15 Februari 2026

admin

IMG-20240516-WA0036

Merasa Dibohongi Dinas PRKP Karawang, Warga Kecamatan Pakisjaya Pertanyakan Realisasi Program Rutilahu

admin 16 Mei 2024 0

Foto Suhati saat menunjukan surat tanda terima pengajuan Rutilahi ke Dinas PRKP (insert : kondisi rumah yang sudah tidak layak huni)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yaitu untuk meningkatkan akses masyarakat di bidang perumahan dan permukiman, dimana pada ketentuannya yaitu sebagai bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki hunian yang layak dan aman serta terjangkau.

Namun, terkadang program tersebut berjalan tidak tepat sasaran. Salah satunya seperti kisah yang dialami oleh Suhati, warga Dusun Kedondong, RT. 011/006, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun lamanya meninggali sebuah rumah dengan kondisi bangunan setengah roboh dan memprihatinkan.

Selain tak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Suhati yang merupakan seorang janda dengan 5 anak yatim tersebut terpaksa harus bertahan untuk tinggal di gubuk dengan kondisi memprihatinkan. Kondisi tersebut lantaran Suhati tidak mampu merehab dan memperbaiki gubuk tempat tinggalnya hingga saat ini. Ironisnya, pemerintah setempat terkesan cuek dan tutup mata.

Kepada Jendela Jurnalis, Suhati mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya sudah pernah mengajukan untuk program Rutilahu melalui seseorang yang ia percaya kepada Dinas PRKP Kabupaten Karawang dengan tujuan agar rumahnya bisa dibangunkan melalui program tersebut. Kamis (16/5/24).

"Saya sudah membuat permohonan atau pengajuan melalui proposal kepada orang yang bisa saya percaya yang di tujukan ke dinas PRKP Kabupaten Karawang, dan diterima dengan baik pada saat itu," ungkapnya seraya menunjukan selembar surat bukti penerimaan permohonan pembangunan rutilahu dari Desa Solokan ke Dinas PRKP tertanggal 13 Januari 2024, dan diterangkan bahwa permohonan tersebut diterima pada tanggal 16 Januari 2024 dan ditandatangani oleh seseorang bernama Karna, lengkap dengan stempel Dinas PRKP.

"Dan yang saya pegang ini, ini adalah bukti bahwa proposal tersebut sudah diterima dan ini bukti tanda terimanya dan di engkapi stempel, cuma mirisnya sampai saat ini ga ada kabar baik. Apakah semua ini hanya formalitas saja? atau hanya sekedar memberikan angin segar?" tambah Suhati dengan nada sedih.

Lebih lanjut, Suhati mengeluhkan bahwa menurutnya disaat musim hujan dirinya merasa sangat kesulitan, bahkan dirinya bersama 5 anaknya harus rela terjaga dalam keadaan bocor. Labih parahnya, dirinya juga menceritakan bahwa genting dan bambu penyangga atap rumahnya sempat ambruk saat diterjang hujan.

"Saya dan lima anak saya gak bisa tidur. Bagaiman saya dan anak saya mau tidur pak? sementara keadaan rumah saya sudah sangat parah dan sudah bocor semua, beberapa hari yang lalu ada angin kencang saja bambu dan genteng yang di lempengan dimana tempat saya tidur itu ambruk," keluhnya.

Sementara itu, guna mendapatkan informasi lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya untuk mengonfirmasikan hal tersebut kepada Bogi selaku Kabid yang membidangi program Rutilahu tersebut. Namun sayangnya, saat dihubungi melalui panggilan telepon, nomornya sudah tidak aktif dan sulit untuk dihubungi. (Team)*

IMG-20240516-WA0016

JPPR Kuningan Pertanyakan Slogan “JURDIL” di KPU Kuningan

admin 16 Mei 2024 0

Sandi, Ketua JPPR Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Maraknya spanduk kekecewaan yang bergambarkan tikus berdasi atas hasil kinerja KPU Kuningan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merasa perlu menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dugaan praktik kecurangan dalam tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kuningan.

