admin

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79, Dinas Perumahan dan Pemukiman telah mengambil langkah serius untuk memastikan seluruh lampu penerang jalan di wilayah kota dan sekitarnya berfungsi dengan baik. Dengan mengusung motto "Pantang Pulang Sebelum Terang", dinas tersebut berkomitmen untuk menghadirkan suasana yang aman dan nyaman bagi warga dalam menyambut momen perayaan HUT RI ke 79 tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Syamsul, S.T menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim teknis TRC Listrik untuk melakukan pengecekan dan perbaikan lampu penerang jalan di berbagai titik strategis. "Kami memastikan bahwa tidak ada satu pun sudut kota yang gelap, terutama pada malam hari menjelang perayaan HUT RI ke 79 tahun ini yang merupakan bentuk pelayanan kami kepada masyarakat agar mereka dapat merayakan HUT dengan penuh rasa aman," ujarnya kepada media ini Selasa, (13/08/2024)

Daerah-daerah yang akan dihiasi lampu penerang seperti Jembatan besi Kecamatan meureubo, jalan teuku umar, jalan gajah mada, manek roo, dan jalan lain sekitarnya, ucap Syamsul.

Langkah ini mendapat apresiasi dari masyarakat yang merasa keberadaan lampu penerang jalan sangat vital dalam mendukung aktivitas sehari-hari, terutama pada malam hari.

Sebut Syamsul Rizal, Perayaan HUT RI ke-79 yang diperkirakan akan di ramaikan warga, diharapkan akan berlangsung meriah dan aman dengan dukungan fasilitas penerangan yang memadai, ucapnya

Kata Syamsul, Perayaan HUT RI tahun ini direncanakan akan digelar dengan berbagai rangkaian acara, termasuk parade budaya, pameran, dan pesta rakyat. Pihak dinas pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah disiapkan demi kelancaran acara dan keamanan bersama, pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bangunan tengah merealisasikan beberapa kegiatan pekerjaan. Jum'at (9/8/24).

Seperti pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung berikut pemagaran DTA Ghoyatul Jihad yang terletak di Dusun Pasirtalaga 1, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, dimana diketahui bahwa ada 2 jenis pekerjaan yang terletak di 1 titik lokasi dan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, serta dikerjakan oleh 2 CV yang berbeda, juga dengan nomor kontrak yang berbeda.

Hal tersebut pun menuai sorotan dari salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Telagasari yang enggan namanya dipublikasikan. Dirinya menilai, dalam pelaksanaan 2 pekerjaan tersebut disinyalir sebagai bentuk kegiatan yang merugikan negara dan dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap negara dan publik.

Pasalnya, dalam proses sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, tentunya itu merupakan sebuah pemborosan, dimulai dari anggaran survey, perencanaan, anggaran pembuatan SPK dan lain-lainnya sudah tentu dianggarkan menjadi 2 kegiatan.

"Begitupun dengan anggaran untuk kegiatan pengawasan berikut anggaran untuk tim komisi, tentunya akan dianggarkan dari 2 jenis pekerjaan yang berbeda. Padahal, pekerjaannya berada dalam 1 lokasi yang sama," ungkapnya.

Ia menduga, pemisahan kegiatan tersebut sengaja dilakukan dengan siasat membedakan subjek lokasi dalam pekerjaan, dimana pada pekerjaan pemagaran tertulis sebagai kegiatan "Pemagaran MDTA Ghoyatul Jihad" yang berlokasi di Jalan Kaum No.15, RT 001/003, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari (P31 000007). Sementara, 1 pekerjaan lainnya berjudul "Pembangunan/Rehabilitasi Gedung DTA Goyatujihad" yang beralamat di Dusun Pasirtalaga 1, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari (P39 000006).

"Padahal, itu lokasinya kan disitu-situ juga, kuat dugaan itu sengaja dilakukan untuk mengelabui negara dan publik yang berdampak terhadap kerugian negara atas dasar pemborosan," cetusnya.

Sementara itu, terkait adanya hal tersebut, Jendela Jurnalis berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Karawang beserta Subkor Direksi Bidang Bangunan Dinas PUPR Karawang melalui pesan singkat aplikasi WhatsAppa. Namun, tidak didapatkan keterangan apapun dari keduanya seolah mereka memilih bungkam saat dikonfirmasi. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Namun, hal tersebut tak diterapkan dalam Pembangunan untuk sarana ibadah di Dusun Kaliasin RT. O2/01, Desa Segarjaya, Kecamatan Batujaya. Jum'at (9/8/24).

Berdasarkan informasi dari narasumber yang namanya enggan dipublikasikan, pembangunan TPQ atau sarana ibadah tersebut dibangun menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II TA 2024, namun dalam pelaksanaannya diduga penuh kecurangan dan dikerjakan asal asalan.

"Padahal, pembangunan tersebut merupakan sarana ibadah, tapi masih di embat juga oleh pelaksana," ungkapnya.

