10 Juni 2026

Jendela Daerah

IMG-20241029-WA0062(1)

Miliki Modal Puluhan Juta, Anggaran BUMDes Telukjaya Diduga Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi

admin 29 Oktober 2024 0

Ilustrasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Beberapa warga Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengungkapkan kecurigaan terkait tidak adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selasa (29/10/24).

Warga menduga, bahwa Dana Desa (DD) tahap pertama Tahun 2023 yang disertakan sebagai modal BUMDes tidak dikelola dengan baik. Bahkan, ditengarai anggarannya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Padahal, penyertaan modal BUMDes tersebut semestinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan unit usaha, guna mendayagunakan potensi ekonomi lokal. Namun, hingga kini warga merasa belum melihat adanya perubahan signifikan atau manfaat nyata dari kegiatan BUMDes. tersebut.

Terkait hal tersebut, Saepudin selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakui bahwa DD Tahun 2023 yang dialokasikan untuk penyertaan modal belum digunakan secara optimal. Dari total 48 juta lebih, baru kurang dari 5 juta yang dimanfaatkan, sementara sisanya masih berada dan dikelola oleh bendahara.

“Sejauh ini, penggunaan dana tersebut hanya untuk penanaman bibit pohon mangga, dengan lokasi tak jauh dari rumah Kepala Desa. Sisanya masih dipegang bendahara,” ujar pria yang akrab disapa dengan panggilan Ending tersebut.

Sementara itu, Bendahara BUMDes yang saat ini diketahui memiliki usaha sebagai pedagang beras memegang sebagian besar dana tersebut. Hal ini memicu kecurigaan dari masyarakat bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut pengakuan Sekertaris BUMDes, terkait hal tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. Namun, masyarakat Telukjaya berharap ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa.

“Sangat mengecewakan jika dana yang seharusnya untuk kesejahteraan warga tidak dimanfaatkan sesuai rencana. Kami meminta agar pihak terkait segera mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyelewengan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Disisi lain, warga mendesak agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, demi menghindari kecurigaan serta memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk pembangunan desa seutuhnya. (Pri)*

IMG-20241028-WA0077

Pj Bupati Aceh Barat dan Dandim 0105 Pantau Karhutla di Desa Deah, Pastikan Api Tak Merembet ke Pemukiman Warga

admin 28 Oktober 2024 0

Pj Bupati Aceh Barat dengan Dandim 0105 saat melakukan pemantauan di Desa Deah

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - PJ Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si., bersama Dandim 0105 turun langsung memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Desa Deah, Kecamatan Samatiga, Senin (28/10-2024). Kehadiran mereka di lokasi menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan api tidak mengancam pemukiman warga dan menangani bencana secara maksimal.

"Tujuan kami di sini untuk memastikan bahwa api tidak menyebar, terutama ke arah pemukiman warga. Alhamdulillah, proses penyekatan sudah berjalan baik, dan api sudah padam," ujar Azwardi.

Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kondisi lahan gambut bisa menyimpan bara di bagian bawah, sehingga pemantauan akan terus dilakukan, ujarnya.

Menurut nya, Kebakaran ini diperkirakan telah menghanguskan sekitar 8 hektar lahan gambut, yang memerlukan penanganan ekstra agar bara api tidak kembali muncul. Penanggulangan kebakaran melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri, yang bersinergi dalam memadamkan api demi menjaga keamanan warga setempat, ucap Azwardi.

Kehadiran dirinya bersama unsur TNI-Polri bukan hanya untuk meninjau, tetapi juga memberi motivasi kepada tim di lapangan. "Kita semua berkomitmen, kebakaran ini harus diatasi secepatnya dan sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak yang lebih luas," terangnya.

Bencana karhutla di Desa Deah ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat, sekaligus menjadi peringatan agar warga selalu waspada terhadap ancaman kebakaran lahan, terutama di wilayah gambut, tandasnya. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20241028-WA0056

Luncurkan Tiga Program Unggulan, Dinas PUPR Karawang Implementasikan Terobosan Berbasis Kolaborasi dan Sistem Informasi

admin 28 Oktober 2024 0

Kabid SDA PUPR Karawang (tengah) bersama staff Dinas PUPR Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan optimalisasi penyelenggaraan drainase berbasis kolaborasi dan sistem informasi. Senin (28/10/24).

Kegiatan tersebut adalah soft launching tiga progam unggulan, yaitu ASIH SALIRA (aksi bersih-bersih saluran air) SISDARA (sistem informasi sumber daya air Karawang) dan Tim Baru merupakan tim reaksi cepat yang di gagas oleh Sumber Daya Air untuk membersihkan saluran yang bersifat urgensi.

