admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah merealisasikan program Normalisasi Drainase di Dusun Tegal Asem, RT. 12/05, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, melalui proyek pemasangan U-ditch, guna menunjang kelancaran saluran air di wilayah tersebut. Jum'at (5/7/24).

Berdasar papan informasi yang terpasang disekitar lokasi, pekerjaan tersebut dikerjakan olej CV. Putra Tunggal Sejahtera, melalui Nomor Kontrak 027.2/06.2.01.0050.58/KPA-SDA/PUPR/2024, dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Karawang sebesar Rp. 189.986.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk volume Panjang 176,40 M', UK 0,4 x 0,4 M' (UDITCH).

Namun sayangnya, berdasar pantauan dilokasi pekerjaan tersebut, proses pemasangan material U-ditch dalam kondisi digenangi banyak air tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Padahal, seharusnya bagian dasar juga dipasangkan amparan pasir terlebih dahulu sebagai proses pemadatan sebelum material U-ditch dipasangkan.

Selain itu, untuk bagian sambungan antara material U-ditch pun terlihat tidak melalui proses perekatan dimana pada bagian sambungan masih terlihat celah yang belum rapi.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang warga sekitar yang berinisal MA, dirinya mengungkapkan kepada media bahwa setahunya pemasangan material U-ditch tidak dikerjakan asal-asalan, ada mekanisme yang harus diterapkan agar material U-ditch terpasang dengan baik.

"Seharusnya airnya di keringkan terlebih dahulu, dan bawahnya di kasih pasir abu terlebih dahulu untuk proses pemadatan. Tujuannya yaitu agar pemasangannya terlihat rapih dan bagus tidak terkesan asal," ungkapnya. Jum'at (5/7/24).

Lebih lanjut, MA menambahkan bahwa seharusnya pihak pengawas memberikan lebih extra, terlebih dengan kondisi pemasangan yang dinilainya kurang baik.

"Setiap pekerjaan dari dinas kan pasti ada pengawasnya. Nah, disitulah fungsinya pengawasan, agar pelaksana bisa mengerjakan pembangunan dengan baik dan sesuai apa yang tertuang dalam RAB. Kalau kualitasnya baik pasti masyarakat merasa senang, selain itu juga kualitas hasil pembangunannya akan lebih berkualitas," tambahnya.

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun, Jendela Jurnalis berhasil mendapatkan kontak mandor dan pelaksana kerja dari pekerjaan tersebut. Namun sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana belum memberikan keterangan apapun. Serta belum diketahui siapa pengawas dari Dinas PUPR yang bertugas mengawasi pekerjaan tersebut. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Seorang ibu bernama Tuti Haryati berteriak histeris meminta pertolongan Presiden Joko Widodo dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti sidang lanjutan perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Karawang. Tuti, yang didampingi putrinya Rini Anihayati, mengharapkan keadilan atas gugatan tanah yang dihadapinya, Rabu (3/7).

Dalam pernyataannya, Tuti mengungkapkan bahwa dirinya telah memenangkan sidang sengketa tanah dengan PT. Bumi Artha Sedayu, pengembang perumahan, hingga ke tahap Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Namun, ia sangat terkejut ketika mendapati ada pihak yang tidak dikenalnya menggugat kembali kepemilikan tanah yang sama di PN Karawang.

"Kami sudah menang di pengadilan bahkan hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, dan kami sangat terkejut, ada pihak yang tidak dikenal menggugat kami di PN Karawang dengan obyek tanah yang sama dan tanah tersebut sudah diurug pihak tak kami kenal," ujar Tuti kepada awak media.

Tuti mengaku memiliki sertifikat resmi sebagai bukti sah kepemilikan tanah tersebut. Ia berharap mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum atas haknya.

"Tolong kami Pak Presiden, tolong kami Pak Menteri, tolong kami Pak Hakim. Saya ini sudah tua, sudah sakit-sakitan, saya ingin hidup tenang, saya minta keadilan," tutur Tuti dengan berurai air mata.

