admin

Jendela Jurnalis Pemalang -
Banyaknya reklame yang menyalahi aturan atau tanpa ijin serta membahayakan keselamatan warga, hingga dilakukannya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang, Rabu (18/1/2023).

Bersama petugas Bapenda serta Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPM PTSP), Satpol PP melakukan identifikasi dan memberi tanda pada baliho besar yang sudah sudah kadaluwarsa masa berlakunya, serta memberikan peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak reklame, agar segera melakukan pembayaran.

Kepala satpol PP Pemalang Raharjo menuturkan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memberikan rasa aman dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.

"Operasi penertiban (opstib) kami lakukan, sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan memimalisir terjadinya kecelakaan, karena adanya iklan baliho yang membahayakan kondisi serta posisi pemasangannya bagi para pengguna jalan," tutur Raharjo.

Lebih lanjut, Raharjo menerangkan bahwa berkaitan dengan baliho yang sudah habis masa berlakunya, agar segera dapat mengurus dan membayarkan pajaknya ke DPM - PTSP

"Berkaitan dengan baliho atau iklan, yang ijin masa berlakunya sudah habis, dan segera membayarkan pajak reklame nya , ini merupakan ranah DPM - PTSP," terangnya.

Giat opstib reklame tersebut menyasar di beberapa tempat, diantaranya adalah di Jalan Veteran, Cipto Mangunkusumo, Gatot Subroto, DI Panjaitan, dan jalan Ahmad Yani Pemalang.

Dalam opstib tersebut, ada temuan 13 buah reklame yang menyalahi aturan dari hasil operasi penertiban, serta 3 baliho besar yang sudah kadaluwarsa, dan 6 orang wajib pajak yang terkena pelanggaran, terkena sanksi peringatan dari DPM - PTSP. (Ragil74)

Jendela Jurnalis Karawang -
Ketua Komisi IV DPRD Karawag, H. Asep Syaripudin, mengecam Diskominfo Karawang yang dinilai diskriminatif terhadap insan pers kaitannya ketidaksetaraan dalam anggaran layanan hubungan media.

“Diskominfo yang merupakan dinas yang banyak bermitra dengan insan pers itu seharusnya tidak ada diskriminasi,” katanya kepada Awak Media, Selasa (16/1/2023).

Menurut Asep Ibe, sapaan akrabnya, Diskominfo dalam membuat anggaran kegiatan yang berkaitan dengan insan pers sebaiknya terlebih dahulu mengundang atau melibatkan semua stakeholder yang erat kaitannya dengan informasi dan komunikasi, yakni rekan-rekan media cetak dan media elektronik.

Masih menurut Asep Ibe, posisi media sebagai mitra strategis ekesekutif dan legislatif, seharusnya Diskominfo merangkul semua media dalam pelaksanaan anggarannya, sehingga kegiatannya merepresentatifkan semua kalangan media juga.

Selain itu, lanjutnya, dengan adanya kejadian diontrognya kantor Diskominfo Karawang oleh sejumlah insan pers harus menjadi evaluasi besar dan harus diambil hikmah bahwa kedepan Diskominfo harus ‘melek’ kalau di Kabupaten Karawang banyak media dan insan pers.

“Kalau memang anggarannya masih kurang ya tinggal sampaikan usulannya ke kami (Banggar-red), misal ada berapa pihak yang harus dilibatkan, jenis kegiatannya apa, tinggal diestimasi lalu sampaikan ke kami. Jangan sampai kedepan timbul gesekan. Kami di Komisi IV selalu support insan pers di Karawang,” pungkasnya. (Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Polemik Diskominfo Kabupaten Karawang dituding pilih kasih dalam memberikan anggaran ke organisasi pers berbuntut panjang.

Akademisi Universitas Buana Perjuangan (UBP) Kabupaten Karawang, Gary Gagarin Akbar, menilai, Diskominfo Kabupaten Karawang bisa dilaporkan ke Ombudsman bila prinsif transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi dan fairness/kesetaraan (TARIF) dilanggar.

“Pemerintah daerah khususnya dinas terkait terkesan tidak melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Harusnya dinas tersebut dari awal membuka secara transparan kepada rekan-rekan media bahwa ada anggaran dan ada persyaratan yang ditetapkan jika mau mendapatkan anggaran tersebut,” kata Kaprodi Ilmu Hukum UBP Karawang ini, Senin (16/1/2023).

“Sekarng jika hanya organisasi pers tertentu saja yang mendapatkan, maka patut kita duga ada hal yang tidak berjalan dengan baik di dinas tersebut,” timpalnya.

