24 Januari 2026

Jendela Daerah

IMG-20241203-WA0018

Konsisten Cegah Stunting, Ketua Forikan Aceh Didampingi Ketua Forikan Aceh Barat Serahkan Satu Ton Ikan Segar kepada Masyarakat

admin 3 Desember 2024 0

Simbolis penyerahan 1 Ton Ikan di Halaman Kantor DKP Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Ketua Forikan Aceh, Safriati, S.Si, M.Si, bersama Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah, SE, Ak, M.Si, menyerahkan secara simbolis 1 ton ikan segar kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan penanganan stunting di wilayah tersebut.

Safriati menyampaikan bahwa Aceh memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. "Aceh ini kaya dengan sumber daya laut, sepanjang Aceh memiliki laut, ikan akan terus melimpah. Ikan sangat baik untuk dikonsumsi, terutama bagi anak-anak agar otaknya cerdas dan bagi ibu hamil serta anak stunting atau balita di bawah lima tahun," ujarnya.

Ia juga mendorong para orang tua untuk mengolah ikan dengan berbagai resep menarik agar dapat meningkatkan selera makan anak. "Dengan kreasi masakan berbahan dasar ikan, diharapkan anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan sehingga kebutuhan gizi mereka terpenuhi," tambahnya.

Disisi lain, Nurmaziah, Ketua Forikan Aceh Barat, berharap program ini dapat menjadi langkah awal untuk sinergi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan stunting di Aceh. Ia mengajak masyarakat Aceh Barat untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai langkah strategis dalam penanganan stunting

Nurmaziah menegaskan pentingnya konsumsi ikan untuk memperbaiki gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. "Ikan adalah sumber protein yang sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak agar cerdas dan sehat. Kami berharap masyarakat Aceh Barat lebih banyak mengonsumsi ikan, sehingga daerah ini bisa bebas dari masalah stunting," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mengampanyekan konsumsi ikan di setiap lapisan masyarakat. "Kita harus bersama-sama membangun kesadaran, mulai dari rumah tangga hingga sekolah, bahwa ikan adalah sumber gizi terbaik untuk masa depan anak-anak kita," tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah Aceh Barat, Marhaban, Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pd, M.Si, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Aceh, serta Kadis DKP Aceh Barat, Mulyadi, S.Hut, M.Si.

Penyerahan ikan ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk peningkatan konsumsi ikan di masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak Aceh.(Muhibbul)*

IMG-20241202-WA0125

Gelar Reses Perdana, Mulyana, S.HI., Siap Serap Aspirasi Masyarakat di Dapil IV Kabupaten Karawang

admin 2 Desember 2024 0

Mulyana, S.HI., didampingi Kepala Desa Pancakarya saat menggelar Reses di Aula Kantor Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka menjalankan tugas Reses perdananya sebagai Anggota Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang di wilayah Dapil IV yang meliputi Kecamatan Tempuran, Telagasari, Lemahabang, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan, Mulyana, S.HI., menggelar Reses di beberapa titik lokasi. Senin (2/12/24).

Dalam pelaksanaannya, Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut digelar perdana di wilayah Kecamatan Tempuran meliputi 3 desa diantaranya Desa Pancakarya, Desa Purwajaya dan Desa Pagadungan.

Foto saat kegiatan Reses di 3 titik lokasi berbeda

Dalam kesempatannya, Mulyana mengungkapkan bahwa dirinya berkeinginan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal penyerapan aspirasi.

"Sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan aspirasi yang memiliki nilai kebermanfaatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mulyana berharap agar usulan-usulan yang diserapnya dalam reses tersebut, bisa sepenuhnya terealisasi kedepannya.

"Untuk usulan apapun dalam reses ini, semoga apapun aspirasi yang terserap, itu bisa sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi bidang saya di Komisi lll DPRD Karawang" harap Pria yang juga merupakan Ketua Fraksi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karawang tersebut.

Dalam kunjungan resesnya, kedatangan Mulyana disambut baik oleh masyarakat dengan penuh keakraban dan candaan seolah tak ada sekat antara seorang pejabat dan masyarakat.