Rini Anihayati, putri Tuti, juga menyampaikan bahwa keluarganya memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah tersebut. Namun, mereka tidak lagi bisa membayar PBB dan sertifikat tanah mereka telah dicabut.

"Kami merasa sangat didzalimi oleh orang yang tidak kami kenal," ujar Rini sambil memperlihatkan dua sertifikat tanah yang disengketakan.

Rini sangat menyesalkan keluarganya kembali menghadapi gugatan kepemilikan tanah yang berlokasi di dusun Kawali, Desa Pancawati, Kecamatan Klari. Mereka bertekad untuk terus berjuang mempertahankan tanah yang mereka anggap hak mereka.

"Padahal kami sudah memenangkan PK di Mahkamah Agung atas sengketa tanah, namun mengapa ada gugatan lagi dengan obyek tanah yang sama? Kami akan terus berjuang mempertahankan tanah yang memang hak kami ini," tandas Rini.

Keluarga ini berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan yang layak mereka dapatkan.

Di waktu yang sama, pada saat hendak diwawancara oleh wartawan, pihak pengembang perumahan tidak berkenan untuk memberikan keterangan, malah mengalihkannya kepada saksi dari pihaknya yang merupakan seorang mediator pengadaan tanah untuk perumahan.

Mediator yang bernama Redi Herdina mengatakan bahwa lahannya yang disengketakan berupa sawah yang luasnya 1 hektare lebih, namun sebagian sudah dilakukan pengarugan oleh pihak perusahaan.

"Lahan itu berupa sawah, sekitar seperempat dari luas lahan itu sudah diarug oleh perusahaan, masih lebih luas yang belum diarugnya. Luasnya sekitar 1 hektare lebih," ungkapnya.

Redi menjelaskan bahwa sidang yang digelar hanya mendengar kesaksian darinya dan belum ada keputusan. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pasca adanya informasi dari rekan-rekan media terkait adanya dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, I (inisial) selaku pelasana kerja dari CV. ISTIQOMAH langsung sigap mendatangi lokasi pekerjaan normalisasi saluran sungai di Dusun Jamantri 3, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, guna melakukan perbaikan dan pembenahan dalam proses pembangunannya. Kamis (4/7/24).

Diketahui, pekerjaan normalisasi sungai saluran Dusun Jamantri 3 tersebut sempat terkendala air banjir, sehingga kegiatan sempat tersendat. Namun, dengan sigap mengambil inisiatif, pihak pelaksana kerja beserta tim regu pekerja mengeringkan air menggunakan mesin Alkon (Penyedot Air) serta tidak lupa memasang safety menggunakan kisdam (terpal penahan air).

Hal tersebut diungkapkan oleh Dadang selaku ketua regu kerja, dimana pihaknya mengatakan bahwa untuk pemasangan turap sudah disesuaikan dengan denah gambar serta volume panjang dan lebar pondasi. Selain itu, untuk volume ketinggian bangunan turap pun dikerjakan sudah sesuai RAB.

"Adapun kendala air banjir, sudah dikeringkan disedot memakai alat mesin Alkon penyedot air. Maka, sekarang ini area lokasi pekerjaan sudah aman dari banjir alias air sudah dikeringkan," ungkapnya. Kamis (4/7/24).

Ditempat yang sama, hal tersebut juga diterangkan oleh Perwakilan Kontraktor CV. ISTIQOMAH berinisial (ID), dimana dirinya mengatakan bahwa semua tenaga kerja mengunakan tenaga ahli berpengalaman di bidang bangunan, sehingga hasil pekerjaan pastinya kokoh, kuat, berkualitas.

"Pasti hasil pekerjaan sesuai harapan masyarakat dan sesuai harapan pemerintah. Adapun perihal air banjir, sudah ditanggulangi dengan cara disedot memakai alat mesin Alkon penyedot air, sehingga sekarang di area lokasi sudah kering bebas air," terangnya.

