Bulan: Oktober 2026

IMG-20261019-WA0007

Soroti Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Desa untuk Kepentingan Kampanye di Sumurgede, Katar Cikul Dorong Panitia Lakukan Klarifikasi dan Pemeriksaan Objektif

Foto Ketua Karang Taruna Cilamaya Kulon

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sebelumnya, Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon (Katar Cikul), sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen terhadap kepentingan sosial masyarakat, menyatakan kesiapannya untuk ikut menjaga kondusivitas, keamanan, dan persatuan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon. Senin (19/10/26).

Komitmen tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial sebagai salah satu pemangku kepentingan yang mendapat amanat dari Camat Cilamaya Kulon untuk turut menjaga agar seluruh tahapan Pilkades berlangsung aman, damai, tertib, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Karang Taruna Cilamaya Kulon menyikapi sejumlah aduan masyarakat mengenai dugaan tindakan yang berpotensi mencederai prinsip netralitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat.

1. Dugaan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Desa untuk Kepentingan Kampanye

Kami menerima aduan masyarakat mengenai beredarnya video kegiatan pemasangan baliho salah satu calon Kepala Desa Sumurgede, yang diduga memperlihatkan penggunaan kendaraan cator milik Pemerintah Desa Sumurgede untuk mengangkut alat peraga kampanye berupa baliho.

Apabila dugaan tersebut benar, penggunaan fasilitas atau aset pemerintah desa untuk kepentingan kampanye salah satu calon patut mendapat perhatian serius dan harus diperiksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas pemerintah desa pada prinsipnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bukan digunakan secara tidak semestinya untuk memberikan keuntungan kepada pihak atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, kami mendorong pihak berwenang untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif mengenai status kendaraan, tujuan penggunaannya, pihak yang memerintahkan atau menggunakan kendaraan tersebut, serta ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Pilkades.

2. Dugaan Keterlibatan Perangkat Desa dan Pengurus LKD dalam Kegiatan Pemasangan Baliho

Selain persoalan penggunaan kendaraan, kami juga menerima aduan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah perangkat desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), termasuk RT/RW, dalam kegiatan pemasangan baliho tersebut.

Kami menegaskan bahwa perangkat desa dan unsur kelembagaan masyarakat harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional, menjaga kepercayaan masyarakat, serta tidak menggunakan jabatan, kewenangan, maupun fasilitas kelembagaan untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada salah satu calon.

Khusus bagi perangkat desa, ketentuan Pasal 51 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat larangan merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan pihak atau golongan tertentu, serta menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban.

Namun, kami juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan dalam kegiatan pemasangan baliho tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Perlu dibedakan antara tindakan pribadi, pelaksanaan tugas kedinasan, penggunaan fasilitas desa, dan tindakan yang secara nyata merupakan bentuk dukungan atau kampanye bagi calon tertentu.

Untuk itu, kami meminta agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang adil, berdasarkan bukti, serta mengacu pada ketentuan khusus Pilkades yang berlaku di Kabupaten Karawang.

3. Sikap dan Tuntutan Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen menjaga kondusivitas wilayah, kami menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mendorong klarifikasi dan pemeriksaan objektif terhadap aduan penggunaan kendaraan cator milik Pemerintah Desa Sumurgede serta dugaan keterlibatan perangkat desa dan unsur RT/RW dalam kegiatanj pemasangan baliho salah satu calon.

2. Meminta Pemerintah Desa dan pihak terkait menjaga netralitas kelembagaan, serta memastikan aset, fasilitas, anggaran, dan kewenangan pemerintah desa tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye pihak tertentu.

3. Mendorong panitia Pilkades dan unsur pengawas yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai mekanisme, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengajak seluruh calon Kepala Desa beserta tim pendukungnya untuk menaati aturan, menghindari tindakan provokatif, politik uang, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, intimidasi, dan segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik sosial.

5. Mengimbau seluruh pengurus Karang Taruna di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon agar menjaga independensi organisasi, tidak membawa nama atau atribut kelembagaan untuk mempromosikan calon tertentu, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

6. Mengajak masyarakat untuk tetap tenang, kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Setiap dugaan pelanggaran hendaknya disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang sah, disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui tindakan main hakim sendiri atau penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi.

