Jendela Berita

Jendela Jurnalis Purwakarta, JABAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta menetapkan dua mantan Kepala Puskesmas Plered sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Penetapan tersangka ini di umumkan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia 2024 di kantor Kejari Purwakarta, Senin, (9/12/24).

Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Martha Parulina Berliana menyampaikan, "Dua mantan Kepala Puskesmas Plered yang terlibat dalam kasus ini bernama YS (inisal) dan RESN (inisal)," ungkapnya.

Lanjutnya, kasus YS adalah pungutan liar dan jasa pelayanan. Martha menjelaskan YS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kejari Purwakarta Nomor: TAP-25677B/M.2.14/Fd.1/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024. Atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan jasa pelayanan oleh petugas kesehatan di Puskesmas Plered pada tahun anggaran 2015-2017.

Selain itu, YS juga diduga terlibat dalam pungutan liar biaya pendaftaran pasien antara tahun 2013 hingga 2017. Martha mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat YS mencapai Rp.681.004.876.

Sedangkan kasus RESN yang masih menjabat sebagai PNS aktif, ditetapkan sebagai tersangka Kejari Purwakarta Nomor : TAP-2567A/M.2.14/Fd.1/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024.Dalam kasus korupsi pemotongan dana kapitasi,biaya operasional kantor ,dan pengadaan barang habis pakai pada Puskesmas Plered tahun anggaran 2021-2022.

Akibat perbuatannya, Ia menyebutkan kerugian uang negara diperkirakan mencapai Rp.245.955.000. Martha juga mengatakan, kedua tersangka akan segera menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"YS yang kini sudah pensiun bersama RESN yang masih aktif sebagai pegawai negeri, akan menghadapi proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan," tutup Martha. (Red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR- Pemerhati Politik dan Pemerintahan Asep Agustian, S.H., M.H., soroti rendahnya pemilih di Pilkada Karawang, sehingga penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Karawang dipertanyakan, untuk apa saja dan kemana saja?.

Asep Agustian meminta dalam hal ini Aparat Penegak Hukum untuk turun selidiki anggaran di KPU Karawang.

"Sebelumnya saya mohon maaf yah kalau komentar atau statetmen saya ada yang tersinggung silahkan disanggah, nah ketika tingkat pemilih di Pilkada Karawang, saya nilai KPU gagal,"ungkap Askun sapaan akrab Asep Agustian, Sabtu 30 November 2024.

Askun menegaskan kenapa dikatakan gagal, karena ini dibawah 70 persen.

"Maka pertanyaan saya berapa sih anggaran yang diturunkan oleh Pusat ke Kabupaten dalam Pilkada ini, tolong sampaikan oleh KPU publik harus tahu, berapa milliar, berapa puluh milliar atau berapa trilliun kah, saya bertanya karena tidak tahu soal itu,"kata Askun.

Askun mengherankan sejauh ini sosialisasi Pilkada yang dilakukan KPU seperti apa, sehingga masyarakat kurang minat untuk mencoblos.

"Maka saya katakan tadi dibawah 70 persen lalu sisanya kemana,?apakah ada sebuah permainan lain, apakah ada indikasi-indikasi lain, saya nggak tahu itu, jadi saya berharap KPU menyampaikan seluruh jumlah anggaran untuk apa saja biar masyarakat tahu,"ucapnya.

"Yang mengherankan dan saya amati selama ketika akan pelaksanaan Pilkada berbeda dengan Kabupaten lain debat dilaksanakan 2 kali tetapi di Karawang hanya 1 kali, dalam hal ini saya sangat meminta kepada KPU tolong sampaikanlah kepada publik, karena masyarakat Karawang nggak buta, nggak tuli dan nggak bodoh, jadi saya mewakili masyarakat bertanya ke KPU, agar bisa disampaikan ke publik,"timpalnya.

