Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang -
Sedikitnya, 500 massa yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat Karawang (Segrak) akan mengepung kantor DPRD Karawang dan kantor bupati Karawang pada Kamis (23/2/2023) mendatang.

Aksi unjuk rasa Segrak yang melibatkan sejumlah eleman masyarakat tersebut dipicu oleh dana hibah Rp10 miliar yang diberikan Pemkab Karawang kepada Polda Jabar.

Pemberian dana hibah tersebut dinilai telah menciderai dan melukai perasaan rakyat Karawang.

Pentolan Segrak, Ace Sudiar, menyampaikan, pada Kamis (16/2/2023) malam puluhan elemen masyarakat berkumpul di suatu kafe dan bersepakat akan melakukan aksi unjuk rasa ‘Sidang Akbar Rakyat Karawang’ yang direncakan akan digelar pada Kamis (23/2/2023).

“Dalam aksi itu kami akan sampaikan Tritura Rakyat Karawang,” ujarnya, Jumat (17/2/2023).

Ace membeberkan, Tritura tersebut di antaranya :

1. DPRD Karawang segera panggil dan mintai keterangan Bupati atas kebijakan hibah ke luar wilayah Karawang.
2. Batalkan dan kembalikan uang hibah Rp10 miliar ke luar wilayah Karawang kepada kas daerah Kabupaten Karawang.
3. Alokasi APBD Karawang harus fokus dan prioritas kepada perbaikan jalan butut, perbaikan gedung SD roboh, mengatasi banjir akut di Desa Karangligar, mengatasi pengangguran, pelayanan kesehatan untuk rakyat.

“Dan perbaiki rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni,” pungkasnya. (Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan membahas hingga menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dibawah lingkup Kecamatan, Muspika Cilamaya Kulon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di ruang rapat Kantor Kecamatan Cilamaya Kulon pada Selasa (14/02/2023).

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh seluruh jajaran Muspika, tak terkecuali para Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat yang ada di Cilamaya Kulon untuk mengikuti rangkaian kegiatan musyawarah bersama perwakilan dari beberapa Dinas dan OPD Kabupaten Karawang, diantaranya dari Dinas PUPR, Disnaker dan Dishub.

Sesuai dengan tujuannya, dalam Musrenbang tersebut diisi dengan pembahasan dan usulan pembangunan untuk Tahun 2024 nanti, terkadang juga diselingi tanya jawab antara Kades maupun Tokoh masyarakat yang hadir, tentang bagaimana mekanisme maupun kendala apa saja yang menjadi penyebab lambatnya pembangunan hingga usulan-usulan terdahulu belum terrealisasi.

Seperti yang dituturkan Dudi Alexandrie, S.STP kepada Jendela Jurnalis usai Musrenbang berlangsung, dirinya menerangkan terkait hasil yang disepakati dari Musrenbang tersebut.

"Intinya mah, tadi kita membahas seputar usulan pembangunan dari Desa dan Kecamatan untuk Tahun 2024, dimana setiap Desa mengusulkan 10 usulan yang terdiri dari 5 usulan infrastruktur, 3 usulan kegiatan perekonomian, dan sisanya untuk kegiatan bidang Kesos," terang Dudi.

Lebih lanjut, Dudi juga menjelaskan bahwa usulan tersebut selanjutnya akan dibahas kembali dalam forum OPD pada Maret mendatang.

"Selanjutnya, usulan tadi akan di bahas kembali dalam forum OPD di Bulan Maret. Dan hasil dari Musrenbang tadi itu juga akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan RKPD tahun 2024," pungkasnya. (NN).

Jendela Jurnalis, Karawang -
Mencuatnya pemberitaan terkait dana hibah yang diberikan Pemkab Karawang kepada Polda Jabar sebesar Rp10 milliar, menimbulkan polemik dan menuai kritikan dari masyarakat, salah satunya Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, Jum'at (10/2/23).

