admin

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR -
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui pihak pelaksana kerja kini tengah merealisasikan Proyek Normalisasi Kali Jogol menuju Bungin, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jum'at (11/8/2023).

Dimana hal tersebut merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi normal sungai, dikarenakan aliran sungai tersebut memang sudah dangkal. Untuk itu, sungai tersebut butuh dilakukan normalisasi atau pengerukan di aliran sungai yang sudah di tentukan sekaligus mengatasi permasalahan banjir.

Akan tetapi, proyek normalisasi tersebut dikeluhkan masyarakat sekitar dan menjadi perbincangan publik. Mengingat pekerjaan tersebut terkesan amburadul dikerjakan asal saja, hingga mengakibatkan pekerjaan tersebut bejalan tidak maksimal, semua itu pun diduga pula akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan berujung menuai tanda tanya publik.

Menurut warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, dirinya mengatakan bahwa dengan adanya proyek normalisasi kali jogol yang menuju Bungin tersebut hasilnya dinilai mengecewakan.

"Saya sebagai masyarakat merasa sangat kecewa dengan adanya proyek normalisasi yang pekerjaannya asal-asalan, dalam proses pekerjaan kurang, sebagian aliran sungai yang dangkal banyak yang di lewati dan tidak di keruk secara maksimal," cetusnya Jum'at (11/8/2023).

Hal senada pun dikeluhkan nelayan yang berinisial R, yang berdomisili di Dusun Bungin, Desa Pantai Bakti yang mengungkapkan kekecewaannya akibat dari adanya pengerukan tersebut menyebabkan dirinya tak bisa mencari nafkah.

"Sudah beberapa hari ini saya tidak bisa mencari nafkah, karena jalan yang biasa saya lewati sekarang ini sudah gak bisa dilewati," keluhnya.

Bahkan, masyarakat sekitar pun menilai bahwa pelaksanaan pekerjaan sepertinya tidak mengikuti perencanaan atas program pemerintah, juga terlepas dari pengawasan pemerintah selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

Perlu diketahui, untuk proyek normalisasi yang dikerjakan oleh CV WARREN BUANA tersebut dikerjakan dengan pagu anggaran Rp. 1.416.850.000,00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Sangat disayangkan, pekerjaan yang memakan biaya cukup fantastis tersebut diduga dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum pemborong. Bagaimana tidak? biaya yang di kucurkan dari APBD tersebut semestinya harus dijalankan dengan didampingi konsultan serta pengawasan ekstra ketat dari dinas terkait, agar tidak ada celah sedikitpun untuk dicurangi oleh oknum pemborong yang nantinya akan berdampak terhadap kerugian masyarakat.

Namun pada faktanya, berdasar keluhan masyarakat dan hasil temuan media dilapangan, pekerjaan tersebut dinilai tidak maksimal. Bahkan, pekerjaan proyek normalisasi kali jogol arah Bungin terlihat dikerjakan amburadul, karena masih banyak lumpur dan sampah di dalam kali tersebut dan bahkan secara kasat mata pun sungainya masih terlihat dangkal.

Hingga berita ini diterbitkan, BC (inisial) selaku mandor, pihak pelaksana atau pemborong tak ubahnya seperti orang bermain petak umpet alias susah untuk ditemui, terlebih untuk dimintai komentarnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan, Pemkab Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah gencar menggelar pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik perbaikan drainase maupun sarana penunjang lainnya.

Seperti pelaksanaan pengerjaan Penurapan Saluran Tersier Blok Amih Dusun Bengle RT. 03/02 Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dengan panjang 2 X 123.50 Meter dan Tinggi 1.00 Meter yang dikerjakan oleh CV. SUKMA WIJAYA KUSUMA dengan nominal anggaran sebesar Rp. 189.140.00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan 60 hari tertanggal 5 Juni hingga 3 Agustus 2023.

Namun sangat disayangkan, entah karena waktu pelaksanaan yang diduga molor ataupun faktor lainnya, berdasar pantauan Jendela Jurnalis pada 4 Agustus 2023, pekerjaan tersebut belum juga rampung.

Berdasarkan hal tersebut, pihak dinas PUPR di harap mengambil tindakan tegas terhadap CV Sukma Wijaya Kusuma dengan memberikan sangsi denda sesuai dengan pasal 120 perpres 70 tahun 2012, karena di nilai CV tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan nya sampai habis masa pengerjaan seperti yang tertera dalam kontrak, serta pihak PUPR harus menghentikan pekerjaan tersebut.

