Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bangunan tengah merealisasikan beberapa kegiatan pekerjaan. Jum'at (9/8/24).

Seperti pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung berikut pemagaran DTA Ghoyatul Jihad yang terletak di Dusun Pasirtalaga 1, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, dimana diketahui bahwa ada 2 jenis pekerjaan yang terletak di 1 titik lokasi dan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, serta dikerjakan oleh 2 CV yang berbeda, juga dengan nomor kontrak yang berbeda.

Hal tersebut pun menuai sorotan dari salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Telagasari yang enggan namanya dipublikasikan. Dirinya menilai, dalam pelaksanaan 2 pekerjaan tersebut disinyalir sebagai bentuk kegiatan yang merugikan negara dan dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap negara dan publik.

Pasalnya, dalam proses sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, tentunya itu merupakan sebuah pemborosan, dimulai dari anggaran survey, perencanaan, anggaran pembuatan SPK dan lain-lainnya sudah tentu dianggarkan menjadi 2 kegiatan.

"Begitupun dengan anggaran untuk kegiatan pengawasan berikut anggaran untuk tim komisi, tentunya akan dianggarkan dari 2 jenis pekerjaan yang berbeda. Padahal, pekerjaannya berada dalam 1 lokasi yang sama," ungkapnya.

Ia menduga, pemisahan kegiatan tersebut sengaja dilakukan dengan siasat membedakan subjek lokasi dalam pekerjaan, dimana pada pekerjaan pemagaran tertulis sebagai kegiatan "Pemagaran MDTA Ghoyatul Jihad" yang berlokasi di Jalan Kaum No.15, RT 001/003, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari (P31 000007). Sementara, 1 pekerjaan lainnya berjudul "Pembangunan/Rehabilitasi Gedung DTA Goyatujihad" yang beralamat di Dusun Pasirtalaga 1, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari (P39 000006).

"Padahal, itu lokasinya kan disitu-situ juga, kuat dugaan itu sengaja dilakukan untuk mengelabui negara dan publik yang berdampak terhadap kerugian negara atas dasar pemborosan," cetusnya.

Sementara itu, terkait adanya hal tersebut, Jendela Jurnalis berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Karawang beserta Subkor Direksi Bidang Bangunan Dinas PUPR Karawang melalui pesan singkat aplikasi WhatsAppa. Namun, tidak didapatkan keterangan apapun dari keduanya seolah mereka memilih bungkam saat dikonfirmasi. (Team)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Namun, hal tersebut tak diterapkan dalam Pembangunan untuk sarana ibadah di Dusun Kaliasin RT. O2/01, Desa Segarjaya, Kecamatan Batujaya. Jum'at (9/8/24).

Berdasarkan informasi dari narasumber yang namanya enggan dipublikasikan, pembangunan TPQ atau sarana ibadah tersebut dibangun menggunakan Anggaran Dana Desa (DD) Tahap II TA 2024, namun dalam pelaksanaannya diduga penuh kecurangan dan dikerjakan asal asalan.

"Padahal, pembangunan tersebut merupakan sarana ibadah, tapi masih di embat juga oleh pelaksana," ungkapnya.

Narasumber mengeluhkan, pembangunan sarana ibadah yang diduga dikerjakan asal jadi tersebut terlihat dari seperti pemasangan slup memakai behel ukuran 6 mm, sementara untuk ring cincin memakai ukuran hanya 3 mm.

"Bagaiman bangunan tersebut kuat dan kokoh, sementara bahan materialnya asal asalan. Ini kan untuk sarana ibadah, lain halnya kalau pembangunan ini bukan untuk sarana ibadah," keluhnya.

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa setiap pembangunan yang menggunakan sumber dana dari negara, baik yang diselenggarakan pemerintahan pusat maupun oleh pemerintahan desa, tentunya harus bersifat terbuka.

"Informasi pekerjaan pembangunan juga harus terbuka kepada publik, hal ini justru malah bertolak belakang dengan keterbukaan publik terkait pemanfaatan anggaran di Desa Segarjaya," tegasnya.