Sementara itu, untuk Reses l Tahun Sidang 2024 - 2025 tersebut rencananya akan digelar di kecamatan lainnya yang meliputi wilayah Dapil IV Kabupaten Karawang dalam beberapa hari kedepan. (Nunu)*

IMG-20241202-WA0047(1)

Pimpin Apel Gabungan, Pj Bupati Azwardi Ajak ASN Tingkatkan Keakraban dan Kinerja

admin 2 Desember 2024 0

ASN Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, memimpin apel pagi bersama seluruh Kepala SKPK, Camat, serta ASN yang bertugas di lingkungan kompleks Kantor Bupati, Senin (02/12/2024) Dalam kesempatan tersebut, Azwardi menekankan pentingnya membangun keakraban di antara ASN guna menghindari sikap ego sektoral dan apatisme dalam menjalankan tugas.

“Kita harus membuka ruang diskusi dan saling berbagi pendapat agar tercipta sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujar Azwardi di hadapan peserta apel.

Dalam sambutannya, Azwardi juga menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Pilkada di Aceh Barat yang berlangsung aman dan lancar. Ia mengapresiasi upaya bersama seluruh pihak yang memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Selain itu, ia turut memberikan apresiasi atas pencapaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 yang telah selesai tepat waktu dan kini sedang dalam proses verifikasi di tingkat provinsi.

“Kita patut bersyukur atas capaian ini. Namun, mari kita terus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan serapan APBK 2024 yang saat ini baru mencapai 74,25%, dengan pendapatan sebesar 84,7%,” tambahnya.

Disisi lain Azwardi juga mengungkapkan kebanggaannya atas peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berada di peringkat 10 besar, naik signifikan dari posisi ke-2 terbawah, ungkap Azwardi.

Tidak hanya itu, Azwardi turut bangga atas pencapaian Aceh Barat dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Kopi Khop, ikon khas daerah. Sertifikat HAKI tersebut secara simbolis diserahkan oleh Azwardi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) dalam apel tersebut. Ia mengajak seluruh ASN untuk mempromosikan Kopi Khop melalui berbagai kegiatan guna menjadikannya lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional.

“Ini adalah warisan kebanggaan Aceh Barat. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk mengembangkan potensi daerah melalui Kopi Khop,” pungkas Azwardi.

Dengan semangat kebersamaan dan fokus pada peningkatan kinerja, Azwardi optimistis Aceh6 Barat dapat terus melangkah maju menuju pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.(Muhibbul Jamil)*

IMG-20230529-WA0078-1024x717

Partisipasi Masyarakat Terhitung Rendah, Askun Sebut KPU Karawang Gagal

admin 1 Desember 2024 0

Asep Agustian, S.H., M.H., (Askun)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR- Pemerhati Politik dan Pemerintahan Asep Agustian, S.H., M.H., soroti rendahnya pemilih di Pilkada Karawang, sehingga penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Karawang dipertanyakan, untuk apa saja dan kemana saja?.

Asep Agustian meminta dalam hal ini Aparat Penegak Hukum untuk turun selidiki anggaran di KPU Karawang.

"Sebelumnya saya mohon maaf yah kalau komentar atau statetmen saya ada yang tersinggung silahkan disanggah, nah ketika tingkat pemilih di Pilkada Karawang, saya nilai KPU gagal,"ungkap Askun sapaan akrab Asep Agustian, Sabtu 30 November 2024.

Askun menegaskan kenapa dikatakan gagal, karena ini dibawah 70 persen.

"Maka pertanyaan saya berapa sih anggaran yang diturunkan oleh Pusat ke Kabupaten dalam Pilkada ini, tolong sampaikan oleh KPU publik harus tahu, berapa milliar, berapa puluh milliar atau berapa trilliun kah, saya bertanya karena tidak tahu soal itu,"kata Askun.

Askun mengherankan sejauh ini sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU seperti apa, sehingga masyarakat kurang minat untuk mencoblos.

