Jendela Pendidikan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2024 dan HUT PGRI ke 79, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang menggelar lomba mewarnai Tingkat TK dan PAUD dan Talkshow bertema : "Perlindungan Guru" yang diselenggarakan di Atrium Mall Karawang Central Plaza (KCP). Kamis (28/11/24).

Dalam kegiatan lomba mewarnai, diikuti oleh sekitar 90 peserta dari TK dan 90 peserta perwakilan PAUD se-Kabupaten Karawang (3 TK dan 3 PAUD untuk peserta dari perwakilan masing-masing Kecamatan).

Usai lomba mewarnai berlangsung dan ditutup dengan pengumuman pemenang pada lomba mewarnai tersebut, dilanjutkan dengan acara Talk show "Perlindungan Guru" yang dihadiri oleh Ketua PGRI beserta jajaran pengurus di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Karawang.

Adapun untuk narasumber dalam talk show tersebut diantaranya adalah Drs. Cecep Mulyawan, M.M., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, H. Uyat, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua PGRI Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., selaku Ketua DPRD Karawang, Prof. dr. Eigen Justisi, S.H., M.H., selaku LKBH PGRI Kabupaten Karawang, dan dihadiri oleh perwakilan dari Kejari Karawang.

Pada pembukaan acara Talk Show, di isi dengan sambutan dari Ketua PGRI sekaligus laporan dari ketua panitia pada rangkaian kegiatan lainnya, baik yang telah diselenggarakan maupun kegiatan yang masih akan digelar dalam beberapa waktu mendatang.

Selain sambutan, juga dilakukan simbolis penyerahan SK dari Ketua PGRI kepada Eigen Justisi S.H., M.H., yang secara resmi telah diangkat menjadi LKBH PGRI di Kabupaten Karawang.

Dalam talk show tersebut, di bahas seputar permasalahan antara siswa dan guru yang belakangan sering terjadi dan sering berujung pada kasus hukum. Dan atas dasar hal tersebut, Ketua PGRI Karawang mengakui bahwa peran LKBH untuk PGRI akan teramat sangat penting dalam menyikapi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

Dalam pernyataannya, Eigen justisi menegaskan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan untuk pendampingan perlindungan hukum jika nantinya terdzolimi dengan adanya diskriminasi maupun kriminalisasi guru di Kabupaten Karawang.

Hal tersebut pun diamini oleh H. Endang Sodikin selaku Ketua DPRD Karawang, dimana menurutnya segala bentuk perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian yang sangat penting.

Usai talk show berlangsung, acara ditutup dengan panggung hiburan dari talent binaan PGRI Karawang bersama bintang tamu Risty Tagor. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka persiapan menghadapi dunia kerja, SMK Taruna Karya Mandiri (SMK TKM Tempuran) menggelar kegiatan "Workshop Softskill" untuk melatih kesiapan Siswa/i SMK Taruna Karya Mandiri dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus nantinya. Sabtu (16/11/24).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya Apul Sitanggang, S.T., (BLK Harapan Nusantara) dan Dadan Sunandar, S.Pd., (HRD Pako Akuina). Adapun untuk jumlah pesertanya, kegiatan tersebut diikuti oleh 255 peserta gabungan dari kelas XII MPLB dan kelas XII TM SMK Taruna Karya Mandiri.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, hingga kemudian dilanjutkan pada sesi pemaparan materi tentang "PERSIAPAN MENGHADAPI DUNIA KERJA" oleh para narasumber.

Usai kegiatan berlangsung, Team Jurnal Sekolah sekaligus team Dokumentasi SMK TKM mencoba mewawancarai Tania XII TM 4, salah satu peserta yang turut mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Menurutnya, kegiatan tersebut selain bermanfaat juga dapat melatih skillnya dan siap untuk menghadapi dunia kerja nantinya.

"Menurut saya, selain bermanfaat, kegiatan seperti ini juga bisa melatih diri saya dalam menemukan karakter pribadi saya, serta melatih skill saya untuk siap kerja setelah lulus sekolah" tutur Tania.

