Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Setelah sukses mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-78, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan Aceh Barat menerima penghargaan dari Kapolres Aceh Barat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif Dishub dalam menyemarakkan berbagai acara yang diselenggarakan.

Dalam acara ceremony sertijab pejabat dilingkup Polres yang digelar di Mapolres Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, AKBP Andi Kirana, SIK secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat, Dodi Bima Saputra, SSTP, M.Si Senin (05/08/2024)

Kapolres menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dishub yang telah bekerja sama dengan baik demi kesuksesan peringatan Hari Bhayangkara ke-78.

"Penghargaan ini kami berikan sebagai wujud apresiasi atas kontribusi Dishub Aceh Barat dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara. Kolaborasi ini sangat berarti bagi kami dan tentunya bagi masyarakat Aceh Barat," ujar Andi Kirana.

Kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Aceh Barat berlangsung meriah dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berbagai acara seperti bakti sosial, lomba olahraga, serta kegiatan seni dan budaya, mendapat dukungan penuh dari Dishub Aceh Barat. Partisipasi aktif Dishub turut membantu kelancaran dan kesuksesan setiap acara yang digelar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dishub Aceh Barat, Dodi Bima Saputra, menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan. "Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Semoga ke depannya, kerja sama antara Dishub dan Polres Aceh Barat dapat terus terjalin dengan baik demi kebaikan dan kemajuan bersama," ungkapnya.

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan sinergi antara Dishub dan Polres Aceh Barat dapat semakin erat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Aceh Barat. Pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029 dilantik hari ini, Senin (5/8/2024). Dari 50 anggota tersebut, 26 orang merupakan wajah baru di kursi DPRD Kabupaten Karawang.

Pelantikan digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh. Mereka diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karawang Ahmad Shuhel Nadjir. Pelantikan tersebut berlangsung dengan lancar dan khidmat.

Sejumlah anggota DPRD periode 2019-2024 juga tampak menghadiri pelantikan tersebut.

Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Karawang, Partai Gerindra dan Partai Demokrat memiliki kursi paling banyak, yakni masing-masing 8 kursi. Disusul kemudian PKS dan Partai Nasdem masing-masing 7 kursi, lalu Partai Golkar, PDI-P dan PKB masing-masing 6 kursi, sementara PAN hanya dapat 2 kursi.

Berikut ini 50 nama-nama anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029 :

A. Partai Gerindra (8 Kursi)

1. Kaemin Komarudin (Dapil Karawang 1).

2. Encep Sumanta, S.E.(Dapil Karawang 1).

3. Iqbal Jamalulail, S.IP., M.Kesos.(Dapil Karawang 2).

4. Taman, S.E. (Dapil Karawang 3).

5. Saepudin Zuhri, S.H. (Dapil Karawang 4).

6. H. Moch. Dimyati, S.E. (Dapil Karawang 5).

7. Ajang Supandi, S.H. (Dapil Karawang 6).

8. H. Endang Sodiki, S.Pd.I.,S.H., M.H. (Dapil Karawang 6).

B. Partai Demokrat (8 Kursi)

1. H. Oma Miharja Rizki, S.H., M.H. (Dapil Karawang 1).

2. Khoerudin (Dapil Karawang 1).

3. H. Saryadi, S.Sos.(Dapil Karawang 2).

4. Nurhadi, S.H. (Dapil Karawang 3).

5. H. Budianto, S.H. (Dapil Karawang 4).

6. Pendi Anwar, S.E. (Dapil Karawang 5).

7. Deddy Indrasetiawan, S.E. (Dapil Karawang 6).

8. Suci Nurwinda, S.Pd., M.AP. (Dapil Karawang 6).

C. Partai Keadilan Sejahtera (7 Kursi)

1. Sugih Laksana Futra (Dapil Karawang 1).

2. Apt. Mumun Maemunah, S.Si. (Dapil Karawang 2).

3. H. Rusli HN, S.E. (Dapil Karawang 3).

4. H. Muhamad Imron Choeru, S.T. (Dapil Karawang 4).

5. Ahmad Sopyan Junaedi Putra (Dapil Karawang 5).

6. H. Tatang Taufik (Dapil Karawang 6).

7. Agus Sulistyo (Dapil Karawang 6).

D. Partai Nasional Demokrat

1. Dian Fahrud Jaman (Dapil Karawang 1).

2. Neneng Siti Fatimah, S.E. (Dapil Karawang 2).

3. Dian Salwirani (Dapil Karawang 3).

4. H. Bukhori, S.Pd.I (Dapil Karawang 4).

5. Drs. H. Asep Junaedi, M.Pd. (Dapil Karawang 5).

6. H. Erick Heryawan K, S.E. (Dapil Karawang 5).

7. Mulyadi (Dapil Karawang 6).

E. Partai Golongan Karya

1. Muhamad Topan Megantara (Dapil Karawang 1).

2. H. Asep Syaripudin, S.T., M.M. (Dapil Karawang 2).

3.. Saidah Anwar, S.H. (Dapil Karawang 3).