Sandi selaku ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kuningan ikut angkat bicara, pasalnya dengan tersebar luasnya spanduk tersebut dinilai ketidak tranparanan dan terindikasi benar adanya isu kongkalikong dalam proses pembentukan badan adhoc tingkat kecamatan PPK.

"Secara pribadi sangat menyayangkan sekali dengan isu dan pemberitaan KPU Kuningan yang hari ini beredar, baik di media pemberitaa dan tersebar luas spanduk kekecewaan di wilayah kabupaten kuningan, saya kawatir kekhawatiran tentang integritas dan transparansi KPU Kabupaten Kuningan dinilai memang tidak independent, jujur dan adil, sesuai dengan slogan yang digaungkan KPU Kuningan," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Sandi, JPPR Kuningan menilai bahwa penyebaran spanduk ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan publik, melainkan indikasi adanya dugaan praktik kecurangan yang sistematis dalam tubuh KPU Kabupaten Kuningan.

"Fenomena ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan transparan. fenomena ini dapat dimaknai pula sebagai alarm yang serius bahwa ada masalah mendasar dalam mekanisme rekrutmen PPK kemarin, dan jika benar terjadi kecurangan, hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap KPU Kuningan," tegas Sandi.

Berdasarkan laporan yang diterima JPPR Kuningan dari masyarakat dan pengawas independen, dugaan praktik kecurangan dalam perekrutan PPK meliputi beberapa hal diantaranya adalah Ada dugaan kuat bahwa seleksi PPK lebih mengutamakan kerabat dan orang dekat daripada kandidat yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta Minimnya transparansi dalam tahapan seleksi, khusus nya pada penetapan hasil akhir bagi peserta yang terpilih dan yang menjadi Calon PAW, membuat publik dan calon PPK meragukan kejujuran proses tersebut.

"Ya kami JPPR Kuningan selaku pemantau dan mitra Penyelenggara akan terus memantau dan laporan yang diterima JPPR Kuningan akan ditindak lanjuti lebih jauh, dan kami juga sudah berkordinasi dengan pemantau pemilu yang lain, kalo KPU Kuningan hari ini memang sedang masuk angin dan perlu di kerok agar angin nya keluar," ujarnya.

"Saya selaku Ketua JPPR Kuningan menuntut KPU Kabupaten Kuningan perlu melakukan reformasi terhadap mekanisme perekrutan PPK dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Setiap tahapan seleksi harus dapat diakses dan dipantau oleh publik untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis, dan kami tidak akan segan untuk melayangkan surat audensi dengan pihak KPU Kuningan," pungkasnya. (Wan)*

IMG-20240515-WA0035

Beginilah Kronologis Awal hingga Tertangkapnya Pelaku Sodomi Belasan Anak di Karawang

admin 15 Mei 2024 0

Gambar Ilustrasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Belasan anak dibawah umur menjadi korban pelecehan seksual dan sodomi oleh dua pelaku terduga berinisial YI dan YA.

Terbongkarnya kasus yang terjadi di Kecamatan Telukjambe Timur tersebut sontak membuat publik Karawang terkejut dan prihatin.

Awak Media pun kemudian berupaya menggali informasi bagaimana kasus tersebut bermula, disehingga terungkap ke publik dengan mendatangi beberapa tokoh masyarakat setempat.

Wahyu selaku tokoh masyarakat setempat dalam perbincangannya bercerita bagaimana awal mula kejahatan luar biasa itu bisa muncul ke permukaan.

Asal mula terungkapnya kejadian berawal dari kecurigaan salah seorang ibu korban yang masih duduk di kelas enam SD, yang tidak mau menerima panggilan telepon dari terduga pelaku.

"Ibu korban melakukan pengecekan hp anaknya dan ada chatting tidak wajar dari pelaku, saat ditanyakan kepada anaknya barulah si anak mengakui kepada orang tuanya atas perbuatan YI terhadap anak tersebur," katanya, Selasa (14/5/2024).

