admin

Jendela Jurnalis Banda Aceh - Bustami Hamzah, sebagai calon gubernur Aceh yang didukung oleh koalisi partai nasional dan partai lokal memiliki beberapa peluang untuk memenangkan Pilkada Aceh 2024 melawan Muzakir Manaf (Mualem) dari Partai Aceh dan partai koalisi. Setidaknya hal ini dapat dirasakan dalam sambutan masyarakat yang besar sepanjang perjalanan road shownya ke pantai barat selatan Aceh sejak beberapa hari terakhir baru-baru ini.

Peluang itu terungkap diantaranya bahwa Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi merupakan sosok yang mendapat dukungan dari Koalisi Partai Nasional, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Gelora dan PKN, selain partai local yaitu PAS Aceh dan PDA, yang memberikan keuntungan dari segi sumber daya, jaringan politik, dan dukungan dari pemerintah pusat. Hal ini bisa memperkuat posisinya dalam kontestasi pilkada, terutama untuk menjangkau daerah-daerah dengan pemilih yang lebih beragam.

Posisi strategis ini dalam hubungan baiknya dengan Pemerintah Pusat didukung dengan partai-partai nasional, Bustami dapat memperjuangkan pembangunan otonomi yang lancar dan lebih harmonis dengan pemerintah pusat, yang diharapkan akan menguntungkan Aceh dari segi anggaran dan investasi.

Pengalaman luas Bustami di bidang pemerintahan dan administrasi, juga birokrasi pemerintahan, menjadi nilai tambah yang positif oleh masyarakat, terutama karena rakyat Aceh menginginkan pemimpin yang profesional berorientasi pada stabilitas dan membawa kenyamanan dalam kehidupan rakyat di bidang sosial ekonomi juga politik.

Selain itu Bustami adalah juga sebagai tokoh baru yang menggambarkan pemimpin yang plural menjangkau semua kalangan rakyat Aceh, berbeda dengan tokoh- tokoh pemimpin Aceh selama ini yang erat kaitannya dekat dengan akar konflik masa lalu di Aceh. Dengan demikian Bustami mendapatkan dukungan pemilihu lebih luas yang ingin melihat pemimpin baru tanpa keterkaitan dengan masa konflik di Aceh. Ini bisa menjadi daya tarik bagi generasi muda dan pemilih yang menginginkan pembaruan dalam pemerintahan Aceh.

Pemilih dengan klasifikasi pemilih mula di seluruh wilayah Aceh yang tidak lekat dengan akar konflik akan memberikan dukungan dalam kepada calon Gubernur untuk menjamin keterbukaan dan partisipasi rakyat Aceh nantinya kepada pemerintahan jika Bustami Hamzah Fadhil Rahmi terpilih. Pemilih muda di Aceh semakin kritis terhadap isu-isu pembangunan, pendidikan, dan pekerjaan dan senantiasa merespon seluruh kebijakan perintah yang pro rakyat. Hal ini disambut positif oleh Bustami Hamzah dan Fadhlil Rahmi dan diharapkan menjadi modal besar partisipasi dalam pembagunan Aceh ke depan. Bustami Fadhil serius menarik dukungan dari generasi muda terutama dengan menawarkan visi yang progresif, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini, dan merealisasikan harapan-harapan rakyat terutama pemilih mula.

Pemilih muda dipastikan tidak memahami dengan utuh dan tidak terlibat dalam akar konflik Aceh masa lalu. Mereka akan lebih peduli dan perhatian pada persoalan konkrit di lapangan yang juga dirasakan oleh rakyat keseluruhannya seperti persoalan tenaga kerja terampil dan pemenuhan banyak lapangan kerja memadai, mengatasi pengangguran dan kesejahteraan hidup rakyat Aceh. Hal ini akan dijawab oleh pemimpin Aceh yang tidak terkoptasi oleh golongan tertentu dan bisa berdiri sebagai pemerintah di atas semua komponen rakyat Aceh untuk mengayomi dan melayani.

