admin

IMG-20230907-WA0011

Sat Narkoba Polres Aceh Barat Serahkan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti Kasus Narkoba ke Kejari

Proses penyerahan barang bukti dan tersangka kasus narkoba

Jendela Jurnalis Aceh Barat -
Pelaksanaan Penyerahan tanggung Jawab tersangka dan Barang Bukti dari Sat Narkoba Polres Aceh Barat kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Kamis (07/09/2023). Pukul 10.00 WIB.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat menerima penyerahan dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) tindak Pidana Narkotika jenis Ganja dari penyidik Polres Aceh Barat terhadap berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kasat Narkoba AKP Erwo Guntoro SH, M.H, menjelaskan pelaksanaan (tahap II) hari ini dilaksanakan terhadap 2 (dua) orang tersangka dengan inisial AM (44), SAM (44), ke dua tersangka diatas melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja," pungkasnya.

Lanjutnya, sebelum diserahkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ke dua tersangka tersebut di klinik Polres Aceh Barat guna mengetahui kondisi kesehatanya," ucap Kasat.

"Setelah memastikan kesehatannya dalam keadaan sehat baru menyerahkan ke - 2 (dua) orang tersangka dan barang bukti tersebut ke Kejaksaan Negeri Aceh Barat," jelas Kasat.

Sambung Kasat Narkoba, setelah diterimanya 2 (dua) orang tersangka beserta BB tersebut di atas oleh pihak JPU dan ditandatanganinya buku register B.12, serta dibuatkan berita acara serah terimanya.

"Dengan berakhirnya pelaksanaan tahap II ini, maka tanggungjawab tersangka dan barang bukti telah ada pada penuntut umum," ujarnya

"Selanjutnya Penuntut umum akan segera melimpahkan berkas perkara guna keperluan penuntutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," tutupnya. (Muhibbul.Jamil)*

IMG-20230906-WA0031(1)

PWI Aceh Barat dan Kankemenag Tandatangani MoU Terkait Pendidikan Jurnalistik

Penandatanganan MoU antara PWI Aceh Barat bersama Kankemenag

Jendela Jurnalis Aceh Barat, -
Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Aceh Barat menjalin kerjasama guna menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi sekolah di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.

Jalinan kerjasama itu diperkuat dalam nota kesepahaman atau penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU), di Aula sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Meulaboh, Selasa (5/9/2023).

Hadir pada kegiatan penandatanganan MoU tersebut kakemenag Aceh Barat H. Samsul Bahri, S.Ag, Kasubag Tata Usaha Khairul Azhar, para Kasi Kemenag, para kepala sekolah Madrasah di lingkup Kemenag Aceh Barat.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat H. Samsul Bahri, S.Ag mengatakan, melalui MoU ini pihaknya berkomitmen menyediakan akses berkaitan pembelajaran jurnalistik bagi segenap siswa pun guru di lingkungan Kankemenag setempat.

“Kami meyakini dari adanya kerja sama wartawan dalam mengabarkan informasi berintegritas dapat memberikan edukasi jitu bagi seluruh element masyarakat dan kami percaya kerjasama ini akan membawa pengetahuan signifikan,” ucapnya.

Dia berharap melalui kerjasama telah disepakati bersama itu, bisa menjadikan suatu landasan fundamental dan kuat dalam kolaborasi sejak dini hingga mendatang, jelasnya.

“Kami sangat bersemangat bekerjasama agar dapat memberikan kontribusi positif lebih besar terhadap masyarakat umum, Aceh Barat khususnya, kami berharap ini akan terealisasi segera,” harap Samsul.

Sementara itu, Ketua PWI Aceh Barat, Sa'dul Bahri mengatakan, jalinan kerjasama selama ini terkait kualitas SDM bidang jurnalistik baru berlanjut dengan satu instansi Kankemenag, diperkuat melalui MoU.