"Maka saya katakan tadi dibawah 70 persen lalu sisanya kemana,?apakah ada sebuah permainan lain, apakah ada indikasi-indikasi lain, saya nggak tahu itu, jadi saya berharap KPU menyampaikan seluruh jumlah anggaran untuk apa saja biar masyarakat tahu,"ucapnya.

"Yang mengherankan dan saya amati selama ketika akan pelaksanaan Pilkada berbeda dengan Kabupaten lain debat dilaksanakan 2 kali tetapi di Karawang hanya 1 kali, dalam hal ini saya sangat meminta kepada KPU tolong sampaikanlah kepada publik, karena masyarakat Karawang nggak buta, nggak tuli dan nggak bodoh, jadi saya mewakili masyarakat bertanya ke KPU, agar bisa disampaikan ke publik,"timpalnya.

Kembali Askun menegaskan, meminta KPU Kabupaten Karawang untuk memaparkan terkait rendahnya pemilih di Pilkada dan penggunaan anggaran.

"jelaskan semua kepada publik, jelaskan semua kepada masyarakat apakah itu melalui medsos atau melalui hal lain silahkan bahwa anggaran itu sekian, apabila tidak jelas saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk menelisik anggaran yang digelontorkan sesuai atau tidak, dan apabila APH diam atau bungkam tidak melakukan action, maka antara APH dan KPU ada apa?"kata Askun.

"Saya minta APH turun menentukan sikap, kalau memang ini toh tidak ada kecurangan, penggelembungan, dan pendapatan memperkaya satu sisi, jadi jangan hanya sekedar diam, diam dan diam, kan belum tentu KPU bersih, Bawaslu bersih atau penyelenggara ini bersih, saya harap APH harus segera turun,"tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil menghubungi pihak KPU Karawang untuk mendapatkan keterangan maupun tanggapan terhadap adanya statement tersebut. (red)*

IMG-20241127-WA0077

Pj Bupati Aceh Barat Pantau TPS Usai Nyoblos di TPS 003 Gampong Drien Rampak

admin 27 November 2024 0

Azwardi, Pj. Bupati Aceh Barat (Tengah)

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, memulai pelaksanaan Pilkada 2024 dengan menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Gampong Drien Rampak, Rabu (27/11/2024).

Setelah memberikan hak suaranya, Azwardi mengungkapkan harapannya agar proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan damai hingga tahap penghitungan suara. "Sebagai warga negara, menggunakan hak pilih adalah bentuk tanggung jawab kita. Saya berharap Pilkada hari ini mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat Aceh Barat," ujarnya.

Usai mencoblos, Azwardi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada di berbagai lokasi, antara lain, Lembaga Kemasyarakatan, TPS Budha Sutci / Peunaga Rayeuk, TPS Ujong kalak

Azwardi bersama Danrem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Herdian, utusan Polda Aceh, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Inf Hendra Mirza, dan Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana serta Kajari Siswanto memastikan jalannya proses pemungutan suara Pilkada di Aceh Barat berlangsung aman dan lancar.

Azwardi juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana kondusif, sehingga Pilkada ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat," tuturnya.

“Antusiasme masyarakat Aceh Barat patut diapresiasi. Kami berharap partisipasi ini menjadi cerminan kematangan demokrasi di daerah kita,” tambah Azwardi.

Dalam pantauan ke sejumlah TPS, Azwardi mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat yang tinggi untuk memberikan hak pilih. "Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, proses pemungutan suara di Aceh Barat berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Sedangkan Kapolres Aceh Barat, AKBP Andi Kirana, menyampaikan bahwa secara umum tidak melakukan pengamanan khusus selama Pilkada berlangsung. Namun, di daerah Sikundo, yang memerlukan penggunaan perangkat komunikasi handy talky (HT) karena keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.

Kondisi ini tidak menghalangi kelancaran Pilkada di Aceh Barat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menciptakan suasana yang kondusif untuk berlangsungnya pesta demokrasi.

