjatuh akibat licinnya jalanan yang kotor oleh tanah hasil penggalian," ungkapnya. Rabu (16/8/2023).

Hal tersebut senada dengan yang dikeluhkan AS (inisial) yang merupakan salah satu pemilik toko disekitar lokasi galian, dirinya pun mengeluhkan terkait lambat nya proses pengerjaan proyek tersebut, bahkan dirinya merasa sangat dirugikan, karena dengan proses yang lambat otomatis menghambat aktivitas jual beli di tokonya.

Lebih lanjut, AS menambahkan bahwa konsumen yang hendak berbelanja ditokonya menjadi susah, karena tepat didepan toko ada galian yang di biarkan menganga lantaran belum tertutup U-Ditch.

Berbekal keluhan tersebut, selanjutnya awak media coba bertanya ke salah seorang pekerja terkait siapa mandor dan pengawas dari dinas dalam proyek tersebut, pekerja yang enggan menyebutkan namanya pun memberikan keterangan terkait nama pemborong dan pelaksana lapangannya, namun dirinya tidak tahu terkait siapa pengawasnya.

"Pemborongnya sih katanya Haji Sumar, pelaksana lapangannya Haji Dedi, kalau pengawas dari dinasnya saya tidak tahu," jawabnya.

Berbekal keterangan tersebut, Jendela Jurnalis kemudian mengkonfirmasi dan menghubungi pelaksana lapangan yang disebutkan melalui pesan aplikasi WhatsApp. Namun pelaksana tersebut saat dikonfirmasi tidak memberikan keterangan yang berarti, hanya malah balik bertanya terkait maksud wartawan menghubungi, padahal sudah jelas wartawan hanya bermaksud untuk menggali informasi melalui konfirmasi. (NN/YM)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke 78 dengan Muspika Kecamatan Cilamaya Kulon menggelar upacara pengibaran bendera merah putih melalui Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibra) yang telah dikukuhkan sebelumnya. Kamis (17/8/2023).

Upacara tersebut dihadiri oleh beberapa Kepala Desa, unsur Muspika Cilamaya Kulon mulai dari Polsek dan Koramil, serta dihadiri juga oleh Anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil IV.

Untuk jumlah peserta pun cukup banyak, mulai dari Ibu-ibu PKK, Aparatur Desa, PGRI, Pramuka, Karang Taruna Kecamatan, serta perwakilan dan siswa siswi dari beberapa sekolah dasar hingga menengah pertama yang ada di wilayah Cilamaya Kulon.

Dalam sambutannya, Camat Cilamaya Kulon Dudi Alexandrie, S.STP., yang bertindak sebagai Pembina Upacara mengucapkan rasa terimakasihnya atas semua pihak yang telah berperan serta atas terlaksananya upacara peringatan HUT RI tersebut.

"Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Karawang, izinkan saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh pejuang yang terus bekerja tanpa lelah," ucapnya.

Usai upacara pengibaran bendera berlangsung, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan pengumuman pemenang lomba yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh pihak Kecamatan, dan sekaligus penilaian puncak untuk lomba tumpeng yang diikuti oleh setiap desa.

Disela kegiatan, H. Cita selaku Anggota DPRD Kabupaten Karawang di Dapil IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun turut serta berbaur dengan suasana penuh keakraban.

Di penghujung kegiatan, Dudi Alexandrie menerangkan bahwa dalam pelaksanaan tersebut, antusiasme dari seluruh pihak sangat luar biasa, mulai dari kepanitiaan hingga Tim Paskibra yang sangat bersemangat walaupun dengan keterbatasan yang ada, yaitu mulai dari keterbatasan atribut hingga pengorbanan waktu mereka, dan dirinya sangat mengapresiasi serta mengaku bangga atas semangat nasionalisme mereka.

"Untuk tim Paskibra dan tim pelatih, saya sangat apresiasi dan bangga, semoga semangat nasionalisme mereka dapat menular kepada generasi selanjutnya, dan semoga di tahun yang akan datang kita bisa merayakan HUT RI dengan lebih meriah lagi," pungkasnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menggelar Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dihalaman kantor Kecamatan Telukjambe Barat. Jum'at (11/8/23).

Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karawang Aep Syaepulloh tersebut tentunya digelar dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain menghadirkan puluhan jenis pelayanan, dalam Paten juga bertujuan untuk menyerap berbagai keluhan dan problematika yang dapat disampaikan langsung oleh masyarakat setempat.

