admin

Jendela Jurnalis Karawang -
Program pemerintah pusat untuk ketahanan pangan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 disebutkan, Dana Desa penggunaannya antara lain untuk program ketahanan pangan dan hewani, paling sedikit 20 persen.

Alokasi Dana Desa Ketahanan Pangan untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa harapan Pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada import pangan Program Ketahanan Pangan semua pihak baik masyarakat atau Publik berhak mengawasi.

Bau aroma Kurang sedap Perihal anggaran Ketahanan Pangan yang didanai Dana Desa tahun 2022 Terkuak didesa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Salah satu Kelompok Penerima Manfaat Budidaya itik yang didanai dari Program Ketahanan pangan yang tidak mau nama nya di cantum kan Rabu 12/04/2023 mengatakan bahwa dirinya menerima itik Bebek 1000 ekor ukuran itik kecil-kecil diprediksi satu ekor itik harga Rp. 7.500 jika dikali 1000 ekor = Rp 7.500.000. Ditambah Pakan 1 kwintal, maka secara rinci hitungan harga itik dan Pakan 10 juta rupiah persatu Kelompoknya, dari 5 Kelompok jumlah Global mencapai kisaran sekitar 50 juta rupiah.

Lanjut nya, "Didesa Muara baru pada waktu tahun 2022 Penerima Program Ketahanan Pangan ada 5 kelompok penerima manfaat semuanya Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun (Kadus) dan RT serta Kepala Desa. malahan Kepala Desa double dapat program itik plus dapat program budidaya ternak ikan Lele Langsung dikelola oleh Kades," bebernya.

Kelompok tersebut menegaskan, "Sehubungan Itik Bebek sering banyak yang mati, akhirnya bergulir beberapa bulan sekitar Oktober 2022, itik Bebek dari 5 kelompok dijual serentak. Sekarang program ketahanan Pangan itik Bebek semuanya sudah tidak ada hanya tinggal kandangnya saja," pungkasnya.

Terbit tayangnya berita memang bukan salah satu laporan formal, namun setidaknya bisa dijadikan alat koreksi bagi pihak instansi terkait dugaan itik Bebek yang Lenyap dari anggaran 50 juta tersebut. Ditambah dengan budidaya ikan Lele yang dikelola secara peribadi oleh Kades dengan capaian anggaran lebih dari 50 juta rupiah pun seakan penuh tanda tanya.

Secara umum, program yang didanai dari Dana Desa, sebagian untuk mensejahtrakan warga masyarakat Desa, bukan sebaliknya, yang justru penerima manfaatnya malah Kepala Desa, Pemdes dan Golongannya saja.

Maka dengan adanya Dugaan Kejanggalan terkait hal program ketahanan pangan 2022 didesa Mura Baru tersebut, seorang Aktifis muda Cilamaya yang enggan dipublikasikan namaya pun angkat Bicara agar senantiasa Pihak APH Kejaksaan dan BPK secepatnya agar sidak kelapangan.

"Kalau seperti itu, harusnya pihak APH Kejaksaan dan BPK harus secepatnya melakukan sidak kelokasi," tegasnya kepada Jendela Jurnalis.

Sampai berita ini di terbitkan Kepala Desa Muara Baru Ato belum dapat di konfirmasi karena menurut perangkat desanya menerangkan bahwa Kadesnya sedang sakit. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang -
Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dinilai tidak serius dalam mengakomodir kepentingan masyarakat terdampak tumpahan minyak di pesisir Karawang Utara pada tahun 2019 silam.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh seorang pengurus LBH CAKRA, Ujang Rahmat, dalam keterangan tertulisnya kepada delik.co.id, Kamis (13/4/2023) malam.

Ujang menyebutkan, indikasi ketidakseriusan Pertamina terlihat dari hasil rapat yang digelar pada Kamis (13/4/2023) siang di ruang rapat Sekda Karawang. Setelah didesak untuk segera membayarkan ganti rugi, barulah Pertamina berencana membawanya ke rapat internal perusahaan.

"Kita tahu persoalan ini sudah berlarut-larut, tapi baru hari ini Pertamina memberi jawaban itupun bukan jawaban yang pasti, masih mengambang," ungkap Ujang.

Ujang melihat ada upaya tarik ulur yang dilakukan Pertamina terhadap masyarakat terdampak, sehingga LBH CAKRA akan membawa persoalan ini ke Pemerintah Pusat.

