Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang saat ini tengah gencar menyelenggarakan beberapa pembangunnan infrastruktur melalui serapan APBD, guna memperbaiki dan memberikan fasilitas yang memadai dalam menunjang perekonomian rakyat.

Namun, sangat disayangkan, dibalik gencarnya pembangunan infrastruktur, ada saja pihak kontraktor selaku pemegang tender dalam pelaksanaan pekerjaan dari dinas tersebut ternyata masih ada saja yang lalai dan terkesan asal-asalan dalam proses pengerjaannya.

Seperti yang ditemukan Jendela Jurnalis Pada Pekerjaan Dinas PUPR dalam Proyek Normalisasi Drainase Dusun Pasir Hegar, RT. 02/01, Desa Parakan Mulya, Kecamatan Tirtamulya, yang dikerjakan oleh CV. PUTRA KARYAMAKMUR SEJAHTERA dengan nomor kontrak 027.2/06.2.01.14.22/KPA-SDA/PUPR/2023 dengan nilai anggaran Rp. 187.550.000.00,- yang bersumber dari APBD tersebut diduga dikerjakan tak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan (juknis juklak).

Berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis dilapangan, meskipun terlihat adanya kisdam, namun pemasangan turap tersebut terlihat masih penuh dengan genangan air, hal tersebut tentunya dinilai akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan, karena adukan bahan material tentunya akan kembali hancur jika dipasang dalam kondisi tergenang air.

Begitupun dengan adanya kisdam yang terpasang, seolah tak ada fungsinya jika proses pemasangan turap dikerjakan dalam kondisi tergenang air, seolah kisdam dipasang hanya untuk formalitas saja.

Menyikapi hal tersebut, AS yang mengaku sebagai petani dari lingkungan sekitar mengeluhkan pekerjaan yang notabene adalah realisasi dari Dinas itu dinilai sangat buruk bahkan terkesan lolos dari pengawasan.

"Itu teh kerjaan turap dari dinas katanya, tapi kok kayak amatiran, masa masang batunya dicemplungin gitu, apa emang kerjanya gak diawasi apa gimana ya?" ungkap AS saat berbincang dengan Jendela Jurnalis. Selasa (18/7/2023).

Sementara itu, karena minimnya informasi, pihak dari Jendela Jurnalis belum bisa mendapatkan keterangan dan konfirmasi dari pihak pelaksana maupun pengawas dalam proyek tersebut, bahkan saat ditanyakan ke pekerja yang ada dilokasi pun mereka seolah menutupi dan mengatakan tidak tahu menahu tentang siapa bos mereka dalam pekerjaan tersebut.

Dengan asas praduga tak bersalah, hasil konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait akan kami tayangkan dalam release berikutnya. (Maman)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Serikat Pekerja Tani Karawang (Sepetak) menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mengepung kantor AR/BPN Karawang dalam waktu dekat ini.

Tidak tanggung-tanggung, Sepetak mengklaim telah lakukan konsolidasi besar tiap-tiap desa anggota Sepetak. Tercatat ada sekitar 7.000 orang pemohon sudah siap mengepung kantor ATR/BPN Karawang.

“Perjuangan hak atas tanah bagi petani anggota Sepetak merupakan perjuangan ideologis, yakni perjuangan pengambilalihan alat produksi berupa tanah demi masa depan kesejahteraan kaum pekerja tani,” kata Ketua Sepetak, Wahyudin, dalam keterangan tertulisnya kepada Jendela Jurnalis, Senin (17/7/2023).

Bogel, sapaan akrabnya, menuturkan, Sepetak sudah melayangkan surat somasi kepada kantor ATR/BPN Karawang bahwa tanggal 21 Juli 2023 berkas permohonan hak atas tanah petani berupa sampling sebanyak 88 bidang tanah harus diselesaikan, sebab permohonan tersebut sudah melewati batas ketentuan SOP pendaftaran tanah.

Jika pada tanggal tersebut BPN Karawang tidak bisa menyelesaikan sertifikat maka satu minggu setelahnya yakni tanggal 27 Juli 2023 ribuan masa anggota Sepetak yang tersebar di 13 desa akan mengepung kantor ATR/BPN Karawang agar pengerjaan sertifikat bisa diselesaikan pada hari itu juga.

“Seluruh pintu keluar kantor ATR/BPN Karawang dipastikan akan dikepung oleh aksi massa agar tidak ada satupun pegawai kantor ATR/BPN Karawang yang bisa keluar sampai sertifikat selesai,” tegas Bogel.

