Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bupati Karawang, H Aep Syaepuloh SE tegas untuk melawan aktivitas perjudian di lingkungan Pemkab Karawang. Bupati Aep mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan judi online dan konvensional, kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karawang. Rabu 17 Juli 2024.

Surat Edaran dengan nomor registrasi 2883 Tahun 2024 tentang Larangan Judi Online dan Judi Konvensional itu sudah diedarkan. SE tersebut diterbitkan sehubungan dengan maraknya judi online di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah transaksi Judi Online terbanyak berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dalam rangka menjaga integritas, profesionalisme, dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, maka kami terbitkan SE bagi ASN agar tidak berjudi," tandas Bupati.

Poin-poin dari SE nomor 2883 tahun 2024 itu antara lain :

1. Melarang seluruh ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terlibat dalam kegiatan Perjudian Online, baik melalui website, aplikasi, maupun platform digital lainnya maupun perjudian konvensional.
2. Memerintahkan penerapan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD untuk mencegah terjadinya transaksi Judi Online maupun perjudian konvensional.
3. Mengaktifkan kanal pelaporan dan pengaduan yang memberikan perlindungan kepada pelapor/pengadu sesuai ketentuan mengenai Whistleblowing System.
4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai ketentuan larangan Judi Online dan Judi Konvensional kepada seluruh ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan masing-masing.
5. Melaporkan ASN dan Pegawai BUMD yang terlibat transaksi Judi Online dan Judi Konvensional melalui https://wbs.karawangkab.go.id atau kepada Inspektorat Kabupaten Karawang dan Satuan Pengawasan Intern BUMD.
6. Inspektorat Kabupaten Karawang dan Satuan Pengawasan Intern BUMD agar membentuk Tim Internal untuk melaksanakan penanganan kasus Judi Online dan Judi Konvensional.
7. Menerapkan sanksi disiplin kepada ASN dan Pegawai BUMD yang terlibat transaksi Judi Online dan Judi Konvensional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam hal terbukti bahwa ASN atau Pegawai BUMD terlibat dalam transaksi Judi Online dan/atau Judi Konvensional, Inspektorat Kabupaten Karawang dan Satuan Pengawasan Intern BUMD agar melimpahkan penanganan kasus kepada Aparat Penegak Hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bupati, ada sanksi yang akan dikeluarkan Pemkab, jika terbukti ada ASN yang melakukan aktivitas judi online, maka akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum.

"Kita serahkan ke yang berwajib. Ini demi integritas dan juga menjaga profesionalitas ASN," ujar Bupati.

Bupati mengatakan, pengaruh judi online di Karawang mengakibatkan tingginya angka gugat cerai. Saat Gebyar PATEN di Cikampek, Bupati mendapat laporan dari KUA Kecamatan Cikampek ada beberapa kasus karena suami tidak bertanggungjawab memberikan nafkah diduga karena terjerat judi online dan pinjaman online. (rilis/red)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi dan jajaran, bersama Forkopimda melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai pemberantasan judi online (judol) dan permainan mesin capit boneka. Rapat ini diadakan di ruang rapat kantor Bupati Aceh Barat pada Selasa, (16/07/2024)

Penjabat Bupati Aceh Barat, Mahdi, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan kunjungan lapangan bersama Forkopimda untuk menertibkan judi online dan permainan capit boneka. Mahdi menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online secara menyeluruh, baik di kalangan ASN maupun masyarakat umum.

"Kami sudah sepakat untuk selalu memberantas judi online secara keseluruhan bagi ASN dan masyarakat lainnya. Mari kita bersinergi bersama tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan para stakeholder lainnya untuk memberantas judi di Aceh Barat," ujar Mahdi.

Dandim 0105 Aceh Barat, Letkol Hendra Mirza, dan Kabag Ops Polres Aceh Barat, sepakat menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan membekingi atau memberikan angin segar kepada pelaku judi di Aceh Barat. Mereka siap menindak tegas para pelaku judi.

Senada dengan itu, Kejaksaan Negeri Aceh Barat melalui Kasi Intel dan Jampidsus, Agung, juga mendukung penuh upaya pemberantasan praktik judi di Aceh Barat. Agung mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti enam kasus judi online yang saat ini sedang diproses di pengadilan.

Dengan adanya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan, diharapkan Aceh Barat dapat terbebas dari praktik judi online dan permainan mesin capit boneka yang meresahkan masyarakat. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Polres Aceh Barat melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Seulawah 2024 dengan tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”.

Apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat ini turut dihadiri oleh Forkopimda Aceh Barat dan dilaksankan pada lapangan apel Mapolres Aceh Barat, Senin (15/7/2024).

Adapun yang menjadi Perwira Apel Kasat lantas Polres Aceh Barat Yusrizal, S.E., dan selaku Komandan upacara Ipda Novi Asriadi, S.A.B. kanit Gakkum Sat Lantas Polres Aceh Barat.

Kapolres Aceh Barat yang membacakan Amanat Kapolda Aceh menyampaikan apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi kamseltibcarlantas yang akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan 28 Juli 2024.

“Operasi Patuh ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tema “tertib berlalu lintas demi terwujudnya indonesia emas,”ucapnya.

Dikatakan, Operasi ini dilaksankan setiap tahun dan merupakan kalender Kamtibmas, seperti yang akan kita laksanakan saat ini, berdasarkan analisa dan evaluasi kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polda Aceh.

Pada Tahun 2023 sebanyak 66.220 Pelanggar lalu lintas dan Periode Januari s/d Juni Tahun 2024 sebanyak 75.502 Pelanggaran, Kemudian Kasus Laka Lantas pada Tahun 2023 sebanyak 1.786 Kasus, sebanyak 386 orang Meninggal Dunia, sedangkan Periode Januari s/d Juni 2024sebanyak 3.538 Kasus dengan 456 orang Meninggal Dunia.

“Permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder agar mampu meningkatkan kampanye kamseltibcar lantas. Selain itu juga diperlukan koordinasi bersama antar instansi pemerintahan lainnya yang selama ini dirasakan masih perlu ditingkatkan sehingga dapat menentukan solusi penyelesaian secara menyeluruh,” katanya.

Operasi Patuh Seulawah Tahun 2024, menurut Kapolres Aceh Barat, bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban laka serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Seulawah - 2024 ini, Polres Aceh Barat mengedepankan fungsi lalu lintas.

Dirinya juga menambahkan, Operasi patuh Seulawah 2024 adalah merupakan jenis operasi harkamtibmas bidang lantas yang mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan gakkum lantas dengan sasaran pelanggaran prioritas dalam operasi patuh Seulawah 2024 ini adalah :

1). Pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara.

2). Pengemudi atau pengendara ranmor yang masih dibawah umur.

3). Pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 (satu) orang.

4). Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm sni dan pengemudi ranmor yang tidak menggunakan safety belt.

5). Pengemudi atau pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol.

6). Pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan Arah, dan

7). Pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan.

8). Pengemudi atau pengendara ranmor yang ugal- ugalan.

"Kami melakukan operasi ini secara rutin untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama," pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Adanya upaya pelebaran jalan dinilai penting guna mengakomodasi kebutuhan pengendara yang selama ini cukup ramai melintasi jalan tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga dijadikan ajang mencari kesempatan dalam kesempitan dengan siasat mengelabui publik.

Seperti yang terjadi pada proyek pelebaran Jalan Raya Pakisjaya yang dikerjakan oleh CV. HONEY dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.773.000.00.(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang didanai dari APBD Kabupaten Karawang TA 2024 yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai spesifikasi. Sabtu (6/7/24).

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pekerjaan kepada kepada Jendela Jurnalis.

"Kok proyek yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah pekerjaannya seperti ini Bang? Bagaimana kuat bertahan lama? Sementara pekerjaannya aja seperti itu," ungkap seorang warga yang namanya enggan dipublikasikan tersebut. Sabtu (6/7/24).

"Anehnya, saat pengerasan menggunakan mesin stemper dan itu pun hanya selewatan saja. Apakah tanah tersebut bisa padat? Sepertinya gak bakal padat, dan ini pastinya akan terjadi keretakan, dan itu pasti karna dilihat dari cara kerjanya yang cuma dikerjakan asal-asalan," imbuhnya.

Diketahui, pada Proyek pelebaran jalan yang memiliki lebar 150 CM tersebut justru saat dilakukan pengukuran oleh Jendela Jurnalis ternyata hanya ada sekitar 137 CM. Selain itu, pada kedalaman stick behel ke jalan beton hanya ada sekitar 4 CM saja, padahal biasanya paling tidak seharusnya itu sekitar 10 CM.

Sementara itu, berdasarkan keterangan dalam papan informasi diketahui bahwa dalam proyek pelebaran tersebut dikerjakan dengan Panjang 236 M' dan Lebar 150 CM. Namun, tidak dijelaskan berapa ketebalan pengecoran yang harusnya dikerjakan.

