admin

IMG-20241103-WA0030(1)

Bertajuk Silaturahmi, Media Online Labraknews Gelar Anniversary ke 4

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Redaksi Media Online Labraknews menggelar Anniversary ke 4 Tahun yang digelar di Kantor Redaksi Lanraknews, Jl. Raya Singaperbangsa No. 09, Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Minggu (3/11/24).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sumurgede, puluhan Jurnalis media online dan cetak.

Dalam kesempatannya, Asep Ahmad Arifin selaku Owner dari Media Online Labraknews mengucapkan rasa terimakasihnya atas kehadiran seluruh tamu undangan.

"Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada sahabat jurnalis dan juga kepada beberapa senior saya, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Bang Dacek tersebut juga berharap agar kedepannya dirinya bisa tetap konsisten dalam mengelola Media Labraknews, sebagaimana slogan "Jelas, Tandas & Integritas" yang selama ini diterapkan.

Acara berlangsung khidmat dengan adanya pembacaan doa, dilanjutkan dengan potong tumpeng, ditutup dengan foto bersama dan diakhiri dengan suasana ramah tamah dengan silaturahmi yang penuh kehangatan antar jurnalis. (Nunu)*

IMG-20241103-WA0025

Kunjungi CKM, Gina Fadlia Swara Disambut Antusias Warga

Gina Fadlia Swara (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) bersama Warga CKM

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga Perumahan Citra Kebun Mas (CKM) sambut dengan antusias kedatangan Calon wakil bupati Gina Fadila Swara dalam rangka sosialisasi visi-misi Acep-Gina.

Kordinator Dapil VI Pemenangan Acep-Gina, Dedy Indra Setiawan mengungkapkan, hari ini pihaknya bersama teh gina berkampanye di perumahan Citra Kebun Mas (CKM) untuk mengajak warga CKM untuk memilih pasangan calon 01 yang gemoy dan geulis Acep Gina.

“Titik kunjungan teh Gina di perumahan CKM terdiri dari 8 titik, harapanya jika Acep-Gina insya alloh pembangunan bersama komisi III diantaranya infrasturktur, lingkungan ,perijinan B3 yang menjadi tupoksi komisi III kita percaya pasangan Acep-Gina bisa membuat karawang lebih baik lagi,” ungkap DIS sapaanya, Sabtu (2/10/2024).

Bertempat yang sama, Calon wakil Bupati 01, Gina Fadila Swara menambahkan, Pihkanya merasa sangat senang atas sambutan warga CKM kepada pihaknya bersama dedy indra setiawan cukup baik.

“Tadi kita sudah melakukan sosialisasi dititik pertama dan kedua warga sangat antusias, karena masyarakat sudah mengenal kang dedy indra setiawan yang menjembatani kita untuk datang ke warga CKM,” imbuhnya.

“Kita akan perhatikan warga CKM dari segi infrastrukur, mudah mudahan komunikasi silaturahmi bisa tetap baik dan berlanjut, kita tidak bisa panjang lebar karena kita berpindah lokasi sebanyak 8 titik, untuk visi-misi lebih lanjut bisa dilihat melalui akun facebook Gina fadila Swara,” tandasnya. (red)*

IMG-20241103-WA0026

Jelang Pilkada, Pj Bupati Aceh Barat Himbau Masyarakat Jaga Kerukunan

Kegiatan Safari Subuh

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, MSi, mengadakan Safari Subuh di Masjid At-Taqwa, Gampong Keude Aron, Kecamatan Kaway XVI, Minggu (03/11/2024). Dalam kegiatan tersebut, Ia menyampaikan pesan terkait Pilkada yang semakin mendekat, yang menurutnya berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.

Azwardi mengimbau masyarakat untuk menjaga kekompakan, rasa kekeluargaan, dan semangat kebersamaan di tengah proses demokrasi. "Pesta demokrasi ini seharusnya dirayakan dengan suka cita, seperti sebuah pesta. Jangan sampai perbedaan pilihan politik menyebabkan keretakan hubungan antar keluarga dan masyarakat," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kegiatan seperti Safari Subuh berjamaah sebagai sarana memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Kehadiran kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada kegiatan ini, menurut Azwardi, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan untuk mewujudkan keharmonisan di masyarakat, katanya menambahkan.

