Bulan: Oktober 2024

Pj Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Kunjungi Gampong Padang Seurahet Aceh Barat

Pj. Ketua TP PKK Aceh bersama TP PKK Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Safriati Safrizal, S.Si, M.Si, mengunjungi Gampong Padang Seurahet di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Senin (14/10/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di wilayah tersebut. Acara yang berlangsung di halaman kantor PKK setempat ini dihadiri oleh masyarakat yang antusias, dengan fokus meningkatkan kesejahteraan warga.

Safriati menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk membangun Gampong Padang Seurahet sebagai pilot project bagi Kabupaten Aceh Barat. "Program 10 Pokok PKK ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Salah satu inisiatif utama dalam program ini adalah pemanfaatan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Masyarakat juga menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan pelatihan dari dinas terkait, seperti pembuatan pakan ternak dan penyuluhan pertanian.

Safriati juga menekankan bahwa dinas-dinas terkait harus bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan kinerja di berbagai sektor. “PKK diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, pentingnya sinergi antara Posyandu, PKK, dan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Barat Nurmaziah, SE, Ak, MSi mengapresiasi kunjungan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Safriati Safrizal, S.Si, M.Si, ke Gampong Padang Seurahet, Kunjungan ini dinilai sebagai langkah penting dalam mendukung pembinaan dan penilaian 10 Program Pokok PKK di wilayah tersebut.

Nurmaziah menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembinaan berkelanjutan bagi PKK di Gampong Padang Seurahet. “Kami akan terus mendampingi dan memastikan program-program PKK berjalan dengan baik untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Diharapkan melalui dukungan dan sinergi ini, PKK Aceh Barat dapat semakin berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, tandasnya. (Muhibbul)*

Viral Video Kader Posyandu Desa Kiara Deklarasikan Dukungan untuk Paslon Nomor 2, Panwascam Cilamaya Kulon : “Masih Dilakukan Penelusuran”

Foto tangkapan layar dari video deklarasi dukungan yang beredar

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon diduga mendeklarasikan pasangan calon (paslon) Bupati Kabupaten Karawang nomor urut 2 Aep Saepuloh dan Maslani pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang 2024.

Hal tersebut diketahui berdasarkan video yang beredar di media sosial dan masuk ke redaksi jendralnews.co.id yang berdurasi sekitar 7 detik itu berisi ucapan mendeklarasikan Paslon nomor urut 2 yang diduga juga memanfaatkan fasilitas negara didalam Aula Kantor Desa tersebut dan ada beberapa laki-laki dibelakang perkumpulan ibu-ibu tersebut yang menggunakan topi, yang diduga berlogokan Pemda Karawang.

"Kami kader posyandu Desa Kiara, siap mendukung nomor urut 2, Lanjutkan!,"ucap ibu-ibu dan beberapa laki-laki bertopi berlogokan Pemda Karawang didalam video tersebut yang juga beredar di beberapa WhatsApp Grup (WAG) pada Minggu (13/10/24).

Dalam video tersebut, ada juga seorang wanita yang diduga merupakan seorang istri dari Kepala Desa Kiara.

Padahal, Pilkada 2024 ini diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang diundangkan pada 20 September 2024 lalu.

Didalam salah satu Bab, yaitu BAB VIII tentang Larangan, Pasal 57 Ayat 1 huruf (h) dengan jelas ditegaskan bahwa didalam pelaksanaan kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Wahyudin selaku Ketua Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Cilamaya Kulon saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp, terkait beredarnya video Kader Posyandu Desa Kiara yang mendeklarasikan Paslon nomor urut 2 didalam Aula Desa atau fasilitas negara, dirinya mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses dengan melakukan penulusuran kepada para pihak terkait, guna menindaklanjuti dari berita tersebut.

Disinggung terkait dugaan yang menggunakan fasilitas negara atau kantor desa Kiara, panwascam dengan singkat mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam proses penelusuran tanpa adanya penjelasan lebih lanjut.

"Lagi proses pa, masih dilakukan penelusuran," pungkasnya. (Pri)*

Merasa Kecewa, Tim Kuasa Hukum Paslon Acep – Gina Minta Ketua Bawaslu dan KPU Karawang Dicopot

Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Acep - Gina saat berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1 Acep Jamhuri - Gina Fadlia Swara untuk Pilkada 2024 mendatangi kantor Bawaslu Karawang, Kamis (10/10/2024).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan seberapa jauh penanganan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bawaslu. Diantaranya seperti baliho pemerintahan dari calon petahana yang masih beredar luas, hingga dugaan keterlibatan PKK dan Kades di Pilkada.