Peserta kegiatan soft launching 3 Program unggulan Bidang SDA Dinas PUPR Karawang

Dr. Aries Purwanto, ST., M Si., M.Sc., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud peningkatan perkembangan masyarakat melalui sebuah terobosan berbasis pengelolaan informasi.

"Dalam mewujudkan peningkatan perkembangan masyarakat, perlu diadakan suatu terobosan yang peningkatan sinergitas pengelolaan informasi Sumber Daya alAir di Kabupaten Karawang," ucapnya.

"Melalui penyempurnaan sistem informasi yang terwakili oleh SISDARA (sistem informasi SDA Karawang) akan mampu meningkatkan partisipasi dalam ikut serta menyukseskan program pemerintah," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Karawang Rusman Kusnadi, ST., dalam hal ini sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh Bidang SDA, yang merupakan aksi perubahan.

"Semoga program perubahan ini dapat membawa perbaikan pada sistem drainase irigasi yang ada di Kabupaten Karawang, dan akan mempermudah dalam melakukan pelayanan terhadap pengelolaan drainase dan irigasi yang ada di Kabupaten Karawang," pungkasnya. (Pri)*

IMG-20241026-WA0046

Serap Anggaran Ratusan Juta, Program Ketahan Pangan Tahun 2024 di Desa Tanahbaru Diduga Fiktif

admin 26 Oktober 2024 0

Kantor Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer langsung ke kas desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan desa. Sabtu (26/10/24).

Salah satu program yang diprioritaskan dalam Dana Desa adalah program ketahanan pangan, dimana program ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, guna untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pangan, dan meningkatkan konsumsi pangan yang sehat dan bergizi.

Seperti pada realisasi DD tahap pertama Tahun 2024 di Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan melalui perkebunan blewah, dengan anggaran Rp 140.928.000. Akan tetapi, anggaran tersebut diduga fiktif dalam laporan pertanggung jawabannya (LPJ), hal tersebut jelas memicu kecurigaan dari masyarakat sekitar.

Masyarakat mencurigai, dalam pelaksanaannya, pengelolaan kebun blewah diduga tidak dikelola sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes).

Sejumlah warga yang minta dirahasiakan namanya, mengungkapkan bahwa mereka tidak melihat adanya kegiatan pengelolaan kebun blewah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Tanahbaru itu tidak ada sama sekali.

“Kami heran karena sampai sekarang tidak ada kegiatan yang terlihat sama sekali. seharusnya, program seperti ini melibatkan warga secara langsung. Tapi faktanya tidak ada aktivitas perkebunan blewah di wilayah Desa Tanahbaru khususnya,” ungkap salah satu warga Tanahbaru.

Informasi yang dihimpun dari beberapa sumber juga menunjukkan bahwa anggaran untuk perkebunan blewah ini tergolong sangat besar. Namun, belum ada transparansi terkait penggunaannya. Masyarakat berharap, pemerintah desa segera memberikan klarifikasi dan laporan terkait realisasi dana tersebut.

“Kalau memang benar program ini sudah dijalankan dengan anggaran besar, kami butuh penjelasan. Jangan sampai Dana Desa disalahgunakan,” tambah warga lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Tanahbaru masih sulit untuk ditemui untuk dimintai keterangannya. (Tinggun)*

IMG-20241026-WA0027

KWT Gampong Ladang Gelar Penanaman Perdana Bawang Merah

admin 26 Oktober 2024 0

Proses penanaman Bawang Merah

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Kelompok Wanita Tani (KWT) Gampong Ladang, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat melakukan penanaman perdana 'Bawang Merah' pada Sabtu (26/10/24).

Kegiatan penanaman perdana tersebut disaksikam langsung oleh Pembina Bidang Pertanian dari Dosen Universitas Teuku Umar (UTU) Aceh Barat.

Dalam kesempatannya, Mariani selaku Ketua Kelompok KWT mengucapkan rasa terimakasihnya kepada pembina pertanian.

"Kepada bapak binaan, saya sangat berterima kasih atas ajaran teknis menanami bawang merah yang kami buka lahan di Gampong Blang, Gampong Ladang, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dan semoga bermanfaat," ucapnya.

