Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Terkait adanya kegiatan yang diduga pengeboran oleh pihak PT Pertamina EP yang dikerjakan oleh PT. DDSi selaku pemenang tender untuk melalukan proses pengerjaan eksplorasi maupun eksploitasi minyak bumi di lokasi INF 02/CLU 05 atau lebih tepatnya di Desa Langgensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang kini menuai polemik.

Pasalnya, belakangan ramai diperbincangkan bahwa adanya aktifitas tersebut dikeluhkan masyarakat sekitar, lantaran adanya aktifitas pertambangan yang dirasa berisik dan mengganggu kenyamanan warga Dusun Pulo Putri, Desa Sukamulya yang berbatasan dengan Desa Langgensari. Dimana diketahui lokasinya memang tak jauh dari lingkungan pemukiman warga, hanya berjarak sekitar kurang lebih 50 Meter.

Selain itu, kabarnya warga juga meminta agar pihak PT. Pertamina EP bertanggungjawab memberikan perhatian khusus terhadap warga sekitar, mengingat bahwa lahan yang sebelumnya merupakan area pertanian tersebut kini beralih fungsi menjadi area pertambangan minyak.

Terkait hal tersebut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya menggali informasi dengan mendatangi lokasi pertambangan tersebut. Namun, di lokasi pertambangan hanya bisa menemui pihak security yang bertugas berjaga saja, untuk selanjutnya kunjungan beberapa jurnalis hanya diminta untuk menunjukan kartu identitas untuk selanjutnya difoto dan dilakukan pendataan kunjungan saja.

Lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya menggali informasi lebih dalam dari Kepala Desa Langgensari dan Kepala Desa Sukamulya, guna mengonfirmasikan terkait apa saja langkah yang sudah dilakukan pihak PT. Pertamina EP untuk mengatasi dan menanggapi adanya polemik yang muncul tersebut.

Dihadapan Camat Cilamaya Kulon, Ujang Udirna selaku Kepala Desa Langgensari membenarkan akan adanya kegiatan dari PT. Pertamina EP tersebut berada diwilayah desanya. Namun, dirinya mengungkapkan bahwa terkait dengan adanya kegiatan tersebut, pihaknya sudah meminta adanya kompensasi berupa 1 titik penyediaan sarana air bersih bagi 10 KK warga Langgensari yang berada disekitar lingkungan pertambangan dan terdampak, walaupun kenyataannya hingga saat ini belum kunjung direalisasikan.

"Terkait dari adanya aktifitas itu, kami dari Desa Langgensari sebenarnya sudah mengajukan kompensasi berupa penyediaan sarana air bersih bagi warga kami yang terdampak, karena kurang lebih ada sekitar 10 Kepala Keluarga yang rumahnya tak jauh dari lokasi kegiatan pertambangan. Tapi ya itu juga belum ada realisasi," ungkapnya. Kamis (25/4/24).

Sementara itu, Ucup Subhan selaku Kepala Desa Sukamulya melalui Dudi Alexandrie, S.STP., selaku Camat Cilamaya Kulon menerangkan bahwa usai adanya polemik tersebut, sempat ada pihak dari PT. Pertamina EP yang mendatangi pihak Desa Sukamulya, dengan maksud untuk memberikan penawaran berupa santunan kepada 25 anak yatim yang berada di Desa Sukamulya. Namun, dengan tegas Kades Sukamulya menolak dan meminta agar pihak PT. Pertamina EP memberikan perhatian terhadap warga Desa Sukamulya yang terdampak, yang diketahui berjumlah sekitar kurang lebih 150 Kepala Keluarga.

Selain itu, Kepala Desa Sukamulya juga meminta pihak PT. Pertamina EP untuk memberikan sarana penyediaan air bersih sebanyak 4 titik di lingkungan warganya yang terdampak, serta 1 unit mobil ambulans yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan warga Sukamulya.

"Ini saya berbicara mewakili Kades Sukamulya, barusan saya sudah komunikasi dan diminta menyampaikan hal ini kepada teman-teman media, bahwa penawaran kemarin itu ditolak dengan tegas oleh Kades, jadi Kades maunya pihak PT. Pertamina EP memberikan perhatian kepada semua warganya yang terdampak, disekitar area pertambangan itu kurang lebih ada sekitar 150 KK. Selain itu Kades juga minta pengadaan sarana air bersih sebanyak 4 titik, dan 1 unit ambulans desa, begitu katanya," terang Camat Cilamaya Kulon kepada Jendela Jurnalis. Kamis (25/4/24).

Selain menyampaikan hal tersebut, Dudi juga berharap agar adanya polemik tersebut bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi pihak terkait, kendati kegiatan tersebut dilakukan oleh BUMN, seyogyanya tidak menimbulkan adanya permasalahan sosial bagi warga disekitar, terlebih bagi warga yang merasakan dampak dari adanya aktifitas pertambangan.