"Asal Abang tau aja, pembangunan sarana ibadah yang saat ini sedang dibangun berasal dari Anggaran Dana Desa DD Tahap II, itu setahu saya mah. Cuma pelaksananya jarang kesini bang, kaitan papan informasi gak ada, makanya untuk nilai kontrak berapa anggarannya saya tidak tahu persis, yang saya tahu pembangunan ini menggunakan Anggaran Dana Desa, itu aja bang" tambahnya.

Menurutnya, pembangunan melalui dana desa seharusnya bisa dimanfaatkan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan malah sebaliknya, malah mejadi ajang kesempatan dalam kesempitan. Padahal, semua itu tentunya untuk menunjang kemajuan di desa, baik dari dana desa, ataupun yang lainnya, pembangunan yang menggunakan sumber dana dari negara yang digunakan oleh desa harus bersifat terbuka melalui asas transaparansi publik dengan memasang papan informasi kegiatan secara detail dan terbuka, agar masyarakat maupun element sosial kontrol dapat ikut serta mengawasi berjalannya pekerjaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Segarjaya masih sulit untuk ditemui. (Tinggun)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah merealisasikan program normalisasi saluran berupa penurapan di Blok Mama Dirja, Dusun V, RT 03/05, Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon. Rabu (7/8/24).

Pekerjaan tersebut dikerjalan oleh CV. Nuansa Bangun Semesta, dengan nominal anggaran sebesar Rp. 144.379.000,00- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembila ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2024 untuk Volume bangunan turap dengan Panjang 2 X 55.50 M' dan Tinggi 1.70 M'.

Namun dalam pelaksanaanya, proses pengerjaannya diduga terkesan asal jadi dan tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Hal tersebut berdasarkan pada fakta yang terjadi dalam proses pembangunannya, dimana pemasangan material batu dan adukan tanpa didasari adukan, serta kondisi medan dalam kondisi berair dan berlumpur tanpa dipasangkannya kisdam. Hal tersebut jelas akan sangat mempengaruhi kualitas dari bangunan.

Mendengar adanya hal tersebut, salah satu warga berinisial EM turut memberikan komentarnya. Menurutnya, pada kondisi medan berarir, seharusnya ada proses pemasangan kisdam, dengan tujuan agar kondisi pondasi penurapan tidak terganggu oleh air.

"Ya kalo kondisinya berair, seharusnya ada kisdam yang dipasang, agar proses pemasangan batu beserta bagian dasar dilapisi adukan dulu, kalo begitu mah adukan bisa hanyut kebawa air," cetusnya.

Bahkan, warga tersebut mengatakan bahwa jika dirinya bertugas sebagai pengawas, sudah pasti ia akan meminta pelaksana untuk membongkar kembali bangunan tersebut. Dengan tegas, dirinya juga meminta agar pihak Dinas PUPR memberikan teguran kepada pihak pelaksana CV. Nuansa Bangun Semesta, karena harapan masyarakat sebagai penerima manfaat tentunya menginginkan bangunan dengan kualitas yang baik dan kokoh.

"Sebagai penerima manfaat, saya berharap proses pembangunannya dilakukan dengan baik, gak asal-asalan," tambahnya.

Lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian mengonfirmasikan adanya hal tersebut kepada Nanang selaku Pengawas dari Dinas PUPR yang ditugaskan untuk mengawasi berjalannya pekerjaan tersebut, saat dikonfirmasi dirinya menerangkan bahwa terkait teknis pengerjaan, ia sudah menegaskan kepada pelaksana untuk mengerjakannya dengan baik dan sesuai aturan.

"Aduh kang, saya udah kasih tahu dari kemarin itu pelaksananya padahal, nanti saya telpon pelaksananya, karena dia susah dihubungi dari kemarin juga banyak laporan kerjaannya begitu," timpalnya.

Sementara itu, pelaksana dari CV. Nuansa Bangun Semesta berinisial ADN saat dikonfirmasi mengenai pekerjaan tersebut hanya menimpali datar seolah tidak menanggapi serius. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Setelah sukses mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-78, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan Aceh Barat menerima penghargaan dari Kapolres Aceh Barat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif Dishub dalam menyemarakkan berbagai acara yang diselenggarakan.