Diduga untuk menghindari sangsi denda dan lebih fatal nya penghentian pekerjaan, pihak CV Sukma Wijaya Kusuma melakukan pekerjaan secara terburu buru dan diduga karena alasan kejar target, hal tersebut tentunya akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang dinilai buruk. Bahkan dari hasil investigasi Jendela Jurnalis, ditemukan bahwa proses pemlesteran badan pondasi turap dilakukan dalam keadaan tergenang air, sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan membuat kualitas bangunan yang buruk.

Terkait hal tersebut, AS (inisial) yang merupakan salah satu warga sekitar mengomentari hal tersebut, menurutnya jika dilihat dari awal, bahkan, dirinya juga mengungkapkan bahwa turap tersebut juga minim galian.

"Itu waktu pertama mulai ngebangun juga saya lihat galiannya dangkal, coba diukur saja dari dasar pak itu tingginya ada berapa, itu kan pekerjaan lanjutan dari turap yang sebelumnya, dari sambungan lanjutannya aja ini lebih pendek dari yang dulu. Kalo kerjaannya seperti ini nanti kualitas dari bangunannya jelek dong, apalagi kelihatannya dikerjakan secara terburu-buru," ungkap AS.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum berhasil menghimpun keterangan dari pihak pelaksana, sehubungan dengan tidak tercantumnya alamat resmi dari kantor CV yang mengerjakan proyek tersebut.

Diharapkan, agar pengawas dari dinas terkait segera mengambil tindakan atas adanya pekerjaan yang melewati batas tanggal dalam kontrak sebagaimana tercantum dalam papan informasi, juga mengenai spesifikasinya. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Seperti pekerjaan penurapan atau pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang tengah dikerjakan di dekar area tambak Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Jum'at (4/8/2023).

Saat Jendela Jurnalis menjalankan tugas sebagai sosial kontrol dilokasi tersebut, tampak ada pengerjaan pembangunan TPT. Namun dilokasi tersebut tak tampak papan informasi terkait darimana sumber anggaran pembangunan TPT yang tengah dikerjakan tersebut.

Selain itu, proses pemasangan batu dan adukan semen dalam kondisi banjir, padahal ada rucuk/kisdam, namun terlihat air masih menggenangi pondasi pemasangan batu yang belum diplester. Padahal, dengan pemasangan material batu dan adukan dengan kondisi tersebut tidak akan maksimal jika kondisi dasar dalam keadaan berair, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pondasi TPT yang buruk.

Untuk mendapatkan kejelasan informasi, Jendela Jurnalis kemudian mendatangi kantor desa Ciparagejaya, namun kepala desanya sedang tidak berada dikantor, dan salah satu aparat desa yang ditanyai pun mengaku tidak tahu menahu tentang proyek tersebut.

Kades Ciparagejaya, saat dihubungi melalui Pesan WhatsApp pun nomornya sudah tidak aktif, kemungkinan telah ganti nomor yang baru.

Sangat disayangkan, padahal publik berhak tahu informasi tentang sebuah pekerjaan, terkait darimana anggarannya, siapa pelaksananya dan berapa besaran anggarannya. Agar masyarakat pun dapat ikut mengawasi jalannya pekerjaan agar terhindar dari korupsi. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Inilah sosok Oknum salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas sebagai Staff dikantor Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang dikabarkan sudah dua bulan berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan jelas bernama Asen warga Desa Gempolkolot, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Asen saat itu diangkat sebagai PNS pada massa Presiden SBY, kala itu ada program Sekretaris Desa dingkat menjadi PNS, dimana yang bersangkutan sebelumnya bekerja di Desa Gempolkolot sebagai Sekdes. Jum'at (4/8/2023).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Asen bakal memasuki masa pensiunnya yang tinggal 9 bulan lagi, bukannya lebih giat bekerja ini malah mangkir dari kewajibannya. Apakah mungkin karena alasan akan memasuki massa pensiun atau ada persoalan pribadi lainnya. Kalau penyebab mangkirnya kerja karena akan memasuki masa pensiun, waktunya masih begitu lama sekitar 9 bulan lagi.