4. Abdul Azis, S.E. (Dapil Karawang 4).

5. Fitri Melinda, S.Sos. (Dapil Karawang 5)

6. Saepudin Permana, A.Md. (Dapil Karawang 6).

F. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Natala Sumedha, S.E., Ak.(Dapil Karawang 1).

2. H. Karsim (Dapil Karawang 2).

3. Rosmilah, A.Md. (Dapil Karawang 3).

4. H. Cita (Dapil Karawang 4).

5. Fernando Doklas Pangaribuan, S.Kom. (Dapil Karawang 5).

6. Dr. Anwar Hidayat, S.H., M.H. (Dapil Karawang 6).

G. Partai Kebangkitan Bangsa

1. Umar Alfaruq, S.Ag. (Dapil Karawang 1).

2. Lili Mahali, S.Sos.I. (Dapil Karawang 2).

3. Didin Sirojudin, S.Pd.I., M.Pd. (Dapil Karawang 3).

4. Mulyana, S.H.I (Dapil Karawang 4).

5. Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md. (Dapil Karawang 5).

6. H. Asep Dasuki, S.E. (Dapil Karawang 6).

H. Partai Amanat Nasional

1. Asep Supriatna (Dapil Karawang 5).

2. Dede Mulyana (Dapil Karawang 6). (red)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Effendi, menerima audiensi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Meuligoe Bupati Kabupaten Aceh Barat Jumat, (02/08/2024)

Dalam pertemuan tersebut, Mahdi Effendi menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang tergabung dalam KNPI Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan KNPI untuk terus melakukan aksi nyata dalam membangun Kabupaten Aceh Barat, ujarnya

Mahdi juga mengungkapkan harapannya agar KNPI dapat melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba hingga ke desa-desa, serta bahaya judi online dan lainnya. Selain itu, ia berharap KNPI dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) untuk mendukung program-program pemerintah.

"KNPI merupakan mitra strategis pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan aktivitasnya untuk peningkatan pembangunan dan sumber daya pemuda," ujar Mahdi.

Di sisi lain, Ketua KNPI Aceh Barat Fadel Putra Pratama, menyampaikan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap pemerintahan Bupati Mahdi. Mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap pembangunan di Aceh Barat dan yakin bahwa kepemimpinan Mahdi mampu membawa Aceh Barat menjadi lebih baik dan berprestasi.

Selain itu, Ia juga sangat mendukung Salah satu program yang digagas Pemkab, "Gerakan Aceh Barat Bersih," yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Selain itu, setiap hari Jumat diadakan "Jumat Berkah," di mana masyarakat dihimbau untuk bersedekah.

Acara audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan KNPI dalam mewujudkan berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh Barat, tandasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Beredarnya pemberitaan tentang adanya proyek Rehabilitasi Saluran Drainase di Dusun Bambu Raki, RT. 003/004 Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, yang dikerjakan oleh CV. HAMASAT PRIMA melalui proyek pemasangan U-ditch yang dinilai asal-asalan dan amburadul kini kembali menuai sorotan. Jum'at (2/8/24).

Pasalnya, pada pekerjaan yang menelan anggaran sebesar Rp. 189.265.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk volume Panjang 244.8 M' M', UK 0,3 x 0,3 M' (UDITCH+Cover) dengan nomor kontrak : 027.2/…/06.2.01.0012.200/KPA-SDA/PUPR/2024 tersebut dinilai lemah pengawasan.

Namun sayangnya, saat dilakukan konfirmasi, pelaksana, pengawas maupun Kabid SDA PUPR Kabupaten Karawang seolah kompak untuk lebih memilih bungkam dan tak menanggapi.

Hal tersebut akhirnya mendapatkan sorotan dari H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar (Massa Keadilan Rakyat) Indonesia. Menurutnya adanya pekerjaan yang dikerjakan secara asal-asalan dan amburadul, tentunya itu semua disebabkan karena pengawas tidak tegas.

