admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Melanjutkan pemberitaan tentang pekerjaan penurapan di Jalan KW 9 Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat yang dikerjakan oleh pihak pelaksana dari CV. Aqila Putri Berlian dengan besaran anggaran Rp. 189.564.277 l,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) melalui serapan APBD Kabupaten Karawang tahun anggaran 2023 yang diduga bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya telah melakukan kecurangan dengan mengurangi ukuran volume ketinggian.

Selain itu, dalam papan informasi yang terpampang tak dilengkapi dengan Nomor Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Nomor Kontrak.

Munculnya dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, berdasar hasil dari beberapa kali investigasi Jendela Jurnalis dilapangan, nyatanya kondisi pengerjaan sangatlah terlihat bertolak belakang dengan apa yang tertulis dalam papan Informasi. Karena, yang seharusnya penurapan dibangunkan dengan volume ketinggian 1,00 M, namun ketika dilakukan pengukuran bahkan disaksikan langsung oleh pihak pekerja pun hasilnya bervariasi, rata-rata hanya ada sekitar 78 hingga 80 cm saja. Minggu (22/10/2023).

Dengan adanya temuan tersebut, CV. Aqila Putri Berlian diduga telah melakukan pencurian (nyolong-red) volume ketinggian hanya demi meraup keuntungan lebih besar.

Padahal, dengan beberapa kali munculnya pemberitaan seharunya bisa menjadikan dasar evaluasi bagi pihak dinas terkait untuk dapat melakukan tindakan sebagaimana tugas dan fungsinya, melalui kinerja pengawasan yang seharusnya berdampak baik dalam rangka memberikan fasilitas pembangunan berkualitas untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Namun sangat disayangkan, bagian pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang yang bertugas mengawasi jalannya pembangunan dalam pekerjaan tersebut seolah turup mata dengan malah memblokir nomor wartawan Jendela Jurnalis dan terkesan menghindar untuk dikonfirmasi, dan pihak pelaksana pun dianggap sebelas dua belas dengan kebungkamannya saat beberapa kali dilakukan upaya konfirmasi.

Sementara itu, menyikapi adanya dugaan pembiaran yang dilakukan pihak Dinas PUPR menuai reaksi keras dari Aep Apriyatna selaku Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia (LBH HAPI) yang diketuai oleh Dr. Safrial Bakri SH,. MH,. Dirinya merasa heran sekaligus geram hingga melontarkan kritikan terhadap kebijakan pihak Dinas PUPR yang seolah-olah tidak memberikan respon apapun ketika salah satu program proyek pekerjaan dibidangnya diberitakan dengan dugaan telah melakukan tindakan pencurian (nyolong-red) volume ketinggian, juga diduga melebihi batas dari waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan.

"Sejujurnya saya merasa heran, tapi sekaligus meras kagum atas kinerja Dinas PUPR, dalam hal ini bidang jalan. Pasalnya, CV. Aqila Putri Berlian sudah jelas-jelas telah melakukan rekayasa volume ketinggian dan melebihi batas hari yang sudah di tentukan, tapi tidak ada tindakan apapun. Hebat atas etos kerja Dinas PUPR bidang jalan, pokoknya luar biasa. Mereka pantas mendapatkan rekom jabatan yang lebih tinggi, biar jangan tanggung korupsinya," ungkap Aep. Minggu (22/10/2023).

Lebih lanjut, dirinya pun merasa heran atas melenggang bebasnya pihak pelaksana pekerjaan yang nyata dan jelas melakukan kecurangan dan memerlukan adanya upaya evaluasi oleh dinas terkait atas kinerjanya yang diduga telah mencuri volume ketinggian.

"Padahal, untuk pekerjaan penurapan Jalan KW9 sudah berapa kali dipublikasikan perihal dugaan tindakan kecurangan mengurangi volume ketinggian, ditambah sekarang sudah melebihi batas hari kerja, tapi aneh bin ajaibnya CV. Aqila Putri Berlian sama sekali tidak mendapatkan teguran apalagi sanksi apapun. Hebat kan?." cetusnya.