Bogel menjelaskan, memaknai kawasan hutan tidak bisa lepas dari terminologi hokum. Aturan hukum yang mengatur tentang kehutanan adalah UU No. 41 Tahun 1999. Dalam penjelasannya sebuah wilayah bisa disebut kawasan hutan jika sudah dikukuhkan. Tahapan proses pengukuhan kawasan hutan, di antaranya penujukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Jika salah satu tahapan tersebut tidak dapat dipenuhi maka aspek legal kawasan hutan cacat secara hukum, apalagi dokumen pengukuhan kawasan hutan tidak mampu dibuktikan keberadaannya maka dipastikan kawasan hutan tersebut BODONG.

Hal tersebut di atas terjadi di Karawang, hamparan tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan di karawang ternyata tidak memiliki dokumen pengukuhan yang utuh. Klaim kawasan hutan di Karawang selama ini hanya berdasar pada peta hutan semata tanpa dokumen utuh pengukuhan, padahal pemetaan merupakan tahapan ketiga pengukuhan setelah dilakukan penujukan dan penataan batas. Pada SK Kementrian Pertanian dan Agraria No 92/Um/54 Tahun 1954 tentang Penujukan Kawasan Hutan di Jawa Barat menerangkan ada 4 (empat) kelompok hutan di Karawang, di antaranya kelompok hutan sangabuana, kelompok hutan gunung karadak, kelompok hutan tanjakan pacul dan kelompok hutan pasir gombong.

“Batas kawasan hutan sekarang yang berada di selatan Karawang (berdasar peta yang ada) tidak sesuai dengan SK Penujukan tersebut, bahkan kelompok hutan Cikeong yang terhampar di Utara Karawang tidak ada di dalamnya,” ungkapnya.

Menurut Bogel, tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan di Karawang di luar batas penujukan SK 1954 adalah tanah rakyat, yaitu tanah yang sengaja dirampas untuk dihutanisasi demi kepentingan kaum modal. Kurun waktu antara tahun 1970-1980an otoritas kehutanan melalui Perum Perhutani melakukan perampasan tanah dari masyarakat secara keji, mereka mengusir masyarakat yang tinggal dan bertani disana yang kemudian rumah-rumah mereka dibakar serta bukti-bukti bayar pajak tanah mereka berupa girik dimusnahkan dengan dalih dipinjam.

Oleh sebab itu, kata Bogel, tanah rakyat yang dirampas oleh otoritas kehutanan harus direbut kembali melalui perjuangan reforma agraria, yaitu perjuangan yang amat mulia bagi kaum tani demi mengangkat kembali harkat dan martabat mereka yang selama puluhan tahun dikangkangi oleh kebijakan keliru di bawah otoritas kehutanan. Jalan konkret perjuangan hak atas tanah kaum tani Karawang bersama Sepetak di atas klaim kawasan hutan yakni mendaftarkan tanah mereka ke BPN Karawang untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya dan BPN Karawang harus menerimanya tanpa terkecuali.

“Kaum tani harus menang! Hidup petani, hidup petani, hidup petani. Tanah untuk rakyat bukan untuk bangsat! Bubarkan Perhutani!” pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Maskar) H Nanang Komarudin, S.H., M.H., mengatakan bahwa kejadian adanya jembatan yang ambruk di Dusun Lampean ll, Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat diduga banyak unsur kelalaian, bahkan dari awal pembangunan hingga saat ini pun memang bermasalah.

Menurutnya, dari awal pekerjaan jembatan tersebut sudah ramai diberitakan oleh beberapa media online, khususnya terkait kesalahan titik dan kesalahan pemasangan papan informasi proyek yang ditempel dilokasi kegiatan.

Pembangunan jembatan di Dusun Lampean ll Desa Kedawung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, dengan nomor kontrak 027.2/079/10.2.01.12.2.40/KPA-JLN/PUPR/2023, dengan waktu pelaksanaan 90 Hari kalender dan dikerjakan oleh CV. MITRA UNGGUL SEJAHTERA.

