admin

Jendela Jurnalis Karawang -
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang yang kini dipimpin DA disorot publik. Pasalnya, OPD Pemkab Karawang yang paling banyak menyedot anggaran APBD tersebut dinilai "bobrok"

Kebobrokan itu terindikasi dari adanya temuan BPK berupa kelebihan bayar bernilai miliaran rupiah dan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan langsung DA dengan seorang pengusaha.

Menyikapi adanya temuan BPK, anggota Badan Anggaran yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, mengaku pihaknya sudah menyampaikan masukan-masukan, sejauh mana soal penyelesaian temuan BPK tahun 2021 dengan total sekitar Rp1,2 miliar, termasuk kelebihan bayar dan denda indikatornya.

“Kita sudah minta laporan apa progres pada minggu depan dan bulan depan. Kemungkinan minggu depan sisa dari Rp1,2 Milyar itu Rp600 juta, sisanya akan ada diselesaikan setengahnya kurang lebih Rp300 juta pada minggu ini,” ucapnya seperti dilansir media online baper.co.id. kemarin.

Belum selesai masalah temuan BPK, publik Karawang dikagetkan dengan adanya pemberitaan soal seorang pengusaha, HA, yang mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp220 juta kepada DA melalui orang kepercayaannya berinial RB (almarhum).

HA diduga telah memberikan sejumlah uang tersebut dengan harapan mendapatkan paket proyek di Dinas PUPR yang bersumber dari dana APBD Karawang.

Namun HA merasa kecewa, setelah dua tahun lebih, paket pekerjaan tak kunjung didapatkan HA dan menganggap Kepala Dinas PUPR Karawang disinyalir telah ingkar janji.

Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, angkat suara terhadap masalah tersebut.

Ia menegaskan, tidak boleh ada praktik jual-beli proyek pekerjaan di dinas manapun, semua harus sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku.
Dalam kasus ini, Askun sapaan Asep Agustian, menilai adanya dugaan praktek transaksional dengan indikasi Kepala dinas PUPR diduga menjanjikan paket pekerjaan untuk membayar hutang kepada HA.

“Dalam hukum adanya proses transaksional jual beli proyek pekerjaan, yang memberi dan menerima uang dapat di kenakan hukuman,” kata praktisi hukum yang dikenal kritis ini.

"Tidak diperbolehkan seseorang memberi sesuatu kepada pejabat dinas terkait untuk memperlancar mendapatkan suatu proyek pekerjaan," sambungnya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekjen DPP LSM Laskar NKRI, Ace Sudiar.

“Jelas ini mengandung persepsi bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan di Dinas tersebut, kontraktor sebelumnya harus memberi sejumlah uang,” ujar Ace, Kamis (18/8/2022), dilansir dari infoka.id.

Maka dengan demikian, Ace menegaskan, jika persepsi itu benar maka mungkin saja potensi pelanggaran hukumnya mengarah kepada tindak pidana suap atau gratifikasi.

“Kami menunggu sikap Aparat Penegak Hukum (APH) apakah akan mengambil langkah, untuk memastikan bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa gratifikasi atau tidak,” tandasnya. (Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Adanya pemberitaan terkait pengakuan seorang kontraktor rekanan yang mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp. 220.000.000, kepada salah satu orang kepercayaan Kepala Dinas PUPR Karawang, berinisial RB (almarhum) menjadi sorotan pengacara kondang dan pemerhati kebijakan publik, H. Asep Agustian, SH.,MH.

Seperti di ketahui, kontraktor penyedia jasa berinisial HA, diduga telah memberikan sejumlah uang tersebut diduga dengan harapan mendapatkan paket proyek yang bersumber dari dana APBD Karawang.

Namun HA merasa kecewa, setelah dua tahun lebih, paket pekerjaan tak kunjung di dapatkan HA, dan menganggap Kepala Dinas PUPR Karawang disinyalir telah ingkar janji.

Menanggapi hal tersebut, Asep Agustian menegaskan, tidak boleh ada praktik jual-beli proyek pekerjaan di dinas manapun, semua harus sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku.

Dalam case ini, Askun sapaan Asep Agustian, menilai adanya dugaan praktek transaksional, Kepala dinas PUPR diduga menjanjikan paket pekerjaan untuk membayar hutang kepada HA.

Askun menjelaskan, dalam hukum adanya proses transaksional jual beli proyek pekerjaan, yang memberi dan menerima uang dapat di kenakan hukuman.

"Tidak diperbolehkan seseorang memberi sesuatu kepada pejabat dinas terkait untuk memperlancar mendapatkan suatu proyek pekerjaan," ujarnya saat di hubungi jurnalis melalui sambungan seluler, Rabu (17/8/2022) malam.