Dalam acara ceremony sertijab pejabat dilingkup Polres yang digelar di Mapolres Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, AKBP Andi Kirana, SIK secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat, Dodi Bima Saputra, SSTP, M.Si Senin (05/08/2024)

Kapolres menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dishub yang telah bekerja sama dengan baik demi kesuksesan peringatan Hari Bhayangkara ke-78.

"Penghargaan ini kami berikan sebagai wujud apresiasi atas kontribusi Dishub Aceh Barat dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara. Kolaborasi ini sangat berarti bagi kami dan tentunya bagi masyarakat Aceh Barat," ujar Andi Kirana.

Kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-78 di Aceh Barat berlangsung meriah dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berbagai acara seperti bakti sosial, lomba olahraga, serta kegiatan seni dan budaya, mendapat dukungan penuh dari Dishub Aceh Barat. Partisipasi aktif Dishub turut membantu kelancaran dan kesuksesan setiap acara yang digelar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dishub Aceh Barat, Dodi Bima Saputra, menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan. "Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Semoga ke depannya, kerja sama antara Dishub dan Polres Aceh Barat dapat terus terjalin dengan baik demi kebaikan dan kemajuan bersama," ungkapnya.

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan sinergi antara Dishub dan Polres Aceh Barat dapat semakin erat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Aceh Barat. Pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029 dilantik hari ini, Senin (5/8/2024). Dari 50 anggota tersebut, 26 orang merupakan wajah baru di kursi DPRD Kabupaten Karawang.

Pelantikan digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang yang dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh. Mereka diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karawang Ahmad Shuhel Nadjir. Pelantikan tersebut berlangsung dengan lancar dan khidmat.

Sejumlah anggota DPRD periode 2019-2024 juga tampak menghadiri pelantikan tersebut.

Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Karawang, Partai Gerindra dan Partai Demokrat memiliki kursi paling banyak, yakni masing-masing 8 kursi. Disusul kemudian PKS dan Partai Nasdem masing-masing 7 kursi, lalu Partai Golkar, PDI-P dan PKB masing-masing 6 kursi, sementara PAN hanya dapat 2 kursi.

Berikut ini 50 nama-nama anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029 :