"Tapi, saya juga sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan media yang sudah menginformasikan tentang proses pengerjaannya. Insya Allah, kami akan perbaiki dan benahi agar sesuai spesifikasi," tambahnya.

Sementara itu, Dawin selaku warga disekitar lingkungan Dusun Jamantri 3, Desa Sabajaya, mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada pihak desa serta kepada pihak Dinas PUPR Bidang SDA, yang telah merealisasi pembangunan turap saluran air.

"Kami merasa puas terhadap pembangunan yang dikerjakan oleh pihak CV. ISTIQOMAH, bangunan fisik terlihat kokoh, kuat, berkualitas, pastinya kedepan ketika dimusim penghujan debit air mengalir lancar terhindar dari banjir," ungkapnya. (red/TLY)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Akibat kurangnya pengawasan dari dinas terkait terhadap pembangunan proyek yang saat ini sedang berjalan, berdampak buruk terhadap kualitas bangunan.

Hal ini seperti yang terjadi pada kegiatan pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Dusun Kramatjaya RT. 009/003, Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang Jawa barat. Selasa (2/7/24).

Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga dikerjakan asal jadi, serta diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.

Selain itu, proyek tersebut juga diduga berjalan tanpa pengawasan dan terkesan ada pembiaran dari pihak PUPR Kabupaten Karawang.

Hal tersebut diketahui lantaran dalam proses pengerjaan, penataan turap terlihat di kerjakan terburu-buru dengan mekanisme hanya ditancapkan lalu diguyurkan adukan semen tanpa adanya proses pendasaran, sehingga hasilnya dikhawatirkan tidak akan maksimal.

Adapun pada galian pondasi, seharusnya digali terlebih dahulu. Akan tetapi, fakta dilapangan diketahui tidak digali.

Sementara itu, pada pemasangan batu kali langsung di pasang, begitu juga dari adukan semen yang terlihat asal tanpa takaran yang sesuai, sehingga muncul dugaan bahwa penataan saluran dikerjakan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan disinyalir bermain curang.

Hal tersebut akhirnya menuai keluhkan dari beberapa orang warga disekitar, mereka menyayangkan kegiatan pengerjaan turap tersebut dikerjakan dengan kondisi sangat memprihatinkan, karena dikerjakan asal jadi, terlebih pada adukan campuran semen dan pasir yang tidak sesuai, serta kualitas pasir juga asal asalan.

"Kalo prosesnya begitu, ini sangat disayangkan, kerena bangunan tidak akan bertahan lama," cetus seorang warga yang namanya enggan dipublikasikan. Selasa (2/7/24).

Untuk diketahui, proyek kegiatan penurapan di Dusun Kramatjaya tersebut dikerjakan oleh CV. Putra Nusantara Muda dengan pagu anggaran Rp. 189.003.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ribu rupiah).

Berdasarkan papan informasi yang ada dilapangan, diketahui panjang turap adalah 2 × 148.50 M' dan tinggi 0.8 M, serta 1 Buah Pintu Air B=300 M H=500 MM dengan Panjang 15 M, dan Tinggi 0.9 M.

Namun, berdasarkan hasil investigasi Jendela Jurnalis, pada pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan yang tertera di papan informasi, seperti pada tinggi pondasi yang hanya ada sekitar 73 - 74 CM. Hal tersebut pun turut menjadi pertanyaan dan menuai perhatian masyarakat.

Disamping itu, masyarakat berharap agar pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Karawang, melakukan upaya pengawasan secara lebih ketat, serta harus turun kelapangan untuk meninjau proyek proyek yang sedang berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan konfirmasi serta mengetahui siapa pelaksana maupun pemilik CV tersebut, karena alamat CV tidak ditulis didalam papan informasi. (Team)*