Hingga berita ini diterbitkan, pelaksana atau pemborong sangat sulit ditemui dan belum berhasil dikonfirmasi. Begitupun terkait pengawasannya, belum diketahui siapa yang ditugaskan oleh Dinas PUPR untuk mengawasi berjalannya pekerjaan tersebut. (Tinggun)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah merealisasikan program Normalisasi Drainase di Dusun Tegal Asem, RT. 12/05, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, melalui proyek pemasangan U-ditch, guna menunjang kelancaran saluran air di wilayah tersebut. Jum'at (5/7/24).

Berdasar papan informasi yang terpasang disekitar lokasi, pekerjaan tersebut dikerjakan olej CV. Putra Tunggal Sejahtera, melalui Nomor Kontrak 027.2/06.2.01.0050.58/KPA-SDA/PUPR/2024, dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Karawang sebesar Rp. 189.986.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk volume Panjang 176,40 M', UK 0,4 x 0,4 M' (UDITCH).

Namun sayangnya, berdasar pantauan dilokasi pekerjaan tersebut, proses pemasangan material U-ditch dalam kondisi digenangi banyak air tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Padahal, seharusnya bagian dasar juga dipasangkan amparan pasir terlebih dahulu sebagai proses pemadatan sebelum material U-ditch dipasangkan.

Selain itu, untuk bagian sambungan antara material U-ditch pun terlihat tidak melalui proses perekatan dimana pada bagian sambungan masih terlihat celah yang belum rapi.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang warga sekitar yang berinisal MA, dirinya mengungkapkan kepada media bahwa setahunya pemasangan material U-ditch tidak dikerjakan asal-asalan, ada mekanisme yang harus diterapkan agar material U-ditch terpasang dengan baik.

"Seharusnya airnya di keringkan terlebih dahulu, dan bawahnya di kasih pasir abu terlebih dahulu untuk proses pemadatan. Tujuannya yaitu agar pemasangannya terlihat rapih dan bagus tidak terkesan asal," ungkapnya. Jum'at (5/7/24).

Lebih lanjut, MA menambahkan bahwa seharusnya pihak pengawas memberikan lebih extra, terlebih dengan kondisi pemasangan yang dinilainya kurang baik.

"Setiap pekerjaan dari dinas kan pasti ada pengawasnya. Nah, disitulah fungsinya pengawasan, agar pelaksana bisa mengerjakan pembangunan dengan baik dan sesuai apa yang tertuang dalam RAB. Kalau kualitasnya baik pasti masyarakat merasa senang, selain itu juga kualitas hasil pembangunannya akan lebih berkualitas," tambahnya.

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun, Jendela Jurnalis berhasil mendapatkan kontak mandor dan pelaksana kerja dari pekerjaan tersebut. Namun sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana belum memberikan keterangan apapun. Serta belum diketahui siapa pengawas dari Dinas PUPR yang bertugas mengawasi pekerjaan tersebut. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Seorang ibu bernama Tuti Haryati berteriak histeris meminta pertolongan Presiden Joko Widodo dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti sidang lanjutan perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Karawang. Tuti, yang didampingi putrinya Rini Anihayati, mengharapkan keadilan atas gugatan tanah yang dihadapinya, Rabu (3/7).

Dalam pernyataannya, Tuti mengungkapkan bahwa dirinya telah memenangkan sidang sengketa tanah dengan PT. Bumi Artha Sedayu, pengembang perumahan, hingga ke tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Namun, ia sangat terkejut ketika mendapati ada pihak yang tidak dikenalnya menggugat kembali kepemilikan tanah yang sama di PN Karawang.

"Kami sudah menang di pengadilan bahkan hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, dan kami sangat terkejut, ada pihak yang tidak dikenal menggugat kami di PN Karawang dengan obyek tanah yang sama dan tanah tersebut sudah diurug pihak tak kami kenal," ujar Tuti kepada awak media.

Tuti mengaku memiliki sertifikat resmi sebagai bukti sah kepemilikan tanah tersebut. Ia berharap mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum atas haknya.

"Tolong kami Pak Presiden, tolong kami Pak Menteri, tolong kami Pak Hakim. Saya ini sudah tua, sudah sakit-sakitan, saya ingin hidup tenang, saya minta keadilan," tutur Tuti dengan berurai air mata.

Rini Anihayati, putri Tuti, juga menyampaikan bahwa keluarganya memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah tersebut. Namun, mereka tidak lagi bisa membayar PBB dan sertifikat tanah mereka telah dicabut.