"Menjaga ketertiban dan keamanan selama pesta demokrasi ini adalah tanggung jawab bersama. Siapapun yang terpilih nanti, dialah pemimpin kita. Mari kita sikapi hasil Pilkada dengan bijak dan tetap menjaga kerukunan," tutup Azwardi.(Muhibbul Jamil)*

IMG-20241102-WA0022

Bustami Hamzah – Fadhil Rahmi Tampil Lebih Substantif di Debat Kedua Cagub – Cawagub Aceh

Pasangan Cagub - Cawagub Aceh saat berada dalam acara debat

Jendela Jurnalis Banda Aceh, ACEH - Debat kedua Cagub dan Cawagub Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh KIP pada jumat malam 1 November 2024 lalu menampilkan gagasan ide yang tinggi yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh dalam bidang investasi, iklim usaha, dan tata kelola pemerintahan serta pertanian.

Dalam debat, gagasan ide paslon yang akrab dengan sapaan Om Bus - Syech Fadhil terlihat unggul dalam paparan maupun jawaban dalam pertanyaan pasangan mualem dek Fadh. Beberapa kali di dalam debat terlihat dek Fadh membenarkan apa yang menjadi ide gagasan dari Om Bus Syech Fadhil. Adapun Mualem kelihatan lebih banyak berseloroh dan meninggikan suara dibanding menjelaskan substansi debat dan berulang kali harus dinetralisir dan diperjelas oleh dek Fadh agar tidak bias dalam isi debat.

Adapun beberapa gagasan yang dilahirkan oleh Om Bus Syech Fadhil dalam bidang investasi yaitu membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan menghadirkan wajah pemerintahan yang ramah dan menyediakan lahan serta menghapus banyak hambatan tantangan yang membuat investasi tidak jadi didatangkan ke Aceh.

Hal ini patut menjadi perhatian menurut Om Bus agar tampilan Aceh menjadi lebih terbuka bagi investasi yang akan didatangkan dari banyak tempat bukan justru akan membuat para investor lari menjauh dengan banyaknya hambatan yang ada di Aceh seperti pengalaman selama ini.

Sedangkan, dalam bidang pertanian Om Bus Syekh Fadhil juga mengedepankan pentingnya pemanfaatan SDM handal putra-putri Aceh untuk mengelola pertanian bahkan dengan menggunakan teknologi modern di samping penguatan sektor tradisional.

Sementara itu, dipaparkan juga bahwa para akademisi dan para praktisi pertanian yang memiliki konsep pengembangan pertanian maju akan diberdayakan secara optimal perannya oleh Om Bus Syech Fadhil agar petani Aceh menjadi maju dan sejahtera.

Adapun di bidang tata kelola pemerintahan maka fokus dari Om Bus Syech Fadhil adalah perbaikan dari sisi pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan data terpadu untuk setiap warga juga menjamin pengelolaan yang bebas korupsi yang bisa dihadirkan dengan komitmen bersama antara pemerintah Aceh dan seluruh stakeholder masyarakat sipil pegiat anti korupsi dan penegak hukum.

Mengenai pemberantasan korupsi di dalam banyak hal itu harus menjadi fokus banyak pihak dan pemerintah Aceh dimulai sejak perencanaan yang meminimalisir peluang korupsi juga pada pelaksanaan dan sisi pengawasan yang ketat. Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh stakeholder masyarakat akan mensukseskan lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi dan dengan demikian maka akan menjamin pemerintahan Aceh ke depan di bawah Om Bus dan Syekh Fadhil akan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Aceh dan memastikan Aceh bergerak menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh dan kemajuan Aceh. (M. Jamil)*

IMG-20241101-WA0011

Diduga Akibat Lakukan Pelanggaran Prosedur, Mapolsek Tirtajaya Dikepung Warga

Aksi protes Warga Tirtajaya didepan Mapolsek Tirtajaya

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, melakukan aksi protes di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tirtajaya. Mereka mengepung kantor Polsek sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap dugaan pelanggaran prosedur oleh seorang oknum polisi berinisial A.