Ia melanjutkan, kemudian atas aduan ibu anak korban tersebut sejumlah tokoh masyarakat berinisiatif memancing YI dan ayahnya agar mau datang menemui warga dengan acara mengundang YI untuk datang ke acara walimatus safar warga mau berangkat ibadah haji yang lokasinya harus di-fogging.

YI yang merupakan anak tukang bubur ini awalnya warga Perumnas, tetapi belum lama telah pindah ke daerah Cengkong Kecamatan Purwasari.

"Si YI sebenarnya cara sosialnya ke masyarakat bagus, pernah menjadi relawan fogging, dipancing kedatangannya dengan iming-imingi ada foging. Setelah mereka berdua datang, warga dan orangtua korban langsung menginterogasi pelaku dan pelaku mengaku bahwa ia bersama pelaku Ya telah lakukan pelecehan dan sodomi belasan anak. Tetapi total korban anak yang sudah di-BAP baru delapan anak," bebernya.

"Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kedua terduga dibawa ke Polsek Telukjambe Timur," timpalnya.

Wahyu mengungkapkan, pihaknya selaku pengurus lingkungan diinstruksikan melakukan pengembangan, lalu didapati jumlah korban bertambah menjadi 16 anak seperti yang sudah diberitakan, tetapi jumlah korban diyakini terus bertambah karena kedua pelaku tersebut telah melakukan aksinya sejak tiga tahun lalu atau di masa pandemi COVID-19.

"Kejadian sudah terjadi 3 tahun ke belakang sampai 1 bulan terakhir. Saat ini dua pelaku sudah ditahan di Rutan Polres Karawang karena telah ditetapkan jadi tersangka. Harapanya agar kasus ini ditangani dengan serius dan pelaku diberi hukuman setimpal," tegasnya.

Wahyu kemudian membeberkan modus pelaku dalam menjerat para korban masuk ke dalam perangkapnya.

Modusnya, korban diajak gabung klub sepakbola. Usai main sepakbola, para korban diajak main ke rumah pelaku Ya untuk main game PS. Ada juga korban yang langsung dijemput di sekolah.

"Di rumah pelaku YA ini ada anak yang main PS lalu diajak ke lantai 2 untuk dieksekusi. Setelah dieksekusi anak diancam agar tidak bicara ke orangtua atau ke orang lain dan diberi uang Rp. 20 ribu hingga Rp. 100 ribu atau berupa barang," ujarnya.

Kata Wahyu, YA dan YI dalam jalankan aksinya kadang sendiri dan kadang bersama. Yang dikhawatirkan, ketika kedua pelaku lakukan aksi kejinya direkam dan divideokan

"Ada kehawatiran video disebarkan, harapanya pihak berwajib memberikan perhatian khusus dikhawatirkan video tersebar," harapnya.

Wahyu menambahkan, YI ini kadang mengasuh anak-anak dalam hal mengaji di suatu masjid. Di komplek masjid itulah Yi lakukan aksi kejinya terhadap anak-anak yang jadi asuhan ngajinya.

"Kami sangat berharap sekolah pihak kepolisian untuk serius tangani kasus ini dan berhapat dua pelaku dikenai sanksi berat dan kalau bisa dikebiri agar tidak bisa lagi lakukan aksi kejinya kedepan," tutupnya. (red)*

IMG-20240515-WA0034

Sekjen DEEP Kuningan Turut Soroti Beredarnya Spanduk Kekecewaan terhadap KPU

admin 15 Mei 2024 0

Nova Rizky Sugema, Sekjen DEEP Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Memasuki persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 KPU Kuningan telah melakukan beberapa tahapan persiapan mulai dari perekrutan Badan Adhoc tingkat kecamatan PPK dan PPS melalui pelaksanaan CAT dan wawancara.