“Kedepan kita perkuat bersama silaturahmi guna menunjang kerjasama ini dengan tempo lama selagi bermanfaat bagi masyarakat umum,” katanya.

Menurut dia, pendidikan jurnalistik tertuju kepada setiap siswa MAN pun guru sekolah di hari mendatang itu, merupakan suatu pendidikan dalam menguasai banyak hal tentang jurnalistik, seperti menyusul reportase, menulis berita, feature, artikel dan fotografi, ungkap Sa'dul

“Tentunya ini akan sangat berguna bagi setiap para peserta nantinya, karena selain bisa menguasai ilmu jurnalistik juga dapat menilai mana berita fakta dan mana berita hoax atau bohong. Terimakasih Kankemenag Aceh Barat atas kerjasama ini,” demikian Sa'dul Bahri. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20230906-WA0012

Jaga Kamtibmas di Wilayah Hukum Wolya Barat, TNI-POLRI Laksanakan Patroli Gabungan

Foto saat TNI bersama POLRI melaksanakan patroli gabungan

Jendela Jurnalis Aceh, - Jaga Kamtibmas di Wilayah, TNI-POLRI Laksanakan Patroli Gabungan, hal ini dilakukan dalam rangka kebersamaan menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polsek Woyla Barat Polres Aceh Barat, Rabu (06/09/2023) pukul 10.00 Wib.

Hal ini dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Bripka Ade Rusfikar bersama Babinsa Koramil/10 Woyla Barat di Desa Binaannya Gampong Pasi jet Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat.
 
Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kapolsek Woyla Barat Iptu Marhadi mengatakan, pelaksanaan giat Sinergitas TNI–POLRI rutin dilaksanakan oleh Anggotanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) di Gampong tersebut," pungkas Marhadi

"Hal tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa sambil ngopi dan berbincang-bincang dengan masyarakat setempat untuk lebih mempererat hubungan tali silaturahmi TNI-POLRI dengan Masyarakat," ujarnya

Selain itu, "Guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak untuk turut berperan aktif dalam menjaga wilayahnya dari gangguan kamtibmas maupun tindak kriminalitas,” ucap Marhadi.

Sementara itu," Safruddin selaku PJ Keuchik Pasi Jet sangat mengapresiasi kegiatan patroli gabungan TNI-POLRI ke Desanya, sehingga Masyarakat merasa Aman dan dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan lancar," ujar Safruddin. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20230905-WA0046

Hari Kedua Operasi Zebra Selawah 2023, Sat Lantas Polres Aceh Barat Lakukan Penindakan Terhadap Pelanggar Lalulintas

Operasi Zebra Selawah 2023

Jendela Jurnalis Aceh -
Hari Ke-2 Operasi Zebra Selawah 2023, Sat Lantas Polres Aceh Barat melakukan Penindakan Terhadap Pelanggar Lalulintas, kegiatan penertiban dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas oleh jajaran Sat Lantas Polres Aceh Barat. Selasa (05/09/2023)

Hal ini dilakukan dalam rangka Operasi Zebra Seulawah 2023, berikut juga adalah langkah yang penting untuk meningkatkan keselamatan berlalulintas di Kabupaten Aceh Barat.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H melalui Kasat Lantas Iptu Mardiansyah mengatakan Penegakan hukum dan edukasi kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan Helm SNI, penertiban knalpot Brong adalah upaya yang baik untuk mengurangi risiko kecelakaan.

"Penertiban knelpot Brong dilakukan sesui dengan permintaan masyarakat pada saat Jum'at Curhat," ungkapnya.

 "Operasi Zebra Seulawah 2023 dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 4-17 September 2023, hari ini merupakan hari kedua," tambahnya.

Lanjut Kasat, dalam rangka Ops Zebra Seulawah - 2023 (H+2), telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Penjagaan dan Pengaturan Lalulintas di Daerah rawan kepadatan pengguna jalan, khususnya pada saat Jam-jam tertentu.