Warga menilai tindakan oknum tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) saat menangkap dua pemuda yang dituduh mengonsumsi obat-obatan terlarang.

Ursid Nursahid, Ketua DPC Ormas GMPI Kecamatan Tirtajaya, menyatakan bahwa oknum polisi tersebut diduga meminta uang tebusan hingga Rp5 juta dan menggunakan kekerasan saat penangkapan.

"Anak-anak yang sedang nongkrong langsung dianggap memakai tramadol dan dituduh sebagai bandar. Saat ditangkap, mereka bahkan dipukul dan dimintai uang sebesar Rp2 juta hingga Rp5 juta," ujar Ursid.

Menurutnya, warga tidak menentang penangkapan jika terbukti bersalah, namun mengecam adanya kekerasan dan dugaan pemerasan dalam prosesnya.

"Tangkap saja kalau memang terbukti bersalah, tapi jangan main kekerasan," tegasnya.

Warga juga meminta agar oknum polisi tersebut diberhentikan dari tugas karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang, termasuk penggunaan senjata yang tidak sesuai prosedur.

"Kami berharap oknum anggota Polsek ini diberhentikan karena tindakannya meresahkan masyarakat," lanjut Ursid.

Tidak hanya itu, sejumlah warga melaporkan kasus lain yang melibatkan dugaan pemerasan oleh oknum yang sama. Beberapa di antaranya melibatkan pengguna motor dengan surat lengkap, pedagang resmi, dan penjual arak Bali yang diminta uang hingga Rp5 juta.

"Warga banyak yang dirugikan, termasuk mereka yang berkendara dengan surat-surat lengkap dan pedagang legal. Mereka tetap ditahan dan dimintai uang," tambah Ursid.

Sementara itu, Agus Kusnadi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tirtajaya saat dikonfirmasi awak media, menanggapi protes ini dengan menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaporkan kasus ini kepada Kapolsek dan Provost untuk ditindaklanjuti.

"Kami sudah melaporkan kejadian ini ke Provost. Saya pribadi sering mengingatkan agar tugas dijalankan sesuai SOP, tapi ya begitulah," ungkap Agus.

Masyarakat berharap adanya tindakan tegas dari Provost atas kasus ini, sebagai langkah agar penegakan hukum dapat berjalan adil dan sesuai aturan yang berlaku. (red)*

IMG-20241031-WA0079

Lokasi Proyek Penurapan di Desa Cikarang Diduga Tak Sesuai Judul, Pelaksana CV. Gania dan Pihak Dinas PUPR Bungkam Saat Dikonfirmasi

Foto lokasi pekerjaan dan papan informasi kegiatan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) terus menggelontorkan anggaran untuk merampungkan pembangunan dan penataan drainase. Kamis (31/10/24).

Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa lokasi salah satu pembangunan drainase yang dikerjakan oleh CV. Gania dilakukan di titik yang berbeda dan tidak sesuai dengan judul yang tertera dalam papan informasi.

Diketahui, dalam papan informasi tertulis bahwa judul pekerjaan adalah Penurapan Saluran Irigasi Blok Tahyani Dusun Sipat Kerep, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan. Sementara, dalam pelaksanaannya diketahui bahwa pembangunannya dilakukan di lokasi yang cukup berada jauh dari lokasi Blok Tahyani, bahkan dusunnya pun berbeda, yaitu dilaksanakan di Dusun Banteng Ompong.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu warga disekitar, dimana dirinya menyebut bahwa lokasi pekerjaan berada di Dusun Banteng Ompong, bukan di Dusun Sipat Kerep.

"Masih satu desa, masuknya Desa Cikarang, tapi itu beda dusun sih kang," ucap seorang pria yang berada tak jauh dari lokasi pekerjaan dan enggan namanya untuk dipublikasikan. Kamis (31/10/24).