Pasalnya, diduga CV.MITRA UNGGUL SEJAHTERA dalam pelaksanaan nya adalah sebuah kelalaian yang tak dapat dibiarkan, karena progres pembangunan jembatan tersebut dalam bekerja tidak sesuai spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

H. Nanang Komarudin, S.H., M.H ketum LBH Maskar Indonesia menegaskan, pelaksanaan pengerjaan jembatan oleh CV. MITRA UNGGUL SEJAHTERA adalah sebuah kelalaian yang tak dapat dibiarkan, karena progres pembangunan jembatan tersebut diduga kuat tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Proyek pembangunan jembatan di Dusun Lampean ll yang berada di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, adanya kejadian ambruknya jembatan yang belum selesai dibangun tersebut diduga kuat bukan karena faktor alam, melainkan kesengajaan oknum kontraktor yang diduga mengurangi bahan material yang ada di RAB. sehingga terlepas dari bantalan penahanan jembatan," tegasnya.

Menurutnya, jika pelaksana pembangunan jembatan tersebut mengerjakan dengan RAB yang sesuai, tentunya tidak akan ada insiden seperti yang terjadi saat ini.

"Apabila pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut sesuai spesifikasi dan RAB yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Karawang, saya yakin akan baik-baik saja dalam pelaksanaan nya, dan tidak akan ada insiden seperti ini," pungkasnya

Ditempat terpisah, H.K (Inisial) selaku direktur CV. MITRA UNGGUL SEJAHTERA saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi WhatsApp dirinya berdalih bahwa penyebab runtuhnya jembatan tersebut akibat perencanaan yang salah serta tata kontruksi yang rentan ambruk.

"Salah satu penyebab jembatan yang runtuh itu akibat perencanaan yang salah, dan tata kontruksi nya rentan ambruk," ujarnya. Senin (10/7/2023).

Sementara itu, Yoyo Imam selaku pihak pengawas dari Dinas PUPR Karawang yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pekerjaan jembatan tersebut menjelaskan dalam aplikasi WhatsApp bahwa runtuhnya jembatan diakibatkan oleh banjir yang terjadi pada jumat malam, sedangkan baru di cor dalam kurun waktu 3 hari sebelum kejadian banjir dan dinilai belum cukup umur beton.

"Itu karena adanya bencana banjir di jumat malam sampai sabtu pagi kejadiannya," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan bahwa sudah mengecek kondisi jembatan dan sudah berkoordinasi dengan pihak rekanan agar nantinya dilakukan perbaikan.

"Kami pengerjaan sudah sesuai perencanaan yang ada, pondasi sudah dikedalaman 3 Meter sesuai gambar kontrak. Jembatan lama yang rusak terkena banjir akan dibongkar total dan akan dibangun ulang oleh rekanan," tutupnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menggelar Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Cilamaya Kulon. Jum'at (07/07/23).

Kegiatan ini diadakan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, Selain menghadirkan puluhan jenis pelayanan, kegiatan ini juga dilakukan untuk menyerap keluhan dan problematika di daerah, yang disampaikan langsung oleh masyarakat setempat.

"Paten ini adalah cara bagaimana kami memberikan pelayanan agar bisa dirasakan oleh masyarakat, karena pada Paten ini tentunya pelayanan yang dibutuhkan disediakan di sini, baik dari OPD maupun instansi vertikal yang turut hadir memberikan pelayanan," ucap Aep Syaepulloh Wakil Bupati Karawang dalam pidato sambutannya.

Gebyar Paten hadir dengan memberikan puluhan jenis pelayanan, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perpanjangan SIM, pembayaran PBB melalui BJB keliling, pelayanan BPJS, dan lain-lain.

Melalui pelayanan yang ada, Ribuan masyarakat yang ada di Kecamatan Cilamaya Kulon terlihat membanjiri area lokasi Paten, baik yang datang untuk mengurus administrasi, maupun yang ingin membeli produk UMKM dari stand yang telah disediakan melalui Bazaar, hingga yang hanya sekedar ingin bertemu atau melihat Wakil Bupati secara langsung.

Uasai menyampaikan pidatonya, Wakil Bupati Aep Saepulloh kemudian mengunjungi stand bazar UMKM dari keseluruhan desa yang ada di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon, serta membeli beberapa produk-produk lokal di bazar UMKM tersebut.

Selaku tuan rumah, Camat Cilamaya Kulon Dudi Alexandrie S.STP., menyampaikan keterangannya mengenai kegiatan Gebyar Paten kepada wartawan Jendral News.