"Ya kalo pekerjaannya amburadul seperti itu, jelas itu akibat lemahnya pengawasan. Seharusnya kan pengawas menegur pelaksana, atau jangan-jangan pengawas memang sudah tahu dan ada unsur kongkalikong dengan pelaksananya," ungkapnya.

H. Nanang juga menyinggung kinerja Bidang SDA Dinas PUPR Karawang, karena menurutnya pihak Bidang SDA Khususnya Kabid pasti sudah tahu akan adanya hal ini, namun sayangnya Kabid seolah terkesan acuh melihat kinerja bawahannya.

"Padahal, dari setiap pemberitaan yang dikirimkan oleh rekan-rekan wartawan itu seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi dan bilaperlu ditindaklanjuti dengan melakukan sidak kelapangan, kalau perlu berikan sanksi tegas terhadap pengawasnya, dan blacklist saja jika ada oknum pelaksana yang pekerjaannya amburadul," singgungnya.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa jika pihak Dinas PUPR khususnya Bidang SDA tidak bisa mengambil langkah tegas, terpaksa nantinya LBH Maskar Indonesia akan bergerak untuk melakukan pelaporan kepada pihak APH.

"Jika selalu terjadi hal seperti ini, oknum pelaksana akan merasa aman dan akan leluasa dan semakin asal-asalan dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau memang pihak Dinas tidak mampu memberikan ketegasan, kami dari LBH Maskar Indonesia yang akan bergerak mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan pelaporan kepada pihak APH," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui tindakan apa yang telah diambil oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang terhadap amburadulnya pekerjaan tersebut, karena semua pihak yang dikonfirmasi terkesan kompak untuk memilih bungkam. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Diikuti oleh Babinsa AD, masyarakat dan Mahasiswa/i KKN dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Pemerintahan Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Gorol (gotong royong lingkungan) membersihkan area saluran air (dam/parit) dari sampah dan rumput. Rabu (31/7/24).

Selain itu, titik lokasi gotong royong juga difokuskan di area lapangan dan pemancingan yang lokasinya tak jauh dari Kantor Desa Cikalong.

H. Lili Hermanto selaku Kepala Desa Cikalong menerangkan bahwa digelarnya kegiatan tersebut selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih, juga dalam rangka persiapan pelaksanaan hajat bumi sekaligus perayaan HUT RI ke 79 Tahun nantinya.

"Selain untuk menciptakan kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga kami lakukan sebagai persiapan acara hajat bumi sekaligus perayaan HUT Kemerdekaan RI," terangnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa dalam perayaan HUT RI, pihaknya berencana akan menggelar kegiatan mancing bersama masyarakat usai mengikuti apel upacara kemerdekaan.

"Untuk yang kita bersihkan ini, nantinya kita akan menggelar mancing bersama selepas mengikuti apel upacara kemerdekaan, sebagai hiburan masyarakat juga dalam merayakan HUT Kemerdekaan," jelasnya.

Diketahui, dilokasi tersebut juga nantinya akan diselenggarakan acara hajat bumi pada 21 Agustus 2024, dimana nantinya akan ada pagelaran seni budaya sandiwara untuk menghibur masyarakat Desa Cikalong.

H. Lili berharap, rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan akan digelar dalam waktu dekat tersebut akan berjalan sesuai rencana tanpa ada kendala apapun. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah merealisasikan program Rehabilitasi Saluran Drainase di Dusun Bambu Raki, RT. 003/004 Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, melalui proyek pemasangan U-ditch yang dikerjakan oleh CV. HAMASAT PRIMA. Rabu (31/7/24).

Berdasar papan informasi yang terpasang disekitar lokasi, pekerjaan tersebut didanai dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024 dengan nominal anggaran sebesar Rp. 189.265.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk volume Panjang 244.8 M' M', UK 0,3 x 0,3 M' (UDITCH+Cover) dengan nomor kontrak : 027.2/…/06.2.01.0012.200/KPA-SDA/PUPR/2024.

Namun sayangnya, berdasar pantauan Jendela Jurnalis dilokasi pekerjaan tersebut, proses pemasangan material U-ditch dalam kondisi digenangi banyak air tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Padahal, seharusnya bagian dasar juga dipasangkan batu abu atau material pasir terlebih dahulu sebagai proses pemadatan sebelum material U-ditch dipasangkan.

Selain itu, untuk bagian sambungan antara material U-ditch pun terlihat tidak melalui proses perekatan dimana pada bagian sambungan masih terlihat celah yang belum rapi, sehingga fisik hasil pemasangan material U-Ditch tampak tak rata dan tak beraturan, bahkan terlihat bergelombang.

