Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Terkait adanya plang Pengamanan Proyek/Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang terpampang di sekitar proyek Jembatan Cilebar yang telan anggaran APBD Karawang sebesar Rp10,4 miliar lebih ramai dikritik publik.

Kepala Kejari Karawang Syaifulah melalui Kepala Seksi Intelijen Akhmad Adi Sugiarto angkat bicara memberikan klarifikasi terkait PPS, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, PPS diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis. PPS adalah bagian dari tugas intelijen penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/ atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketenteraman umum dalam pembangunan strategis.

Sementara Proyek Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat PSD adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adi pun membeberkan sejumlah prinsip PPS atau PSD, yakni di antaranya :

1. Objektif sikap dan tindakan dari penyelenggaraan PPS/PSD didasarkan pada fakta dan tidak dapat dipengaruhi dari pendapat, pertimbangan, dan/ atau kepentingan pribadi atau golongan.

2. Profesional PPS/PSD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur pada Bidang Intelijen.

3. Koordinasi Penyelenggaraan PPS/PSD dilakukan melalui proses harmonisasi hubungan fungsional, upaya sinkronisasi, dan sinergi.

4. Kerahasiaan Konsultasi, materi bahan pertimbangan, dan hasil kegiatan bersifat rahasia, serta dikelola secara rahasia dan hanya ditujukan kepada Pemohon PPS/PSD.

5. Netralitas Penyelenggaraan PPS tidak berpihak dari segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak manapun.

6. Akuntabilitas PPS diselenggarakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan PPS/PSD tidak masuk ke dalam ranah teknis pekerjaan dan keuangan dari PSN dan PSD. PPS/PSD dilaksanakan oleh satuan kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, serta Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, permohonan PPS/PSD dapat disetujui didasarkan pada pekerjaan yang dimohonkan merupakan kategori PSN atau PSD yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kebijakan dan tidak ditemukan adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila dilakukan kegiatan PPS/PSD. (red)*

Sumber : Humas Kejaksaan Negeri Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, bertindak tegas dengan langsung menonaktifkan Camat Jayakerta, berinisial G, terkait dugaan skandal yang viral di media sosial. Camat tersebut diduga terlibat dalam aksi tak pantas bersama seorang bidan P3K berinisial F di dalam sebuah mobil yang terparkir di halaman Rumah Sakit Hastin.

Sekretaris BKPSDM Karawang, Gery S. Samrodi, mengungkapkan bahwa Bupati telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden ini. Tim tersebut terdiri dari BKPSDM, Dinas Kesehatan, Inspektorat, serta melibatkan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

“Untuk mempermudah proses pemeriksaan, Camat Jayakerta telah dinonaktifkan dari jabatannya, meski status sebagai ASN masih melekat selama penyelidikan berlangsung,” ujar Gery, Selasa (10/9/2024).

Ia menambahkan, selama pemeriksaan berlangsung, camat yang bersangkutan tidak diizinkan untuk menjalankan tugas kantornya. Pelayanan di kecamatan sementara akan dipegang oleh Sekretaris Camat (Sekcam) sambil menunggu penunjukan Pelaksana Harian (Plh).

Menurut Gery, Camat G telah memenuhi panggilan dari BKPSDM melalui Bidang Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur (PKDA). Sementara itu, bidan F tengah diperiksa oleh pihak Dinas Kesehatan.

“Kami masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap bidan F. Jika diperlukan, kami juga akan meminta keterangan dari pihak Rumah Sakit Hastin, terutama soal rekaman CCTV,” tambah Gery.

Dalam pemeriksaan awal, Camat G membantah tuduhan tindakan asusila. Ia mengaku hanya berada di dalam mobil bersama bidan F untuk memindahkan barang. Namun, tim pemeriksa masih mendalami kebenaran dari pernyataan tersebut dan akan memverifikasi dengan bukti lain, termasuk rekaman CCTV yang diduga merekam kejadian tersebut.

Jika tuduhan terkait tindakan asusila terbukti, Camat G bisa dijerat dengan sanksi indisipliner sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5.

“Apabila terbukti melakukan pelanggaran, sanksinya bisa berujung pada pemecatan,” tutup Gery.

Kasus ini menarik perhatian publik, dan hasil pemeriksaan resmi masih dinantikan untuk menentukan tindakan selanjutnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Proyek penggantian Jembatan Cilebar Kecamatan Cilebar yang bervolume panjang 48 meter dan lebar 8 meter dan telan anggaran dari APBD Karawang sebesar Rp10,4 miliar lebih jadi sorotan publik.

Pasalnya, di papan informasi proyek tersebut terpampang juga plang bertuliskan ‘Pengamanan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Karawang oleh Kejaksaan Karawang’.

Pengamat hukum Karawang, Muhammad Sony Adiputra, mempertanyakan maksud dan tujuan adanya plang tersebut di papan informasi proyek Jembatan Cilebar.

“Saya mempertanyakan tugas pokok Kejaksaan Negeri Karawang, mengingat adanya Instruksi Kejagung tahun 2019 menegaskan bahwa Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Pembangunan Daerah atau disebut (TP4) / TP4D telah resmi dibubarkan,” kata Sony kepada media. Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, sebaiknya Kejari Karawang kembali ke fungsi dan tugasnya saja. Pasalnya, dikhawatirkan apabila jaksa masuk kedalam proyek pembangunan daerah, maka ini rentan terindikasi serta opini publik.