"Kegiatan paten ini diselenggarakan melalui program dari Pemkab, dengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi. selain itu, ini juga menjadi ajang bertemunya Muspika bersama Pemkab, juga dengan menggelar pameran produk UMKM dari setiap Desa," Terangnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gratis dari gebyar paten ini, serta untuk memberi kesempatan kepada pelaku UMKM agar bisa memasarkan serta memperkenalkan produk-produk mereka, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Karawang.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya yang terlibat dan juga bagi masyarakat Cilamaya Kulon melalui pelayanan yang ada disini, serta untuk UMKM dari setiap Desa yang ada pun dapat meningkat eksistensinya, tentu saja untuk keberlanjutan perihal kemajuan perekonomian masyarakat Desa juga," Pungkasnya. (dank)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan PJU Bantuan Propinsi Jawa Barat (Banprov) tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3.5 miliar saat ini sedang di tangani Kejaksaan Negeri Karawang, bahkan sejumlah pejabat dilingkungan Dishub Karawang termasuk pejabat Unit layanan pengadaan ( ULP) Pemkab Karawang kabarnya sudah dipanggil dan diminta keterangannya oleh Kejari Karawang.

Terkait dugaan korupsi proyek bantuan provinsi (Banprov) sebesar 3,5 Milyar pada tahun anggaran 2022, diantaranya diperuntukan untuk pengadaan dan pemasangan 253 set mulai dari tiang, lampu kabel dan biaya penyambungan ke PLN yang tersebar di 27 lokasi di kabupaten Karawang serta pengadaan Trafic Ligt, Barier, marka jalan, dan pengadaan lainnya yang anggaran cukup fantastis.

Selain para pejabat Dishub dan ULP, kemungkinan para rekanan pemilik CV atau PT pemenang lelang maupun penujukan langsung (PL) selaku pemenang tender sejumlah Paket proyek Dishub akan segera diminta keterangan pihak Kejaksaan Negeri Karawang.

Kasie Intel Kejari Karawang, Rudi Iskonjaya, saat dihubungi Awak media melalui pesan seluler membenarkan bahwa Kejari Karawang telah memeriksa sejumlah pejabat Dishub Karawang terkait dugaan korupsi Banprov tersebut.

"Benar Kang, proses penyelidikan masih terus berjalan," ucapnya, Senin (19/6/2023) lalu.

Kepala Dinas Perhubungan, Agus Kurnia belum dapat ditemui, di hubungi Via Pesan Seluler tidak pernah menjawab termasuk Kabid Sapras Dicky Prayoga sebagai PPK dan KPA sulit dihubungi. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karawang ternyata ada yang alergi menjalankan program untuk kepentingan rakyat yang anggarannya bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT).

Hal itu terungkap ketika DPC Media Online Indonesia (MOI) Karawang melakukan audiensi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Senin (26/6/2023), di Aula Siliwangi BPKAD Kabupaten Karawang terkait realisasi penggunaan DBH-CHT tahun anggaran 2022 sebesar Rp106 miliar lebih.

Mengetahui hal itu, Ketua DPC MOI Karawang, Latifudin Manaf, mengaku prihatin dan mengkritik atas sikap sejumlah kepala SKPD tersebut.

“Saat auidiensi dengan BPKAD yang diwakili Sekretarisnya Ibu Irma, ternyata ada kepala SKPD yang tidak mau program kerjanya memakai anggarannya yang bersumber dari DBH-CHT,” kata Latifudin yang juga merupakan pemimpin redaksi media online delik.co.id, ini usai audiensi.

Latifudin menuturkan, dari pemaparan Irma, alasan kepala SKPD yang tidak mau menggunakan DBH-CHT lantaran tidak mau disibukan dengan banyak pemeriksaan atau pertanyaan dan kontrol dari APH, media dan aktivis.

“Harusnya sudah tugas mereka yang digaji besar dari uang rakyat menjalankan tugas sesuai tupoksinya, mereka tinggal menjalankan program tanpa pusing memikirkan sumber pendapatan darimana saja koh ngeluh, kalau emang bersih kenapa harus risih,” tegasnya.

Latifudin menambahkan, kepala SKPD itu tinggal menjalankan progam kerja yang anggarannya sudah ada dan jangan terkesan pilah-pilih dari mana sumber anggaran. Uang sudah ada tinggal laksanakan program kerjanya untuk kepentingan rakyat.

“Kalau memang merasa tidak mampu mengelola anggaran atau menjalankan program mudur saja dari kepala OPD, jangan lemah ah,” tukasnya.

Latifudin kembali menambahkan, ketika ada suatu SKPD yang sebagian program kerjanya awalnya sudah diploting gunakan DBH-CHT, kemudian Kepala SKPD tersebut menolak DBH-CHT dan mengganti sumber angagrannya dari sumber anggaran lain.