Hal tersebut menuai sorotan dan kritikan dari salah seorang warga Jatisari berinisal HM yang sedikit banyaknya faham tentang mekanisme pemasangan U-Ditch, dirinya mengungkapkan kepada Jendela Jurnalis bahwa setahunya pemasangan material U-ditch tidak dikerjakan asal-asalan, ada mekanisme yang harus diterapkan agar material U-ditch terpasang dengan baik.

"Seharusnya airnya di keringkan terlebih dahulu, dan bawahnya di kasih pasir abu terlebih dahulu untuk proses pemadatan. Tujuannya yaitu agar pemasangannya terlihat rapih dan bagus tidak terkesan asal," ungkapnya.

Selain itu, proses pemasangan yang dilakukan dalam keadaan penuh genangan air pun tak luput dari kritikan HM. Dirinya menilai bahwa hal tersebut akan sangat mempengaruhi hasil yang maksimal.

"Kalau masanginnya seperti itu, ya gimana bisa kelihatan bawahnya pas atau enggak, kan itu keadaan banjir, gimana jadinya coba kalo kayak gitu, sekelas pekerjaan dinas kok dikerjakan secara tidak profesional?, lihat saja itu hasilnya bergelombang" tandasnya.

Lebih lanjut, HM juga mempertanyakan tentang pihak pengawasannya, karena menurutnya jika pengawasan dilakukan dengan baik, tentu saja tidak akan terjadi hal seperti itu.

"Terus itu pengawasnya kemana sih? apa gak berani negur?," imbuhnya.

Sementara itu, FDL (inisial) yang diketahui selaku pelaksana dalam pekerjaan tersebut saat dihubungi untuk dikonfirmasi tentang hal tersebut, dirinya lebih memilih bungkam seribu bahasa seolah tak menanggapi konfirmasi yang dilayangkan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa pengawas dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pekerjaan pemasangan U-Ditch yang dinilai asal-asalan tersebut. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas PUPR Kabupaten Karawang kini tengah menyelenggarakan Kegiatan perbaikan dan peningkatan jalan yang berlokasi di wilayah Desa Solokan menuju arah pantai Pakisjaya, Kecamatan Pakisjaya. Selasa (307/24).

Diketahui, berdasarkan papan informasi yang terpampang, proyek peningkatan jalan dengan judul Peningkatan Jalan Solokan - Tanjungpakis tersebut dikerjakan oleh CV. SAGITARIUS, dengan volume panjang 1.172 M' dan lebar 4,00 M' untuk waktu pelaksanaan selama 120 Hari kalender, dengan nilai anggaran sebesar 1.6 Miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024.

Namun sayangnya, dalam pelaksanaan pengerjaannya diduga luput dari pengawasan Dinas PUPR Karawang, serta diduga pengawas dinas PUPR malah bekerja di warung kopi, bukan menjalankan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan tupoksinya, karena saat beberapa kali didatangi ke lokasi pekerjaan, diketahui bahwa pengawas jarang ada dilokasi pekerjaan.

Ketika Jendela Jurnalis menanyakan terkait kegiatan pengawasan, salah satu operator alat berat Excavator yang enggan disebutkan namanya pun mengatakan bahwa dirinya hanya bekerja sendiri tanpa didampingi mandor maupun pengawas.

"Di lokasi cuma saya aja pak, gak tau yang lain," timpalnya.

Sementara itu, dibalik lemahnya pengawasan, dikhawatirkan akan dijadikan celah sebagai lahan empuk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mencurangi volume atau mengerjakannya dengan asal-asalan.

Hal tersebut dikatakan seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pakisjaya yang enggan namanya dipublikasikan, dirinya menyebut bahwa lemahnya pengawasan akan berdampak pada kualitas dari pembangunan, dimana proses pengerjaanya pasti tidak akan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RAB.

"Sepertinya pengawas Dinas PUPR masuk angin dan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti yang terjadi pada proyek yang saat ini sedang berjalan, tidak menutup kemungkinan sepertinya sudah menjamur dan sudah menjadi makanan empuk bagi para oknum berjiwa rampok," ungkapnya. Selasa (307/24).

Hingga berita ini diterbitkan, pelaksana atau mandor sulit untuk dihubungi maupun ditemui, begitupun untuk pihak pengawasannya, belum diketahui siapa pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi berjalannya pekerjaan tersebut. (Tinggun)*