Jendela Daerah

Jendela Jurnalis MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) ke-11 tahun 2024 dengan tema “Ikan sebagai Sumber Pangan dan Sumber Protein untuk Mencetak Generasi Emas dan Memenuhi Ketahanan Pangan Nasional”. Acara tersebut berlangsung di halaman Dinas Kelautan dan Perikanan, Kamis (19/12/2024).

Penjabat Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Nyak Na, SE, M.Ec.Dev., menyampaikan pentingnya optimalisasi sarana pendukung, seperti mobil pendingin Thermo King, untuk menjaga stok ikan dan memperlancar distribusi. Ia juga mengajak Gabungan Anggota Pedagang Ikan (GAPI) Kabupaten Aceh Barat untuk bekerja sama dalam mengendalikan inflasi dan memajukan sektor perikanan di daerah tersebut.

“Dukungan dari seluruh pedagang ikan terhadap kebijakan relokasi pasar sangat diperlukan untuk meningkatkan ketertiban serta mendorong peningkatan aktivitas perekonomian di Kota Meulaboh,” ujar Nyak Na.

Sementara itu, Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, M.Si., menekankan pentingnya konsumsi ikan bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa kampanye makan ikan harus terus digalakkan, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mengolah menu berbahan ikan guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di masa emas 1.000 hari pertama kehidupan.

Disisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Mulyadi, S.Hut, M.Si., menambahkan bahwa peringatan HARKANNAS setiap 21 November merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan, termasuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.5.1/877/2024.

Selain kampanye konsumsi ikan, Pemkab Aceh Barat juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Bantuan alat pengolahan ikan untuk tiga kelompok usaha di Kecamatan Johan Pahlawan, 2. Pembangunan sarana pengolahan ikan untuk kelompok usaha perikanan, 3. Bantuan peralatan tangkap ikan untuk lima kelompok usaha, 4. Paket ikan segar dan produk olahan ikan sebanyak 119 paket.

Bantuan tersebut kata Mulyadi, diharapkan dapat mendorong produktivitas kelompok usaha perikanan di Aceh Barat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan sektor perikanan demi ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama, tutup nya. (Laporan : Muhibbul Jami)*

Meulaboh, Jendela Jurnalis – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas, Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, secara resmi mencanangkan Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa (GIZI Desa) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Rabu, (18/12/2024).

Azwardi mengatakan Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memberantas korupsi, khususnya pada pengelolaan dana desa. Ia menyampaikan apresiasi kepada KPPN Meulaboh, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, dan DPMG yang telah menginisiasi program inovatif ini.

Sebut nya “GIZI Desa bertujuan menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan akuntabel. Ini adalah upaya nyata untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membangun komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat desa,” ujar Azwardi.

Kata Azwardi Program ini dirancang untuk menyebarkan semangat integritas dan anti-korupsi di desa, melibatkan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, hingga warga desa. Selain itu, perangkat desa juga ditekankan sebagai ujung tombak pelayanan publik, yang memegang peranan penting dalam pembangunan zona integritas menuju desa anti-korupsi, ucapnya.

Dalam kegiatan ini, kata Azwardi, Gampong Pasi Pinang dinobatkan sebagai pilot project karena telah dikenal sebagai gampong dengan keterbukaan informasi publik terbaik se-Aceh. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur gampong di Kecamatan Meureubo untuk menyebarkan semangat integritas ke desa-desa lain di Aceh Barat.

“Kami berharap hasil sosialisasi ini dapat menjadi langkah awal keberlanjutan zona integritas, sehingga menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat,” tambah Azwardi.

Pencanangan GIZI Desa ini diharapkan menjadi momentum perubahan budaya pemerintahan di tingkat desa, menuju pembangunan yang lebih baik dan berintegritas. (Penulis; Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Sungai Bubon yang bermuara sampai kekuala Bubon Kecamatan sama tiga Kabupaten Aceh Barat, kini terlihat tumpukan rumput ditengah sungai terbentang hingga menganggu aliran sungai.

Beberapa para pencari udang dan ikan disungai Bubon pada(14/12) pada Jendela Jurnalis.com mengatakan kami saat mendayung sampan Agak sulit berdayung karena tumpukan rumput masih ada ditengah sungai. Jika tidak bersihkan besar kemungkinan akan tambah tersumbat dibeberapa sisi sungai ucapnya

Sementara Keuchik Gampong Rangkileh Umar dani sp. Pihaknya menuturkan gotong royomg pembersihan sungai Bubon setahun yang lalu sudah dilaksanakan membersihkan Rumput Enceng Gondok. Kalau. Kini dikawasan blag bale dan ujungnga tampak tumpukan rumput ditengah sungai belum dibersihkan .