“Pada akhirnya DBH-CHT tidak terserap sepenuhnya, sehingga imbasnya bisa jadi rugikan rakyat Karawang karena program kerja itu kurang berjalan,” tutupnya.

Untuk diketahui pagu anggaran DBH-CHT tahun anggaran 2022 yang diterima Kabupaten Karawang sebesar Rp106.917.638.562. dari pagu sebesar itu, yang terealisasi sebesar Rp104.240.338.031, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp2.677.300.531.

Sementara untuk tahun anggaran 2023, perkiraan DBH-CHT yang diterima Kabupaten Karawang sebesar Rp146.100.190.000. Bila ditambah dengan pagu sisa DBH-CHT tahun anggaran sebelumnya yang sebesar Rp8.079.521.450, maka total perkiraan DBH-CHT yang diterima Kabupaten Karawang sebesar Rp154.179.711.450. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Upaya Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam mengakomodir aspirasi atau usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sudah mulai memasuki tahapan proses lelang.

Di Karawang sendiri ada beberapa titik prioritas pembangunan infrastruktur yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Sebelumnya sudah pernah dimulai dengan cara bertahap, tapi berhubung adanya Pandemi Covid 19, tahap selanjutnya sempat tertunda. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada penanganan serta pengendalian Pandemi, yang disebut dengan istilah refocusing anggaran.

Sejak akhir Tahun 2022, Covid 19 sudah mulai terkendali. Bahkan belum lama ini, Presiden Republik Indonesia menyampaikan status Indonesia sudah benar - benar aman dari virus mematikan tersebut. Sehingga konsentrasi APBD sudah mulai bisa difokuskan kembali pada peruntukan - peruntukan semula, termasuk peruntukan pembangunan infrastruktur.

Selain yang bersumber dari APBD I Provinsi Jabar, pembangunan infrastruktur yang dibiayai langsung oleh APBD II Karawang juga sudah dimulai. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Karawang, sebab selama ini keluhan masyarakat soal buruknya infrastruktur kerap kali disampaikan melalui kritikan di Sosial Media (Sosmed) dan media media mainstream.

Mendapat informasi sudah dimulainya tahapan program pembangunan di Karawang, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (Waketu LMP Mada Jabar), Andri Kurniawan mengapresiasi keseriusan Pemkab Karawang dan Pemprov Jabar yang sudah dengan serius mengakomodir aspirasi masyarakat.

Hanya saja ia mengingatkan, supaya pejabat pada bagian lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang terdapat kegiatan pembangunan harus lebih berhati - hati lagi. Agar kejadian pada Tahun 2022 lalu tidak terulang, yakni adanya kegiatan pembangunan yang sampai mangkrak, hingga akhirnya diputus kontrak oleh PPK. Minggu, (25/6/2023).

"Peningkatan jalan Bedeng - Cikande, Kecamatan Cilebar senilai Rp 2 miliar tidak dapat dilanjutkan, karena pihak penyedia jasa pemenang tender yang sudah berkontrak, tanpa alasan jelas tidak melanjutkan tanggung jawabnya. Sehingga dengan begitu masyarakat sangat dirugikan, yang seharusnya sudah menikmati pembangunan jalan atas kontribusi pajak, tapi akibat mangkrak sampai diputusnya kontrak, sampai saat ini belum dapat dilanjutkan," Sesalnya.

Lebih lanjut, Andri mengungkapkan, "Padahal yang saya ketahui, pada waktu sebelum kontrak dibuat. PPK sudah melakukan pendataan dan mewawancarai tenaga ahli, sehingga sangat meyakinkan. Kemudian tidak ditemukan juga red record. Sehingga terpenuhi semua persyaratan,"

"Atas peristiwa itu, saya mencurigai penyebab utamanya adalah terlalu murahnya nilai kontrak. Patut diduga, penyedia jasa terlalu berspekulasi dengan memberikan harga penawaran yang terlalu rendah untuk dapat memenangkan tender, yang pada akhirnya memberatkannya dalam mengerjakan proyek peningkatan jalan Bendeng - Cikande," Ujarnya.

"Oleh sebab itu, saya mewanti - wanti. Agar tim lelang tidak hanya menilai aspek murahnya penawaran untuk diberikan centang bintang. Jika turunnya tidak rasional, patut dicurigai, bukan hanya peristiwa mangkrak saja. Tapi paling utama adalah kualitas hasil pekerjaan. Percuma harga penawaran murah, jika pada akhirnya menjadi masalah, dan harus berurusan dengan auditor sampai terjadinya permasalahan hukum," Pungkasnya. (Pri)*