A. Partai Gerindra (8 Kursi)

1. Kaemin Komarudin (Dapil Karawang 1).

2. Encep Sumanta, S.E.(Dapil Karawang 1).

3. Iqbal Jamalulail, S.IP., M.Kesos.(Dapil Karawang 2).

4. Taman, S.E. (Dapil Karawang 3).

5. Saepudin Zuhri, S.H. (Dapil Karawang 4).

6. H. Moch. Dimyati, S.E. (Dapil Karawang 5).

7. Ajang Supandi, S.H. (Dapil Karawang 6).

8. H. Endang Sodiki, S.Pd.I.,S.H., M.H. (Dapil Karawang 6).

B. Partai Demokrat (8 Kursi)

1. H. Oma Miharja Rizki, S.H., M.H. (Dapil Karawang 1).

2. Khoerudin (Dapil Karawang 1).

3. H. Saryadi, S.Sos.(Dapil Karawang 2).

4. Nurhadi, S.H. (Dapil Karawang 3).

5. H. Budianto, S.H. (Dapil Karawang 4).

6. Pendi Anwar, S.E. (Dapil Karawang 5).

7. Deddy Indrasetiawan, S.E. (Dapil Karawang 6).

8. Suci Nurwinda, S.Pd., M.AP. (Dapil Karawang 6).

C. Partai Keadilan Sejahtera (7 Kursi)

1. Sugih Laksana Futra (Dapil Karawang 1).

2. Apt. Mumun Maemunah, S.Si. (Dapil Karawang 2).

3. H. Rusli HN, S.E. (Dapil Karawang 3).

4. H. Muhamad Imron Choeru, S.T. (Dapil Karawang 4).

5. Ahmad Sopyan Junaedi Putra (Dapil Karawang 5).

6. H. Tatang Taufik (Dapil Karawang 6).

7. Agus Sulistyo (Dapil Karawang 6).

D. Partai Nasional Demokrat

1. Dian Fahrud Jaman (Dapil Karawang 1).

2. Neneng Siti Fatimah, S.E. (Dapil Karawang 2).

3. Dian Salwirani (Dapil Karawang 3).

4. H. Bukhori, S.Pd.I (Dapil Karawang 4).

5. Drs. H. Asep Junaedi, M.Pd. (Dapil Karawang 5).

6. H. Erick Heryawan K, S.E. (Dapil Karawang 5).

7. Mulyadi (Dapil Karawang 6).

E. Partai Golongan Karya

1. Muhamad Topan Megantara (Dapil Karawang 1).

2. H. Asep Syaripudin, S.T., M.M. (Dapil Karawang 2).

3.. Saidah Anwar, S.H. (Dapil Karawang 3).

4. Abdul Azis, S.E. (Dapil Karawang 4).

5. Fitri Melinda, S.Sos. (Dapil Karawang 5)

6. Saepudin Permana, A.Md. (Dapil Karawang 6).

F. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Natala Sumedha, S.E., Ak.(Dapil Karawang 1).

2. H. Karsim (Dapil Karawang 2).

3. Rosmilah, A.Md. (Dapil Karawang 3).

4. H. Cita (Dapil Karawang 4).

5. Fernando Doklas Pangaribuan, S.Kom. (Dapil Karawang 5).

6. Dr. Anwar Hidayat, S.H., M.H. (Dapil Karawang 6).

G. Partai Kebangkitan Bangsa

1. Umar Alfaruq, S.Ag. (Dapil Karawang 1).

2. Lili Mahali, S.Sos.I. (Dapil Karawang 2).

3. Didin Sirojudin, S.Pd.I., M.Pd. (Dapil Karawang 3).

4. Mulyana, S.H.I (Dapil Karawang 4).

5. Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md. (Dapil Karawang 5).

6. H. Asep Dasuki, S.E. (Dapil Karawang 6).

H. Partai Amanat Nasional

1. Asep Supriatna (Dapil Karawang 5).

2. Dede Mulyana (Dapil Karawang 6). (red)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Effendi, menerima audiensi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Meuligoe Bupati Kabupaten Aceh Barat Jumat, (02/08/2024)

Dalam pertemuan tersebut, Mahdi Effendi menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang tergabung dalam KNPI Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan KNPI untuk terus melakukan aksi nyata dalam membangun Kabupaten Aceh Barat, ujarnya

Mahdi juga mengungkapkan harapannya agar KNPI dapat melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba hingga ke desa-desa, serta bahaya judi online dan lainnya. Selain itu, ia berharap KNPI dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) untuk mendukung program-program pemerintah.

"KNPI merupakan mitra strategis pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan aktivitasnya untuk peningkatan pembangunan dan sumber daya pemuda," ujar Mahdi.

Di sisi lain, Ketua KNPI Aceh Barat Fadel Putra Pratama, menyampaikan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap pemerintahan Bupati Mahdi. Mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap pembangunan di Aceh Barat dan yakin bahwa kepemimpinan Mahdi mampu membawa Aceh Barat menjadi lebih baik dan berprestasi.

Selain itu, Ia juga sangat mendukung Salah satu program yang digagas Pemkab, "Gerakan Aceh Barat Bersih," yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Selain itu, setiap hari Jumat diadakan "Jumat Berkah," di mana masyarakat dihimbau untuk bersedekah.

Acara audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan KNPI dalam mewujudkan berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh Barat, tandasnya. (Muhibbul Jamil)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Beredarnya pemberitaan tentang adanya proyek Rehabilitasi Saluran Drainase di Dusun Bambu Raki, RT. 003/004 Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, yang dikerjakan oleh CV. HAMASAT PRIMA melalui proyek pemasangan U-ditch yang dinilai asal-asalan dan amburadul kini kembali menuai sorotan. Jum'at (2/8/24).