Baru-baru ini, usai adanya pengumuman hasil wawancara Badan Adhoc PPK Kecamatan, kini dihangatkan dengan tersebarnya spanduk yang mengarah kepada kekecewaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Kuningan.

Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, dengan kata yang dibangun "Bersihkan Tikus Demokrasi Ditubuh KPU Kuningan", yang dimana spanduk tersebut berhastag Gerakan Penyelamatan Demokrasi Kuningan.

Sekjen DEEP Kuningan Nova Rizky Sugema ikut angkat bicara dengan beredarnya spanduk kekecewaan dari masyarakat berarti ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Kuningan.

Ia mengatakan, jika memang telah terjadi pelanggaran, ini harus segera diselesaikan dan dibetulkan apa yang menjadi polemik sehingga hasil pleno para komisioner KPU tidak diterima oleh publik, apa memang hasil tersebut menggangu terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kuningan.

"Jangan sampai polemik ini menjadi didiamkan begitu saja, sehingga integritas dan kesiapan KPU terhadap penyelenggaraan harus kita dipertanyakan," ujar Nova.

Lanjutnya menjelaskan Berdasarkan undang-undang, sudah menjadi tugas KPU mengawal Pemilu sesuai tahapannya. Pasal 22E ayat 1, asas pemilu itu, selain luber dan jurdil, ada satu tarikan nafas yang menyatakan setiap lima tahun sekali. Berarti menjadi bagian dari asas pemilu ataupun Pilkada, dan kita punya tanggung jawab utama untuk memastikan regularitas itu dapat berjalan.

Selain itu juga telah ramai di setiap media sosial pemberitaan yang mengutarakan kekecewaan masyarakat terhadap KPU dengan indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kuningan, bahkan siap untuk menghadap dan melaporkan ke DKPP.

"Kami dari DEEP Kuningan selalu memantau pelaksanaan jalannya tahapan Pilkada serentak 2024, kami mengajak masyarakat dan elemen lainnya untuk bersama memantau, apa bila terbukti dan ada pelanggaran kita laporkan bersama sampai tuntas, itu semua untuk kelancaran pilkada serentak 2024 di kabupaten Kuningan," pungkas Nova.

Dengan tahapan yang sudah berlangsung DEEP Kuningan menyayangkan jika memang telah terjadi pelanggaran yang dapat menggerus integritas KPU Kuningan, terlebih jika pelanggaranmya mengarah kepada kepentingan golongan ataupun pribadi. (Wan)*

IMG-20240515-WA0031

Soroti Kinerja KPU Kuningan, Ketua PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah : “Netralitas dalam Batas, Trabas Habis Sampai Bablas”

admin 15 Mei 2024 0

Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Pasca diumumkannya hasil tes tertulis seleksi anggota PPK yang kemudian harus melewati tahap wawancara terlebih dahulu, mencuat ke permukaan sebuah fakta mencengangkan bahwa ada peserta seleksi PPK yang diloloskan untuk masuk dalam 10 besar tanpa mengikuti tahapan wawancara. Sungguh ironi, sebuah tindakan yang menodai proses tahapan yang di terapkan sedemikian rupa seakan hancur lebur karena ulah dan tingkah polah komisioner KPU yang acuh terhadap ketetapan dan aturan yang berlaku.

Apakah memang semudah itu untuk merubah aturan? Menyepelekan asas yang kata nya JURDIL dan LUBER ? ketua KPU Kabupaten Kuningan dan seluruh jajaran nya telah mengkhianati kepercayaan publik. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan, justru disuguhi dengan pemandangan yang hina ini. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik KPU Kabupaten Kuningan, tetapi juga mengancam kredibilitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, dalam hal ini kami mendesak DKPP untuk menyelidiki kasus ini. Ketua KPU Kabupaten Kuningan harus memberikan penjelasan yang memadai mengenai hasil dari tahapan seleksi tersebut yang seolah adanya tendensi terhadap peserta seleksi PPK tertentu, apakah ini semata demi meloloskan hasrat birahi sebuah kepentingan politik? Tanpa penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat, publik akan terus dibayangi oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap integritas KPU. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.