Selain memberikan puluhan jenis pelayanan seperti pelayanan administrasi kependudukan, perpanjangan SIM, pembayaran PBB melalui BJB keliling, pelayanan BPJS, dan lain-lain, dalam kegiatan tersebut juga digelar berbagai bazar serta pameran berbagai jenis UMKM dari seluruh desa se-Kecamatan Telukjambe Barat.

Melalui pelayanan yang ada, Ribuan masyarakat yang ada di Kecamatan Telukjambe Barat terlihat membanjiri area lokasi Paten, baik yang datang untuk mengurus administrasi, maupun yang ingin membeli produk UMKM dari stand bazaar yang telah disediakan.

Selain itu, dalam rangka mengisi acara hiburan, para tamu undangan dan masyarakat juga disuguhkan berbagai penampilan seni dan budaya yang ditampilkan dari siswa sekolah maupun penggiat budaya setempat yang menjadikan acara Gebyar Paten berlangsung semarak dan meriah.

Selaku tuan rumah, Camat Telukjambe Barat H. Arta, SH., menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya Gebyar Paten di Kecamatan Telukjambe Barat.

"Saya sangat berterimakasih kepada masyarakat dan beberapa sekolah yang sangat antusias berpartisipasi dan menghadiri acara gebyar paten ini, segingga acara ini terselenggara dengan meriah," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga berharap agar melalui kegiatan Paten tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat memalui pelayanan administrasi yang ada.

"Melalui paten ini, saya berharap agar masyarakat harus sadar akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan, dan semoga juga dalam paten ini bisa memberikan pemahaman juga kemudahan dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat," tutupnya. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR -
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui pihak pelaksana kerja kini tengah merealisasikan Proyek Normalisasi Kali Jogol menuju Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jum'at (11/8/2023).

Dimana hal tersebut merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi normal sungai, dikarenakan aliran sungai tersebut memang sudah dangkal. Untuk itu, sungai tersebut butuh dilakukan normalisasi atau pengerukan di aliran sungai yang sudah di tentukan sekaligus mengatasi permasalahan banjir.

Akan tetapi, proyek normalisasi tersebut dikeluhkan masyarakat sekitar dan menjadi perbincangan publik. Mengingat pekerjaan tersebut terkesan amburadul dikerjakan asal saja, hingga mengakibatkan pekerjaan tersebut bejalan tidak maksimal, semua itu pun diduga pula akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan berujung menuai tanda tanya publik.

Menurut warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, dirinya mengatakan bahwa dengan adanya proyek normalisasi kali jogol yang menuju Bungin tersebut hasilnya dinilai mengecewakan.

"Saya sebagai masyarakat merasa sangat kecewa dengan adanya proyek normalisasi yang pekerjaannya asal-asalan, dalam proses pekerjaan kurang, sebagian aliran sungai yang dangkal banyak yang di lewati dan tidak di keruk secara maksimal," cetusnya Jum'at (11/8/2023).

Hal senada pun dikeluhkan nelayan yang berinisial R, yang berdomisili di Dusun Bungin, Desa Pantai Bakti yang mengungkapkan kekecewaannya akibat dari adanya pengerukan tersebut menyebabkan dirinya tak bisa mencari nafkah.

"Sudah beberapa hari ini saya tidak bisa mencari nafkah, karena jalan yang biasa saya lewati sekarang ini sudah gak bisa dilewati," keluhnya.

Bahkan, masyarakat sekitar pun menilai bahwa pelaksanaan pekerjaan sepertinya tidak mengikuti perencanaan atas program pemerintah, juga terlepas dari pengawasan pemerintah selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Perlu diketahui, untuk proyek normalisasi yang dikerjakan oleh CV WARREN BUANA tersebut dikerjakan dengan pagu anggaran Rp. 1.416.850.000,00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Sangat disayangkan, pekerjaan yang memakan biaya cukup fantastis tersebut diduga dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum pemborong. Bagaimana tidak? biaya yang di kucurkan dari APBD tersebut semestinya harus dijalankan dengan didampingi konsultan serta pengawasan ekstra ketat dari dinas terkait, agar tidak ada celah sedikitpun untuk dicurangi oleh oknum pemborong yang nantinya akan berdampak terhadap kerugian masyarakat.

Namun pada faktanya, berdasar keluhan masyarakat dan hasil temuan media dilapangan, pekerjaan tersebut dinilai tidak maksimal. Bahkan, pekerjaan proyek normalisasi kali jogol arah Bungin terlihat dikerjakan amburadul, karena masih banyak lumpur dan sampah di dalam kali tersebut dan bahkan secara kasat mata pun sungainya masih terlihat dangkal.