Tim pengamanan dan penyelenggara terus memantau jalannya Pilkada hingga tahap penghitungan suara selesai. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20241126-WA0033

DPRK Aceh Barat Sahkan Qanun APBK 2025

admin 26 November 2024 0

Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2025

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar rapat paripurna ke-IX masa sidang ke-III tahun 2024 di ruang sidang utama DPRK Aceh Barat, Selasa (26/11/2024). Dalam rapat ini, disampaikan pendapat akhir fraksi sekaligus pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengusung tema “Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Stabilisasi Produktivitas, Pengembangan Hilirisasi Produk, serta Meningkatkan Daya Saing Daerah,” APBK 2025 dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh Barat.

Pj Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si, menjelaskan bahwa rancangan APBK 2025 telah melalui pembahasan intensif bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Komposisi anggaran yang disahkan adalah: Pendapatan Daerah: Rp 1.417.227.408.136, Belanja Daerah: Rp 1.538.928.786.098, Pembiayaan Daerah: Rp 121.701.377.962

Azwardi menegaskan pengesahan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRK. "Ini merupakan pengesahan dan persetujuan bersama APBK 2025 yang mencerminkan komitmen kita dalam mendukung pembangunan Aceh Barat," ujarnya.

Azwardi juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif melalui peningkatan disiplin pelaksanaan kegiatan, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta monitoring berkala. Ia juga meminta agar program-program yang dirancang fokus pada kebutuhan masyarakat, mendukung prioritas nasional, dan memenuhi standar pelayanan minimal, jelasnya.

Ia mengaskan Tujuh Prioritas Pembangunan 2025
DPRK dan Pemerintah Aceh Barat menetapkan tujuh isu utama pembangunan yang menjadi prioritas tahun depan:

  1. Meningkatkan nilai tambah produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan SDM unggul. 3. Mendorong budaya riset dan inovasi untuk mencapai target pembangunan. 4. Menyediakan infrastruktur dasar di berbagai sektor pembangunan. 5. Meningkatkan mutu layanan publik melalui akselerasi teknologi informasi. 6. Mengoptimalkan potensi daerah untuk memperkuat daya saing. 7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain pengesahan APBK 2025, rapat paripurna ini juga menandai penutupan masa sidang ke-III DPRK Aceh Barat tahun 2024. Seluruh fraksi DPRK, yakni Fraksi PAN, PA, Golkar, Gerindra, dan Dinamis, sepakat menerima laporan akhir yang disampaikan Bupati.

Azwardi berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi mendukung pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung Rabu (27/11). Ia mengimbau agar proses demokrasi ini berjalan lancar, damai, dan sukses.

Dengan disahkannya APBK 2025, Pemerintah Aceh Barat optimis pembangunan daerah dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. “Kualitas perencanaan harus ditingkatkan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Azwardi (Muhibbul)*

IMG-20241124-WA0076

Pj Bupati Aceh Barat Gelar Sinergi Forkopimda untuk Wujudkan Pilkada Kondusif

admin 24 November 2024 0

Kegiatan Sinergi Forkopimda Aceh Barat

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT– Dalam rangka menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat, Azwardi, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), dan awak media menggelar Sinergi Forkopimda pada Minggu (24/11/2024).

Acara yang dirangkai dengan coffee morning ini dilanjutkan dengan olahraga tenis bersama di lapangan tenis Kodim 0105 Aceh Barat. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan antar lembaga, tetapi juga memperkuat koordinasi demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama tahapan Pilkada, kata Azwardi.

Azwardi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menghadapi dinamika Pilkada.
"Kondusivitas daerah adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada. Kolaborasi antara Forkopimda, KIP, Panwaslih, dan media sangat penting untuk menjamin transparansi, keamanan, serta keadilan dalam setiap tahapan pemilihan," ujar Azwardi.

Ia juga mengajak media untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat strategis dalam menangkal penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memicu keresahan selama Pilkada.

