Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Tahun 2025 mendatang masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 akan berakhir.

Untuk mengumpulkan berbagai masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dari unsur pentahelix, Pemkab Karawang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045 di di RM Alam Sari, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Rabu (20/12/2023).

Mewakili Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Sekda Acep Jamhuri secara resmi membuka forum tersebut.
Sambutan H. Aep Syaepuloh yang dibacakan oleh Acep menyampaikan, dalam merencanakan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah, maka perlu menatap masa depan sebagai panggung untuk kemajuan dan perkembangan perencanaan yang visioner.

“Diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembangunan daerah yang prima ini dengan perangkat strategis inovatif. Memiliki daya saing tinggi menciptakan peluang-peluang yang bagus yang akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.

“Perencanaan yang matang harus mencakup beberapa aspek termasuk pemberdayaan SDM, mengembangkan teknologi, semua itu guna menciptakan lingkungan yang tumbuh kembang ide-ide baru dan kreatif yang dapat menjawab segala tantangan zaman,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, Dindin Rachmady, dalam sambutnyannya menyampaikan, RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menetapkan arah pembangunan jangka panjang.

“Dokumen ini biasanya mencakup visi misi, sasaran pembangunan, serta strategi dan kebijakan yang akan diterapkan dalam kurun waktu 20 tahun,” ujarnya.

Dindin menjelaskan, sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa rancangan awal RPJPD dibahas dengan para stakeholder melalui forum konsultasi publik.

Ia melanjutkan, konsultasi publik dalam penyusunan RPJPD adalah wujud melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi publik ini penting karena memungkinkan pendapat, ide dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan.

“Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bukan hanya sebagai tuntutan prinsip-prinsip demokrasi , tetapi juga sebagai cara yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing,” tandasnya.

Acara ini, katanya, bertujuan untuk meperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045.

“Dengan dilaksanakannya konsultasi publik diharapkan dapat menangkap sumbang saran serta pelbagai masukan yang konstruktif yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2045,” pungkasnya.

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan forum konsultasi publik dengan menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Ph.D., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dr Iendra Sofyan, S.T., M.Si., Ir Rinella Tambunan dari Bappenas dan Kepala Bappeda Kabupaten Karawang Dindin Rachmadhy, S.Sos., M.M., serta Lina Jazuli sebagai moderator.

Untuk diketahui, acara forum tersebut dihadiri para pemangku kepentingan, di antaranya dari pimpinan OPD, Forkopimda, perwakilan dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas pencinta lingkungan, komunitas penggerak ekonomi, Ormas/LSM, tokoh masyarakat dan media massa. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Adanya pekerjaan Normalisasi Saluran Solokan Tengah di Dusun Sampora, Desa Kutaraharja, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat, karena upaya tersebut diyakini mampu mengantisipasi terjadinya banjir disaat musim penghujan yang menghantui masyarakat khususnya para petani padi. Kamis (14/12/23).

Diketahui, pekerjaan normalisasi saluran tersebut kini memang tengah dikerjakan oleh rekanan dari CV. Kembar Jaya sebagai pelaksana kerja yang ditunjuk oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang, dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 sebesar Rp.189.520.000,- untuk pembangunan turap sepanjang 2 x 159 M' dengan ketinggian 0.80 M'.

Ali, salah satu Warga Dusun Sampora Desa Kutaraharja saat di temui Awak Media mengatakan bahwa masyarakat setempat sangat menyambut baik terkait adanya normalisasi melalui pembangunan saluran drainase tersebut.

"Kami sambut baik adanya pembangunan turap ini, dan kami merasa senang dengan adanya upaya pemerintah daerah untuk membangun dan menata saluran," ungkapnya. Kamis (14/12/23).

Lebih lanjut, Ali juga menuturkan bahwa asas manfaat dalam pembangunan turap tersebut nantinya bisa mengatasi banjir, khususnya di musim penghujan. Dirinya pun menyampaikan rasa terimakasihnya terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang serta pihak lainnya yang telah berperanserta atas terealisasinya pembangunan turap tersebut.

"Pembangunan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi terjadinya banjir diarea pesawahan, terutama disaat menjelang musim penghujan seperti sekarang ini, kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Karawang, Pemdes Kutaraharja dan juga pelaksananya yang telah ditunjuk oleh Dinas PUPR Karawang untuk merealisasikan pembangunan disini," tuturnya.