"Apalagi bagi masyarakat awam, mereka pasti memiliki rasa kekhawatiran akan adanya kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi diluar kendali, terlebih dengan keberadaannya yang tak jauh dari pemukiman mereka. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan adanya solusi terbaik untuk terpecahkannya permasalahan ini," harapnya.

"Selain itu, keberadaan aktifitas yang notabene dilaksanakan oleh Perusahaan BUMN tersebut juga sejatinya pasti akan mempertimbangkan dampak buruk maupun baiknya. Semoga dengan adanya pertambangan minyak di Wilayah Cilamaya Kulon juga dapat memberikan manfaat yang baik, seperti adanya peningkatan sarana, prasarana dan perbaikan infrastruktur yang lebih baik," tutupnya. (Nu/Pri/Yan)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Terkait meningkatnya kasus penyakit Demam Berdarah (DBD) di Kabupaten Karawang, Bupati Karawang baru-baru ini telah membuat surat edaran (SE) tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), guna meminimalisir agar jumlah warga penderita DBD tidak semakin banyak.

Salah satu langkahnya seperti yang dilakukan Pemerintahan Desa (Pemdes) Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan masyarakat sekitar wilayah Desa Bayur Kidul. Jum'at (26/4/24).

Dalam pelaksanaannya, H. Darsono, AMK., selaku Kepala Desa Bayur Kidul saat diwawancarai Jendela Jurnalis mengaku bahwa dilakukannya kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Surat Edaran Bupati Karawang yang mengintruksikan untuk melakukan pembersihan sarang nyamuk di wilayahnya masing-masing.

"Berdasar surat edaran Bupati tentang pemberantasan sarang nyamuk, alhamdulilah kita hari ini sedang menggelar kegiatan bersih-bersih dilingkungan kantor desa dan dilingkungan masyarakat," ungkapnya.

H. Darsono menambahkan, bahwa selain melakukan kegiatan bersih-bersih sarang nyamuk, kegiatan tersebut juga dipadukan dengan program kerja yang selama ini dijalankan, yaitu program Cintai Lingkungan untuk Kesehatan Bayur Kidul (Cilukba).

"Selain berdasar intruksi Bupati, memang selama ini kita juga sudah punya program Cilukba (Cintai Lingkungan untuk Kesehatan Bayur Kidul," tambahnya.

Lebih lanjut, melalui kegiatan tersebut serta untuk program berkelanjutan, Kades muda yang lulusan di bidang keperawatan tersebut berharap agar masyarakat Bayur Kidul selalu berupaya menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, agar terhindar dari bibit penyakit.

"Saya berharap dan berpesan kepada masyarakat Bayur Kidul khususnya, agar dapat selalu menjaga kebersihan lingkungan, hal tersebut tentunya untuk menciptakan dan mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan," harapnya.

Dalam pelaksanaannya, terlihat Kades muda tersebut berbaur bersama jajaran Pemdes dan Masyarakat melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan desa hingga berkeliling ke lingkungan Masyarakat. Bahkan, ibu-ibu PKK pun tak kalah aktif membantu melakukan kegiatan bersih-bersih secara bergotong royong. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH - PT Mifa Bersaudara selaku anak perusahaan Media Djaya Bersama Grup kembali menerima anugerah penghargaan sebagai perusahaan yang melaksanakan program TJSLP/CSR Terbaik Se-Aceh yang diserahkan langsung oleh Kepala Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, Senin, 22 April 2024 di Banda Aceh.

Kepala Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, dalam konfirmasinya menyebutkan pada tahun pihaknya focus menilai komitmen perusahaan dalam merelisasikan program yang sudah disusun selama tahun 2023 lalu.

"Selain itu, kita juga menilai program dalam pemberdayaan ekonomi dan partisipasi perusahaan dalam Masyarakat," sebutnya.

Ia berharap, kedepan PT Mifa Bersaudara lebih fokus dalam meningkatkan program pengentasan kemiskinan, stunting dan pelestarian lingkungan hidup khususnya di area wilayah ijin usaha pertambangan batubara, Aceh Barat dan Aceh tentunya

"Kita sangat berharap PT Mifa terus terus melahirkan program – program inovatif untuk masyarakat. Sehingga saat aktivtas pertambangan selesai masyarakat sekitar tambang tetap Sejahtera kehidupannya dan lingkungan tetap seimbang," harapnya.

General Manager Support MDB Group, Finza Yugistura DAS menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk komitmen dan keseriusan perusahaan dalam mengambil bagian mendukung program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan melalui program CSR.

"Kami terus melaksanakan berbagai program dengan berbagai inovasi, dedikasi dan diharapkan dapat menjadi pusat studi kasus bagi program pengembangan masyarakat serta pembangunan Aceh ke depan," ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang selalu menjadi mitra dan memberikan amanah besar kepada PT Mifa Bersaudara untuk terus mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dalam menjalankan program-program pengembangan masyarakat di Aceh.