Hingga berita ini diterbitkan, BC (inisial) selaku mandor, pihak pelaksana atau pemborong tak ubahnya seperti orang bermain petak umpet alias susah untuk ditemui, terlebih untuk dimintai komentarnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan, Pemkab Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah gencar menggelar pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik perbaikan drainase maupun sarana penunjang lainnya.

Seperti pelaksanaan pengerjaan Penurapan Saluran Tersier Blok Amih Dusun Bengle RT. 03/02 Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dengan panjang 2 X 123.50 Meter dan Tinggi 1.00 Meter yang dikerjakan oleh CV. SUKMA WIJAYA KUSUMA dengan nominal anggaran sebesar Rp. 189.140.00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan 60 hari tertanggal 5 Juni hingga 3 Agustus 2023.

Namun sangat disayangkan, entah karena waktu pelaksanaan yang diduga molor ataupun faktor lainnya, berdasar pantauan Jendela Jurnalis pada 4 Agustus 2023, pekerjaan tersebut belum juga rampung.

Berdasarkan hal tersebut, pihak dinas PUPR di harap mengambil tindakan tegas terhadap CV Sukma Wijaya Kusuma dengan memberikan sangsi denda sesuai dengan pasal 120 perpres 70 tahun 2012, karena di nilai CV tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan nya sampai habis masa pengerjaan seperti yang tertera dalam kontrak, serta pihak PUPR harus menghentikan pekerjaan tersebut.

Diduga untuk menghindari sangsi denda dan lebih fatal nya penghentian pekerjaan, pihak CV Sukma Wijaya Kusuma melakukan pekerjaan secara terburu buru dan diduga karena alasan kejar target, hal tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang dinilai buruk. Bahkan dari hasil investigasi Jendela Jurnalis, ditemukan bahwa proses pemlesteran badan pondasi turap dilakukan dalam keadaan tergenang air, sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan membuat kualitas bangunan yang buruk.

Terkait hal tersebut, AS (inisial) yang merupakan salah satu warga sekitar mengomentari hal tersebut, menurutnya jika dilihat dari awal, bahkan, dirinya juga mengungkapkan bahwa turap tersebut juga minim galian.

"Itu waktu pertama mulai ngebangun juga saya lihat galiannya dangkal, coba diukur saja dari dasar pak itu tingginya ada berapa, itu kan pekerjaan lanjutan dari turap yang sebelumnya, dari sambungan lanjutannya aja ini lebih pendek dari yang dulu. Kalo kerjaannya seperti ini nanti kualitas dari bangunannya jelek dong, apalagi kelihatannya dikerjakan secara terburu-buru," ungkap AS.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum berhasil menghimpun keterangan dari pihak pelaksana, sehubungan dengan tidak tercantumnya alamat resmi dari kantor CV yang mengerjakan proyek tersebut.

Diharapkan, agar pengawas dari dinas terkait segera mengambil tindakan atas adanya pekerjaan yang melewati batas tanggal dalam kontrak sebagaimana tercantum dalam papan informasi, juga mengenai spesifikasinya. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Seperti pekerjaan penurapan atau pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang tengah dikerjakan di dekar area tambak Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Jum'at (4/8/2023).

Saat Jendela Jurnalis menjalankan tugas sebagai sosial kontrol dilokasi tersebut, tampak ada pengerjaan pembangunan TPT. Namun dilokasi tersebut tak tampak papan informasi terkait darimana sumber anggaran pembangunan TPT yang tengah dikerjakan tersebut.

Selain itu, proses pemasangan batu dan adukan semen dalam kondisi banjir, padahal ada rucuk/kisdam, namun terlihat air masih menggenangi pondasi pemasangan batu yang belum diplester. Padahal, dengan pemasangan material batu dan adukan dengan kondisi tersebut tidak akan maksimal jika kondisi dasar dalam keadaan berair, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pondasi TPT yang buruk.

Untuk mendapatkan kejelasan informasi, Jendela Jurnalis kemudian mendatangi kantor desa Ciparagejaya, namun kepala desanya sedang tidak berada dikantor, dan salah satu aparat desa yang ditanyai pun mengaku tidak tahu menahu tentang proyek tersebut.

Kades Ciparagejaya, saat dihubungi melalui Pesan WhatsApp pun nomornya sudah tidak aktif, kemungkinan telah ganti nomor yang baru.