Padahal, diketahui bahwa dalam setiap titik yang ditentukan untuk dilakukan pembangunan, tentunya sudah melalui tahapan perencana'an dan survey, yang jadi pertanyaan adalah apakah pemindahan lokasi tersebut sudah melalui mekanisme yang sesuai? Mengingat bahwa perbedaan lokasi tentunya akan mempengaruhi komponen pekerjaan, karena spesifikasi teknis yang akan digunakan di lokasi lain tidak akan sama persis.

Sementara itu, apakah spesifikasi teknis saat berkontrak dengan spesifikasi teknis saat proses tender terjadi proses perubahan? karena lokasi yang tidak sama akan berpotensi menghasilkan pengeluaran yang berbeda dan merupakan penyebab causa halal tidak terpenuhi. Atas dasar hal tersebut, setidaknya publik berhak mengetahui keterangan dari beberapa pihak diantaranya pihak Dinas PUPR Bidang SDA selaku penyelenggara, pihak pelaksana selaku pemenang tender, dan pihak pemerintahan setempat selaku penerima manfaat.

Atas adanya hal tersebut, Jendela Jurnalis kemudian mengonfirmasikan perbedaan lokasi pekerjaan kepada pihak pelaksana, untuk mengetahui apakah pekerjaannya sengaja dipindahkan atau malah dikhawatirkan terjadi kesalahan titik lokasi. Namun sayangnya, pihak pelaksana lebih memilih bungkam tak menanggapi.

Lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya menggali informasi kepada pihak Dinas PUPR Bidang SDA selaku penyelenggara kegiatan, dengan harapan agar dapat mengetahui alasan atas perbedaan lokasi tersebut. Namun sayangnya, beberapa pegawai pihak Dinas PUPR dari mulai pengawas, staff bagian survey hingga Kepala Bidang SDA pun mereka kompak lebih memilih bungkam.

Merasa tak direspon oleh pelaksana maupun pihak dinas yang membidangi, akhirnya Jendela Jurnalis menghubungi Kepala Desa Cikarang, guna mendapatkan keterangan dari aparatur pemerintahan setempat. Namun sayangnya, nomor WhatsApp Kepala Desa Cikarang tidak aktif.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum mendapatkan keterangan dan alasan resmi dari pihak Bidang SDA Dinas PUPR dan dari pihak pelaksana CV. Gania terkait adanya perbedaan lokasi pekerjaan dengan judul kegiatan tersebut, serta belum diketahui siapa pengawas dari Dinas PUPR yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut. (Nunu)*

IMG-20241031-WA0064

Viral! Ngaku Upah Belum Dibayar, Pekerja Proyek Mengeluh di Medsos

Tangkapan layar postingan akun facebook 'Deni Mah Bisawae'

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Viral di jejaring sosial atau media sosial platform facebook, seorang pekerja proyek jalan yang mengeluhkan dan mengaku belum mendapatkan upah kerja dalam sebuah proyek pelebaran jalan di Karawang yang sudah selesai. Kamis (31/10/24).

Melalui postingannya, salah satu akun facebook bernama 'Deni Mah Bisawae' memposting keluh kesahnya dalam sebuah Grup Facebook KARAWANG INFO (KARIN) yang diketahui memiliki sekitar 87 ribu lebih anggota grup, dengan meminta bantuan admin grup untuk mencari tahu tentang seorang Bos atau pemborong bernama Haris dan Ridwan.

"Tolong bantu pa admin bilih aya nu terang bos.HARIS pemborongna pa.RIDWAN pangwartoskeun ulah mentang" laloba duit meni te mentingken kanu jadi kuli. Kronologi abdi damel di proyek pelebaran jalan di gandok proyek gs angges tapi kuli can di bayar. Tolong etikat baik na bayar lah ulah ngalalaworaken tenaga kuli nu jadi mandor na latif," tulisnya dalam postingan di Grup Facebook tersebut.