Tentunya setelah dibangunnya turap yang berfungsi sebagai penahan tanah ini banyak sekali manfaatnya, terutama bagi para petani padi. Karena sebelum di turap kondisi tanggul tersebut banyak yang longsor dan kadang meluber jika debit air sedang melimpah.

"Alhamdulillah, setelah di bangun turap, saluran air nantinya akan lancar, gak luber dan jadi lebih tertata," tutupnya. (red)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Personel Polsek Arongan Lambalek Polres Aceh Barat dan Koramil 08/ Arongan laksanakan Patroli bersama, ini merupkan salah satu dari wujud kebersamaan antara TNI-Polri sebagai upaya menciptakan situasi yang kondusif di Wilkum Arongan Lambalek Aceh Barat, Jelang Pemilu Damai 2024.

Kegiatan Patroli Gabungan ini dilaksanakan dalam rangka Operasi Mantap Brata Seulawah 2023-2024 di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, Senin malam (11/12/2023), Pukul 21.20 WIB.

Adapun sasaran dari patroli gabungan ini, di tempat keramain Masyarakat, Pemukiman warga, Kantor Panwascam, Kantor Sekretariat PPK dan Kantor Pemerintah setempat.

Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi terjadinya Gangguan Kamtibmas di wilayah Kecamatan Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat.

Dengan Patroli Gabungan yang dilaksanakan ini menunjukkan sinergitas yang kuat TNI-Polri dalam menjaga Keamanan yang Kondusif di Masyarakat jelang Pemilu Damai 2024.

Kapolres Aceh Barat (Ka Ops Res) AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kasi Humas (Kasatgas Humas), AKP Mawardi mengatakan, patroli gabungan ini rutin dilaksanakan setiap hari dan sengaja digelar untuk mempererat silaturahmi antara TNI-Polri.

Kegiatan Patroli Gabungan TNI-Polri dilaksanaan guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan tentram Jelang Pemilu Damai 2024 di Kecamatan Arongan Lambalek.

Dalam kegiatan Patroli Gabungan ini juga diharapkan kerjasama masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masing-masing.

"Semoga dengan adanya patroli gabungan di wilayah Kecamatan Arongan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga setempat jelang Pemilu Damai dan sejuk Tahun 2024," ucap AKP Mawardi. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Puluhan Personel Polres Aceh Barat lakukan Pengamanan Aksi Damai dari Solidaritas Mahasiawa Untuk Rakyat (SMUR) dalam rangka Peringatan HAM sedunia bertempat di tugu simpang pelor depan kantor DPRK Aceh Barat, Minggu (10/12/2023) pukul 16.00 WIB.

Kegiatan pengamanan tersebut di Pimpin oleh Kasubbag Kerma Bag Ops Polres Aceh Barat AKP P. Panggabean beserta Personel Polres Aceh Barat yang telah di Seprint kan.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kasie Humas AKP Mawardi mengatakan, Aksi Damai tersebut dilaksankan dalam rangka peringatan hari HAM sedunia tanggal 10 Desember 2023.

Aksi yang dilaksanakan oleh Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) merupakan bentuk kekecewaan terhadap negara dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam Aksi Damai tersebut sebagai Korlap Sdr. Syarief Al Qahhar, dengan jumlah massa laki-laki 5 (lima) orang dan perempuan 2 (dua) orang dengan membawa alat pengeras suara, spanduk dan alat peraga lainnya.

Adapun Isi tuntutan, Penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial, Hentikan proyek PSN di Rempang, Wadas, air bangis yang melanggar HAM masyarakat di daerah tersebut.

Lanjut, Penuhi keadilan terhadap 135 nyawa yang tewas di tragedi Kanjuruhan, Tarik pasukan TNI non-organik dari Papua dan penentuan nasib sendiri rakyat Papua tanpa intervensi.

"Usut tuntas penembakan gijik warga Seruyan dan pemberian hak tanah atas warga Seruyan yang dikuasai PT HMBP Cabut UU cipta kerja omnibus law.," tegasnya.

Kemudian, Revisi qanun jinayat, hentikan segala bentuk kejahatan HAM di Palestina dan Myanmar Pengungkapan fakta sejarah kejahatan HAM di Indonesia. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Realisasi Pembangunan drainase di Dusun Tamiang, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang diduga dikerjakan asal jadi.