Total ada sekitar 8 laporan ke Bawaslu yang dinilai belum ada progres baik. "Apa yang sudah kita laporkan ke sini, itu sama sekali belum ada progres yang baik. Makanya hari ini kita gerudug Bawaslu," tutur Asep Agustian SH.MH, Ketua Tim Kuasa Hukum Acep-Gina.

Askun mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu, jika dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada saja lambat.

Termasuk persoalan Ketua KPU yang makan bareng dengan calon petahana, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina juga sudah melaporlannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Atas persoalan ini, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina minta Ketua Bawaslu dan Ketua KPU dicopot dari jabatannya.

"Kami kecewa, segini banyak laporan, tapi lelet dalam penanganannya. Kita minta Gercep (Gerak Cepat). Karena rentan waktu sampai pencoblosan juga sebentar lagi," katanya.

"Kami sudah tidak percaya, baik KPU maupun Bawaslu. Apalagi percaya sama orangnya, musrik itu hukumnya," sindir Askun.

Pontas Hutahaen SH.MH, Kuasa Hukum Acep-Gina lainnya menambahkan, untuk persoalan baliho pemerintahan dari calon petahana, pihaknya sudah beraudiensi dengan Pj Bupati Karawang. Tetapi sampai saat ini masih banyak baliho calon petahana yang bertebaran.

"Kami minta kepada Satpol PP sebagai penegak Perda juga bergerak cepat. Kalau mereka tidak bergerak, itu artinya mereka memihak kepasa calon petahana. Sementara ASN harus netral di Pilkada," tandasnya. ***

BPD se-Cilamaya Kulon Ikuti Pelantikan PAW dan Penyerahan SK Camat

Foto bersama usai pelantikan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang menggelar acara Pelantikan PAW dan Penyerahan SK Camat kepada seluruh anggota BPD se-Kecamatan Cilamaya Kulon. Jum'at (11/10/24).

Bertempat di halaman Kantor Kecamatan Cilamaya Kulon, acara tersebut dihadiri oleh Muspika beserta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cilamaya Kulon.

Dalam pelaksanaannya, guna mengisi kekosongan jabatan di beberapa desa, kini pun sudah di isi oleh 16 Anggota BPD PAW dan resmi dilantik serta di SK kan berbarengan dengan seluruh BPD se-Kecamatan Cilamaya Kulon lainnya.

Dalam sambutannya, Dudie Alexandrie, S.STP., selaku Camat Cilamaya Kulon mengucapkan selamat kepada BPD PAW dan keseluruhan yang telah resmi di SK kan.

"Atas nama pribadi dan pemerintahan Kecamatab Cilamaya kulon, saya ucapkan selamat kepada 16 BPD PAW yang telah dilantik beserta seluruh BPD yang telah di SK kan," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya berpesan agar kehadiran kepengurusan BPD tersebut dapat memegang peranan yang sangat strategis bagi kemajuan desanya masing-masing. Terutama dalam kapasitas sebagai mitra kerja dari pihak pemerintah desa, mitra kerja dari pihak pemerintah kecamatan dalam melaksanakan setiap program kegiatan yang ada.

"Karena BPD memiliki tugas dan fungsi sebagai Legislator dalam berjalannya roda pemerintahan desa," pungkasnya. (Nunu)*

Mahasiswa UNSIKA S2 Administrasi Pendidikan Datangi KBRI Bangkok untuk Bahas Kerjasama dengan KRIRK University

Mahasiswa Unsika saat berada di KBRI Bangkok, Thailand

Jendela Jurnalis Bangkok, THAILAND – Mahasiswa Program Studi S2 Administrasi Pendidikan dari Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) melakukan kunjungan resmi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai kerjasama yang telah terjalin antara UNSIKA dan KRIRK University. Kamis (10/10/24).

Dalam kunjungan tersebut, Dede Agung salah satu delegasi mahasiswa menyampaikan beberapa hal penting terkait keberlanjutan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua universitas. Mereka berharap kerjasama ini dapat terus berjalan dengan baik, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan akademik.

Perwakilan KBRI Bangkok memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan menyampaikan motivasi kepada para mahasiswa. Pihak KBRI menekankan pentingnya menjaga komitmen dan implementasi dari MoU tersebut, serta mendorong para mahasiswa untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan kerjasama secara sinergis. Selain itu, KBRI juga memberikan arahan agar kedua universitas dapat memanfaatkan peluang kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pertukaran budaya.