Tanpa basa-basi, Asep Agustian yang akrab disapa Askun, meminta kepada APH, untuk memeriksa Bupati Karawang, Hj. dr. Cellica Nurrachadiana, karena disinyalir dalam pemberian dana hibah tersebut ada dugaan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.

"Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan Anggota Banggar DPRD Karawang, yang merasa telah kecolongan dengan adanya hibah untuk Polda Jabar. Artinya, Anggota Banggar tidak mengetahui adanya dana hibah tersebut," paparnya.

Lanjutnya, jika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, berarti patut diduga ada unsur korupsi. Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur korupsi, maka Bupati dan Anggota DPRD Karawang harus diperiksa APH.

"Kok bisa Dewan merasa kecolongan? Kerjanya Dewan selama ini apa? Apa hanya menjadi tim hore saja yang selalu setuju setiap ada rapat? Jangan-jangan diantara mereka main selip-selipan anggaran," ungkapnya.

Masih menurut Askun, "Bupati gegabah sekali, jika betul pemberian dana hibah itu tanpa sepengetahuan Anggota DPRD Karawang."

Ia menilai, pemberian dana hibah Rp10 miliar kepada Polda Jabar, tidak urgent dan tidak ada nilai manfa'at bagi masyarakat Karawang. Jangan kemudian pemberian dana hibah itu disangkut-pautkan dengan indikasi-indikasi persoalan hukum yang pernah terjadi di Kab. Karawang.

Alangkah baiknya, tambah Askun, jika dana peruntukan hibah tersebut, digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, perbaikan infrastruktur jalan rusak, rehabilitasi gedung sekolah rusak atau pembenahan pasar Renggasdengklok. Maka pemberian dana hibah diperbolehkan, bahkan sangat tepat, lantaran dirasakan besar manfa'atnya bagi masyarakat Karawang.

"Saya tidak habis fikir, kenapa Polda Jabar yang diberikan dana hibah? Apakah lantaran di akhir masa jabatan ini Cellica membuat pencitraan untuk Polda Jabar? Atau Cellica selama ini ketika datang ke Polda Jabar tidak pernah kebagian tempat parkir?" sindir Askun.

Bukan sampai disitu saja, lanjutnya Askun, adanya isu yang harus divalidasi, bahwa berdasarkan info yang didapatkannya, pemberian dana hibah bakal mencapai hingga Rp30 miliar. Berarti akan ada pemberian dana hibah selanjutnya, hingga mencapai Rp30 miliar.

"Ada isu, bahwa dana hibah capai Rp30 miliar. Aduh, gila, makin besar saja. Pada akhirnya Cellica dan Polda Jabar kena sanksi sosial dari masyarakat. Seharusnya, di akhir masa jabatannya, Bupati Cellica menanamkan hal-hal baik, bukan malah sebaliknya, meninggalkan kesan yang tidak baik," sambungnya.

Askun menegaskan, kalau KPK dan APH lainnya mau serius periksa Cellica, dipersilahkan. Karena perkara Bupati Cellica ini terlalu banyak di Karawang.

"Saya pernah dengar, yang namanya Bupati Cellica pernah juga 'diperiksa' tetapi kemudian terjadilah hal-hal yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa," tandasnya.

Ia berharap, dengan viralnya pemberian dana hibah, lantaran masyarakat Karawang sudah pada 'melek' bahwa ada tatanan regulasi yang disinyalir dilanggar dan tidak ada urgensinya pemberian dana hibah ke Polda Jabar ini, maka pihak Polda Jabar legowo, kembalikan dana hibah yang telah diberikan Bupati Cellica.

"Kalau Polda Jabar gentle ingin kembalikan dana hibah, kembalikan saja. Wah, saya hormat kepada Kapolda bila kembalikan dana hibah tersebut," pungkasnya. (Red/AP)

Jendela Jurnalis, Pidie -
Masyarakat Gampong (Desa) Leupu, Kec. Geumpang, Kab. Pidie, Aceh, mengeluhkan kondisi jembatan gantung Lhok Tukui, yang saat ini kondisinya rusak parah. Hal tersebut disampaikan Keuchik Ds. Leupu, Muhammad Isa, Selasa (7/2/23) melalui pesan WA.