"Serta dilakukan Penindakkan Pelanggaran secara Hunting, Penyuluhan Edukasi keliling (Meupep-pep-red) dan pemasangan spanduk," ujar Kasat Lantas.

"Adapun hasil yang dicapai dalam Penindakkan Pelanggaran lalulintas untuk hari ini, tilang 8 Set, dan teguran 83 kali," terangnya.

"Terlaksananya Penyuluhan Edukasi secara langsung kepada para pengendara kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan disiplin serta mematuhi Peraturan Lalulintas," tutup kasat lantas Iptu Mardiansyah. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20230905-WA0044

Jalan Poros Mulyasari Desa Pangulah Baru Sudah Retak – Retak, Plt Dinas PUPR Karawang Bungkam

Kondisi jalan yang baru dibangu sekitar sepekan sudah retak-retak (insert: papan informasi pekerjaan)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Peningkatan jalan poros Kampung Mulyasari RT. 005, Desa Pangulah Baru, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang dikerjakan oleh pihak CV. ENDAH TEGAR UTAMA dengan no kontrak : 027.2/…../10.2.01.08.3.214/PPK-JLN/PUPR 2023 sudah retak-retak.

Padahal, pekerjaan betonisasi jalan itu baru selesai dikerjakan sekitar sepekan lalu, dan dikerjakan oleh oknum rekanan pembangunan yang menggunakan sumber anggaran APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 itu dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Mereka menduga pekerjaan tersebut menghasilkan bangunan yang tak berkualitas.

"Baru sepekan saja sudah retak-retak. Bagaimana besok-besok. Hampir bisa dipastikan jalan cor itu akan segera hancur, sayang uang Negara terkesan dihamburkan untuk pekerjaan yang tak berkualitas," ungkap Amri (samaran).

Lanjutnya, "Anggarannya begitu sangat besar, bahkan nilainya sampai ratusan juta rupiah yang digelontorkan pemerintah melalui Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Sebagai warga masyarakat, kami sangat kecewa uang negara (uang rakyat) dari APBD tahun 2023 sebesar Rp 189.635.080, yang dipergunakan untuk proyek peningkatan jalan poros Desa ini hasilnya sangat mengecewakan," keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Maskar) H Nanang Komarudin, S.H., M.H., dirinya mengatakan, "Sebagai masyarakat yang punya kewenangan untuk turut mengawasi proses pembangunan, yang menggunakan uang rakyat, kami minta agar pihak terkait turun ke lapangan dan cek jalan poros Kampung Mulyasari, Desa Pangulah Baru, Kecamatan Kotabaru," tegasnya.

Ia juga meminta, agar tagihan pekerjaan itu jangan dibayar dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, atau jikapun sudah dibayar, maka kerugian negara harus dipastikan untuk dikembalikan.

"Oknum pelaksana CV. ENDAH TEGAR UTAMA yang tidak serius dalam mengerjakan kewajibannya sebagaimana SP yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Karawang, dan juga harus diberikan sanksi. Bila perlu seret secara pidana bila ada indikasi terjadinya hal itu," imbuhnya.

Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi yang dilayangkan awak media pada Plt kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten karawang Rusman Kusnadi, ST belum mendapatkan jawaban. (Pri)*

IMG-20230905-WA0043

Satpolairud Polres Aceh Barat Melaksanakan Patroli Perairan Demi Meningkatkan Keamanan

Satpolairud Polres Aceh Barat saat melaksanakan giat patroli

Jendela Jurnalis Aceh -
Satpolairud Polres Aceh Barat Melaksanakan Patroli Perairan demi meningkatkan keamanan khususnya diperairan Kabupaten Aceh Barat pada jam dan wilayah rawan kejahatan, Selasa (05/09/2023). Pukul 12.00 Wib.