“Kesempatan-kesempatan itu justru terbuka lebar untuk oknum-oknum jaksa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Walaupun diakui juga tidak semua jaksa mau melakukan tindakan-tindakan tercela tersebut,” tegasnya.

Sony kembali mempertanyakan adanya plang pengamanan Kejaksaan di proyek itu.

“Apakah memang pemerintah daerah Karawang merasa terbantu atau terlindungi. Jika terbantu, maka terbantu soal apanya? Jika terlindungi, terlindungi soal apa pula? Jadi apakah itu semua masuk dalam tupoksi dari Kejari Karawang?” ungkapnya.

Sony berharap jangan sampai kedepannya proyek daerah apapun itu melibatkan Kejaksaan untuk pengamanan.

“Ada apa dengan pemerintah daerah Karawang kok jadi begini? Kalau enggak sanggup membangun daerah jagan menggunakan APH dong tuk ikut serta, mereka punya tupoksinya sendiri,” ucapnya.

Sony mengaku kasihan kalau Kejaksaan dilibatkan dalam proyek. Mengingat khawatir ada oknum jaksa yang memanfaatkan hal tersebut dalam bentuk pengamanan proyek untuk keuntungan pribadinya.

“Pekerjaan atau proyek daerah dibawah pengawalan atau pengamanan akan rawan korupsi,” tutupnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya, tentang hasil pelaksanaan proyek emplacement di SDN Manggungjaya I yang amburadul bermotif batik akibat dari banyaknya retakan-retakan, Jendela Jurnalis kemudian menghubungi pihak konsultan yang mengawasi pekerjaan tersebut atas arahan dari Kabid Pendas (Pendidikan Dasar) pada Disdikpora (Dinas Pendidikan dan Olahraga).

Akan tetapi, setelah Jendela Jurnalis berkomunikasi dan bertemu dengan Jay selaku pihak konsultan yang di maksud, akhirnya terungkap bahwa dirinya beserta tim konsultan CV. Gama bukanlah pihak yang merencanakan dan mengawasi pekerjaan tersebut.

Dibalik itu, Jay menjelaskan bahwa sebelumnya ada mandor yang mengabari terkait akan dimulainya pekerjaan emplacement di SDN Manggungjaya I. Namun setelah pihaknya melakukan pengecekan data, diketahui bahwa tidak kontrak untuk CV. Gama atas pekerjaan di lokasi tersebut.

"Hanya memang, sebelum pekerjaan dimulai, Mandor Ebod ada kirim WA (pesan WhatsApp) ke saya, memberitahukan bahwa pekerjaan akan dimulai. Serta Ebod pun mengirimkan gambar-gambar lokasi yang telah dipasangi begisting. Akan tetapi, ketika saya cek di data, ternyata untuk sekolah SDN Manggungjaya I tidak ada dalam kontrak kami," papar Jay. Rabu (4/9/24).

Sementara itu, berdasar keterangan dari Jay, setelah pihaknya memeriksa data, belakangan diketahui bahwa ternyata yang merencanakan proyek tersebut adalah pihak dari CV. Mitra Graha Konsultan. Sehingga, Jay menegaskan bahwa seharusnya yang mengawasi pekerjaan tersebut pun adalah pihak dari CV. Mitra Graha.

Dengan adanya kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabid Pendas selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), ternyata tidak mengetahui dengan jelas siapa konsultan yang mengawasi pekerjaan tersebut. Artinya, pekerjaan tersebut akhirnya berjalan tanpa pengawasan dari pihak dinas maupun konsultan, sehingga besar dugaan bahwa pemborong dapat dengan leluasa dan bekerja seenaknya untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan kualitas dari hasil pekerjaan tersebut.

Akibatnya, baru 2 hari selesai dikerjakan saja emplacement tersebut telihat banyak retakan. Bahkan, yang paling mencolok adalah penampakan betonnya yang berwarna putih berbalut serbuk seperti terigu, dan bisa terbang ketika tertiup angin layaknya debu halus diatas permukaan emplacemet.

Untuk konfirmasi lanjutan, Jendela Jurnalis kemudian kembali mencoba menghubungi Yanto selaku Kabid Pendas sekaligus KPA dalam proyek tersebut. Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, dirinya belum bisa dihubungi serta tidak mengangkat saat ditelepon.

Atas adanya kejadian tersebut, akhirnya menuai sorotan dan kritik dari H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia. Dalam komentarnya, Ia menduga adanya unsur kongkalikong antara pihak dinas dengan pemborong, Selain itu, Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan adanya temuan tersebut kepada pihak APH (Aparatur Penegak Hukum).

"Kalau itu tidak diperbaiki tapi dibayar oleh dinas ke pemborong, besar kemungkinan telah terjadi kongkalikong ataupun kolusi yang mengakibatkan adanya kerugian uang negara. Sebagai warga negara, kami siap melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Karawang," tegasnya.

Lebih lanjut, Ia juga meminta agar Kabid Pendas selaku KPA, wajib untuk turun melakukan sidak kelapangan atas hasil pekerjaan tersebut.

"Kabid Pendas harus mengambil sikap, karena pekerjaan tanpa pengawasan tidak boleh dicairkan. Apalagi hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera di RAB," pungkasnya. (Team)*