Tidak cukup hanya dengan penyelidikan internal, ketua KPU Kabupaten Kuningan harus segera diberhentikan dari jabatannya untuk memastikan proses investigasi berjalan tanpa hambatan. Segeralah mawas diri para pelacur demokrasi! Jangan malah tunggang langgang dan menganggap semua nya baik baik saja, sedangkan fakta di lapangan banyak bermunculan keanehan keanehan yang menggambarkan seleksi hanya jadi formalitas belaka, bahkan parahnya lagi beredar daftar hadir pertemuan calon ppk satu hari sebelum pengunguman yang ternyata isi nama nama dari daftar hadir tersebut semuanya masuk sebagai PPK terpilih.

Dikutip dari tulisan :
Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

IMG-20240514-WA0034

FGD dan Bimtek Kades jadi Pertanyaan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

admin 14 Mei 2024 0

BN Holik Qhodratullah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Kritik pedas dari Ketua Umum Sniper Indonesia tentang diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan para pengusaha limbah tentang pelaksanaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tentang Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non - B3), diamini oleh BN Holik Qhodratullah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Sniper merupakan hal yang logis dan sebagai masukan bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

"Pada persoalan ini, peran DPRD adalah pembuat Undang - Undang, maka seyogyanya hal yang bersifat menuju satu keputusan atau kebijakan harus dikaji dan didiskusikan bersama dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat," ujarnya. Selasa (14/5/24).

"Sebagai lembaga pengontrol pemerintah, legislatif harus mengetahui program pemerintah dalam setiap kebijakany, tidak boleh beranggapan bahwa ada kepentingan politis dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh eksekutif, Melainkan harus murni untuk memenuhi kbutuhn seluruh masyarakat," tegasnya.

Menyinggung persoalan lain, pasca kegiatan studi tiru (Bimtek) yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan selama 5 hari di Bali. Pada saat dimintai komentarnya beliau mengungkapkan, "Kegiatan studi tiru atau Bimtek Kades dan ketua BPD di Bali saya memandang itu sah-sah saja, selama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memperdalam kompetensi para Kades dan Ketua BPD, namun kami sebagai lembaga DPRD yang turut mengesahkan Anggaran dalam berbagai kegiatan. Idealnya, jika kegiatan Bimtek tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bekasi, maka seharusnya pimpinan DPRD dan bila perlu Forkopimda disertakan dong. Sementara ini tidak, ada apa?" ungkap BN Holik penuh tanya.

Terakhir beliau berucap, "Saya tidak menyalahkan siapapun namun mempertanyakany pada penyelenggara. Apakah ada unsur kepentingan politisnya juga? Silahkanlah masyarakat yg menilainya," pungkasnya. (red)*

IMG-20240513-WA0038

Wakil Ketua DPC PPP Karawang Ingatkan DPC Tak Tergesa – Gesa Deklarasikan Dukungan di Pilkada 2024

admin 13 Mei 2024 0

Iqbal Tawakal, S.E., M.M., Wakil Ketua DPC PPP Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Karawang, Iqbal Tawakal, S.E., M.M., mengingatkan Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang tidak tergesa - gesa mendeklarasikan dukungan kepada Bakal Calon Bupati (Bacabup) di Pilkada Karawang tahun 2024.

Pasalnya, Iqbal menganggap masih cukup lamanya pendaftaran Bacabup dan Bacawabup pada tahapan Pilkada Karawang, yakni pada 26 Agustus mendatang, membuat konstelasi perhelatan Pilkada dinilai masih sangat dinamis.

"Pendaftaran Bacabup/Bacawabup berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 kan dibuka pada 26 Agustus, itu artinya kan masih sekitar Tiga Bulanan lagi, dan itu waktu yang masih cukup lama," ujarnya.