Sangat disayangkan, padahal publik berhak tahu informasi tentang sebuah pekerjaan, terkait darimana anggarannya, siapa pelaksananya dan berapa besaran anggarannya. Agar masyarakat pun dapat ikut mengawasi jalannya pekerjaan agar terhindar dari korupsi. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Inilah sosok Oknum salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas sebagai Staff dikantor Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang dikabarkan sudah dua bulan berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan jelas bernama Asen warga Desa Gempolkolot, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Asen saat itu diangkat sebagai PNS pada massa Presiden SBY, kala itu ada program Sekretaris Desa dingkat menjadi PNS, dimana yang bersangkutan sebelumnya bekerja di Desa Gempolkolot sebagai Sekdes. Jum'at (4/8/2023).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Asen bakal memasuki masa pensiunnya yang tinggal 9 bulan lagi, bukannya lebih giat bekerja ini malah mangkir dari kewajibannya. Apakah mungkin karena alasan akan memasuki massa pensiun atau ada persoalan pribadi lainnya. Kalau penyebab mangkirnya kerja karena akan memasuki masa pensiun, waktunya masih begitu lama sekitar 9 bulan lagi.

Menanggapi permasalahan itu, Sekcam Banyusari Ifan sebelumnya mengatakan, pihak kecamatan dalam hal ini dirinya telah melakukan teguran dan pembinaan kepada Asen, baik secara tertulis maupun datang langsung kerumahnya. Namun yang bersangkutan bandel tetap tidak mau ngantor.

"Sudah dikasih teguran secara tertulis 2 kali. Bahkan didatangi kerumahnya beberapa kali. Tapi, Pak Asen tetap tidak mau ngantor," kata Ifan kepada media belum lama ini.

Sehingga dirinya mengambil sikap tegas, semua barang pentaris yang ada dirumah Asen seperti motor ditarik ke kantor kecamatan.

"Saya kaget, Asen sampai memiliki pentaris motor dinas sebanyak 3 unit. Baru kali saya nemuin kondisi seperti ini," lanjut Ifan.

Ifan berharap agar Asen kembali aktif, ada pekerjaan atau tidak tetap harus ngantor.

"Bila tetap dengan pendiriannya tidak mau ngantor, kalau sampai terjadi apa-apa jangan salahkan kami," pungkasnya.

Sampai berita ini ditayangkan yang bersangkutan belum dapat ditemui untuk dimintai klarifikasi nya, parahnya Asen tidak memiliki Handphone sehingga membuat putusnya komunikasi. (Red/Irwan)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Seperti pekerjaan penurapan atau pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang tengah dikerjakan di Dusun Buer, RT 005, RW 003, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

Saat Jendela Jurnalis menjalankan tugas sebagai sosial kontrol dilokasi tersebut, tampak ada sekitar 6 orang pekerja yang tengah mengerjakan jalannya pembangunan TPT. Namun dilokasi tersebut tak tampak papan informasi terkait darimana sumber anggaran pembangunan TPT yang tengah dikerjakan sekitar 2 hari tersebut.

Selain itu, ketika ditanyakan terkait proses pemasangan batu dan adukan semen dalam kondisi berair juga berlumpur, dan tidak dipasang kisdam atau upaya pengeringan dasar. Namun pihak pekerja mengatakan bahwa itu tak masalah, dan mereka hanya bekerja sesuai alat yang ada. Padahal, dengan pemasangan material batu dan adukan tersebut tidak akan maksimal jika kondisi dasar dalam keadaan berair, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pondasi TPT yang buruk.

Untuk mendapatkan kejelasan informasi, Jendela Jurnalis kemudian menanyai beberapa pekerja, terkait sumber anggaran dan spesifikasinya. Pekerja dilokasi tersebut mengatakan tidak tahu, dan mengarahkan untuk menghubungi Kades Tanjungjaya, karena menurut keterangan dari pekerja tersebut bahwa itu proyek punya Kades.

"Ka Pa Lurah Joni weh a, proyek Pa Lurah da ieumah, material batu ge aya dibumi Pa Lurah," (ke Pak Lurah Joni saja a, ini proyek Pak Lurah, material batu pun ada dirumah Pak Lurah) ucap salah satu pekerja kepada Jendela Jurnalis dalam bahasa sunda. Rabu (2/8/2023).

Berupaya untuk mendapatkan informasi yang akurat, Jendela Jurnalis kemudian mendatangi Kantor Kepala Desa Tanjungjaya, namun menurut keterangan dari salah satu staff yang ada di desa menerangkan bahwa Kades sedang tidak ditempat, lebih tepatnya sedang ke Kantor BPN Karawang.