Jembatan tersebut sarana transportasi yang digunakan masyarakat Kec. Geumpang khususnya Gampong Leupu, Gampong Bangkeh, Gampong Peucok, Gampong Keune dan Gampong Polaloeh, untuk melakukan aktivitas. Dengan adanya jembatan tersebut, maka memudahkan akses dalam melakukan berbagai macam aktivitas.

"Masyarakat sangat membutuhkan jembatan tersebut, anak-anak sekolah, atau ibu-ibu yang berbelanja, akan lebih dekat jika melewati jembatan tersebut. Kami memohon kepada Pemda Pidie dan Dinas PU Pidie, untuk segera memperbaiki jembatan tersebut," harap Pak Keuchik.

Keuchik M. Isa menambahkan, jembatan tersebut mulai rusak sejak mulai tahun 2018 dan sudah dua kali perbaikan menggunakan DD. Lalu kondisi tersebut juga sudah dilaporkan saat Musrenbang dengan pihak DPRK dan telah ditinjau oleh Dinas PU. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada tindak lanjut dari Pemda Pidie, khususnya Dinas PU.

"Dulu, sudah pernah ditinjau oleh Dinas PU Pidie, namun sampai saat ini jembatan tersebut tak kunjung diperbaiki," jelasnya.

Sementara itu, Humas Forum Masyarakat Geumpang Mane (FM-Geuma), Jamaluddin, merasa prihatin melihat kondisi jembatan Lhok Tukui tersebut. Mengingat konstruksi jembatan saat ini dalam kondisi rusak parah dan sangat memprihatinkan.

"Kami dari FM-Geuma, sangat berharap kepada Dinas terkait dan Pemerintah, baik Pemda maupun Pemerintah Pusat, agar segera melakukan perbaikan jembatan. Kayu lantai jembatan yang sudah banyak patah, hilang dan lapuk, akan sangat beresiko bagi warga yang melintasinya," jelasnya.

Lanjutnya, kondisi seperti ini perlu cepat tertangani sebelum jatuhnya korban, mengingat selama ini jembatan tersebut digunakan oleh anak-anak sekolah, petani dan masyarakat, khususnya warga Gampong Bangkeh dan Gampong Leupu, yang memiliki lahan sawah dan kebun di seberang sungai.

"Sebelum memakan korban, diharapkan kepada dinas terkait, agar memberikan perhatian dan segera memperbaiki jembatan tersebut, sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya," pungkasnya. (AP)

Jendela Jurnalis Karawang -
Pemberian dana hibah sebesar Rp10 miliar dari Pemkab Karawang untuk Polda Jabar pada Selasa (7/2/2023) kemarin tuai hujatan dan kritik dari sejumlah aktivis Karawang.

Sementara dari kalangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang mengaku kecolongan lantaran pada saat pembahasan anggaran dana hibah dibulatkan (buntel kadut-red) sebesar Rp78 miliar, di antara yang menjadi perhatian sasaran dana hibah untuk KPUD, Baznas, madrasah dan MUI.

“Kalau sekiranya memang muncul anggaran dana hibah itu untuk Mapolda Jabar sebesar Rp10 miliar, saya yakin teman-teman lainnya akan keberatan dan mengkritis hal ini, jadi kami semua kaget tiba-tiba Bupati muncul berikan dana hibah Rp10 miliar ke Polda Jabar,” kata anggota Banggar DPRD Kabupaten Karawang, dr. Atta Subagja Dinata, kepada media, Rabu (8/2/2023).

Menurut Atta, pihaknya dari Fraksi PKS pun turut menyoroti hal ini. Jika seandainya pun ingin memberikan dana hibah sebaikanya sekufu (selevel), misalkan kalau Pemkab maka dengan Polres atau dengan Kodim atau level dibawahnya (polsek, danramil) karena bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat Karawang.