Sementara itu, Chairul Musca selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Ladang juga mengatakan terimakasihnya atas kepedulian kegiatan Kelompok KWT, dan semoga kegiatan tersebut berjalan lancar dan berkelanjutan

"Harapan kami kedepan terus berkelanjutan, dan berjalan dengan lancar," pungkasnya. (Muhibbul)*

IMG-20241019-WA0050

TP PKK, Dekranasda, bersama Bunda PAUD Aceh Barat Gelar Rapat Koordinasi Penguatan Program Pengentasan Stunting dan Perlindungan Anak

admin 19 Oktober 2024 0

Rapat Koordinasi Pengentasan Stunting dan Perlindungan Anak

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dalam upaya memperkuat program pengentasan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD Aceh Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan fokus utama pada penguatan Gerakan Masyarakat Mewaspadai Gizi Buruk dan Stunting serta pelaksanaan 10 program pokok PKK (GAMMAWAR) dan program Bunda PAUD, yang dilaksanakan di pendopo bupati setempat, Sabtu (19/10/2024).

Pj. Ketua TP PKK dan Bunda PAUD Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, MSi, menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Salah satunya adalah kampanye kesadaran gizi untuk menurunkan angka stunting di Aceh Barat.

"Kami telah menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk sosialisasi mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan balita," jelasnya.

Nurmaziah mengapresiasi upaya seluruh anggota dan kader PKK yang telah bekerja keras dalam mendukung program-program tersebut.

"Dukungan semua pihak, terutama para kader PKK, sangat krusial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Program GAMMAWAR menjadi ujung tombak kami dalam mengatasi stunting di Aceh Barat," tambahnya.

Selain membahas masalah stunting, Rakor ini juga menyoroti keberhasilan Dekranasda Aceh Barat dalam mematenkan motif khas daerah. Pencapaian ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.

Di sisi lain, Nurmaziah mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung upaya penguatan sosialisasi anti-bullying dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Melalui program Bunda PAUD, kami tidak hanya fokus pada pendidikan anak usia dini, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Sosialisasi ini akan terus kita tingkatkan demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak," tegasnya.

"Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dan organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Aceh Barat, khususnya dalam upaya pengentasan stunting, pengembangan ekonomi kreatif, dan perlindungan anak," pungkasnya. (Muhibbul)*

IMG-20241019-WA0048

Oknum Pelaksana CV. KARYA MANDIRI dan Pihak Dinas PUPR Karawang Kompak Memilih ‘Bungkam’ Saat Dikonfirmasi, Ketum LBH Maskar Memilih Lapor ke APH

admin 19 Oktober 2024 0

Ketum LBH Maskar, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., (insert: papan informasi kegiatan)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pelaksana pekerjaan pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok, Kabupaten Karawang dengan anggaran 2.7 Miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga pihak pelaksana dari CV. KARYA MANDIRI tidak menyediakan direksi keet.

Pantauan jendralnews.co.id dilapangan, Jumat,18/10/2024 tidak ditemukan direksi keet. Bahkan, kontraktor pelaksana dan pengawas pun tidak ada di lokasi.

Untuk diketahui, bahwa keberadaan kantor lapangan atau yang di sebut direksi keet itu sifatnya mutlak harus ada. Bahkan, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) itu ada, dan umumnya anggaran direksi keet dari anggaran yang tercantum di dalam kontrak.

Dengan nilai kontrak 2,7 Miliar, setidaknya bukan jumlah yang kecil dan bisa mencapai ratusan juta untuk anggaran direksi keet pada proyek pembangunan yang harus disediakan oleh kontraktor untuk proses berjalannya pekerjaan selama 85 hari kalender tersebut, dan tidak bisa mengerjakan pembangunan jika belum menyelesaikan pembuatan kantor direksi keet.

Saat ditemui dilokasi pekerjaan, salah satu pekerja dari proyek pelebaran jalan Ciranggon - Kutagandok saat dikonfirmasi terkait keberadaan direksi keet mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak tahu apa - apa, dan mengarahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak pelaksana.

"Maaf pak, saya cuman pekerja, silahkan tanya saja ke pelaksana," timpalnya singkat. Jum'at (18/10/24).

Sementara itu, Pelaksana HRN (inisal) saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait pekerjaan pelebaran Ciranggon - Kutagandok, dirinya hanya membuka pesan konfirmasi jendralnews co.id tanpa membalas apapun alias 'Bungkam'.

Lebih lanjut, saat hal tersebut dikonfirmasikan kepada pihak Pengawas, Kepala Bidang Jalan dan Bangunan hingga ke Kepala Dinas PUPR Karawang, mereka semua yang seharusnya dapat memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut ternyata sebelas duabelas dengan pihak pelaksana dan lebih memilih bungkam juga tak memberikan tanggapan apapun.