Kunjungan ini merupakan langkah strategis bagi UNSIKA untuk memperkuat jaringan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, serta memperkaya pengalaman mahasiswa dalam menghadapi tantangan global di dunia pendidikan. (red)*

Dua Kali RDP dengan DPRD Karawang, Gema Cikamaya Hadirkan Kesaksian Penderitaan Masyarakat

H. Elyasa Budianto bersama Masyarakat Cilamaya yang tergabung dalam Gema Cikamaya

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Berawal dari kabar adanya pemasangan paving blok di Jl. Tuparev yang bersumber dari anggaran CSR PLTGU PT. JSP pada bulan Agustus lalu, Masyarakat Cilamaya yang tergabung dalam Gema Cikamaya (Gerakan Masyarakat Cikalong - Cilamaya) mengajukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPRD Karawang. Rabu (9/10/24).

Bahkan, RDP tersebut 2 kali digelar. Dimana RDP Pertama digelar pada Tanggal 12 September 2024 yang diterima Asep Ibe selaku Anggota DPRD Karawang, kemudian yang kedua kalinya pada Tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima oleh H. Endang Sodikin selaku Ketua DPRD Karawang dan H. Ledeng bersama Anggota Dewan lainnya dari Komisi 3 dan 4.

H. Elyasa Budianto selaku Komandan Aksi Gema Cikamaya dalam RDP tersebut menerangkan bahwa pemicu dari adanya gerakan tersebut adalah kesakithatian masyarakat Cilamaya tentang langkah Bupati Karawang yang dinilai tidak adil.

"Maka, pada Tanggal 2 September 2024 Gema Cikamaya menyampaikan surat permohonan RDP kepada DPRD Karawang, sebab Bupati Aep pada pertengahan Agustus 2024 telah melakukan langkah yang membuat sakit hati masyarakat Cilamaya. Betapa tidak, sebab hal itu Bupati mengesampingkan dialog dengan masyaramar sekitar Cilamaya dari laut muara sebagai dapur pipa-pipa dari PT. JSP. Selain itu, jalan raya Cikalong - Cilamaya saat ini kondisinya juga parah miring-miring dan berlobang," terangnya.

Lebih lanjut, pria yang dikenal kritis dan aktif membela masyarakat tersebut juga dengan tegas menyebutkan bahwa Gema Cikamaya mampu menghadirkan realitas kesaksian langsung dari masyarakat yang mengalami penderitaan akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh adanya PLTGU tersebut.

"Realitas yang dimaksud adalah bukan mengada ada, bisa dibuktikan dilapangan! Nah, ditengah kondisi seperti ini Bupati Aep pada pertengahan Agustus malah melakukan pemasangan paving blok, artinya tidak memiliki sensitifitas sebagai pemimpin terhadap lingkungan Cilamaya dan tidak punya sikap sense of crisis," pungkasnya. (Nunu)*

Sekretaris DPRK Aceh Barat Tandatangani MoU dengan PWI Aceh Barat

PWI bersama DPRK Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Erni Wanti SH, M.Si,< bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Aceh Barat, Sa'dul Bahri, S.Sos.I, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penyediaan kanal, sosialisasi program, dan penyebarluasan berita serta informasi terkait kegiatan DPRK Aceh Barat.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Sekretariat PWI Aceh Barat di Jalan Purnama Meulaboh disaksikan oleh staf Sekretariat DPRK, dan Sekretaris PWI, Puadi Safria (Dimas), serta anggota PWI, Arif Rijalul.

Balee Beurakah, yang menjadi pusat informasi terkait semua kegiatan_ dan program kerja DPRK Aceh Barat, akan berperan penting dalam menyebarluaskan informasi kepada publik. Informasi tersebut akan disampaikan secara terbuka melalui Humas Sekretariat DPRK dan stakeholder pemerintah maupun swasta.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPRK (Sekwan) Aceh Barat, Erni Wanti, menyampaikan bahwa kerjasama dengan PWI merupakan komitmen Sekretariat DPRK Aceh Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat.

"Kami berupaya untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan kepada publik," ungkap Erni.