Menanggapi permasalahan itu, Sekcam Banyusari Ifan sebelumnya mengatakan, pihak kecamatan dalam hal ini dirinya telah melakukan teguran dan pembinaan kepada Asen, baik secara tertulis maupun datang langsung kerumahnya. Namun yang bersangkutan bandel tetap tidak mau ngantor.

"Sudah dikasih teguran secara tertulis 2 kali. Bahkan didatangi kerumahnya beberapa kali. Tapi, Pak Asen tetap tidak mau ngantor," kata Ifan kepada media belum lama ini.

Sehingga dirinya mengambil sikap tegas, semua barang pentaris yang ada dirumah Asen seperti motor ditarik ke kantor kecamatan.

"Saya kaget, Asen sampai memiliki pentaris motor dinas sebanyak 3 unit. Baru kali saya nemuin kondisi seperti ini," lanjut Ifan.

Ifan berharap agar Asen kembali aktif, ada pekerjaan atau tidak tetap harus ngantor.

"Bila tetap dengan pendiriannya tidak mau ngantor, kalau sampai terjadi apa-apa jangan salahkan kami," pungkasnya.

Sampai berita ini ditayangkan yang bersangkutan belum dapat ditemui untuk dimintai klarifikasi nya, parahnya Asen tidak memiliki Handphone sehingga membuat putusnya komunikasi. (Red/Irwan)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di tiap daerah.

Seperti pekerjaan penurapan atau pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang tengah dikerjakan di Dusun Buer, RT 005, RW 003, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

Saat Jendela Jurnalis menjalankan tugas sebagai sosial kontrol dilokasi tersebut, tampak ada sekitar 6 orang pekerja yang tengah mengerjakan jalannya pembangunan TPT. Namun dilokasi tersebut tak tampak papan informasi terkait darimana sumber anggaran pembangunan TPT yang tengah dikerjakan sekitar 2 hari tersebut.

Selain itu, ketika ditanyakan terkait proses pemasangan batu dan adukan semen dalam kondisi berair juga berlumpur, dan tidak dipasang kisdam atau upaya pengeringan dasar. Namun pihak pekerja mengatakan bahwa itu tak masalah, dan mereka hanya bekerja sesuai alat yang ada. Padahal, dengan pemasangan material batu dan adukan tersebut tidak akan maksimal jika kondisi dasar dalam keadaan berair, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pondasi TPT yang buruk.

Untuk mendapatkan kejelasan informasi, Jendela Jurnalis kemudian menanyai beberapa pekerja, terkait sumber anggaran dan spesifikasinya. Pekerja dilokasi tersebut mengatakan tidak tahu, dan mengarahkan untuk menghubungi Kades Tanjungjaya, karena menurut keterangan dari pekerja tersebut bahwa itu proyek punya Kades.

"Ka Pa Lurah Joni weh a, proyek Pa Lurah da ieumah, material batu ge aya dibumi Pa Lurah," (ke Pak Lurah Joni saja a, ini proyek Pak Lurah, material batu pun ada dirumah Pak Lurah) ucap salah satu pekerja kepada Jendela Jurnalis dalam bahasa sunda. Rabu (2/8/2023).

Berupaya untuk mendapatkan informasi yang akurat, Jendela Jurnalis kemudian mendatangi Kantor Kepala Desa Tanjungjaya, namun menurut keterangan dari salah satu staff yang ada di desa menerangkan bahwa Kades sedang tidak ditempat, lebih tepatnya sedang ke Kantor BPN Karawang.

Selanjutnya, Jendela Jurnalis mencoba mengkonfirmasikan hal tersebut kepada H. Warjoni selaku Kades Tanjungjaya melalui pesan aplikasi WhatsApp. Berdasar keterangannya, diketahui bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersumber dari Banprov.

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait proses pengerjaan yang dinilai kurang maksimal dan tidak adanya papan informasi, Kades tersebut mengirimkan foto saat awal pekerjaan dimulai dan keterangan bahwa papan informasinya ada, namun kadang suka disimpan ditempat teduh, jelasnya.

Namun sangat disayangkan, beberapa kali ditanyakan terkait teknis pekerjaannya, Kades tersebut sama sekali tak memberikan keterangan alias bungkam, dengan hanya menjawab bahwa dirinya sedang ada keperluan di Kantor BPN Karawang. (NN)*