Harapan warga untuk menunggu info dari pihak terkait acara pembersihan sungai secara gotong Royong .dengan sistem Klispower. (Penulis : Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Proyek peningkatan jalan poros Desa di Desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang tengah menuai sorotan publik, dimana pada sebelumnya telah ada pemberitaan di salah satu media online beberapa waktu lalu. Namun, ketika tim investigasi Jendela Jurnalis melakukan kroscek ke lapangan, keadaan proyek tersebut masih belum ada perubahan. Minggu (8/12/24)?

Diketahui, proyek ratusan juta yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 senilai 350.000.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)hasil dari lelang pemenang tendernya CV. Cakra Buana Utama dengan volume Panjang 184 meter, Lebar 3 meter, dan Panjang 99 meter, lebar 3.5 meter, dengan nomor SPK 027.2/.../52766995/KPA-JLN/PUPR/2024 menjadi sorotan bagi warga sekitar. Pasalnya, sudah hampir sebulan pekerjaan tersebut belum rampung atau terbengkalai.

Salah satu warga berinisial C yang keberadaanya tidak jauh dengan lokasi pekerjaan tersebut saat di konfirmasi Jendela Jurnalis menyebut bahwa lambatnya proses pengerjaan berdampak pada terganggunya aktifitas warga.

"Proyek jalan ini sudah hampir sebulan belum terlaksana banyak warga sekitar pada mengadu ke saya terkait pekerjaan pengecoran yang lambat sehingga bisa mengganggu aktivitas warga, karena jalan tersebut 24 jam ramai dengan kegiatan berjualan pindang," ungkapnya.

Masih dikatakan C, "Kemarin warga ada yang jatuh di jalan tersebut,yang saya khawatirkan itu bekisting sudah terpasang dan ada besi patok, khawatir ketika ada yang jatuh terkena patok tersebut. Harapan kami yang mewakili warga sekitar berharap kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang agar segera mendesak terhadap pemborong untuk segera melaksanakan pengecoran jalan tersebut dan kepada mandor agar segera membayar tunggakan di warung senilai 240.000 ( Dua Ratus Empat Puluh ribu)," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pantauan di lokasi pekerjaan tersebut ternyata banyak kejanggalan, mulai dari teknis kerja hingga administrasi. Terutama pada nomor urut SPK yang tidak tercantum, padahal proyek tersebut hasil dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, dari teknis pekerjaan pun dinilai kurang profesional, dikarenakan belum ada pemadatan dari alat berat, sementara bigisting sudah terpasang. Selain itu, ukuran besi bekisting juga tidak sama ketinggiannya alias oplosan.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil mengonfirmasi pihak pelaksana maupun pihak pengawas, karena dengan kesalahan teknis pekerjaan tersebut tentunya akibat tidak ada pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka menjalankan tugas Reses perdananya sebagai Anggota Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang di wilayah Dapil IV yang meliputi Kecamatan Tempuran, Telagasari, Lemahabang, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, Mulyana, S.HI., menggelar Reses di beberapa titik lokasi. Senin (2/12/24).

Dalam pelaksanaannya, Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut digelar perdana di wilayah Kecamatan Tempuran meliputi 3 desa diantaranya Desa Pancakarya, Desa Purwajaya dan Desa Pagadungan.

Dalam kesempatannya, Mulyana mengungkapkan bahwa dirinya berkeinginan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal penyerapan aspirasi.

"Sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan aspirasi yang memiliki nilai kebermanfaatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mulyana berharap agar usulan-usulan yang diserapnya dalam reses tersebut, bisa sepenuhnya terealisasi kedepannya.

"Untuk usulan apapun dalam reses ini, semoga apapun aspirasi yang terserap, itu bisa sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi bidang saya di Komisi lll DPRD Karawang" harap Pria yang juga merupakan Ketua Fraksi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karawang tersebut.

Dalam kunjungan resesnya, kedatangan Mulyana disambut baik oleh masyarakat dengan penuh keakraban dan candaan seolah tak ada sekat antara seorang pejabat dan masyarakat.

Sementara itu, untuk Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut rencananya akan digelar di kecamatan lainnya yang meliputi wilayah Dapil IV Kabupaten Karawang dalam beberapa hari kedepan. (Nunu)*