Kembali Askun menegaskan, meminta KPU Kabupaten Karawang untuk memaparkan terkait rendahnya pemilih di Pilkada dan penggunaan anggaran.

"jelaskan semua kepada publik, jelaskan semua kepada masyarakat apakah itu melalui medsos atau melalui hal lain silahkan bahwa anggaran itu sekian, apabila tidak jelas saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk menelisik anggaran yang digelontorkan sesuai atau tidak, dan apabila APH diam atau bungkam tidak melakukan action, maka antara APH dan KPU ada apa?"kata Askun.

"Saya minta APH turun menentukan sikap, kalau memang ini toh tidak ada kecurangan, penggelembungan, dan pendapatan memperkaya satu sisi, jadi jangan hanya sekedar diam, diam dan diam, kan belum tentu KPU bersih, Bawaslu bersih atau penyelenggara ini bersih, saya harap APH harus segera turun,"tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil menghubungi pihak KPU Karawang untuk mendapatkan keterangan maupun tanggapan terhadap adanya statement tersebut. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Hari Tata Ruang Nasional yang jatuh pada 8 November tiap tahunnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang tidak pernah absen memperingatinya dengan menggelar sejumlah rangkain kegiatan.

Setelah sebelumnya mengajak partisipasi masyarakat dengan menanam pohon sejenis Sengon/Albasiah, Ketapang Raja, Mahoni dan Nangka di kawasan sempadan Sungai Citarum yang terletak di Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, dan di Desa Curug, Kecamatan Klari beberapa waktu lalu, Dinas PUPR kembali menggelar Workhsop Pelaksanaan Petunjuk Teknis Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha, Pernyataan Mandiri Pelaku (PMP) UMK dan KKPR Non Berusaha Non Elektronik di Hotel Brits pada Selasa (19/11/2024).

Dalam workshop tersebut menghadirkan tiga narasumber, diantaranya M. Refqi, ST., MPP., ME., dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, kemudian Dyah Lestari A, S.P., M.Sc., dari Direktorat Penatagunaan Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN dan Arief Margatama, ST., M.M., dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM.

Sekda Kabupaten Karawang H. Asep Aang rahmatullah dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang H. Rusman Kusnadi, mengatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, berdampak pada perubahan drastis pelayanan perizinan yang mengalihkan dan menyelenggarakan perizinan berusaha menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, dengan sistemnya yang disebut online single submission (OSS) yang tujuan umumnya agar dapat mewujudkan konsep pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

“Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Karawang adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, termasuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Kita harus bangga bahwa Kabupaten Karawang memiliki banyak pelaku usaha yang kreatif dan inovatif, namun mereka juga memerlukan dukungan dari sisi regulasi dan perizinan yang lebih sederhana dan transparan. Untuk itulah, pelaksanaan workshop ini menjadi sangat relevan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan KKPR, serta bagaimana para pelaku UMK dapat mengoptimalkan mekanisme pernyataan mandiri pelaku UMK,” ujarnya.

Rusman melanjutkan, di era digitalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi di bidang perizinan dan pemanfaatan ruang, termasuk dalam hal KKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR untuk kegiatan non berusaha.

“Kita menyadari bahwa perubahan regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah prosedur administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi serta mempercepat proses perizinan tanpa mengorbankan aspek ketertiban tata ruang dan kelestarian lingkungan. oleh karena itu, workshop ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta agar kita bisa bersama-sama menjalankan aturan yang telah ditetapkan dengan tepat,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya ingin mengingatkan pentingnya membangun kesadaran bersama terkait penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap aspek kebijakan perizinan. Dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel, pihaknya dapat mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Ini sejalan dengan visi Kabupaten Karawang untuk menjadi daerah yang mandiri, dan berdaya saing, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” kata Rusman.