Jika di artikan, maksud dari postingan tersebut mungkin sebagai berikut ; "Tolong bantu Pak Admin, mungkin ada yang tahu Bos Haris atau Pemborongnya Pak Ridwan, tolong sampaikan jangan mentang - mentang mereka banyak uang jadi tak mementingkan pekerja. Kronologinya saya bekerja di proyek pelebaran jalan di wilayah Gandok, proyeknya sudah selesai tapi upah kerja belum dibayar. Tolong itikad baiknya, jangan menyepelekan tenaga pekerja. Yang jadi mandornya namanya Latif."

Belakangan, atas adanya postingan tersebut akhirnya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, bahkan ada yang membagikan hasil tangkapan layarnya melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp hingga masuk ke pesan pribadi salah satu wartawan Jendela Jurnalis dengan tujuan untuk memohon bantuan agar mencari tahu kebenarannya kepada pihak yang namanya tercantum dalam postingan.

"Tolong cari tahu kebenarannya kang, kasihan yang kerja kalo itu bener terjadi," tulis seseorang yang enggan namanya dipublikasikan melalui pesan singkat pribadi dalam aplikasi WhatsApp. Kamis Malam (31/10/24).

Lebih lanjut, Ia juga menyayangkan adanya hal tersebut, menurutnya, hal tersebut kedepannya akan menjadi suatu hal yang selalu dikhawatirkan oleh para pekerja proyek.

"Disayangkan, dengan adanya hal seperti ini, sudah menyatakan bahwa pengusaha yang diviralkan tersebut tidak perduli dengan nasib kuli yang telah bekerja di proyek yang dia menangkan. Semoga saja pengusahanya bisa mengetahui adanya keluhan pekerja proyek ini, agar segera ada solusi," tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum mengetahui dan belum berhasil mengonfirmasi orang yang diduga pengusaha atau Bos yang dimaksud oleh pekerja tersebut dalam postingannya. (NN)*

IMG-20241031-WA0044

Tuai Polemik, Proyek Peningkatan Jalan Tanjung Pakis – Muara Bungin dengan Anggaran Miliaran Diduga Berjalan Tanpa Pengawasan

Papan Informasi Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Foto Pengerjaan TPT

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang tengah merealisasikan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Pakis - Muara Bungin, dimana dalam pelaksanaannya dipadukan dengan realisasi penurapan atau pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Kamis (31/10/24).

Namun dalam pelaksanaannya, proyek peningkatan jalan yang menelan anggaran hingga 1 miliar lebih menuai polemik dikalangan masyarakat sekitar. Pasalnya, berjalannya proyek tersebut diduga luput dari pengawasan dari dinas terkait, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kualitas bangunan.

Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan salah satu warga Dusun 04 mengatakan bahwa dirinya merasa heran, lantaran baru kali ini melihat pekerjaan penurapan yang dalam pelaksanaannya tumpang tindih atau dipasang diatas bangunan turap yang sebelumnya sudah ada.

"Jelas Pak, pemasangan batu ini akan berdampak buruk, karena cara kerjanya terlihat dengan jelas memasang batu kali di atas pondasi yang lama. Dari sekian banyak proyek turap, baru kali ini saya melihat pekerjaan ini mengunakan atau nangkring di pondasi yang lama.l," cetus warga yang enggan di sebutkan namanya tersebut kepada Jendela Jurnalis.

Menurutnya, pelaksanaan proyek yang menelan anggaran hingga satu milyar lebih yang mencakup pekerjaan penurapan dan peningkatan jalan tersebut juga dinilai dikerjakan terburu -buru dan asal jadi, dengan siasat yang penting berbentuk tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas.

"Saya yakin turap ini tidak akan bertahan lama dan pasti ambruk," ungkapnya.

Diketahui, proyek yang berlokasi di Dusun Bungin. RT. 04/02, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Karawang, Jawa barat tersebut dikerjakan oleh PT. Mozzam Anugrah Utama, dengan judul "PENINGKATAN JALAN TANJUNG PAKIS - MUARA BUNGIN" dengan volume P = 705 M, L = 4 M, P = 52 M, L = 4.5 M, dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.329.882.874,00,- (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang TA 2024.