4. Karang Taruna Berdiri untuk Kepentingan Masyarakat, Bukan Kepentingan Calon

Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon menegaskan bahwa organisasi ini harus tetap menjadi ruang pengabdian sosial, perekat persatuan, dan wadah partisipasi generasi muda yang menjunjung tinggi prinsip kemandirian, kebersamaan, dan nonpartisan.

Kami tidak berpihak kepada calon tertentu. Sikap kami berpihak pada aturan, keadilan, kepentingan masyarakat, serta terjaganya persaudaraan antarwarga.

Pilkades bukan alasan untuk memecah belah masyarakat, merusak hubungan kekeluargaan, ataupun mempertentangkan warga berdasarkan pilihan politiknya. Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati, sementara dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Kami percaya bahwa kualitas demokrasi desa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih menjadi Kepala Desa, tetapi juga oleh bagaimana proses pemilihan tersebut dilaksanakan secara tertib, adil, bermartabat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karang Taruna Kecamatan Cilamaya Kulon akan terus mendorong terciptanya Pilkades yang aman, damai, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah serta memberikan ruang bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti setiap aduan secara profesional dan berkeadilan.

Demikian pernyataan pers ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen kami dalam menjaga persatuan masyarakat Kecamatan Cilamaya Kulon.

Artikel di atas dihimpun berdasarkan "SIARAN PERS" yang ditulis dan dilayangkan oleh Ketua dan Pengurus Karang Taruna KecamatanbCilamaya Kulon kepada Redaksi Media Jendela Jurnalis. (red*)

1000253845

Ketika Penjaga Konstitusi Dipertanyakan, Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Jendela Jurnalis JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadirannya merupakan bagian dari amanat perubahan UUD 1945 untuk memastikan agar konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Secara konstitusional, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK memiliki kewenangan, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun, dalam perspektif saya sebagai praktisi dan akademisi hukum, muncul pertanyaan mendasar ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi justru dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai lembaga yang berada dalam pusaran kontroversi politik dan kepentingan kelompok.

Pertanyaan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana menjaga agar setiap proses hukum dan putusan MK tetap dipercaya sebagai proses yang independen, objektif, dan berlandaskan konstitusi.

Jangan Biarkan MK Kehilangan Kepercayaan Publik

Mahkamah Konstitusi lahir dari semangat reformasi ketatanegaraan. MK resmi berdiri pada 13 Agustus 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada 15 Oktober 2003, MK mulai menjalankan kewenangannya setelah menerima pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung.

Karena itu, keberadaan MK tidak boleh dipandang sekadar sebagai institusi peradilan biasa. Marwah MK berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi dan negara hukum.

Apabila terdapat putusan, kebijakan, atau tindakan hakim konstitusi yang dipersoalkan publik, maka ruang kritik harus tetap tersedia. Kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sepanjang disampaikan berdasarkan argumentasi hukum, fakta, dan mekanisme yang berlaku.

Yang harus dihindari adalah ketika perbedaan kepentingan hukum maupun politik berubah menjadi konflik antarpendukung di tengah masyarakat.

Konstitusi Tidak Boleh Menjadi Alat Kepentingan Kelompok

Menurut saya, konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok, kekuasaan, maupun kepentingan politik jangka pendek.

Setiap permohonan yang diajukan ke MK harus diperiksa berdasarkan hukum acara dan prinsip-prinsip konstitusional. Demikian pula setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji melalui argumentasi akademik serta mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa hukum dapat digunakan untuk memperuncing perbedaan dan memecah masyarakat.

Jika terdapat dugaan pelanggaran etik maupun pelanggaran terhadap prinsip independensi hakim, mekanisme pengawasan dan penegakan etik harus berjalan secara transparan. Penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti, bukan semata-mata tekanan publik.

Hakim Konstitusi Harus Menjaga Integritas

Hakim konstitusi memiliki posisi strategis karena putusannya dapat memberikan dampak luas terhadap kehidupan bernegara.

Karena itu, integritas, independensi, imparsialitas, dan profesionalitas hakim harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditawar.