"Maka saya ingatkan agar Ketua DPC PPP tidak tergesa - gesa dalam mendeklarasikan dukungan ke salah satu Bacabup," imbuhnya.

Menurut Iqbal, masih cukup lamanya pendaftaran Bacabup/Bacawabup di Pilkada Karawang, berdampak pada konstelasi politik masih sangat dinamis dan cair.

"Masih terlalu dini jika PPP mendeklarasikan dukungan pada salah satu Bacabup, kondisinya masih sangat dinamis, nama - nama Bacabup yang masuk pada bursa Pilkadapun belum jelas akan diusung oleh partai atau koalisi partai mana saja, begitupun dengan partai - partai, baik yang akang mengusung maupun mendukung juga saya liat masih pada proses penjajakan satu sama lain," katanya.

Lebih lanjut Iqbal menyinggung amanat DPP PPP pada saat Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW PPP Jawa Barat yang tidak boleh diabaikan, dimana DPP dengan tegas mengintruksikan DPC untuk cermat dalam menentukan dukungan dan usungannya.

"Mengingat amanat Waketum DPP Ibu Hj Ermalena dalam Rapimwil DPW PPP lalu, bahwasanya ia mengintruksikan kepada seluruh DPC dan DPW untuk cermat dalam memberikan dukungan atau usungannya terhadap Bacabup, dengan melihat hasil survei sebagai salah satu indikator penilaiannya," ungkapnya.

"Intruksi itu tentu harus diindahkan oleh seluruh DPC, sebab keleluasaan yang diberikan DPP kepada DPC untuk menentukan dukungan dan usungan, sebagaimana yang tertuang dalam PO Nomor 13 Tahun 2024, tidak kemudian dilakukan dengan seenaknya, tentunya tetap harus melalui proses yang panjang dengan melibatkan penilaian dari DPW dan DPP," tambahnya.

Terakhir, Iqbal kembali menegaskan agar DPC PPP Kabupaten Karawang lebih komprehensif dalam menentukan dukungannya.

"PPP Karawang hari ini harus lebih komprehensif dalam menentukan dukungan, kendati kita hanya mendukung, karena tidak memiliki keterwakilan di parlemen, tapi itu tidak menjadi alasan partai berlambang Ka'bah untuk diobral," katanya.

"Justru di momentum Pilkada saat ini, harus bisa mengangkat keterpurukan PPP khususnya di Karawang, untuk PPP kedepan yang lebih baik, tentunya dengan bisa bergabung mendukung Cabup/Cawabup yang berpotensi menang dan komitmen," tandasnya. (red)*

IMG-20240504-WA0069

Harapkan Perhatian dari Pemkab Karawang, Warga Kampung Kopi Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak dan Memprihatinkan

admin 4 Mei 2024 0

Foto kondisi jalan yang rusak dan berlumpur

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga Kampung Kopi, RT/RW 09/05, Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang mengeluhkan rusaknya akses jalan yang tak kunjung diperbaiki.

Seperti yang dikeluhkan Rukman, bahwa kondisi jalan yang sudah lama rusak tersebut tak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Kondisi tersebut sudah dialami warga bertahun-tahun tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Apalagi, jalan ini merupakan akses utama desa kami, jika turun hujan kami sulit untuk beraktifitas," keluhnya. Sabtu (4/5/24).

Rukman juga menuturkan bahwa akses jalan tersebut belum tersentuh rabat beton maupun aspal. Sehingga kondisinya selalu licin dan berlumpur jika diguyur hujan. Bahkan, warga kerap terjatuh saat melintasi jalanan tersebut.

"Dari dulu jalan ini tak pernah di aspal. Kalau jalan masih kondisi tanah merah gitu setiap habis hujan banyak warga yang terjatuh saat menggunakan jalan itu," tuturnya.