Namun sayangkan, didalam papan informasi tidak dijelaskan secara spesifik terkait volume untuk pembangunan TPT, sehingga masyarakat pun merasa khawatir ada sesuatu yang disembunyikan atas dasar kepentingan oknum pelaksana nakal.

Selain itu, warga juga menduga bahwa proyek tersebut berjalan tanpa pengawasan dan terkesan ada pembiaran dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang.

"Sepertinya pengawas dinas PUPR bekerja di rumah makan, bukan bekerja sebagaimana mestinya," sindir salah satu masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana atau pemborong dari CV. Mozzam Anugrah Utama masih sulit untuk ditemui, begitupun dengan pihak pengawasnya, sehingga Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait. (Tinggun)*

Editor : Nunu Nugraha

IMG-20241031-WA0011

PUPR Aceh Barat Gelar Konsultasi Publik Kedua Penyusunan Revisi RTRW

Konsultasi Publik Penyusunan Revisi RTRW

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat mengelar Konsultasi Publik Kedua Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024. Kegiatan ini secara resmi dibuka Pj Bupati Aceh Barat Azwardi, Ap, M.Si yang diwakili oleh Asisten II Sekdakab Erdian Mourny, SSTP, M.ec.Dev berlangsung di Aula Kantor Cabdin Pendidikan Aceh wilayah Meulaboh, Rabu (30/10/24).

Forum konsultasi Publik kedua penyusunan revisi RTRW ini diikuti oleh para kepala SKPK Aceh Barat, Anggota DPRK Aceh Barat Ahmad Yani dan Azwir, Ketua Pengurus Ahli Perencana Zainudin, ST, M.Sc, Koordinator Wilayah Sumatera Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Dr. Ir. Elisa Wulandari, MT, anggota pengurus Penataan Ruang, para dan tim penyusun KLHS Aceh Barat dan undangan terkait lainnya

Adapun pemateri dalam konsultasi publik kedua penyusunan revisi RTRW kabupaten Aceh Barat
Arief Gunawan, ST, M.Sc dan Putra Rizkiya, ST, M.Sc yang merupakan tenaga ahli profesi.

Pj Bupati Aceh Barat Azwardi yang diwakili Asisten II Sekdakab Erdian dalam sambutannya saat membuka kegiatan konsultasi publik kedua penyusunan revisi RTRW mengatakan bahwa kabupaten Aceh Barat saat ini sedang memperbarui data dan informasi terkini mengenai potensi serta masalah dalam tata ruang wilayah serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pj Bupati Azwardi menyebutkan bahwa Penyusunan Raqanun tentang RTRW yang dibahas pada konsultasi publik kedua merupakan proses penuangan materi teknis RTRW kabupaten Aceh Barat kedalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah perundangan-undangan dan disusun RTRW sesuai dengan masukan dan saran terkait program-program yang tertuang dalam revisi RTRW, sebutnya

Pj Bupati Aceh Barat berharap melalui forum ini mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi aktif memberikan ide, saran, dan pandangannya dan sekaligus menjaring berbagai isu strategis, sehingga perlu dilakukan Penyusunan Raqanun RTRW kabupaten Aceh Barat yang mengakomodir dinamika pembangunan dan kebijakan yang terjadi untuk mengantikan Qanun Nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW tahun 2012-2023, paparnya

"Kepada jajaran Dinas PUPR Aceh Barat dan segenap SKPK terkait bersama segenap tim ahli agar penyusunan Raqanun RTRW ini dilakukan dengan turut mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi lingkungan strategis, serta mengkaji dan melakukan sinkronisasi dengan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi Aceh, harap Azwardi Pj Bupati Aceh Barat

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR ) Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, ST, M, IPM Asean-Eng yang diwakili Sekretaris Fadli Octara dalam laporannya menyebutkan bahwa Konsultasi Publik kedua penyusunan revisi RTRW kabupaten Aceh Barat ini merupakan rangkaian kegiatan dari konsultasi publik pertama yang telah digelar pada Juli 2024 lalu, dimana saat itu telah didapatkan hasil penjaringan isu strategis dan pembahasan rencana pola tata ruang dan struktur RTRW kabupaten Aceh Barat yang telah sesuai dengan kaidah pemetaan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Sebut Kurdi melalui kegiatan konsultasi publik kedua diharapkan dapat menampung masukan dan saran dari stakeholder guna menyempurnakan Rancangan Qanun RTRW Aceh Barat yang sedang dalam proses penyusunan.