Untuk diketahui, kegiatan Workshop Softskill tersebut merupakan rangkaian kegiatan akhir tahun bagi kelas XII, dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja setelah mereka lulus nanti.

Liputan : Endang Team Jurnal Sekolah dan Dokumentasi Kegiatan SMK TKM
Editor : Nunu Nugraha

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bantuan Operasional Sekolah yang disingkat dengan BOS adalah merupakan program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam teknisnya, pemerintah pusat dan kabupaten menggelontorkan dana BOS dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Selain itu, tujuan khusus dari digelontorkannya Dana BOS adalah untuk membebaskan pungutan, meringankan beban siswa. Semua sekolah yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIKDASMEN) dipastikan akan menerima Dana BOS.

Dalam penggunaannya, Dana BOS biasanya dibagi dengan beberapa item pengelolaan, antara lain adalah perawatan gedung sekolah, pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mobiler, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlah nya kurang mencukupi. Sehingga, selurus siswa dan guru bisa melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan nyaman dan tenang.

Namun dibalik itu, terkadang ada saja permasalahan terkait pengelolaannya, seperti pengelolaan Dana BOS di SMPN Satu Atap (SATAP) 1 Cibuaya, yang bertempat di ,Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten karawang, Jawa Barat yang nampaknya tidak terkelola dengan baik.

Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh warga setempat, dimana dirinya melihat ada beberapa bagian tembok yang kondisi cat nya sudah pudar, serta dengan kondisi dinding juga banyak yang retak kan itu bisa dipelihara dari pihak sekolah.

"Terlihat juga keramik lantai sekolah sudah banyak yang rusak, bagai mana kalau ada siswa yang terpeleset lalu jatuh kena kaki atau tangan anak anak yang lagi main kan bahaya," terang warga yang enggan namanya dipublikasikan kepada Jendela Jurnalis. Jum'at (1/11/24).

Dengan kondisi yang diterangkan tersebut, diduga bangunan sekolah seakan tak terawat dengan baik dan seolah dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya perbaikan.

Warga menduga, Oknum Kepala Sekolah juga tidak transparan dalam menggunakan Dana BOS untuk perawatan gedung sekolah seperti cat gedung sekolah, dinding banyak yang retak parah. bantuan operasional sekolah (BOS) untuk perawatan berkala diduga tidak di operasionalkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil bertemu ataupun menghubungi Kepala Sekolah SMPN Satap 1 Cibuaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait pengelolan Dana BOS di sekolah tersebut. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Bangunan PAUD Cahaya Ilmu yang beralamat di Dusun Kenangadua RT. 07/03, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Pasalnya, meskipun dalam pembangunannya dibiayai oleh pemerintah, fasilitas Pendidikan Anak Dsia Dini (PAUD) tersebut berdiri di area Kaki Tanggul Citarum. Selasa (29/10/24).

Berdasarkan keterangan seorang Guru PAUD, pendirian gedung tersebut dilakukan atas persetujuan Kepala Dusun setempat. Ia juga menjelaskan, saat hendak mendirikan bangunan pihaknya kesulitan menemukan lahan lain yang tersedia.

“Kami sudah meminta izin kepada Kepala Dusun Pak, karena memang sudah tidak ada lahan lain di sekitar sini. Tanah itu adalah Tanah Negara, bukan hak milik kami atau atas nama PAUD,” ungkap Guru PAUD Cahaya Ilmu kepada media.

Diketahui, bangunan tersebut dibangun karena mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Namun, yang justru menjadi polemik yang berkembang di kalangan masyarakat adalah terkait legalitas lahan yang digunakan.

Bahkan, beberapa elemen masyarakat turut mengkritisi pendirian bangunan tersebut yang memanfaatkan tanah tanpa status kepemilikan resmi atau yang jelas.

Sementara itu, terlepas dari polemik tersebut, sejumlah warga berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). di PAUD tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepala Dusun maupun pemerintah desa setempat terkait langkah yang akan diambil. (Tinggun)*