Hal tersebut berdasarkan hasil pantauan jendralnews co.id, pada program pemasangan material U-Ditch yang menelan anggaran Rp. 189.389.000,- dengan Volume Panjang = 180xL=5.00 M, dengan sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) melalui pihak penyedia jasa CV. Az-Zahra Amoria, dengan No SPK : 027.2/…/06.2.01.14.179/KPA -SDA/PUPR/2023 dan disinyalir berbau aroma kecurangan.

Pasalnya, berdasar hasil investigasi dilapangan tampak jelas bagian dasar untuk pemasangan material U-Ditch tidak di pakaikan pasir abu terlebih dahulu. Padahal, adanya pasir abu sangat penting sebagai pengukur kerapihan pembangunan tersebut. Sabtu (9/12/23).

Hal tersebut akhirnya menuai komentar dari salah satu warga disekitar. Kepada jendralnews.co.id, warga yang meminta namanya dirahasiakan tersebut mengatakan sangat berterimakasih sebelumnya terhadap pemerintah daerah melalui dinas PUPR, karena sudah di realisasikan ya pembangunan saluran drainase uditch yang selama ini sangat di harapkan oleh warga Tamiang pada umumnya.

Namun, selaku warga setempat sekaligus sebagai penerima manfaat, dirinya sedikit memberikan masukan dan evaluasi terkait realisasi pengerjaannya.

"Para pekerja dilapangan jangan terkesan asal jadi dari pemasangan uditch nya. Lihat saja sendiri, terlihat nampak tidak rapih dan bergelombang, jadi saya berharap dibenahi lagi," pintanya.

Sementara itu, di tempat yang sama BC (inisial), selaku mandor lapangan saat ditemui di lokasi dan dikonfirmasi perihal pemgerjaan pemasangan U-Ditch yang tidak rapi dan agak bergelombang mengatakan bahwa dirinya akan merapikannya kembali.

"Kita akan rapihkan kembali Pak, untuk hal koordinasi lapangan semua sudah saya serahkan ke Pa Wakil BG (inisial), dan untuk bagian pengawas dari pihak dinas nya Pak Agus," terangnya.

Namun, saat disinggung perihal pekerjaan pembangunan saluran drainase menggunakan U-Ditch yang tidak memakai pasir abu, mandor pun berdalih bahwa dirinya hanya memakai semen untuk finishing akhir saja, dan memang mengakui bahwa sama sekali tidak memakai pasir abu.

"Saya tidak memakai pasir abu, untuk finishing akhir hanya memakai adukan semen saja," jawabnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, jendralnews.co.id belum berhasil menghubungi pihak pengawas dari dinas, sehingga belum dapat mengetahui sejauh mana sisi pengawasannya, dan apakah teknis tanpa menggunakan pasir abu tersebut diketahui atau tidaknya oleh bagian pengawasan. (D'Soekarya)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Namun, sangat disayangkan, dibalik gencarnya pembangunan infrastruktur, ada saja pihak oknum kontraktor selaku pemegang tender dalam pelaksanaan pekerjaan dari dinas, dan terkesan asal-asalan dalam proses pengerjaannya.

Seperti realisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang melalui pembangunan drainase saluran (penurapan) yang terletak di Dusun Gambarsari, Desa Kalangsurya, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Sabtu (9/12/23).

Diketahui, Pelaksanaan pekerjaan penurapan tersebut dikerjakan oleh CV. Citra Agung, dengan ukuran Volume Panjang 157.50 M Tinggi 1,50 M, dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.189.057.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023, untuk pengerjaan selama 45 Hari Kalender.

Namun, berdasarkan pantauan jendralnews.co.id di lokasi pekerjaan, terlihat jelas bahwa dari pemasangan batu kali sebagai pondasi pembangunan turap sepertinya dilakukan asal-asalan, yaitu dengan dasar bawah tidak menggunakan adukan pasir terlebih dahulu.

Selain itu, terlihat juga banyak air nya,dari hasil kroscek awak media di lapangan,di duga pekerjaan terkesan asal-asalan,ada dugaan proyek drainase terkesan asal saja.

Hal tersebut pun dikeluhkan salah seorang warga sekitar yang berinisial AS. Dirinya menilai bahwa pengerjaan penurapan tersebut terkesan asal-asalan.

"Pembangunan turap yang sekarang ini berjalan memang terkesan asal saja. Coba saja lihat, komposisi adukannya sepertinya dikurangi atau memang pekerjaan terkesan asal saja. Coba saja, bagaimana pembangunan drainase bisa bertahan lama, kalau baru di kerjakan sudah retak," keluhnya.