Disisi lain Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, letkol, Inf Hendra Mirza yang turut bersama dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia berharap sinergi seperti ini dapat terus terjalin guna menjaga stabilitas daerah.

Hendra juga mengapresiasi upaya berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih), yang terus bekerja keras untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan.

"Kita semua tentu berharap Pilkada ini berjalan dengan baik, tanpa adanya konflik atau pelanggaran yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi. Mari kita wujudkan Pilkada yang damai dan adil," kata Hendra

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu negatif atau berita hoaks yang berpotensi memecah belah. Menurutnya, pemilih harus cerdas dalam menyaring informasi serta menggunakan hak pilihnya secara bijak demi masa depan daerah yang lebih baik.

"Semoga Pilkada ini tidak hanya menjadi pesta demokrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat," tutup Hendra.

Pilkada 2024 di Aceh Barat menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Harapan akan terciptanya suasana yang kondusif dan hasil yang berkualitas terus digaungkan oleh berbagai pihak, tutupnya. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20241121-WA0055

Peringati Hari Tata Ruang Nasional 2024, Dinas PUPR Karawang Gelar Workshop KKPR dan Seminar Tantangan Penataan Ruang

admin 21 November 2024 0

Kegiatan Workshop KKPR dan Seminar Tantangan Penataan Ruang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh pada 8 November tiap tahunnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang tidak pernah absen memperingatinya dengan menggelar sejumlah rangkain kegiatan.

Setelah sebelumnya mengajak partisipasi masyarakat dengan menanam pohon sejenis Sengon/Albasiah, Ketapang Raja, Mahoni dan Nangka di kawasan sempadan Sungai Citarum yang terletak di Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, dan di Desa Curug, Kecamatan Klari beberapa waktu lalu, Dinas PUPR kembali menggelar Workhsop Pelaksanaan Petunjuk Teknis Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha, Pernyataan Mandiri Pelaku (PMP) UMK dan KKPR Non Berusaha Non Elektronik di Hotel Brits pada Selasa (19/11/2024).

Dalam workshop tersebut menghadirkan tiga narasumber, diantaranya M. Refqi, ST., MPP., ME., dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, kemudian Dyah Lestari A, S.P., M.Sc., dari Direktorat Penatagunaan Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN dan Arief Margatama, ST., M.M., dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM.

Foto Bersama dalam Kegiatan Workshop KKPR

Sekda Kabupaten Karawang H. Asep Aang rahmatullah dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang H. Rusman Kusnadi, mengatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, berdampak pada perubahan drastis pelayanan perizinan yang mengalihkan dan menyelenggarakan perizinan berusaha menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, dengan sistemnya yang disebut online single submission (OSS) yang tujuan umumnya agar dapat mewujudkan konsep pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

“Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Karawang adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, termasuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Kita harus bangga bahwa Kabupaten Karawang memiliki banyak pelaku usaha yang kreatif dan inovatif, namun mereka juga memerlukan dukungan dari sisi regulasi dan perizinan yang lebih sederhana dan transparan. Untuk itulah, pelaksanaan workshop ini menjadi sangat relevan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan KKPR, serta bagaimana para pelaku UMK dapat mengoptimalkan mekanisme pernyataan mandiri pelaku UMK,” ujarnya.

Rusman melanjutkan, di era digitalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi di bidang perizinan dan pemanfaatan ruang, termasuk dalam hal KKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR untuk kegiatan non berusaha.

“Kita menyadari bahwa perubahan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah prosedur administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi serta mempercepat proses perizinan tanpa mengorbankan aspek ketertiban tata ruang dan kelestarian lingkungan. oleh karena itu, workshop ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta agar kita bisa bersama-sama menjalankan aturan yang telah ditetapkan dengan tepat,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya ingin mengingatkan pentingnya membangun kesadaran bersama terkait penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap aspek kebijakan perizinan. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel, pihaknya dapat mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Ini sejalan dengan visi Kabupaten Karawang untuk menjadi daerah yang mandiri, dan berdaya saing, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” kata Rusman.