"Terimakasih untuk penghargaan CSR yang kesekian kalinya kami terima dari pemerintah Aceh, semoga amanah ini bisa terus kami pertahankan dan terus bisa bersinergi dalam membangun Aceh kedepannya," tutupnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Kujrun Blang, sekaligus ketua KTNA Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat T. Adian menyambut baik terkait gerakan turun kesawah dan tanam padi secara serentak dua tahun empat kali seperti halnya di inisiasi oleh beberapa orang perwakilan geuchik di wilayah sekitar dua hari yang lalu.

Mantan Imum Mukim Lhok Bubon sekaligus salah seorang sosok sangat peduli terhadap pembangunan Samatiga secara komprehensif tersebut sangat setuju dengan wacana pola tanam seperti pernah disuarakan sebelumnya oleh sejumlah petinggi gampong di wilayah kerjanya.

Menurut T. Adian wacana beberapa orang geuchik terkait pola turun kesawah secara serentak merupakan suatu analisis bermuara pada pengalaman pola tanam akhir-akhir ini.

Lebih lanjut T. Adian pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa InshaAllah dia akan melakukan koordinasi lintas sektoral baik dengan seluruh ketua kelompok tani di kecamatan Samatiga maupun pihak berkompeten lainnya di Aceh Barat.

Untuk memperoleh hasil maksimal dalam usaha pertanian tentunya semua petani di kecamatan Samatiga terdiri dari 32 gampong dituntut wajib menyamakan visi dan persepsi di bidang pertanian dengan mengandalkan pola tanam padi secara serentak tetap mengedepankan azas musyawarah dan mufakat.

Tidak ada salahnya pola tanam padi sekitar 40 tahun yang lalu diadopsi kembali, mulai dari "Kenduri Blang", penyemaian benih waktu turun kesawah seluruhnya terorganisir secara sistematis tutupnya. (Muhibbul jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Demi meningkatkan pembangunan infrastruktur, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) Kabupaten Karawang belakangan ini menyelenggarakan beberapa kegiatan pembangunan.

Seperti salah satu pekerjaan pembangunan MCK Lapangan Sepakbola Dusun Krajan l RT. 010 RW. 005, Desa Lemahmukti, Kecamatan Lemahabang, dengan judul kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota yang terpantau tengah dalam proses pengerjaan oleh CV. Cakra Buana Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 156.940.000,- yang bersumber dari APBD TA 2024.

Namun dalam pelaksanaannya, ketika Jendela Jurnalis mendatangi lokasi pekerjaan, terlihat besi yang dipakai menggunakan ukuran 10 mm, dan diduga pemakaian besi tersebut tidak sesuai RAB.

Lebih lanjut, ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada salah satu pekerja yang ada dilokasi, dengan bahasa sunda, dirinya mengungkapkan bahwa terkait pembesian tidak mengetahui harus menggunakan besi ukuran berapa, dan besi yang digunakan adalah besi yang dikirim oleh kontraktor.

"Nya make besi mah teu apal kang ukuran baraha-barahana, da make besi nu dikirim ku kontraktorna langsung," timpalnya dalam bahasa sunda. Senin (15/4/24).

Sementara itu, ADN (inisial) selaku pelaksana pekerjaan, saat dikinformasi mengenai pembesian melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp menyatakan bahwa memang menggunakan besi ukuran 10 mm, dan menggunakan besi ukuran 12 mm untuk kolom utama.

"Emang besi 10 pa bos, Besi 12 mah kolom utama doang," timpalnya. Selasa (16/4/24).

Sementara, di lokasi pekerjaan, awak media tidak melihat adanya penggunaan besi 12 yang sudah digunakan ataupun sisa potongan, karena kebanyakan dari sisa potongan yang terlihat pun, semuanya besi berukuran 10 mm.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait siapa pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PRKP dalam mengawasi pekerjaan tersebut, ADN lebih memilih bungkam tak menanggapi.

Demi mendapatkan informasi yang lebih dalam, Jendela Jurnalis mencoba mengonfirmasi SGO (inisial) selaku bagian Subkoordinator Bidang Sanitasi pada Dinas PRKP Kabupaten Karawang terkait adanya kejanggalan pada penggunaan pembesian dalam pekerjaan tersebut, namun SGO seolah kebingungan dan malah bertanya balik

"Kenapa dengan MCK nya?," timpalnya. (16/4/24).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan secara detail tentang pembesian yang menggunakan besi berukuran 10 mm, dirinya menjawab dengan nada kurang meyakinkan.

"Mungkin iya 10," tutupnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang dalam pekerjaan tersebut, maupun dari Kepala Bidang Sanitasi, belum ada yang bisa dikonfirmasi. (Nu/Pri/Yan)*