Menanggapi hal tersebut, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH MASKAR INDONESIA) pun menyayangkan bungkamnya pihak pelaksana dan pihak Dinas PUPR Karawang, dimana seharunya pihak dinas sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan melakukan pengawasan dalam proses pengerjaan proyek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

"Berdasarkan aturan, semua kan harus terbuka, ini kok malah pada bungkam waktu dikonfirmasi. Kalau mereka bersikap seperti itu kan akhirnya kita jadi makin curiga, ada apa dibalik bungkamnya mereka? Saya malah jadi curiga ada kongkalikong antara pihak pelaksana dan pihak dinas," ungkapnya. Sabtu (19/10/24).

H. Nanang juga membeberkan bahwa selain adanya dugaan korupsi anggaran untuk direksi keet, disinyalir juga ada material ataupun volume yang dikurangi. Apalagi, berdasarkan temuan dari rekan-rekan media yang menyebut bahwa proses pengarugan material beskos pada pekerjaan itu diduga dikurangi dan proses pemadatannya pun tak maksimal.

"Jika memang benar seperti itu adanya, jangan sampai pelaksanaan pekerjaan yang nilai anggarannya miliaran rupiah ini jadi bancakan oknum serakah, makanya saya akan kumpulkan bukti dan akan membawa berkasnya untuk dilaporkan ke APH. Mungkin nanti mereka gak akan bisa bungkam lagi dihadapan APH atau Kejari Karawang," pungkasnya. (Team)*

IMG-20241019-WA0029

Pj. Bupati Aceh Barat Lakukan Pemantauan ke Pasar Bina Usaha Meulaboh

admin 19 Oktober 2024 0

Pj. Bupati Aceh Barat saat meninjau Pasar Bina Usaha Meulaboh

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, MSi, bersama Pj Ketua TP PKK Nurmaziah, SE, Ak, M.Si didampingi Sekda Marhaban dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melakukan pemantauan ke Pasar Bina Usaha Meulaboh, dalam upaya mengendalikan laju inflasi serta menjaga kestabilan harga komoditas di Pasar Tradisional terbesar di Meulaboh, Sabtu (19/10/2024).

Dalam kunjungannya, Azwardi meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana pasar untuk memastikan fasilitas yang tersedia dapat mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Selain itu, ia juga berdiskusi dengan sejumlah pedagang untuk mendengarkan langsung permasalahan terkait distribusi dan harga barang.

"Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang pokok di pasar agar inflasi bisa ditekan. Fasilitas pasar juga menjadi perhatian kami demi kenyamanan pedagang dan pembeli," ujar Azwardi.

"Kunjungan diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pedagang dan membantu mendorong kestabilan harga, terutama menjelang akhir tahun," ujar Azwardi.

Selain itu kata Azwardi, ia mengakui bahwa peringatan Maulid Nabi sering kali berdampak pada kenaikan harga barang di pasar. Namun, ia menilai seharusnya situasi ini bisa digunakan untuk menstabilkan harga karena meningkatnya permintaan barang.

"Benar, ada kenaikan harga di komoditas gula, dari harga 17.500 menjadi 18.000 per kilogram, cabe besar dari 25.000 menjadi 28.000 per kilogram nya, sementara komuditas lainnya masih stabil, kenaikan harga ini disebabkan oleh keadaan cuaca yang kurang baik, tapi Maulid seharusnya menjadi momen stabilnya harga barang. Dengan permintaan yang meningkat, stok barang yang mencukupi harusnya bisa mencegah kenaikan harga yang berlebihan," jelasnya.

Azwardi menegaskan, bahwa stok kebutuhan pokok di pasar-pasar Aceh Barat masih aman dan cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. "Pemerintah daerah juga akan terus memantau distribusi barang guna menghindari potensi penimbunan atau manipulasi harga yang merugikan masyarakat," tandas Azwardi.

"Dengan stok yang tersedia, kami optimis harga bisa dikendalikan, dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan lonjakan harga," pungkas Azwardi. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20241016-WA0021

Diduga Asal – Asalan dan Curangi Spesifikasi, Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan oleh CV. Jitu Karya Indonesia Terindikasi Lolos Pengawasan

admin 16 Oktober 2024 0

Pekerjaan Peningkatan Jalan Telukbuyung - Telagajaya

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diketahui tengah gencar merealisasikan program peningkatan jalan, dengan tujuan agar anggaran dapat terserap secara merata melalui pembangunan yang merata ke setiap pelosok, guna menunjang perekonomian masyarakat melalui adanya infrastruktur yang memadai. Rabu (16/10/24).