“Di sisi lain hibah untuk madrasah masih minim yang semestinya perlu ditambah, begitu juga hibah lainnya yang seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar,” ucapnya yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang ini.

Atta menyesalkan di saat urusan wajib Pemkab Karawang yang masih banyak perlu ditambah di antaranya program rutilahu, gedung madrasah dan pondok pesantren yang masih banyak belum tersentuh bantuan, begitu juga ada jalan akses menuju wisata yang belum tersentuh tetapi kemudian Cellica berikan dana hibah ke Polda Jabar. Makna hibah itu mestinya diberikan setelah urusan wajib pemda selesai.

Disinggung apakah Atta dan rekan-rekannya di DPRD Karawang akan memanggil Bupati soal polemik dana hibah ke Polda Jabar, ia meresponya dengan akan membahas rencana itu dalam rapat.

“Kita akan rapatkan di Fraksi PKS,” tutupnya. (red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Serikat Tani Karawang (Setakar) Kabupaten Karawang melontarkan kritikan tajam terhadap Pemkab Karawang dan DPRD Karawang terkait anjloknya pendapatan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan (TPI) tahun 2022.

Menurut Ketua Setakar, Deden Sofyan, target retribusi penyediaan TPI pada tahun 2022 sebesar Rp725 juta (APBD Murni), Rp755 juta (APBD Perubahan).

Sedangkan data yang didapatkan dari BPKAD Karawang realiasi pendapatan retribusi penyediaan TPI hanya Rp250 juta, belum termasuk surat tanda setoran Rp40 jutaan yang belum selesai diverifikasi.

“Apa kerjanya Pemkab Karawang dan DPRD Karawang sampai pendapatan retribusi TPI turun tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tegas Deden kepada jurnalis, Rabu (1/2/2023).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali mewanti-wanti kepada Pemkab Karawang melalui Dinas Perikanan, bahkan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Karawang dan sidak ke TPI Ciparage dengan tujuan agar bersama-sama mengawal pendapatan retribusi penyediaan TPI terealisasi sesuai target.

“Dalam RDP dan sidak itu pun sebenarnya terungkap ada permasalahan di TPI yang harus dibenahi agar target retribusi TPI terealiasi. Tapi faktanya mengecewakan, kami akan telusuri masalah tersebut sampai tuntas,” pungkasnya. (Red).

Jendela Jurnalis Pemalang -
Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang, melalui Kepala Bidang Tibumtranmas Agus Mulyadi yang mewakili Raharjo selaku Kasatpol PP Pemalang menghadiri Peresmian Unit Siaga SAR (USS Basarnas) yang digelar di
Komplek Rumah Pelayanan Sosial PGOT, Jln. Brigjen Katamso No. 52, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang. Kamis (26/1/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Mansyur Hidayat, selaku Plt. Bupati Pemalang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dibentuknya USS Kabupaten Pemalang tersebut diharapkan dapat membantu dan memudahkan tugas dan kinerja Basarnas Semarang di Wilayah Kabupaten Pemalang.

"Berdirinya USS di Kabupaten Pemalang diharapkan memudahkan tugas dan kinerja Basarnas Semarang, dalam rangka misi pencarian dan pertolongan ketika terjadi musibah di Wilayah Kabupaten Pemalang dan sekitarnya," ucap Mansyur.

Mansyur juga berharap agar dibentuknya USS tersebut juga nantinya dapat bekerja secara maksimal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Pemalang.

"Semoga unit baru ini dapat bekerja maksimal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Pemalang, serta dapat meningkatkan mutu dan kinerja Basarnas Semarang," harapnya.

Lebih lanjut, Mansyur juga berpesan agar keberadaan USS Basarnas Semarang di kabupaten Pemalang tersebut nantinya bisa bersinergi dan bekerjasama dengan Pemda maupun unsur-unsur lainnya yang ada didaerah, khususnya dalam mengatasi persoalan bencana yang bersifat gawat darurat, dan dirinya juga kedepannya agar berupaya menyediakan gedung yang lebih representatif, karena gedung USS yang sekarang statusnya masih pinjam pakai.