Sementara itu, Ketua PWI Aceh Barat, Sa'dul Bahri, menyambut positif kerjasama ini dan_ menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan terbuka untuk meningkatkan partisipasi publik.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan hubungan antara DPRK Aceh Barat dan PWI semakin erat, serta informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. (Muhibbul)*

Berdasarkan Sejarah, Pengamat Politik Sebut Figur Perempuan Jadi Kunci Kemenangan di Pilkada Karawang

Nana Kustara, Pengamat Politik Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, KARAWANG - Pilkada Karawang 2024 diperkirakan akan menjadi ajang kontestasi politik yang penuh dinamika, dengan jumlah pemilih mencapai 1.801.870 jiwa, menurut data terbaru dari KPU. Di antara angka tersebut, terdapat 909.006 pemilih laki-laki dan 897.864 pemilih perempuan.

Menariknya, komposisi gender ini diprediksi akan memberikan pengaruh signifikan pada hasil pemilihan.

Menurut Pengamat Politik, Sosial dan Budaya, Nana Kustara, dalam pengamatannya yang didasarkan survei di masyarakat pada pola sejarah dan dinamika sosial politik, pasangan calon Acep Jamhuri dan Gina Fadila Swara diperkirakan akan memperoleh 66,7% suara, sementara pasangan nomor urut 2 diprediksi hanya mengamankan 33,4% suara.

"Salah satu faktor kunci yang diyakini mendongkrak perolehan suara Acep-Gina adalah dominasi suara perempuan. Gina, yang merupakan calon wakil bupati, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih perempuan yang merasa lebih terwakili oleh figur pemimpin wanita," ungkap Nana Kustara dalam rillisnya yang dikirimkan ke redaksi Nuansa Metro, Rabu 9 Oktober 2024.

Nana mengatakan, sejarah Pilkada di Karawang juga menunjukkan kecenderungan bahwa pasangan calon dengan komposisi “sempurna”, yakni laki-laki dan perempuan, cenderung lebih disukai dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Ini terlihat dari perjalanan Pilkada sebelumnya," tuturnya.

Perjalanan Pilkada Karawang sebelumnya :

  1. Dadang S. Muchtar dan Elly Amalia
  2. Ade Swara dan Cellica Nurrachadiana
  3. Cellica Nurrachadiana dan **Ahmad Jimmy
  4. Cellica Nurrachadiana dan Aep Syaepuloh

"Tren ini terus berlanjut di Pilkada 2024 dengan pasangan Acep Jamhuri dan Gina Fadila Swara, yang sekali lagi menampilkan kolaborasi antara calon laki-laki dan perempuan. Kombinasi ini tampaknya semakin diperkuat dengan profil Gina sebagai sosok perempuan yang dapat menarik simpati pemilih perempuan," terang Nana.

Sebaliknya kata Nana, pasangan nomor urut 2 yang tidak mengusung calon perempuan sebagai wakil dinilai memiliki kelemahan dari segi strategi politik gender. Meski belum dapat dipastikan hasil akhirnya, analisis ini mengindikasikan bahwa pemilih perempuan di Karawang memiliki peran besar dalam menentukan kemenangan, terutama di tengah tren pemilihan yang lebih condong ke arah pasangan calon yang seimbang dalam representasi gender.

"Sejarah membuktikan, dan Pilkada 2024 kemungkinan akan mengukuhkan kembali, bahwa representasi pasangan calon yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tidak hanya menjadi simbol keberagaman, tetapi juga strategi pemenangan yang ampuh di mata para pemilih," pungkasnya. (red)*

Dukung Acep – Gina di Pilkada 2024, PPP Karawang Gelar Rapat Konsolidasi Pemenangan

Gina Fadlia Swara (Calon Wakil Bupati Karawang) bersama Jajaran Pengurus DPC PPP Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Karawang mengadakan rapat konsolidasi untuk pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Acep Jamhuri dan Hj. Gina Fadlia Swara, SE., MM. Acara ini digelar pada Minggu (6/10/2024) sore di kantor sekretariat DPC PPP Karawang, Jln. By Pass Tanjungpura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pasangan calon nomor urut 1, H. Acep Jamhuri dan Hj. Gina Fadlia Swara, turut hadir dalam rapat ini. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat, H. Pepe Saepul Hidayat, jajaran pengurus harian DPC PPP Kabupaten Karawang, serta ketua dan sekretaris dari 30 Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP se-Kabupaten Karawang.

Ketua DPC PPP Karawang, H. Dedi Rustandi, SE, MM, yang akrab disapa Kang Derus, menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Paslon Acep-Gina dalam rapat tersebut.