Kondisi jalan yang terlihat terjal dan berlumpur

Menurutnya, akses jalan yang secara kewenangannya berada dibawah Pemkab Karawang tersebut dinilai warga sudah rusak parah dan tak layak dilalui. Apalagi, warga disekitar yang mayoritas memiliki aktifitas keseharian dengan berkebun dan bertani kerap kesulitan mengeluarkan hasil panen, terlebih dalam kondisi jalan yang masih rusak.

Lebih lanjut, Rukman menjelaskan bahwa di Kampung Kopi itu sendiri ada sekitar hampir 20 rumah penduduk, yang dimana dalam kesehariannya selalu mengunakan jalan tersebut. Namun sayangnya, hingga saat mereka tak kunjung mendengar kabar bahwa jalan tersebut akan dibangun.

"Karena akses jalan ini sangat sulit untuk dilalui oleh masyarakat Kampung Kopi, apalagi jalan ini kalau musim hujan sangat licin dan banyak anak sekolah yang melintas. Maka dari itu, saya sangat berharap agar Pemkab Karawang bisa segera memperbaiki jalan ini," harapnya.

Untuk diketahui, jalan tersebut merupakan salah satu akses bagi masyarakat Kampung Kopi, walaupun sebenarnya masih ada jalur lain, namun jaraknya terbilang sangat jauh. (Pri)*

IMG-20240502-WA0034

Aliran Listrik Sering Padam Saat Malam Hari, Warga di Dua Kecamatan Siap Geruduk PLN Cabang Kosambi

admin 2 Mei 2024 0

Tangkapan layar postingan akun facebook Bang Dacek Labrak

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Masyarakat yang bertempat tinggal di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cilamaya Kulon dan Kecamatan Tempuran beberapa hari ini sering mengeluhkan tentang padamnya aliran listrik di tempat tinggal mereka, terutama saat sore menjelang malam.

Alasannya, padamnya aliran listrik dalam 1 minggu ini sering terjadi hampir setiap hari. Terlebih disaat penerangan dibutuhkan, padamnya aliran listrik saat sore menjelang malam hari dirasakan sangat mengganggu dan membuat resah lantaran waktu beristirahat saat berkumpul bersama keluarga usai seharian beraktifitas, kini malah dibuat tak nyaman.

Salah satu keluhan tersebut seperti yang dilontarkan oleh seorang warga di Kecamatan Tempuran. Dirinya mengatakan bahwa diwaktu pelanggan PLN membutuhkan tenaga listrik, aliran listriknya malah padam.

"Itulah, kalau sudah menjelang sore mulai mati lampu. Kenapa harus malam? padahal di jam-jam itulah kita butuh listrik," keluhnya. Kamis (2/5/24).

Keluhan lainnya pun muncul dari salah satu masyarakat lainnya yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon. Menurutnya, terlalu seringnya aliran listrik padam, tentunya akan berdampak buruk pada kinerja alat elektronik yang dimana sumber tenaganya mengandalkan aliran listrik.

"Enggak tau kenapa, ini dari kemarin listrik sering padam. Kalau begini terus saya takut nanti berdampak kerusakan pada alat elektronik seperti lemari es, freezer dan alat elektronik lainnya," ungkapnya.

Menyikapi ramainya keluhan pelanggan PLN di 2 Kecamatan tersebut, bahkan ada salah satu akun media sosial facebook yang meluapkan kekecewaannya melalui postingan facebook. Seperti dalam postingan akun facebook bernama "Bang Dacek Labrak" yang menginisiasi adanya pergerakan untuk menggeruduk atau mendemo kantor PLN Cabang Kosambi (UPJ Kosambi), alasanya adalah karena seringnya pemadaman aliran listrik tanpa adan pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat.

"Terkhusus jalur Desa Sumurgede, Manggungjaya, Tegalurung dan Tempuran. Mangga kepada warga yang merasa dirugikan atau syukur-syukur ada koordinator di masing-masing Desa yang siap gerak dengan saya, untuk melakukan audensi dan sekaligus minta pertanggungjawaban dari pihak PLN," tulis akun facebook "Bang Dacek Labrak" dalam postingannya yang diunggah pada Selasa dini hari (2/5/24) tersebut.