Kandidat doktor ilmu hukum ini menegaskan, semua orang dan atau semua organisasi harus diperlakukan sama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi.

“Memang mereka punya kewenangan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan dengan benar dan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dengan hanya menetapkan satu organisasi,” kata Gary.

Gary kembali menegaskan, Diskominfo Karawang bisa saja dilaporkan ke Ombudsman jika ada dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya anggaran dana media.

“Kan ada alur, ada persyaratan dan ada perbuatan, sehingga kita patut duga bahwa ada ketidaksesuaian prosedur dalam pemberian dana kepada rekan-rekan media,” pungkasnya. (Red)

Jendela Jurnalis Karawang -
Sejumlah insan pers dari berbagai organisasi (DPC MOI Karawang, AJIB, Inpera, IWOI, MIO) menggeruduk kantor Diskominfo Karawang, Senin (16/1/2023).

Kedatangan mereka ke kantor Diskominfo Karawang mendesak supaya Diskominfo menerapkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi dan fairness/kesetaraan (tarif) terkait anggaran layanan hubungan media sebesar seratus juta lebih.

Ketua DPC MOI Karawang, Latifudin Manaf, menjelaskan, menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023, pihaknya mendesak agar Diskominfo Karawang menerapkan asas-asas Tarif dalam mengelola anggarannya, terutama asas transparansi dan kesetaraan.

“Dalam momentum HPN bulan Pebruari 2023, Diskominfo Karawang harus rangkul semua organisasi pers yang ada di Karawang. Jangan ada kesan pilih kasih, itu lagi itu lagi yang dikasih anggaran,” ucapnya.

Latifudin menegaskan, pembelaan Diskominfo Karawang bahwa tidak ada organisasi pers lainnya yang mengajukan kegiatan jurnalistik ternyata terbantahkan.

“Rekan kami dari Inpera ternyata juga pernah mengajukan proposal giat pers dalam peringatan HPN tahun 2022, tapi tidak diakomodir. Sementara ada anggaran ratusan juta di Diskominfo untuk layanan hubungan media, di antaranya untuk peringatan HPN. Artinya, dugaan kuat pilih kasih organisasi pers terlihat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, benang merah hasil audiensi dengan Diskominfo Karawang adalah pihak Diskominfo dalam menyalurkan anggarannya tidak bisa lepas ada ‘petunjuk’ dari atasannya.

“Setelah kami ontrog Diskominfo, selanjutnya kami ontrog Bupati Karawang agar kedepannya tidak ada pilih kasih terhadap organisasi pers,” tandasnya. (Red)

Jendela Jurnalis Karawang -
Ketua DPC Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Karawang, Latifudin Manaf mengkritik keras Diskominfo Kabupaten Karawang lantaran dinilai 'Pilih Kasih' dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

“Dalam setiap peringatan HPN beberapa tahun terakhir, Diskominfo hanya selalu akomodir organisasi pers yang itu-itu saja, seakan organisasi Media/Pers lainnya tidak ada lagi di Karawang ini,” ujar Latifudin, Selasa (10/1/2023).

Padahal, dikatakan Latifudin, pada tahun anggaran 2022 lalu Diskominfo Karawang mengalokasikan ratusan juta rupiah untuk kegiatan HPN. Anggaran itu terungkap ketika ia bertanya langsung ke pihak Diskominfo Karawang.

“Ternyata anggaran itu digunakan diantaranya untuk pemberangkatan acara HPN ke luar daerah, tapi sayangnya kelompok yang diberangkatkan ya kelompok itu-itu saja setiap tahunnya,” ungkapnya.

Latifudin meminta kepada Diskominfo Karawang, untuk bijak dengan mangakomodir semua organisasi Media/Pers yang ada di Kabupaten Karawang.

“Untuk peringatan HPN bulan depan, saya ingatkan Diskominfo Karawang untuk fair, jangan dzalim lagi dalam penggunaan anggaran untuk pers,” tandasnya.

Lebih lanjut, Sekretaris DPC MOI Kabupaten Karawang, Rian S Kahman mengaku, pihaknya prihatin dengan apa yang terjadi selama ini, program kegiatan yang ada di Diskominfo Karawang tersebut nyata-nyata tidak melibatkan semua insan pers. Dirinya berharap Diskominfo Karawang tidak tebang pilih karena organisasi Media/Pers di Bumi Pangkal Perjuangan ini bukan hanya itu-itu saja.

"Keprihatinan ini, akan kami tindaklanjuti dengan mempertanyakan anggaran tersebut sejauh mana pengunaannya. Kami akan segera melayangkan surat audiensi kepada Diskominfo Karawang," pungkasnya. (cho/rls)