Seminar

Keesokan harinya pada Rabu (20/11/2024) di Hotel Brits, Dinas PUPR Kabupaten Karawang kembali menggelar Seminar Tantangan Penataan Ruang di Era Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang.
Dr. Eko Budi Santoso, ST., MT., IAP., dosen IPDN dan Ketua IAP Jawa Barat dan Ir. Muhammad Adi Lelono AP, M.T., selaku Ketua Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Barat hadir sebagai narasumber.

Foto Bersama dalam Kegiatan Seminar Tantangan Penataan Ruang

Sambutan Sekda Karawang H. Asep Aang Rahmatullah yang dibacakan oleh Asda II Arief Bijaksana Maryugo, mengatakan, sebagai salah satu daerah yang strategis di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang memiliki posisi yang sangat penting dalam peta pembangunan nasional.

Dengan pesatnya laju urbanisasi dan industrialisasi di wilayah Kabupaten Karawang, penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Pemkab Karawang harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, agar karawang dapat terus berkembang tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini bukan hanya sekadar penyesuaian regulasi, tetapi juga bagaimana kita dapat mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Arief.

Menurutnya, tata ruang yang efektif harus mampu menjawab berbagai isu strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam, penanganan bencana, pengendalian banjir, hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur. dalam konteks ini, kabupaten karawang tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan tersebut, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah arus industrialisasi yang terus meningkat.

“Saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi lebih erat dalam mengawal implementasi UU Cipta Kerja ini agar tidak hanya mendorong percepatan investasi, tetapi juga tetap mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus bisa mengembangkan Karawang sebagai kabupaten yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sejahtera secara sosial dan berwawasan lingkungan,” tandasnya. (red)*

IMG-20241119-WA0062

Harkannas ke-11: Forikan Aceh Barat Bagikan Makanan Gratis ke Sekolah dan Puskesmas

admin 19 November 2024 0

Foto saat pembagian makanan gratis

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-11 tahun 2024 yang mengusung tema "Ikan Sumber Protein, Kemandirian Pangan", Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Aceh Barat menggelar kegiatan makan bergizi gratis pada Senin (19/11/2024). Acara ini berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat dengan melibatkan kerja sama dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan TP PKK Aceh Barat.

Ketua Forikan Aceh Barat, Nurmaziah Azwardi, melalui Kepala DKP Aceh Barat, Mulyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein utama. "Kegiatan ini tidak hanya memperingati Harganas, tetapi juga menjadi langkah konkret mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat," ujar Mulyadi.

Acara ini mencakup berbagai aktivitas, seperti edukasi mengenai manfaat ikan bagi kesehatan, terutama untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil. Para peserta juga dikenalkan dengan variasi olahan ikan yang praktis dan bergizi untuk konsumsi sehari-hari, ujar Mulyadi.

Sebagai bagian dari program ini, Forikan Aceh Barat mengunjungi sejumlah sekolah dan puskesmas untuk membagikan makanan bergizi gratis. Antaranya Tk. Negeri pembina Meulaboh, SD Negeri 25 Meulaboh dan Posyandu Desa Seunebok Kecamatan Johan pahlawan.

Kata Mulyadi, Anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil menjadi sasaran utama dalam program ini. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan sejak dini, terangnya.

“Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan akses makanan bergizi berbasis ikan. Ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak serta kesehatan ibu dan bayi,” jelas Mulyadi.

Selain pembagian makanan, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat. Siswa sekolah dan ibu hamil mendapatkan pengetahuan mengenai cara mengolah ikan dengan mudah dan lezat untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Mulyadi berharap Harkannas ke-11 ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai bagian penting dari pola hidup sehat.

“Kami berharap acara ini dapat menjadi agenda tahunan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Aceh Barat,” tambahnya.