"Gedung unit siaga SAR Basarnas masih pinjam pakai, kedepannya barangkali kami bisa usahakan gedung yang lebih representatif," tambahnya.

Perlu diketahui, Unit Siaga Sar Pemalang nantinya akan bekerja meliputi 5 wilayah Kabupaten/Kota di Pantura Jawa Tengah, diantaranya meliputi kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal dan kabupaten Tegal.

Ditempat yang sama, Heru Suhartono selaku Kepala Basarnas Semarang menerangkan bahwa dipilihnya Kabupaten Pemalang sebagai lokasi induk USS adalah karena dinilai strategis dan juga dinilai memiliki potensi kecelakaan maupun bencana yang tinggi.

"Dipilihnya Kabupaten Pemalang sebagai lokasi USS Basarnas, sebab dinilai strategis, disamping itu, Pemalang juga memiliki potensi kecelakaan dan bencana yang tinggi," ujar Heru.

Heru juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki gunung dan laut, itulah yang menjadi penilaian potensi bencana, bahkan sebelumnya sudah menangani 5 kejadian dari sejak pertama kali USS di Pemalang dibuka.

"Pemalang memiliki gunung dan laut, sejak di buka kami sudah menangani 5 kejadian, disini kami siapkan 9 personil dan Kapal cepat di Pelabuhan," jelasnya.

Dalam tugasnya nanti, USS akan dibantu oleh para Relawan Potensi SAR pada masing-masing wilayah, dan kedepannya USS juga akan berkordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana di kabupaten Pemalang. (Ragil74)

Jendela Jurnalis Karawang -
Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang, H. Alex Sukardi, SH.,MH melontarkan pernyataan keras terkait wacana perpanjangan masa jabatan Kepala desa menjadi sembilan tahun.

Menurut Alex, perpanjangan masa jabatan Kepala desa yang saat ini masa jabatan enam tahun menjadi sembilan tahun, itu hal yang sangat mustahil.

"Yang bisa hanya perubahan amandemen UU no. 6 pasal 39 pasal satu ayat satu dan dua tentang masa jabatan kepala desa selama enam tahun selama tiga periode, jika dirubah menjadi sembilan tahun namun entah bisa berapa periode," ungkapnya kepada awak media usai mengikuti rapat koordinasi APDESI Karawang, di rumah makan Sindang reret, Selasa (24/1/2023).

Alex mengatakan, jika dirubah masa jabatan Kepala desa menjadi sembilan tahun untuk dua periode, pertanyaan nya bagaimana jika Kepala desa yang sudah menjabat dua periode, sedangkan saat Kepala desa tersebut maju mencalonkan diri ada surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala desa selama sekian periode.

"Jika pada undang-undang yang baru tertulis dua periode maka yang saat ini sudah menjabat dua periode tidak bisa mencalonkan lagi, itu lah yang menjadi ke khawatiran kami," ujarnya.

Alex menuturkan amandemen undang-undang memang tugas DPR RI, tetapi harus ada usulan dulu dari Pemerintah untuk di masukan dalam skala prioritas Prolegnas.

"Tentu usulan tersebut harus melalui kajian kajian seperti uji publik, persiapan naskah akademik dengan mengundang ahli tata negara yang independen dan kalangan akademisi," tuturnya.

"Dalam hal ini kita harus samakan dulu persepsi, bahwa yang dirubah itu bunyi undang undang Kepala desa, contoh masa jabatan saya habis di tahun 2024 diperpanjang menjadi 2027, bukan seperti itu," timpalnya.

Alex menegaskan dalam hukum ke tata negaraan tidak nomenklatur SK diperpanjang, seperti kepala desa masa jabatannya habis.

"Lalu terganjal adanya Pemilu maupun skala politik nasional maka tidak ada yang diperpanjang masa jabatan Kepala desa, secara otomatis maka pemerintah mengangkat pejabat sementara Kepala desa dari kalangan ASN," tandasnya. (Red)