Namun sayangnya, dalam pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan yang diselenggarakan tersebut sering kali dijadikan kesempatan oleh oknum pelaksana nakal yang dengan seenaknya mencurangi spesifikasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih, tanpa memikirkan dampak dari buruknya kualitas hasil pembangunan.

Seperti pada pekerjaan Peningkatan Jalan Telukbuyung - Telagajaya Kecamatan Pakisjaya yang memiliki volume Panjang: 185.00 M' Lebar: 3.80 M' dan Ruas: 4.00 M' ditambah Panjang: 15.00 M' dan Lebar 3.50 M' dengan nilai anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang TA 2024 sebesar Rp. 272.979.772,00,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dikerjakan oleh CV. JITU KARYA INDONESIA melalui Nomor SPK : 027.2/675/10.2.01.0033.102/KPA-JLN/PUPR/2024 yang diduga proses pengerjaanya diduga tidak sesuai spesifikasi.

Hal tersebut berdasarkan temuan dari Jendela Jurnalis dari proses dasar menggunakan material beskos untuk jalan rabat beton yang diduga dilakukan dengan asal-asalan, dan juga diduga telah mengurangi volume sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR Bidang Jalan selaku penyelenggara kegiatan.

Guna mendapatkan informasi lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian meminta keterangan dari salah satu pekerja yang berada di lokasi pekerjaan. Namun sayangnya, pekerja yang enggan menyebutkan namanya tersebut tidak dapat menjelaskan secara detail tentang spesifikasi teknis untuk menampik dugaan kecurangan spesifikasi dari volume maupun material.

Lebih lanjut, saat ditanyakan tentang siapa pelaksana maupun pemilik dari pekerjaan tersebut, dirinya menyebutkan bahwa berdasarkan pengetahuannya, nama bos nya berinisial YP.

"Setahu saya, kerjaan ini punya bos YP (inisial-red)," jawabnya singkat.

Sementara itu, Tri selaku Kabid Jalan dan Jembatan dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang, saat dikonfirmasi mengenai pekerjaan dari CV. JITU KARYA INDONESIA dan ditanyakan siapa pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan tersebut, dirinya lebih memilih bungkam tak menanggapi.

Padahal, peran serta pihak dinas selaku penyelenggara melalui pengawas merupakan implementasi dari bagian tugas pokok, agar setiap penyelenggaraan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dan memiliki hasil kualitas pekerjaan yang baik. Namun, dalam berjalannya pekerjaan peningkatan jalan tersebut seolah lolos dari pengawasan.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum diketahui siapa pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan tersebut. (Tinggun)*

IMG-20241014-WA0100

Pj Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Kunjungi Gampong Padang Seurahet Aceh Barat

admin 14 Oktober 2024 0

Pj. Ketua TP PKK Aceh bersama TP PKK Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Safriati Safrizal, S.Si, M.Si, mengunjungi Gampong Padang Seurahet di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Senin (14/10/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di wilayah tersebut. Acara yang berlangsung di halaman kantor PKK setempat ini dihadiri oleh masyarakat yang antusias, dengan fokus meningkatkan kesejahteraan warga.

Safriati menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk membangun Gampong Padang Seurahet sebagai pilot project bagi Kabupaten Aceh Barat. "Program 10 Pokok PKK ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Salah satu inisiatif utama dalam program ini adalah pemanfaatan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Masyarakat juga menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan pelatihan dari dinas terkait, seperti pembuatan pakan ternak dan penyuluhan pertanian.

Safriati juga menekankan bahwa dinas-dinas terkait harus bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan kinerja di berbagai sektor. “PKK diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, pentingnya sinergi antara Posyandu, PKK, dan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Barat Nurmaziah, SE, Ak, MSi mengapresiasi kunjungan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Safriati Safrizal, S.Si, M.Si, ke Gampong Padang Seurahet, Kunjungan ini dinilai sebagai langkah penting dalam mendukung pembinaan dan penilaian 10 Program Pokok PKK di wilayah tersebut.

Nurmaziah menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembinaan berkelanjutan bagi PKK di Gampong Padang Seurahet. “Kami akan terus mendampingi dan memastikan program-program PKK berjalan dengan baik untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Diharapkan melalui dukungan dan sinergi ini, PKK Aceh Barat dapat semakin berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, tandasnya. (Muhibbul)*