Forikan Aceh Barat berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa di masa mendatang, guna mendorong konsumsi ikan sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kemandirian pangan di daerah. (Muhibbul)*

IMG-20241118-WA0117(1)

Pekerjaan Terbengkalai Seminggu, Diduga CV KARYA MANDIRI Manipulasi Jaminan Pekerjaan untuk Dapatkan Tender

admin 18 November 2024 0

Kondisi Pekerjaan Pelebaran Jalan Ciranggon - Kutagandok

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Setelah sebelumnya terbit 2 pemberitaan terkait proyek Pelebaran Jalan Ciranggon - Gandok oleh CV. KARYA MANDIRI dengan judul :

1. "Anggaran 2,7 Miliar, CV. KARYA MANDIRI Diduga Korupsi Anggaran Direksi Keet" dengan link berita :
https://jendralnews.co.id/anggaran-27-miliar-cv-karya-mandiri-diduga-korupsi-anggaran-direksi-keet/

2. "Oknum Pelaksana CV. KARYA MANDIRI dan Pihak Dinas PUPR Karawang Kompak Memilih 'Bungkam' Saat Dikonfirmasi, Ketum LBH Maskar Memilih Lapor ke APH" dengan link berita :
https://jendralnews.co.id/oknum-pelaksana-cv-karya-mandiri-dan-pihak-dinas-pupr-karawang-kompak-memilih-bungkam-saat-dikonfirmasi-ketum-lbh-maskar-memilih-lapor-ke-aph/

Kini H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia kembali angkat bicara. Pasalnya, apa yang tertuang dalam berita tersebut seolah dibenarkan dengan fakta yang terjadi sekarang ini, dimana pekerjaan tersebut dikabarkan mangkrak selama seminggu.

Menurutnya, penundaan tersebut diduga karena pelaksana proyek kekurangan modal kerja atau masih menunggu pencairan dana progres dari dinas terkait.

"Kalau memang seperti itu, diduga jaminan pekerjaan yang di lampirkan oleh CV ketika mengikuti lelang tender itu tidak benar - benar siap melaksanakan alias bohong hanya untuk persyaratan semata. Akan tetapi, sebenarnya CV tersebut dalam bekerja mengandalkan modal dari pemerintah melalui tahapan pencairan, Pantas saja ketika ditanya direksi keet tidak ada karena tidak ada modal untuk mengadakan direksi  keet itu sendiri," ungkapnya. Senin (18/11/24) malam.

Selain itu, mangkraknya pekerjaan tersebut juga memicu banyak keluhan dari warga sekitar dan pengguna jalan yang sering melintasi jalan tersebut. Terlebih, dengan kondisi jalan yang sudah digali dan sebagian ada yang sudah dipasang besi bekisting, tentunya hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan, apalagi ketika malam hari dengan kondisi penerangan yang minim.

"Kondisi begini mah ngebahayain pengguna jalan Pak, kalo malem kan gelap, ini kenapa sih pembangunannya mangkrak?" ujar salah seorang pengguna jalan yang melintas.

Sementara itu, Jendela Jurnalis kemudian mencoba untuk mengonfirmasi PMN (inisial) selaku pengawas dalam pekerjaan tersebut, walaupun sebelumnya saat dikonfirmasi PMN tak pernah merespon. Lebih parahnya, saat beberapa kali dihubungi melalui panggilan telepon aplikasi WhatsApp nomornya tidak dapat dihubungi, dan saat dikirim pesan singkat WhatsApp pun statusnya ceklis/centang 1.

Belakangan diketahui, bahwa nomor WhatsApp redaksi Jendela Jurnalis ternyata diblokir olehnya, karena pada saat dikirim pesan singkat WhatsApp menggunakan nomor yang lain, ternyata nomornya aktif dengan keterangan pesan ceklis/centang 2.

Mendengar hal tersebut, H. Nanang pun menyayangkan sikap dari pengawas berinisial PMN tersebut, menurutnya hal tersebut semakin menguatkan dugaan tentang adanya kongkalikong antara pelaksana dan oknum pengawas.

"Seolah - olah takut kongkalikong antara dirinya dengan pelaksana terbongkar," sindirnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis beum mendapatkan keterangan apapun dari pihak pelaksana CV. Karya Mandiri. (Pri)*