Dirinya pun menyayangkan dan menyindir sikap oknum pengawas yang terkesan makan gaji buta dengan kinerjanya yang diduga lalai dalam mengawasi sebuah pembangunan sebagai tugas pokoknya.

"Terus pihak pengawas bidang jalan kerjanya apa saja? terima gaji buta doank? enak donk gak harus kerja, tinggal duduk manis di bangku hitam, kerjanya minum kopi, lanjut terima "Fee" dan komisi, di tambah gaji wow fantastis," sindirnya.

"Bukti-bukti sudah kami kantongi, tunggu saja waktunya untuk pihak CV. Aqila Putri Berlian perihal pekerjaan penurapan jalan KW 9 pasti saya akan dorong ke pihak APH. Karena pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR bidang jalan dan pengawasannya tidak memberikan respon apapun dan terkesan santai-santai saja. Mereka sepertinya merasa aman, sehingga tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak CV. Aqila Putri Berlian yang jelas-jelas sudah melakukan pencurian (nyolong-red) volume ketinggian, ditambah sudah melebihi batas hari kerja," pungkasnya.

Dengan tertutupnya akses komunikasi terhadap oknum bagian pengawasan, serta dengan selalu bungkamya oknum pelaksana kerja, ditambah tidak adanya evaluasi atas dugaan buruknya kualitas pekerjaan penurapan tersebut, diduga seolah ada "kongkalikong" antara mereka (oknum-red) untuk tetap acuh dan tidak menggubris apapun keluhan masyarakat yang dipublikasikan melalui sebuah pemberitaan. *D'Sukarya)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Polres Aceh Barat melalui Polsek Kaway melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan himbauan larangan beraktivitas di sungai seiring kemunculan hewan buaya di Sungai Krueng, Meureubo, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat, Jum'at (20/10/2023).

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, melalui Kapolsek Kaway XVI Ipda Rahmad Qaswany, S. Psi., M. Si., mengatakan warga Desa Tanjong Bungong, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya.

Kapolsek mengatakan, kemunculan hewan satwa liar itu, awalnya terlihat warga saat melewati lintas Meulaboh - Tutut.

"Warga melihat dari arah kejauhan, buaya itu sedang berjemur, tepat berada di seberang Krueng (Sungai) Meureubo kawasan Desa Tanjong Bungong,” kata Kapolsek.

Menurut Kapolsek, kehadiran buaya tiba-tiba terlihat warga itu, membuat kehebohan di tengah masyarakat hingga ramai-ramai menyaksikan keberadaan satwa liar jenis reptil tersebut.

“Warga melihat dari arah Gunung Menit Desa Tanjong Bungong, pada hari rabu 18 Oktober 2923 sekira pukul 15.00 WIB, buaya itu diperkirakan berukuran panjang tubuh sekitar dua meter, beberapa jam kemudian, buaya kembali masuk ke dasar sungai,” ujar Kapolsek.

Dengan adanya kemunculan Buaya di sugai tersebut sehingga kami dari Polsek Kaway XVI Polres Aceh Barat memasang Spanduk Himbauan kepada Warga Sekitar.

Kapolsek bersama Anggota juga melaksanakan Sosialisasi larangan beraktivitas di sungai seiring kemunculan Buaya di Sungai Krueng Meureubo Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat," pungkasnya.

Himbauan dan Sosialisasi ini dilakukan agar tidak adanya warga sekitar yang menjadi korban terkaman Buaya," Tutup Kapolsek Kaway XVI Ipda Rahmad Qaswany S.Psi., M. Si. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Tahun 2023, Polres Aceh Barat menggelar kegiatan pengisian eSurvey Responden Eksternal pada EPZI yang bertempat Aula Joglo Polres Aceh Barat, Rabu (18/10/2023). Pukul 10.00 WIB.

Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 50 orang dari masyarakat yang pernah menggunakan pelayan Publik Polri.

Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H, dalam amanahnya menyampaikan agar masyarakat yang menjadi responden Eksternal dapat memberikan nilai bagaimana pelayanan publik yang dirasakan saat ini.

Lanjut Kapolres, "Sehingga eSurvey ini menjadi tolak ukur kinerja Polres Aceh Barat dalam Pelayan Publik diantaranya pelayanan SKCK, SIM dan Laporan di SPKT," ungkapnya

Tujuan pelaksanaan eSurvey ini untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik Polres Aceh Barat saat ini apakah sudah baik atau perlu dilakukan peningkatan.

Sambung Kapolres, kalau memang perlu dilakukan Peningkatan tentang apa saja sehingga masyarakat yang menggunakan pelayanan Publik Polri dapat nyaman.

"Selanjutnya, dengan pengisian eSurvey oleh masyarakat yang pernah menggunakan pelayan publik Polri dengan di bantu oleh staf bagren," ucap Kapolres.

Setelah eSurvey selesai diisi oleh masyarakat dan acara ditutup dan dilakukan foto bersama, tutup Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana S.I.K., M.H.(Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Melanjutkan pemberitaan sebelumnya, perihal adanya pembangunan saluran drainase berupa pemasangan U-Ditch di Dusun Jati Ilir 1, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat yang diduga kangkakangi aturan yang tertuang dalam UU KIP no 14 tahun 2008, juga diperparah dengan mekanisme pengerjaannya yang dinilai asal jadi serta melebihi hari kerja, kini menuai sorotan publik dan beberapa LSM yang berada di Kabupaten Karawang. Kamis (19/10/2023).

Salah satunya melalui komentar dari LSM LIDIK Kabupaten Karawang yang diketuai oleh Suhanta, dirinya sangat menyesalkan dengan adanya kejadian tersebut, Selain itu, Suhanta juga mempertanyakan kapasitas bidang pengawasan yang seolah tidak bekerja dan hanya menikmati gaji buta saja.

Suhanta menyebutkan, bahwa jika memang dalam pembangunan saluran drainase tersebut tidak memasang papan informasi, dirinya menegaskan bahwa itu dianggap telah melanggar UU KIP no 14 tahun 2008.

"Kalau memang benar tidak ada papan informasinya, jelas itu sudah melanggar Undang-Udang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008," tegasnya.

Selain mengeluhkan pekerjaan yang dinilai amburadul, Suhanta juga mempertanyakan kinerja dari pihak pengawas dinas terkait.

"Selain terkesan amburadul, saya juga menduga bahwa pekerjaannya telah melebihi batas hari kerja dari yang semestinya. Yang menjadi pertanyaan saya, kemanakah pengawasannya bidang SDA? kenapa dibiarkan saja tanpa tindakan apapun?," keluhnya.

Lebih lanjut (Suhanta) mengatakan, "Saya rasa besaran anggaran tersebut pastinya tidak kecil, dan seharusnya dinas terkait serius dalam mengawasi setiap program yang sudah di gulirkan pihaknya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Seperti halnya pembangunan saluran drainase uditch dusun Tunggakjati Ilir 1 yang terkesan di biarkan tanpa pengawasan," tambahnya.

Suhanta pun memastikan, jika tidak ada tindakan dari dinas terkait, dirinya mengaku akan mengambil langkah untuk mengirimkan laporan ke pihak APH.

"Coba nanti saya ingin tahu sejauh mana tindaklanjutnya bidang SDA dalam menyikapi program pembangunan saluran drainase tersebut, ada tindakannya atau tidak? kalau ternyata tidak ada, saya dari LSM LIDIK Kabupaten Karawang pastinya yang akan maju dan melaporkan ke pihak APH," pungkasnya.(D'Sukarya)*