Selain itu, tujuan konsultasi publik diharapkan dapat menyesuaikan rencana tata ruang dengan perkembangan pembangunan wilayah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang.

Lebih lanjut Kurdi mengatakan bahwa berdasarkan aturan permen ATR/BPN nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan, peninjauan kembali revisi dan penerbitan dan persetujuan subtansi RTRW Aceh Barat sudah melewati tahapan persiapan pengumpulan data dan informasi, tahapan pengolahan dan analisis data, tahapan penyusunan konsep RTRW kabupaten Aceh Barat dan saat ini sudah mencapai tahapan penyusunan rancangan Qanun, jelasnya.

"Ini tahapan terakhir dari penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat, dimana setelah ini, kata dia, akan dilanjutkan dengan proses pengajuan dan pembahasan Raqanun, pembahasan sidang lintas sektor, penerbitan persetujuan subtansi serta penetapan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Barat dan sosialisasi produk hukum RTRW yang akan kita lanjutkan pada tahun 2025," terang
Kurdi.

"Harapan kita, hasil konsultasi publik kedua ini diharapkan dapat digunakan untuk menyempurnakan RTRW Kabupaten Aceh Barat sehingga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat, tandasnya

Kegiatan penyusunan revisi RTRW kabupaten Aceh Barat merupakan langkah awal yang penting dalam mengarahkan pengembangan wilayah kabupaten Aceh Barat kearah yang lebih teratur, berkelanjutan dan berdaya saing, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terkait, dan masyarakat bagi pembangunan Aceh Barat dimasa yang akan datang. (Muhibbul)*

IMG-20241030-WA0097

Pj Bupati Aceh Barat Tinjau Kesiapan Logistik Pilkada di Gudang KIP Bersama Kapolres, Dandim dan Kejari

Pj. Bupati Aceh Barat bersama Kapolres, Dandim dan Kejari

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, MSi, didampingi Kapolres Aceh Barat Andi Kirana, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Hendra Mirza, dan Kejari Aceh Barat Siswanto AS, SH, MH, melakukan peninjauan ke gudang logistik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Rabu, (30/10/2024) Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan logistik guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang akan datang.

Dalam kunjungannya, Azwardi menekankan pentingnya koordinasi yang baik untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu di Aceh Barat.

Azwardi dan rombongan disambut langsung oleh Ketua KIP Aceh Barat dan jajaran, di mana mereka sempat membahas berbagai tahapan persiapan pemilu serta langkah-langkah menjaga kondusivitas dan transparansi selama proses pemilihan berlangsung.

Azwardi menyampaikan, agar KIP Aceh Barat dapat menjalankan tugas secara profesional untuk kelancaran Pilkada. "Kami berharap KIP dapat bekerja maksimal untuk menyukseskan pesta demokrasi ini," ujar Azwardi.

"Kita berharap Pilkada ini berjalan damai, lancar, dan penuh kegembiraan. Semua elemen harus saling bersinergi untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya." Ungkapnya

Azwardi mengapresiasi kesiapan logistik dan dukungan pengamanan yang solid demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. "Kesiapan logistik dan dukungan pengamanan yang solid diharapkan dapat memastikan Pilkada berjalan sukses di Aceh Barat," tambahnya.

Di sisi lain, Kapolres Aceh Barat Andi Kirana, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Hendra Mirza dan Kejari Siswanto juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung. "Kami siap memberikan pengamanan penuh agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan kondusif,"

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, KIP, dan aparat keamanan dalam menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan demokratis di Kabupaten Aceh Barat, pungkas Azwardi. (Muhibbul Jamil)*