Patroli perairan merupakan salah satu bentuk wujud pertanggung jawaban tugas sebagai personel Satpolairud Polres Aceh Barat untuk memberikan rasa tenang serta nyaman kepada masyarakat baik yang sedang beraktifitas dilaut maupun yang sedang bertempat tinggal dipesisir laut.

Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi serta meminimalisir tindak kejahatan serta mencegah secara dini dari ganguan serta ancaman yang akan timbul yang dapat meresahkan warga masyarakat pesisir maupun pengguna jasa peraian sehingga situasi wilayah perairan Kabupaten Aceh Barat selalu aman dan kondusif.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kasat Polairud Polres Aceh Barat Iptu TN Samosir mengatakan, "Patroli perairan ini juga mencegah adanya barang-barang terlarang seperti Narkoba dan sejenisnya yang memasuki diwilayah Aceh Barat melalui jalur perairan," Pangkas Samosir.

Lanjut Samosir, "Selama dalam melaksanakan Patroli tidak ditemukan Nelayang yang melanggar aturan serta tidak ada yang membawa barang-barang terlarang," jelas Samosir. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20230905-WA0040

Disinyalir Proyek Bodong, Penurapan di Desa Kosambibatu Cilebar Tanpa Papan Informasi

Kondisi dan ketinggian pada pekerjaan penurapan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Setiap pelaksanaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, tentunya harus dengan menerapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut berkaitan dengan asas transparasi publik sesuai undang-undang yang berlaku, agar pelaksanaannya dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat.

Namun sangat berbanding terbalik pada pelaksanaan pembangunan tembok penahan tanah (turap) yang tengah dibangun di RT 03 RW 03 Desa Kosambibatu, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dimana dalam pelaksanaannya sama sekali tak memasang papan informasi sebagaimana mestinya.

Padahal, menurut salah satu pekerja dilokasi ketika ditanyakan terkait pelaksanaan proyek tersebut diselenggarakan oleh pemerintahan desa atau dinas, pekerja mengatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan dari Dinas.

"Ini mah proyek dinas pa, bukan proyek desa, tapi yang ngaturnya kepala desa, coba aja tanyakan ke kadesnya pak," jawab seorang pekerja yang enggan namanya dipublikasikan. Senin (4/9/2023)

Lebih lanjut, saat ditanyakan terkait pelaksana maupun mandor yang bertugas mengawasi jalannya pekerjaan tersebut, pekerja menjawab bahwa tidak ada mandor, dan hanya mengetahui bos nya saja, katanya milik seorang pengusaha kontraktor berinisial "K".

"Gak ada mandor pak, kalo bos nya mah kalo gak salah namanya K (inisial)," jelasnya.

Dalam pantauan Jendela Jurnalis, pekerjaan tersebut sudah berjalan dan hampir selesai, mulai dari penurapan awal hingga pada titik ujung menyambung dengan turap yang sudah dibangun satu tahun sebelumnya melalui Dana Desa Tahap lll Tahun 2022.

Ujung turap yang menyambung dengan proyek yang didanai dari dana desa pada tahun sebelumnya

Untuk fisik pekerjaan, ketika ketinggiannya diukur hanya ada sekitar 64 CM dari dasar, padahal, untuk sebuah pekerjaan penurapan, ideal ketinggian biasanya minimal itu sekitar 80 CM.

Ditempat terpisah, HM (inisial) yang merupakan warga sekitar pun mengungkapkan dan merasa aneh, bahkan dirinya selaku warga sekitar tidak tahu pekerjaan tersebut didanai dari mana.

"Kami orang sini aja gak tau pa itu kerjaan didanai dari mananya, kan gak ada papan proyek disitunya juga, padahal kan biasanya kalo ada proyek seperti itu ada papan proyeknya, biar ketahuan itu kerjaan didanai dari desa atau dinas," ungkapnya.