Askun menegaskan, persoalan ini harus jelas jangan sumir, apa pun bentuk dan ceritanya paket pekerjaan tidak bisa di perjualbelikan.

"Ini ada apa paket pekerjaan kok bisa di perjualbelikan," ujarnya.

Askun kembali menegaskan, jika memang terbukti ada jual beli paket, maka kedua duanya bisa di jerat hukum.

"Yaa, tentu dong, kalau terbukti ada jual beli paket pekerjaan, antara HA dan DA dapat dijerat secara hukum" pungkasnya. (Red)

Jendela Jurnalis Karawang -
Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia tengah menjadi euforia tersendiri bagi seluruh Masyarakat Indonesia pada saat ini, terlebih setelah beberapa tahun lalu euforia seluruh Masyarakat Indonesia terkendala dengan Pandemi, tak terkecuali bagi Pemdes dan Masyarakat Desa Sumurgede yang tengah bersuka cita di Lapangan Metro Desa Sumurgede. Rabu (17/08/2022).

Kegiatan dimulai pada pagi hari dengan menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih yang diikuti Pemdes, Pelajar, kelembagaan Desa dari LPM, BPD, PKK hingga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat. Dan di ikuti pula oleh Pelajar dari tingkat Taman Kanak-Kanak/Paud, Tingkat Sekolah Dasar hingga Menengah Pertama dan Menengah Atas yang berada di wilayah Desa Sumurgede.

Meskipun semalam turun hujan deras hingga membuat lapangan tempat diselengarakan Upacara tersebut becek dan berkubang, namun itu tak menyurutkan semangat seluruh Petugas maupun Peserta Upacara. Termasuk semangat adik-adik dari MA. Al-Kautsar Sumurgede yang bertugas sebagai Paskibra. Upacara digelar dengan dipimpin Oleh Peltu Anjas sebagai Komandan Upacara bersama Kades Asan Permana sebagai Inspektur Upacaranya.

Usai Upacara berlangsung, pada siang hari selepas dzuhur, acara dilanjutkan dengan hiburan pentas seni tari yang merupakan Uji Leveling dari Sanggar Tari Ratu Kanayya dibawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dan dihadiri langsung oleh Perwakilan Pengurus BMMK Kabupaten Karawang. Pada uji leveling tersebut diikuti oleh sekitar 12 peserta dari kelas Pemula dan kelas Madya. Acara tersebut juga sekaligus membuka pelatihan berbagai kesenian meliputi dari pelatihan pertunjukan seni tari, seni music tradisional maupun modern, Teater, Tata rias busana hingga broadcasting.

Selain pertunjukan bernuansa budaya, usai kegiatan uji laveling juga dilanjutkan dengan menggelar beberapa perlombaan, mulai dari pertandingan sepak bola antara Pemdes vs Petani dan Pemdes vs Metro FC Legend, dimana pemain dari Metro FC Legend mengenakan pakaian berupa daster, hingga acara bertambah meriah karena Kades pun turut bermain dalam pertandingan tersebut.

Asan Permana selaku Kades Sumurgede menerangkan bahwa rangkaian kegiatan tidak hanya di tanggal 17 saja, karena sejak beberapa hari kemarin juga sudah diselenggarakan kegiatan seperti lomba Volleyball Kades Cup antar dusun yang diselenggarakan di Dusun IV, malam harinya ada pertunjukan topeng banjet, bahkan hingga beberapa hari kedepan juga rencananya akan terselenggara pertandingan sepak bola antar dusun.

"Selain rangkaian kegiatan yang diselenggarakan hari ini, beberapa hari kemarin juga kita sudah menggelar rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari kemerdekaan melalui pertandingan volleyball antar dusun, lokasinya kemarin di Dusun 4, semalam ada hiburan topeng banjet disini, kemudian besok juga insya allah rencananya kita akan membuka pertandingan sepak bola antar dusun." Terangnya. (NN).

Jendela Jurnalis Karawang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2021 menganggarkan belanja modal untuk jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp51.551.870.718,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Oktober 2021 senilai Rp35.672.703.400,00 atau 69,20% dari realisasi anggaran.

Dari realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan pada Program PSU. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen berupa Surat Perjanjian/Kontrak, Shop Drawing, As Build Drawing, Back Up Data, dokumen pembayaran SP2D dan serta pemeriksaan fisik atas pekerjaan untuk menguji kesesuaiannya dengan Surat Perjanjian/Kontrak.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelebihan bayar total capai Rp 200 juta lebih dari 10 paket pekerjaan. Enam di antaranya pekerjaan jalan dan empat sisanya pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR).

Menurut BPK adanya temuan tersebut disebabkan penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah diatur dalam kontrak, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Plt Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, Dedi Ahdiat, kembali bungkam ketika dimintai tanggapan adanya temuan tersebut. (red).