"Kami merasa sangat didzalimi oleh orang yang tidak kami kenal," ujar Rini sambil memperlihatkan dua sertifikat tanah yang disengketakan.

Rini sangat menyesalkan keluarganya kembali menghadapi gugatan kepemilikan tanah yang berlokasi di dusun Kawali, Desa Pancawati, Kecamatan Klari. Mereka bertekad untuk terus berjuang mempertahankan tanah yang mereka anggap hak mereka.

"Padahal kami sudah memenangkan PK di Mahkamah Agung atas sengketa tanah, namun mengapa ada gugatan lagi dengan obyek tanah yang sama? Kami akan terus berjuang mempertahankan tanah yang memang hak kami ini," tandas Rini.

Keluarga ini berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan yang layak mereka dapatkan.

Di waktu yang sama, pada saat hendak diwawancara oleh wartawan, pihak pengembang perumahan tidak berkenan untuk memberikan keterangan, malah mengalihkannya kepada saksi dari pihaknya yang merupakan seorang mediator pengadaan tanah untuk perumahan.

Mediator yang bernama Redi Herdina mengatakan bahwa lahannya yang disengketakan berupa sawah yang luasnya 1 hektare lebih, namun sebagian sudah dilakukan pengarugan oleh pihak perusahaan.

"Lahan itu berupa sawah, sekitar seperempat dari luas lahan itu sudah diarug oleh perusahaan, masih lebih luas yang belum diarugnya. Luasnya sekitar 1 hektare lebih," ungkapnya.

Redi menjelaskan bahwa sidang yang digelar hanya mendengar kesaksian darinya dan belum ada keputusan. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pasca adanya informasi dari rekan-rekan media terkait adanya dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, I (inisial) selaku pelasana kerja dari CV. ISTIQOMAH langsung sigap mendatangi lokasi pekerjaan normalisasi saluran sungai di Dusun Jamantri 3, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, guna melakukan perbaikan dan pembenahan dalam proses pembangunannya. Kamis (4/7/24).

Diketahui, pekerjaan normalisasi sungai saluran Dusun Jamantri 3 tersebut sempat terkendala air banjir, sehingga kegiatan sempat tersendat. Namun, dengan sigap mengambil inisiatif, pihak pelaksana kerja beserta tim regu pekerja mengeringkan air menggunakan mesin Alkon (Penyedot Air) serta tidak lupa memasang safety menggunakan kisdam (terpal penahan air).

Hal tersebut diungkapkan oleh Dadang selaku ketua regu kerja, dimana pihaknya mengatakan bahwa untuk pemasangan turap sudah disesuaikan dengan denah gambar serta volume panjang dan lebar pondasi. Selain itu, untuk volume ketinggian bangunan turap pun dikerjakan sudah sesuai RAB.

"Adapun kendala air banjir, sudah dikeringkan disedot memakai alat mesin Alkon penyedot air. Maka, sekarang ini area lokasi pekerjaan sudah aman dari banjir alias air sudah dikeringkan," ungkapnya. Kamis (4/7/24).

Ditempat yang sama, hal tersebut juga diterangkan oleh Perwakilan Kontraktor CV. ISTIQOMAH berinisial (ID), dimana dirinya mengatakan bahwa semua tenaga kerja mengunakan tenaga ahli berpengalaman di bidang bangunan, sehingga hasil pekerjaan pastinya kokoh, kuat, berkualitas.

"Pasti hasil pekerjaan sesuai harapan masyarakat dan sesuai harapan pemerintah. Adapun perihal air banjir, sudah ditanggulangi dengan cara disedot memakai alat mesin Alkon penyedot air, sehingga sekarang di area lokasi sudah kering bebas air," terangnya.

"Tapi, saya juga sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan media yang sudah menginformasikan tentang proses pengerjaannya. Insya Allah, kami akan perbaiki dan benahi agar sesuai spesifikasi," tambahnya.

Sementara itu, Dawin selaku warga disekitar lingkungan Dusun Jamantri 3, Desa Sabajaya, mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada pihak desa serta kepada pihak Dinas PUPR Bidang SDA, yang telah merealisasi pembangunan turap saluran air.

"Kami merasa puas terhadap pembangunan yang dikerjakan oleh pihak CV. ISTIQOMAH, bangunan fisik terlihat kokoh, kuat, berkualitas, pastinya kedepan ketika dimusim penghujan debit air mengalir lancar terhindar dari banjir," ungkapnya. (red/TLY)*