HM menambahkan, bahwa setiap pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu pasti ada bagian pengawasnya, dan selain papan proyek pun tentu pekerjaan tersebut memiliki RAB, untuk mengetahui bahwa pekerjaannya sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum, dan patut dipertanyakan kinerja pengawasannya yang diduga mandul.

"Proyek pemerintah kan biasanya ada pengawasnya, patut dipertanyakan tuh pihak bagian pengawasannya, dikhawatirkan ada main sama pihak pelaksananya, jangan sampai uang rakyat ditilep oknum,"

Sementara itu, Jendela Jurnalis mencoba mendatangai Kantor Desa Kosambibatu untuk menggali informasi dan mengonfirmasikan terkait proyek tersebut, namun tidak ada seorang pun aparatur desa yang dapat dimintai keterangan, dikarenakan mungkin staff sudah pulang, karena jam menunjukan Pukul 14.00 WIB.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mendapatkan informasi terkait sumber dana maupun pihak pengawas yang bertugas dalam mengawasi proyek tersebut. (Team)*

IMG-20230904-WA0017

Kembali Membuat Resah Warga Cilamaya dengan Suara Bising, Sekjend DPP LSM F12 Kecam Keras Pihak PLTGU

H. Ade Hidayat (Ketua Umum DPP F12) dengan Akew (Sekjend DPP LSM F13)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Malam tadi sekitar pukul 9, PLTGU Cilamaya kembali mengeluarkan suara gemuruh yang membuat warga masyarakat Cilamaya resah dan ketakutkan.

Mendengar kejadian tersebut Sekjend DPP LSM F12, Akew angkat bicara dan mengatakan bahwa tanah kelahirannya dirusak oleh keresahan dan ketakutan yang diakibatkan oleh suara gemuruh dari PLTGU.

"Ini tanah kelahiran saya di rusak oleh anda !!!" ucapnya.

Sekjend DPP F12 tersebut mengecam keras kepada pihak PT Jawa Satu Power.

"Mereka enak-enak molor, kita disini gelisah, saat enak tidur sampai terbangun dan lari keluar rumah," tegas Akew.

Menurut Akew, kejadian ini bukan sekali atau dua kali saja, dirinya sangat geram atas terjadinya suara bising yang tiba-tiba muncul sangat keras seperti suara helikopter yang bergemuruh kencang sampai tembok rumah dan kaca bergetar. Dan masyarakat Cilamaya sangat cemas sampai terbangun dari tidur berlari keluar rumah karena tembok dan kacanya bergetar.

Suara gemuruh yang sangat bising tersebut terdengar mulai dari pukul 20:57 WIB sampai dengan pukul 21:15 WIB.

Warga sekitar PLTGU yang berada di Desa Cilamaya, khususnya Dusun Sarimulya, Desa Cilamaya, mengeluhkan kebisingan suara cerobong PLTGU Cilamaya yang seperti suara helikopter yang mau mendarat.

”Berisik banget suara bisingnya, suara bising sudah diluar batas kewajaran.
Sampe tembok dan kaca bergetar, selain itu juga tidak pernah ada sosialisasi terlebih dahulu serta pemberitahuan kepada warga sekitar. Apa lagi yang sangat dikhawatirkan warga yang lagi sakit, dan orang tua yang mempunyai bayi atau lansia, jelas mereka sangat panik," keluhnya.

"Saya bingung dengan kinerja mereka, apa mereka makan gaji buta, menikmati gaji setiap bulannya tanpa memikirkan resiko masyarakat disini yang terdampak," jelas Akew.

"Jelas karena mereka bukan pribumi, jauh-jauh datang kesini mencari keuntungan disini tanpa memikirkan resiko kita yang tinggal disini. MEREKA ITU KURANG AJAR!!!!" tambahnya.