Bahkan, masih dalam postingan facebooknya, Ia menegaskan bahwa jika masih terjadi adanya pemadaman tanpa pemberitahuan, Kepala Kantor Cabang PLN Kosambi (UPJ Kosambi) diminta untuk dipindahtugaskan.

"PLN mohon disikapi dengan bijak, ini keluhan masyarkat bawah," tegasnya dalam postingan tersebut seraya menandai akun facebook Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Bupati Karawang, Anggotan Dewan Tingkat Provinsi Jawa Barat, dan PLN 123 serta menandai 32 akun facebook lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN Cabang Kosambi (UPJ Kosambi) belum dimintai penjelasannya. Bahkan, saat beberapa kali dicoba dihubungi melalui nomor hotline center PLN UPJ Kosambi pun jaringannya dalam keadaan sibuk. (Pri)*

IMG-20240430-WA0087

LKSA Ma’rifatullah Sukses Ikuti Akreditasi Tahun 2024

admin 30 April 2024 0

Foto bersama antara Pengurus Yayasan LKSA Ma'rifatullah dan Tim Asesor

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ma'rifatullah sukses mengikuti gelar visitasi akreditasi oleh tim Asesor Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) Pusbang Kemensos RI di Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Selasa (30/4/2024).

Kabarnya, 2 Orang Tim Asesor dari BALKS akan intens melakukan Visitasi ke beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di wilayah Kabupaten Karawang.

Hari ini, mereka tiba di LKSA Ma'rifatullah pada Pukul 09.00 WIB dengan didampingi 1 petugas dari Kementerian Sosial RI, 2 Orang Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial dan P3A serta 2 Orang pengurus Forum LKS Kabupaten Karawang.

Kedatangan 2 Orang asesor bersama rombongan tersebut disambut hangat oleh seluruh pengurus LKSA Ma'rifatullah di depan kantor LKSA disambut baik oleh Sa'anan, M.Pd., selaku Pembina Yayasan Ma'rifatullah beserta sejumlah pendamping anak lainnya.

Foto saat kunjungan dari Tim Asesor berlangsung

Usai memperkenalkan diri diselingi obrolan santai penuh kehangatan, Dewi Kartikawati selaku Ketua Tim Asesor langsung meminta presentasi kepada pengurus LKSA Ma'rifatullah beserta para pendamping anak yang sudah siap dengan setumpuk borang dihadapan asesor.

Lebih lanjut, Jafar Hidayatullah, S.Pd., selaku Ketua menjelaskan latar belakang berdirinya LKSA, menjelaskan visi misi, struktur organisasi, serta apa saja capaian program-program yang telah dilaksanakan maupun yang belum terealisasi dalam 3 Tahun terakhir, serta dirinya pun berharap agar di Tahun ini bisa meningkatkan capaian tersebut.

"Hasil akreditasi 3 Tahun lalu, yaitu tanggal 21 April 2021 kami kantongi nilai B, semoga Tahun ini kami bisa tingkatkan capaian tersebut," harapnya.

Sementara itu, Saanan, M.Pd., selaku Pembina Yayasan Ma'rifatullah menyampaikan rasa terimakasihnya atas pembinaan dan bimbingan selama proses akreditasi. Dan menurutnya, apapun hasilnya nanti akan Ia terima. Yang terpenting baginya adalah pengurus sudah berikhtiar dan berjuang dengan maksimal.

"Yang paling penting bagi kami adalah, bagaimana LKSA memberikan layanan terbaik kepada anak asuh, sehingga mereka merasakan kebermanfaatan berada disini," ungkapnya.

Visitasi tersebut berlangsung kurang lebih selam tiga jam. Usai beramah-tamah dan melaksanakan sholat djuhur berjamaah, Tim Asesor kemudian bertolak dan kembali melanjutkan kunjungan ke LKSA lainnya. (TeamJJ)*