"Ini seperti yang sengaja hanya sebatas kasih angin segar, setelah itu dibiarkan kembali, jadi lebih baik kami laporkan hal ini ke pemerintah pusat," tegasnya.

Ujang juga menyebut bahwa pemerintah daerah gagal dalam melindungi hak rakyatnya, hal ini dapat dilihat dari sikap Pokja yang dipimpin Acep Jamhuri yang terkesan mau tak mau (setengah hati-red) dalam menengahi masyarakat dan Pertamina.

"Pak Sekda juga tadi enggak hadir, padahal kalau memang rapat ini dinilai penting beliau hadir terdepan, benar-benar berada di posisi yang membela masyarakat," bebernya.

Begitu juga dengan Pertamina, tambahnya, karena dari beberapa kali di agendakan pertemuan baru kali ini Pertamina akan melakukan rapat internal. (red).

Jendela Jurnalis Karawang, Jabar -
Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dengan diwakili Humasnya Hari Setyono menyatakan kesiapannya akan mengakomodir tuntutan sisa kompensasi tumpahan minyak di perairan Laut Karawang Utara tahun 2019 di Desa Ciparagejaya, Desa Muarabaru, Desa Sukakerta dan Desa Sukajaya.

Hal itu disampaikan Direktur LBH CAKRA, Hilman Tamimi, usai mengikuti rapat mediasi di ruang rapat Sekda Karawang, Kamis (13/4/2023). Hadir dalam rapat itu, perwakilan PHE ONWJ, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Desa di empat desa terdampak, perwakilan nelayan dan LBH CAKRA.

Menurut Hilman, pihak Pertamina PHE ONWJ telah memahami poin permasalahan atau isi tuntutan masyarakat yang didampingi LBH CAKRA terkait pembayaran sisa ganti rugi yang sebelumnya masyarakat empat desa telah menerima pembayaran awal dengan total sebanyak 356 warga.

“Kami dari LBH CAKRA selaku pendamping telah menyerahkan data penerima ganti rugi (restitusi) kepada pihak Pertamina PHE ONWJ,” kata Hilman kepada media, Kamis (13/4/2023).

Ia menegaskan, pihak PHE ONWJ secepatnya akan melakukan pembahasan internal dan melaporkan kepada manajemen atas hasil rapat ini.

“Diharapkan dalam waktu cepat pihak PHE ONWJ jika sudah ada perkembangan lebih lanjut segera berkoordinasi dengan LBH CAKRA,” tutupnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, Jabar -
Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, telah begitu memperhatikan Desa di Indonesia, dengan menyalurkan Anggaran dalam bentuk Program Dana Desa yang telah lama diprogramkan bahkan menjadi prioritas Presiden dalam rangka mensejahterakan Rakyatnya di pedesaan.

Namun, ada hal yang janggal, sebagaimana yang disampaikan M (Inisal) warga sekitar, bahwa menurutnya ada indikasi tidak adanya keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah terutama Pemerintah Desa Dongkal, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dimana saat dirinya mempertanyakan tentang penggunaan Dana Desa tahun 2022, yang dialokasikan sebanyak 8% untuk penangan Covid 19, dan 20% untuk ketahanan pangan, pihak Pemerintah Desa terutama Kepala Desa Dongkal diam seribu bahasa.

"Kita sempat tanyakan kepada Kadesnya, namun beliau enggan memberikan informasi peruntukan dan lokasi nya dimana, terutama yang 20% untuk Ketahanan Pangan," ungkapnya. Kamis (13/4/2023).

Begitupun saat awak media mencoba untuk konfirmasi kepada Kepala Desa Dongkal, Darna, dirinya pun sama tidak memberikan Hak Jawab kepada media, namun ada salah satu Aparatur Desa yang namanya enggan disebutkan, bahwa persoalan penggunaan anggaran yang dibiayai oleh Dana Desa, dirinya menyarankan untuk langsung menghubungi Kepala Desa.

"Hapunten pak, terkait Anggaran yang 20% kurang tau, tanya saja ke pak Kepala desa (Mohon maaf pak, terkait anggaran yang 20% kurang tau, tanya aja ke Pak Kepala Desa)," ucapnya singkat.

Hingga sampai saat ini, Kepala Desa Dongkal masih belum memberikan keterangan dan informasi terkait anggaran yang dialokasikan dari DD dan 20% tersebut.

Berdasar UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (P)*