"Sampai detik ini, tidak pernah ada sosialisasi sama sekali. Bukannya setiap perusahaan ada humas, mungkin di Jawa Satu Power tidak Ada humas," tutupnya. (Pri)*

IMG-20230831-WA0078

Gebyar Paten Cilamaya Wetan, Wabup Aep: Pelayanan Harus Dirasakan Masyarakat

Gebyar Paten Kecamatan Cilamaya Wetan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggelar Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), kali ini diselenggarakan di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan pada Rabu (30/8/2023).

Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dalam sambutannya mengatakan, pihaknya meminta kepada dinas-dinas di lingkungan Pemkab Karawang yang hari ini berperan dalam melayani harus dirasakan oleh masyarakat. Sebab menurutnya, program ini merupakan program pelayanan jemput bola.

"Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Paten, tentu program ini merupakan salah satu program unggulan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga Kecamatan Cilamaya Wetan," katanya.

Wakil Bupati Karawang didampingi Camat Cilamaya Wetan

Tidak hanya mempermudah, dikatakan Wabup, sebab terdapat 12 pelayanan termasuk pelayanan administrasi milik BUMN, BUMD hingga Samsat. Tidak lupa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karawang serta stan UMKM dari desa-desa yang ada di Kecamatan Cilamaya Wetan.

"Tentunya Gebyar Paten ini merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena semua pelayanan berada dan tersentral di sini, Alhamdulillah bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan," ungkapnya. (Pri)*

IMG-20230831-WA0067

Diduga Curi Start, Pekerjaan Dinas PUPR Karawang di Desa Lemahabang Tak Mencantumkan Nomor Kontrak

H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., (backgroud papan informasi tanpa nomor SPK)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menggelontorkan anggaran guna menunjang pemerataan pembangunan untuk di setiap daerah.

Namun sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya kerap kali tak sesuai dengan spesifikasi, baik dari segi petunjuk teknis (Juknis) maupun petunjuk pelaksanaan (Juklak).

Seperti pada pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang dengan judul normalisasi drainase yang terletak di Jalan Syech Quro, tepatnya di Pasar Wadas, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang yang dikerjakan oleh CV. JAYA ALFA RIZKY untuk pengerjaan normalisasi dengan Panjang : 100.80 M' Ukuran : 0.60 X 0.60 M' dalam nilai kontrak sebesar Rp. 189.131.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 untuk masa pengerjaan selama 60 Hari kalender.

Namun dalam proyek tersebut, ada sebuah kejanggalan, diduga dengan sengaja tidak mencantumkan nomor kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) di papan informasi yang tertera disekitar lokasi pekerjaan. Padahal, seharusnya proyek yang dikerjakan dari uang rakyat itu harus transparan dan mendetail dalam memberikan keterangan, agar masyarakat awam bisa turut serta mengawasi pekerjaan tersebut.

Dengan tidak dicantumkannya nomor kontrak atau SPK, diduga kuat adanya kongkalikong antara oknum bidang Sumber Daya Air (SDA) bersama oknum rekanan, karena pekerjaan tersebut diduga dikerjakan dengan cara curi start.

Hal tersebut memicu komentar dari Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Maskar) H Nanang Komarudin, S.H., M.H., dirinya mengatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pekerjaan dari dinas seharusnya bersifat transparan.

"Dalam setiap penyelenggaraan pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah, tentunya harus disertai dengan transparansi informasi publik, kalo seperti itu sih artinya papan informasi yang dipasang hanya kamuflase semata seolah menerapkan, walaupun pada kenyataannya itu tidak mendetail, sama saja bohong dong?" cetusnya. Kamis (31/8/2023).

Selain itu, dirinya pun mempertanyakan kapasitas seorang pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pekerjaan, faktanya pengawas pun seolah tutup mata.

"Itu kan pasti ada pengawasnya, tapi fungsi pengawasannya mana? kok malah terkesan ada pembiaran, jangan sampai uang rakyat yang disalurkan untuk pembangunan dijadikan ajang bancakan segelintir oknum," tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana maupun pihak pengawas belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya. (Team)*