Seminar

Keesokan harinya pada Rabu (20/11/2024) di Hotel Brits, Dinas PUPR Kabupaten Karawang kembali menggelar Seminar Tantangan Penataan Ruang di Era Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang.
Dr. Eko Budi Santoso, ST., MT., IAP., dosen IPDN dan Ketua IAP Jawa Barat dan Ir. Muhammad Adi Lelono AP, M.T., selaku Ketua Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Barat hadir sebagai narasumber.

Sambutan Sekda Karawang H. Asep Aang Rahmatullah yang dibacakan oleh Asda II Arief Bijaksana Maryugo, mengatakan, sebagai salah satu daerah yang strategis di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang memiliki posisi yang sangat penting dalam peta pembangunan nasional.

Dengan pesatnya laju urbanisasi dan industrialisasi di wilayah Kabupaten Karawang, penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Pemkab Karawang harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, agar karawang dapat terus berkembang tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini bukan hanya sekadar penyesuaian regulasi, tetapi juga bagaimana kita dapat mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Arief.

Menurutnya, tata ruang yang efektif harus mampu menjawab berbagai isu strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam, penanganan bencana, pengendalian banjir, hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur. dalam konteks ini, kabupaten karawang tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan tersebut, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah arus industrialisasi yang terus meningkat.

“Saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi lebih erat dalam mengawal implementasi UU Cipta Kerja ini agar tidak hanya mendorong percepatan investasi, tetapi juga tetap mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus bisa mengembangkan Karawang sebagai kabupaten yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sejahtera secara sosial dan berwawasan lingkungan,” tandasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menyerahkan hibah lahan kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 0105 Aceh Barat dalam acara yang berlangsung di aula Kodim pada Kamis (14/11/2024). Penyerahan hibah ini menandai wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, serta dihadiri langsung oleh Danrem 012/TU Kolonel Benny Rahadian.

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si., menyampaikan bahwa hibah lahan ini akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan Kodim yang sejalan dengan pembangunan daerah.

"Dengan dukungan dari Danrem dan seluruh jajaran Kodim, kami akan terus bersinergi dengan TNI untuk mewujudkan berbagai program pemerintah daerah,” ujar Azwardi.

Azwardi juga menyebutkan bahwa Presiden telah menyampaikan delapan poin penting kepada para kepala daerah, salah satunya adalah ketahanan pangan. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Aceh Barat berkomitmen mendukung program ketahanan pangan TNI, seperti menyediakan pompanisasi bagi petani agar mereka dapat tetap bertani meskipun di musim kemarau.

Selain itu, Azwardi menyatakan bahwa Pemkab Aceh Barat tengah mengkaji rencana penyediaan makanan gratis untuk masyarakat. Rencana ini akan dipersiapkan secara matang agar dapat diimplementasikan dengan baik.

Lebih lanjut, Azwardi berharap bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI bisa terus berlanjut meskipun masa tugasnya sebagai Pj Bupati terbatas. "Semoga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," tambahnya.

Disisi lain, Dandim Aceh Barat, Letkol Inf Hendra Mirza, memberikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Barat atas dukungan yang diberikan melalui hibah lahan ini. Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin berkembang dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Hibah lahan dari Pemkab Aceh Barat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan TNI untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, baik dari aspek pertahanan maupun program pembangunan daerah, ucap hendra mirza

Setelah dilakukan penyerahan dokumen jibah menyerahkan hibah lahan kegiatan dengan melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Teuku Umar di Desa Mugo, Kecamatan Panton Reu,

Hendra menambahkan bahwa ziarah ke makam Teuku Umar ini menjadi simbol penghormatan kepada pahlawan yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, rombongan melakukan doa bersama sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bagi generasi muda akan perjuangan pahlawan bangsa.

Menurutnya, ziarah ini juga tidak hanya sebagai penghormatan tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat semangat nasionalisme.

"Semangat perjuangan Teuku Umar adalah teladan yang harus kita jaga dan teruskan untuk generasi penerus," pungkasnya. (Muhibbul Jamil)*