Pasalnya, pada pekerjaan yang menelan anggaran sebesar Rp. 189.265.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk volume Panjang 244.8 M' M', UK 0,3 x 0,3 M' (UDITCH+Cover) dengan nomor kontrak : 027.2/…/06.2.01.0012.200/KPA-SDA/PUPR/2024 tersebut dinilai lemah pengawasan.

Namun sayangnya, saat dilakukan konfirmasi, pelaksana, pengawas maupun Kabid SDA PUPR Kabupaten Karawang seolah kompak untuk lebih memilih bungkam dan tak menanggapi.

Hal tersebut akhirnya mendapatkan sorotan dari H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar (Massa Keadilan Rakyat) Indonesia. Menurutnya adanya pekerjaan yang dikerjakan secara asal-asalan dan amburadul, tentunya itu semua disebabkan karena pengawas tidak tegas.

"Ya kalo pekerjaannya amburadul seperti itu, jelas itu akibat lemahnya pengawasan. Seharusnya kan pengawas menegur pelaksana, atau jangan-jangan pengawas memang sudah tahu dan ada unsur kongkalikong dengan pelaksananya," ungkapnya.

H. Nanang juga menyinggung kinerja Bidang SDA Dinas PUPR Karawang, karena menurutnya pihak Bidang SDA Khususnya Kabid pasti sudah tahu akan adanya hal ini, namun sayangnya Kabid seolah terkesan acuh melihat kinerja bawahannya.

"Padahal, dari setiap pemberitaan yang dikirimkan oleh rekan-rekan wartawan itu seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi dan bilaperlu ditindaklanjuti dengan melakukan sidak kelapangan, kalau perlu berikan sanksi tegas terhadap pengawasnya, dan blacklist saja jika ada oknum pelaksana yang pekerjaannya amburadul," singgungnya.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa jika pihak Dinas PUPR khususnya Bidang SDA tidak bisa mengambil langkah tegas, terpaksa nantinya LBH Maskar Indonesia akan bergerak untuk melakukan pelaporan kepada pihak APH.

"Jika selalu terjadi hal seperti ini, oknum pelaksana akan merasa aman dan akan leluasa dan semakin asal-asalan dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau memang pihak Dinas tidak mampu memberikan ketegasan, kami dari LBH Maskar Indonesia yang akan bergerak mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan pelaporan kepada pihak APH," tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui tindakan apa yang telah diambil oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang terhadap amburadulnya pekerjaan tersebut, karena semua pihak yang dikonfirmasi terkesan kompak untuk memilih bungkam. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Diikuti oleh Babinsa AD, masyarakat dan Mahasiswa/i KKN dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Pemerintahan Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Gorol (gotong royong lingkungan) membersihkan area saluran air (dam/parit) dari sampah dan rumput. Rabu (31/7/24).

Selain itu, titik lokasi gotong royong juga difokuskan di area lapangan dan pemancingan yang lokasinya tak jauh dari Kantor Desa Cikalong.

H. Lili Hermanto selaku Kepala Desa Cikalong menerangkan bahwa digelarnya kegiatan tersebut selain untuk menciptakan lingkungan yang bersih, juga dalam rangka persiapan pelaksanaan hajat bumi sekaligus perayaan HUT RI ke 79 Tahun nantinya.

"Selain untuk menciptakan kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga kami lakukan sebagai persiapan acara hajat bumi sekaligus perayaan HUT Kemerdekaan RI," terangnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa dalam perayaan HUT RI, pihaknya berencana akan menggelar kegiatan mancing bersama masyarakat usai mengikuti apel upacara kemerdekaan.

"Untuk yang kita bersihkan ini, nantinya kita akan menggelar mancing bersama selepas mengikuti apel upacara kemerdekaan, sebagai hiburan masyarakat juga dalam merayakan HUT Kemerdekaan," jelasnya.

Diketahui, dilokasi tersebut juga nantinya akan diselenggarakan acara hajat bumi pada 21 Agustus 2024, dimana nantinya akan ada pagelaran seni budaya sandiwara untuk menghibur masyarakat Desa Cikalong.

H. Lili berharap, rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan akan digelar dalam waktu dekat tersebut akan berjalan sesuai rencana tanpa ada kendala apapun. (Nunu)*