Jika benar terdapat pelanggaran terhadap kode etik atau ketentuan hukum oleh hakim konstitusi, maka harus ada mekanisme hukum dan etik yang dapat digunakan untuk memeriksa persoalan tersebut. Sanksi, termasuk pemberhentian apabila memang memenuhi ketentuan yang berlaku, harus ditempuh melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan karena tekanan kelompok, bukan pula karena kepentingan politik tertentu.

Menjaga MK Berarti Menjaga Konstitusi

Indonesia telah menjalani perjalanan panjang sebagai negara demokrasi konstitusional. Dalam perjalanan tersebut, MK memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara produk politik dan batas-batas yang ditentukan konstitusi.

Oleh karena itu, menyelamatkan marwah MK bukan berarti membela setiap putusan atau setiap tindakan hakim. Sebaliknya, menjaga MK berarti memastikan lembaga tersebut tetap bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, etika, dan kepentingan keadilan.

Kritik terhadap MK juga harus ditempatkan dalam koridor hukum. Demikian pula pembelaan terhadap MK tidak boleh berubah menjadi pembenaran tanpa dasar.

Pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukan hanya sebuah institusi, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap konstitusi dan negara hukum.

Jangan sampai sejarah mencatat bahwa lembaga yang dibentuk untuk menjaga konstitusi justru kehilangan kepercayaan publik karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan etik.

Save Konstitusi.

Save Mahkamah Konstitusi.

Save Negara Kesatuan Republik Indonesia. (red)*

IMG-20261005-WA0039

Proyek Jembatan Pantai Bakti–Bungin Muaragembong Disorot: Konsultan Supervisi Kosong, Rincian Volume Hilang, Penerapan K3 Dipertanyakan

Jendela Jurnalis, BEKASI – Proyek pembangunan jembatan Ruas Jalan Pantai Bakti–Bungin, tepat di depan Musholla Nur Attaqwa, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.633.451.147,-, menampakkan sejumlah ketidakberesan saat dipantau langsung di lokasi, Senin (5/10/2026).

Pekerjaan bernomor SPP 000.3.3/276-SPP/PJT-DSDABMBK/2026 ini dilaksanakan oleh CV. Barnad Bersaudara, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender — dimulai 1 September 2026 dan ditargetkan selesai pada 29 Desember 2026.

Pantauan di lapangan menemukan tiga hal yang menyimpang dari ketentuan:

Pertama, kolom Konsultan Supervisi pada papan nama proyek dibiarkan kosong, tidak mencantumkan nama lembaga maupun tenaga pengawas yang ditugaskan. Hal ini melanggar Permen PUPR No. 29/PRT/M/2006 yang mewajibkan identitas konsultan pengawas dipajang secara lengkap dan terbuka. Ketiadaan pengawas yang jelas memicu kekhawatiran akan lemahnya pengendalian kualitas, biaya, serta kemajuan pekerjaan.

Kedua, papan informasi proyek tidak memuat rincian volume pekerjaan, sehingga masyarakat kesulitan memantau kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang seharusnya dijalankan. Minimnya transparansi ini mempersulit pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.

Ketiga, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dinilai sangat lemah dan tidak memenuhi standar. Para pekerja terlihat tidak lengkap mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) wajib seperti helm keselamatan, rompi pengaman, maupun sepatu pelindung. Belum terlihat kehadiran Ahli K3 bersertifikat, rambu peringatan bahaya, maupun fasilitas pertolongan pertama di lokasi. Kondisi ini berpotensi melanggar UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Permen PUPR No. 5 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen K3 Konstruksi.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak serta menerapkan standar K3 secara ketat. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, denda, penghentian sementara, hingga pencantuman dalam daftar hitam penyedia jasa.

Hingga berita ini diturunkan, awak media belum berhasil memperoleh nomor telepon atau kontak resmi pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi untuk melakukan konfirmasi langsung. Karena itu, Jendela Jurnalis berencana mengirimkan surat resmi permohonan klarifikasi dan penjelasan tertulis terkait seluruh temuan tersebut kepada pimpinan dinas terkait, guna menindaklanjuti dan memuat tanggapan pihak berwenang secara berimbang.

Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah perbaikan agar proyek berjalan transparan, aman, dan menghasilkan bangunan yang berkualitas serta bermanfaat bagi warga Muaragembong.