Narasumber mengeluhkan, pembangunan sarana ibadah yang diduga dikerjakan asal jadi tersebut terlihat dari seperti pemasangan slup memakai behel ukuran 6 mm, sementara untuk ring cincin memakai ukuran hanya 3 mm.

"Bagaiman bangunan tersebut kuat dan kokoh, sementara bahan materialnya asal asalan. Ini kan untuk sarana ibadah, lain halnya kalau pembangunan ini bukan untuk sarana ibadah," keluhnya.

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa setiap pembangunan yang menggunakan sumber dana dari negara, baik yang diselenggarakan pemerintahan pusat maupun oleh pemerintahan desa, tentunya harus bersifat terbuka.

"Informasi pekerjaan pembangunan juga harus terbuka kepada publik, hal ini justru malah bertolak belakang dengan keterbukaan publik terkait pemanfaatan anggaran di Desa Segarjaya," tegasnya.

"Asal Abang tau aja, pembangunan sarana ibadah yang saat ini sedang dibangun berasal dari Anggaran Dana Desa DD Tahap II, itu setahu saya mah. Cuma pelaksananya jarang kesini bang, kaitan papan informasi gak ada, makanya untuk nilai kontrak berapa anggarannya saya tidak tahu persis, yang saya tahu pembangunan ini menggunakan Anggaran Dana Desa, itu aja bang" tambahnya.

Menurutnya, pembangunan melalui dana desa seharusnya bisa dimanfaatkan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan malah sebaliknya, malah mejadi ajang kesempatan dalam kesempitan. Padahal, semua itu tentunya untuk menunjang kemajuan di desa, baik dari dana desa, ataupun yang lainnya, pembangunan yang menggunakan sumber dana dari negara yang digunakan oleh desa harus bersifat terbuka melalui asas transaparansi publik dengan memasang papan informasi kegiatan secara detail dan terbuka, agar masyarakat maupun element sosial kontrol dapat ikut serta mengawasi berjalannya pekerjaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Segarjaya masih sulit untuk ditemui. (Tinggun)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah merealisasikan program normalisasi saluran berupa penurapan di Blok Mama Dirja, Dusun V, RT 03/05, Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon. Rabu (7/8/24).

Pekerjaan tersebut dikerjalan oleh CV. Nuansa Bangun Semesta, dengan nominal anggaran sebesar Rp. 144.379.000,00- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembila ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2024 untuk Volume bangunan turap dengan Panjang 2 X 55.50 M' dan Tinggi 1.70 M'.

Namun dalam pelaksanaanya, proses pengerjaannya diduga terkesan asal jadi dan tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Hal tersebut berdasarkan pada fakta yang terjadi dalam proses pembangunannya, dimana pemasangan material batu dan adukan tanpa didasari adukan, serta kondisi medan dalam kondisi berair dan berlumpur tanpa dipasangkannya kisdam. Hal tersebut jelas akan sangat mempengaruhi kualitas dari bangunan.

Mendengar adanya hal tersebut, salah satu warga berinisial EM turut memberikan komentarnya. Menurutnya, pada kondisi medan berarir, seharusnya ada proses pemasangan kisdam, dengan tujuan agar kondisi pondasi penurapan tidak terganggu oleh air.

"Ya kalo kondisinya berair, seharusnya ada kisdam yang dipasang, agar proses pemasangan batu beserta bagian dasar dilapisi adukan dulu, kalo begitu mah adukan bisa hanyut kebawa air," cetusnya.

Bahkan, warga tersebut mengatakan bahwa jika dirinya bertugas sebagai pengawas, sudah pasti ia akan meminta pelaksana untuk membongkar kembali bangunan tersebut. Dengan tegas, dirinya juga meminta agar pihak Dinas PUPR memberikan teguran kepada pihak pelaksana CV. Nuansa Bangun Semesta, karena harapan masyarakat sebagai penerima manfaat tentunya menginginkan bangunan dengan kualitas yang baik dan kokoh.

"Sebagai penerima manfaat, saya berharap proses pembangunannya dilakukan dengan baik, gak asal-asalan," tambahnya.

Lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian mengonfirmasikan adanya hal tersebut kepada Nanang selaku Pengawas dari Dinas PUPR yang ditugaskan untuk mengawasi berjalannya pekerjaan tersebut, saat dikonfirmasi dirinya menerangkan bahwa terkait teknis pengerjaan, ia sudah menegaskan kepada pelaksana untuk mengerjakannya dengan baik dan sesuai aturan.

"Aduh kang, saya udah kasih tahu dari kemarin itu pelaksananya padahal, nanti saya telpon pelaksananya, karena dia susah dihubungi dari kemarin juga banyak laporan kerjaannya begitu," timpalnya.

Sementara itu, pelaksana dari CV. Nuansa Bangun Semesta berinisial ADN saat dikonfirmasi mengenai pekerjaan tersebut hanya menimpali datar seolah tidak menanggapi serius. (Nunu)*