“Alhamdulillah, rapat konsolidasi ini juga dihadiri langsung oleh calon Bupati dan Wakil Bupati kita, H. Acep Jamhuri dan Hj. Gina Fadlia Swara,” ujar Kang Derus, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Kang Derus menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk menguatkan konsolidasi mulai dari tingkat kabupaten hingga ke akar rumput. Ia berharap proses Pilkada ini bisa dilaksanakan dengan penuh semangat dan kegembiraan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Karawang untuk memilih pasangan Acep-Gina pada 27 November 2024," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Jawa Barat, H. Pepe Saepul Hidayat, menyatakan bahwa PPP harus menjadi garda terdepan dalam memenangkan pasangan Acep-Gina di Pilkada Karawang.

“PPP harus terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan kepercayaan publik tetap pada partai ini,” tegasnya.

Pepep juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam berkampanye, agar Pilkada berjalan dengan aman dan menyenangkan.

"Dengan cara-cara yang baik, kita bisa memastikan pesta demokrasi ini berlangsung dengan riang gembira," pungkasnya.

Rapat konsolidasi ini menjadi momentum penting bagi PPP untuk semakin mengokohkan dukungan terhadap pasangan Acep-Gina dalam kontestasi Pilkada Karawang 2024. (red)*

Tak Hanya Mau Gerudug, Laskar NKRI Ancam Demo dan Kepung KPU – Bawaslu Karawang

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S M.M

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pasca beberapa hari menyambangi kantor KPU dan Bawaslu untuk melakukan audiensi, terkait banyaknya indikasi pelanggaran Pilkada yang melibatkan oknum penyelenggara, ASN dan Lurah/Kades, DPP LSM Laskar NKRI mengancam akan melakukan aksi demonstrasi ke kantor KPU dan Bawaslu Karawang.

Sekjen DPP Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna S M.M mengatakan, sebenarnya kasus foto viral Ketua KPU makan bersama dengan calon petahana hanya bagian kecil dari indikasi adanya keterlibatan penyelenggara dalam mendukung salah satu pasangan calon.

Dan publik pun tidak akan mengetahui persoalan ini, jika letupan awalnya tidak muncul lewat status medsos (facebook) Anggota Dewan PKS, Mumun Maemunah yang mem-posting foto tersebut dengan narasi kampanye Pilkada.

Sehingga ditegaskan Nana, setelah kejadian foto viral ini fokus Laskar NKRI tidak hanya pada mendesak KPU untuk mensomasi Dewan Mumun. Melainkan tetap pada konsentrasi memantau dan melakukan pengawasan informal terkait indikasi-indikasi keterlibatan penyelenggara dalam mendukung salah satu paslon.

"Mau disomasi atau tidak Dewan Mumun, fokus kita tetap akan memantau keterlibatan penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dalam mendukung salah satu paslon. Karena penyelenggara harus netral, tidak boleh memihak kepada paslon manapun," tutur Nana Taruna, kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

"Terbukti penyelenggara memihak kepada salah satu paslon, maka kami tidak hanya akan sekedar gerudug dan audiensi. Tapi ribuan pasukan Laskar NKRI akan demo kepung kantor KPU dan Bawaslu. Kami tidak akan main-main kalau sudah bergerak," timpalnya.

Sambung Nana, Laskar NKRI juga mendesak Bawaslu untuk gerak cepat dan fokus menangani setiap laporan indikasi keterlibatan ASN dan Lurah/Kades dalam kampanye Pilkada. Karena semakin hari mereka semakin berani melakukan kampanye terbuka.

"Mereka (ASN dan Kades) semakin berani melakukan kampanye terbuka, mereka seperti gak ada takut-takutnya. Ya, faktornya mungkin karena terjadi pembiaran. Makanya di sini perlu peran ketegasan dari Bawaslu," kata Nana.

Terkait indikasi keterlibatan penyelenggara, ASN dan Lurah/Kades dalam kampanye pilkada, sambung Nana, mungkin sudah banyak laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemantau pemilu. Dan laporan yang sama juga akan dilakukan Laskar NKRI.

"Kita sama-sama jaga marwah demokrasi di Pilkada 2024. Mari kita ciptakan pilkada yang bukan hanya sekedar riang gembira. Tapi juga jujur, adil dan berintegritas,"

"Khususnya penyelenggara (KPU dan Bawaslu), kami minta mereka benar-benar netral. Terbukti memihak, kami Laskar NKRI akan lanngsung demo kepung kantor KPU dan Bawaslu," tandasnya. (red)*