Lebih lanjut, AS meminta dan berharap kepada dinas terkait, agar lebih selektif dan lebih ekstra dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Kami mohon kepada pemerintah untuk lebih ekstra dalam pengawasan, khususnya pengawasan dari Dinas PUPR Karawang, jangan seolah-olah dibiarkan. Kami selaku masyarakat akan merasa senang kalau pembangunan yang dikerjakan itu maksimal dan sesuai dengan harapan kami," harapnya.

AS juga meminta agar pengawas lapangan yang ditugaskan oleh pihak dinas harus lebih intens dalam melakukan tugas pengawasan, berikan pemahaman kepada para pekerja agar mendapatkan kualitas pekerjaan yang maksimal.

"Dinas PUPR Bidang SDA juga jangan diam saja, tegur pelaksana CV. Citra Agung, kalau perlu di evaluasi ulang saja kegiatannya, kalo pihak dinas diam begini kami malah curiga, jangan-jangan ada kongkalikong sama oknum pelaksananya," tutupnya.

Sementara itu, saat jendralnews.co.id menyampaikan keluhan warga tersebut kepada Kabid SDA Dinas PUPR Karawang sekaligus meminta tanggapannya, namun sayangnya sama sekali tak ada tanggapan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana kerja dari CV. Citra Agung pun memilih bungkam saat dikonfirmasi. (Rey)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H menghadiri Karya Bhakti Penanaman Pohon dalam rangka mencegah bencana Alam Banjir oleh Kodam Iskandar Muda bertempat Dusun Pasi Raja Aceh Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, Sabtu (09/12/2023) pukul 08.00 Wib.

Kegiatan tersebut di hadiri oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmi Prasetya., PJ. Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi, Dandim/ 0105 Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Pasie Ter Kodim Aceh Barat beserta Personel, Camat Johan Pahlawan, Danramil/07 Johan Pahlawan beserta Personel.

Selain itu, hadir juga Kapolsek Johan Pahlawan beserta Personel, Kapolsek Meureubo, Posal Meulaboh, Kwarcab Pramuka Aceh Barat, Keuchik Leuhan, Tuha Peut Desa Leuhan Ulo Jurong Dusun Raja Aceh serta Warga setempat.

Pada kegiatan Penanaman pohon tersebut di awali dengan kata-kata sambutan dari PJ. Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi kemudian dilanjutkan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmi Prasetya.

Kapolres Aceh Barat yang ikut serta menanam pohon pada acara tersebut menjelaskan melalui Kasi Humas Polres Aceh Barat AKP Mawardi, Perlu adanya upaya yang harus di lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya bahaya banjir dan tanah lonsor, salah satunya melalui kegiatan karya bhakti penanaman pohon.

"Kami menyadari pentingnya konservasi lingkungan dalam mencegah bencana banjir dan tanah longsor," jelas Kapolres.

"Dengan menanam ratusan pohon di daerah rawan akan banjir, kami berharap dapat meningkatkan daya serap air tanah dan mengurangi erosi tanah," pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sambut Hari Ulang Tahunnya yang ke-3, Dewan Pimpinan Pusat, Insan Pers Nusantara (DPP. INPERA) menggelar Seminar dengan tema: ‘Peran Media dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024’ yang di di Aula Husni Hamid komplek Pemda Karawang, Kamis (7/12/2023).

Bakesbangpol H. Sujana Ruswana hadir mewakili Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh sekaligus membuka kegiatan Seminar yang menghadirkan Praktisi Pemilu dari Karawang, Ikhsan Indra Putra, Ketua Bawaslu Engkus Kusnadi, SH, dan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Dr. Gary Gagarin Akbar, SH, MH dengan moderator Ega Nugraha Santoso.

Seminar dengan 200 peserta yang berprofesi jurnalis se-Kabupaten Karawang baik cetak maupun elektronik bernaung di berbagai organisasi kewartawan diantaranya: PWI, SMSI, IJTI, IWO, IWO Indonesia, MOI, MIO, AJIB, APPI, Srikandi Karawang, FWJI, SWI, FJR, JAWARA, IJP, FORWABI, RAMPAK dan IJB.