Bustami Fadhil diharapkan dapat menjawab isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi dengan cakap dan tepat. Banyak rakyat Aceh menginginkan perubahan dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Bustami telah banyak menawarkan program-program konkret yang pro-ekonomi rakyat, pro-pembangunan infrastruktur, dan membuka peluang kerja yang luas.

Di samping itu Bustami Fadhil melakukan pendekatan moderat dalam kebijakan keagamaan terhadap penerapan syariat Islam yang seimbang dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Ini mendapat respon dan dukungan luas dari masyarakat yang ingin melihat penerapan syariat tetap berjalan, namun tanpa mengabaikan pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sektor-sektor lain yang dapat membuka peluang ekonomi.

Namun, meskipun dukungan semakin kuat, Bustami terus juga meyakinkan pemilih yang memiliki loyalitas kuat seperi dari kalangan mantan kombatan dan mengatasi persepsi bahwa Bustami tetap akan peka terhadap isu dan identitas Aceh.

Strategi yang dilakukan Bustami dengan berfokus pada pemenuhan kebutuhan konkret rakyat Aceh dan keseimbangan otonomi daerah untuk menjadi faktor penting selama ini sehingga mendapat dukungan mantan kombatan dan juga semua rakyat Aceh. (Muhibbul)*

Oleh : Moharriadi, Tim pemenangan No 1 Om Bus Syech Fadhil

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Tim Advokasi Pemenangan Paslon 01 Acep-Gina mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pilkada, yaitu terkait kampanye di tempat ibadah, tepatnya di Masjid Jamie Al Hidayah Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel.

Pasalnya, sampai hari ini laporan atas nama Ujang Suhana Tim Advokasi Acep-Gina pada 2 November terkesan menjadi 'bola liar'. Yaitu dimana berkas hasil pemeriksaan dari kepolisian yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan masih saja dinyatakan 'belum cukup bukti'.

Padahal sejumlah bukti laporan sudah lengkap dilampirkan, dan sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

Asep Agustian SH.MH, Direktur Advokasi Tim Pemenangan Acep-Gina menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kepolisian yang sudah bekerja maksimal dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pelanggaran Pilkada.

Selanjutnya, Tim Advokasi Acep-Gina mendesak Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti berkas hasil pemeriksaan dari Kepolisian. Mengingat tenggang waktu penanganan perkaranya hanya 14 hari, terhitung sejak dugaan tindak pidana Pilkadanya dilaporkan.

"Kita akan pantau terus perkembangannya seperti apa. Jika laporan masih mandeg, maka patut dipertanyakan, jangan-jangan Kejaksaan terindikasi tidak netral di Pilkada," kata Askun, Jumat (8/11/2024).

Asep Agustian berharap, laporan kampanye di dalam masjid ini bisa menjadi produk hukum Sentra Gakkumdu di Pilkada 2024. Hal ini guna memberikan efek jera kepada para oknum pelanggar Pilkada yang semakin ke sini semakin leluasa dan terbuka melabrak aturan.

"Dugaan-dugaan pelanggaran Pilkada terus bermunculan. Karena apa?, karena tidak pernah ada ketegasan dari Gakkumdu dalam setiap laporan yang disampaikan. Baik itu soal keterlibatan ASN dan Kades dalam pilkada, hingga kampanye di tempat ibadah," katanya.

Ditambahkan Askun, semua pihak berharap Pilkada 2024 berjalan dengan jujur dan adil, bukan hanya sekedar riang gembira. Maka harapan ini harus dimulai dari penyelenggara Pilkada yang harus bekerja secara profesional, termasuk unsur Sentra Gakkumdu.

"Sekarang bagaimana mau mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil, jika saja unsur dari Sentra Gakkumdu sendiri terindikasi memihak. Maka dalam hal ini saya meminta Kejaksaan bekerja profesional. Segera tindaklanjuti itu hasil pemeriksaan Kepolisian," tandasnya.***