Selanjutnya, Jendela Jurnalis mencoba mengkonfirmasikan hal tersebut kepada H. Warjoni selaku Kades Tanjungjaya melalui pesan aplikasi WhatsApp. Berdasar keterangannya, diketahui bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersumber dari Banprov.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait proses pengerjaan yang dinilai kurang maksimal dan tidak adanya papan informasi, Kades tersebut mengirimkan foto saat awal pekerjaan dimulai dan keterangan bahwa papan informasinya ada, namun kadang suka disimpan ditempat teduh, jelasnya.

Namun sangat disayangkan, beberapa kali ditanyakan terkait teknis pekerjaannya, Kades tersebut sama sekali tak memberikan keterangan alias bungkam, dengan hanya menjawab bahwa dirinya sedang ada keperluan di Kantor BPN Karawang. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang kini tengah menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk renovasi beberapa bangunan, guna menunjang kinerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP) atau UPTD Pengelolaan Pertanian. Salah satunya adalah dengan pengerjaan renovasi bangunan yang berada di BPP/UPTD Pertanian Kecamatan Cilebar.

Dilokasi tersebut, sebanyak 3 jenis bangunan tengah dikerjakan oleh CV atau rekanan yang berbeda. Dan 2 diantaranya dikerjakan oleh CV yang sama. Yaitu CV. ENDAH TEGAR UTAMA yang mengerjakan Proyek "Renovasi Ruang Data & Sistem Keinformasian Kantor BPP/UPTD Pengelolaan Pertanian Kec. Cilebar" berdasar Nomor SPK 027/2474-PSP/DAK/05/2023 dengan Nominal Kontrak sebesar Rp. 76.806.000.00,-. Dan pengerjaan proyek "Renovasi Laboratorium Mini BPP/UPTD Pengelolaan Pertanian Kec. Cilebar" melalui Nomor SPK 027/2727-PSP/DAK/06/2023 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 88.894.000.00,-.

Sementara itu, untuk 1 bangunan lainnya yang berada di ujung paling timur dikerjakan dengan CV atau rekanan yang berbeda, namun pengerjaannya terlihat sedang libur. Lantaran tidak ada 1 pekerja pun yang tengah bekerja dalam pembangunan gedung tersebut, hingga tak ada yang dapat dimintai keterangan.

Saat awak media melihat spesifikasi bangunan, terlihat bahwa pondasi dari salah satu bangunan yang dikerjakan oleh CV. ENDAH TEGAR UTAMA dinilai kurang layak, karena posisi pondasi yang menggunakan batu tersebut tampak hanya digali sekedarnya saja, karena saat diperiksa, dasar galian diketahui sangat dangkal. Terlebih, untuk kekuatan bangunan yang keatasnya menggunakan batu bata, oleh bobot bangunannya saja dikhawatirkan akan cenderung rawan amblas jika nanti tanah disekitarnya berair, karena jelas letak bangunan tersebut berada diatas tanah pesawahan.

Hal tersebut pun sangat disayangkan dan dikeluhkan oleh Endang (Jieunk), Wakil Ketua MAC LSM Laskar Merah Putih (LMP) Cilebar, dirinya menyebutkan bahwa bangunan yang didirikan diatas area sawah, harusnya digali lebih dalam, karena dikhawatirkan rawan amblas saat tanah disekitarnya berair.

"Itu kan bangunan adanya diatas area bekas pesawahan, kalo pondasinya gak dalem ya nanti takut cepet ambles kalo sawahnya ada airnya, apalagi itu kan atasnya pake batu bata, otomatis bobot bangunannya sangat berat, apa kuat itu pondasinya kalo cuma digali sekedarnya saja?" keluhnya kepada media yang kebetulan sedang berada tak jauh dari lokasi pekerjaan tersebut.

Saat ditanyakan kepada salah satu pekerja yang tengah mengerjakan bangunan dari CV. ENDAH TEGAR UTAMA yang posisinya berada di ujung paling timur, salah satu pekerja tersebut mengatakan bahwa proyek tersebut milik seorang rekanan berinisial HB.

"Ieu pagawean anu HB (inisial), ieu nu keur digawean ku abdi," jawabnya dalam bahasa sunda seraya naik keatas untuk melanjutkan pekerjaannya memasang batu bata, seolah menghindari untuk ditanyai lebih dalam. Selasa (1/8/2023).

Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia maksudnya ialah "Ini pekerjaan punya HB (inisial) yang sedang saya kerjakan."

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum berhasil mendapatkan keterangan dari pemilik CV atau pelaksana, sehubungan dengan tidak adanya alamat resmi CV dalam papan informasi yang tercantum. (NN)*