Bupati Karawang,H.Aep Syaepuloh,S E,.yang diwakili Bakesbangpol H. Sujana Ruswana dalam sambuatannya mengucapkan selamat ulang tahun ke 3 buat INPERA, semoga selalu eksis dalam berorganisasi profesi Alhamdulillah selama INPERA berdiri, sudah banyak hal yang mereka lakukan dalam pengawalan dan pengawasan kebijakan pemerintah, khususnya kabupaten Karawang "Hari ini INPERA melakukan kegiatan seminar dengan tema "peran media dalam penyelenggaraan pemilu 2024" tentunya sangat penting bagi terciptanya Pemilu yang damai, tanpa Hoax sukses tanpa exses

Ketua Umum Insan Pers Nusantara (INPERA), Heri Widodo menyampaikan, “Seminar dalam menyambut HUT INPERA yang ke-3. Ketum berharap dengan adanya seminar ini, peran Media dalam mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024 mampu lebih profesional dan proporsional dalam penyajian pemberitaan terkait Pemilu dengan tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian maupun yang berbau SARA. Sehingga informasi terkait penyelenggaraan pemilu disajikan dengan akurat dan benar sehingga tersosialisasi dengan baik ke masyarakat,” ungkapnya.

“Selain harus menjalankan prinsip netralitas dan independensi dalam menjalankan tugas kewartawanannya, INPERA juga berharap, pers juga harus tetap kritis ikut mengawasi Pemilu Serentak 2024 agar pemilu berjalan lancar serta mencegah terjadinya kecurangan,” tegasnya.

Ketua Panitia Seminar HUT INPERA ke-3, H.Siswanto, kepada awak media mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh SE., yang di wakili Bakesbangpol, H. Sujana Ruswana, Diskominfo, juga Pemda kabupaten Karawang yang telah menyediakan hadir semua peserta seminar yang telah hadir, Narsum dari Bawaslu,Engkus Kusnadi SH. PERADI,Gerry Gagarin dan Praktisi Pemilu Ikhsan yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan INPERA

Dalam paparan yang disampaikan ke Tiga Narsum, masing-masing memaparkan sesuai dengan tema seminar, peran media dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yang diteruskan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Kegiatan Seminar dalam rangka HUT INPERA ke 3 berjalan lancar dan sukses. (Heri Pramika)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Realisasi Pembangunan Penurapan Saluran Irigasi di Dusun Gambarsari, Desa Kalangsurya, Kabupaten Karawang, yang di kerjakan oleh CV. Citra Agung diduga asal jadi, hal ini menjadi sorotan publik dan berbagai elemen masyarakat.

Pembangunan penurapan yang nampak diduga asal jadi dalam pelaksanaannya, terindikasi atas lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Karawang, terutama bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang. Jumat (08/12/23)

Dikatakan salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, bahwa dirinya melihat pembangunan penurapan di Dusun Gambarsari yang sedang dalam proses pelaksanaan nampak diduga tidak sesuai spesifikasi.

"Aneh juga, hasil pembangunan berbeda dengan pembangunan turap yang pernah saya lihat. Pasalnya, pembangunan penurapan saat ini sepertinya asal-asalan, hal ini seolah pihak pelaksana supaya meraup keuntungan yang lebih besar," ucapnya.

Lanjutnya mengatakan, cara pemasangan batu kali atau batu belah buat pondasi di susun dengan cara di tumpuk tanpa memakai adukan pasir dan semen, tanpa adanya upaya untuk dilakukan pengeringan air terlebih dahulu.

"Kalo kisdam untuk menahan air agar tidak masuk memang di pasang, tapi itu hanya formalitas saja, karena pada kenyataannya pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan penurapan sambil di genangi air," terangnya.

"Dengan adanya tersebut, tidak mungkin teknis dari dinas terkait, yang pastinya ini adalah faktor kesengajaan oleh pihak pelaksana, sehingga yang nantinya dari hasil pekerjaan pembangunan penurapan yang di kerjakan pihak pelaksana tidak akan awet untuk digunakan," ujarnya.

"Saya sebagai warga lingkungan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sangat berharap kepada dinas terkait agar menindak tegas kepada pihak pelaksana yang dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan penurapan agar sesuai SOP," cetusnya.

Diketahui, Pelaksanaan pekerjaan penurapan yang dikerjakan oleh CV. Citra Agung memiliki Volume Panjang 157.50 M Tinggi 1,50 M, dengan Nilai Kontrak sebwsar Rp.189.057.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023, untuk pengerjaan selama 45 Hari Kalender.

Dengan terbitnya pemberitaan ini, pihak pelaksana maupun pihak dinas terkait belum ada yang bisa dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan pembangunan penurapan yang tidak sesuai spesifikasi. (Rey)*