admin

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Dalam rangka mengupayakan percepatan pemekaran, KPP DOB (Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru) yang diketuai oleh H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., atau yang sering akrab disapa Kang Toleng terus bergerak melakukan konsolidasi dan melanjutkan perjuangan sepeninggalnya Almarhum H. Ajat pada Tahun 2022 lalu.

Diketahui, sebanyak 7 Kecamatan yang tergabung dalam KPP DOB telah memiliki kepengurusan yang solid dalam perjuangan pemekaran Kota Cikampek.

Seperti dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kang Toleng di kompleks makam Adipati Singaperbangsa (Bupati Pertama Karawang) yang berlokasi di Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. Minggu (4/6/2023).

Dimana dalam acara tersebut perwakilan Pengurus KPP DOB dari 7 Kecamatan yang ada di Wilayah Cikampek berkumpul sekaligus menggelar do'a bersama dengan tujuan untuk meminta restu agar pemekaran Kota Cikampek segera terealisasikan.

Dalam kesempatannya, Kang Toleng selaku Ketua menyampaikan dan meminta kepada rekan-rekan media agar dapat membantu mempublikasikan segala bentuk perjuangan KPP DOB.

“Kepada rekan-rekan media, kami mohon untuk dibantu soal tujuan KPP DOB, agar rencana kami bisa terealisasi, ini hanya tinggal nunggu persetujuan dari Bupati Karawang saja,” tuturnya.

Hal tersebut selaras dengan harapan yang diungkapkan H. Udin Abdul Gani, selaku salah satu perwakilan KPP DOB dari Kecamatan Cilamaya Wetan yang menyatakan bahwa dirinya mendukung sepenuhnya atas perencanaan untuk di bentuknya Kota Cikampek.

"Harapan kami sebagai Korcam dari Kecamatan masing-masing, mengharapkan supaya segera mungkin bupati membantu untuk penandatanganan agar Kota Cikampek itu bisa lepas dari Kabupaten Karawang, ungkapnya.

Lebih lanjut, harapan yang diungkapkan tersebut menurutnya merupakan harapan dari Gubernur juga, terlebih dalam hal pemerataan pembangunan.

"Karena ini aturan dan harapan dari Gubernur juga, bahwa untuk pemerataan pembangunan dari pusat itu supaya ada daerah-daerah yang dimekarkan. Supaya terasa efek manfaat tersebut oleh warga masyarakat setempat," pungkasnya. (DNK)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pembangunan batching plant PT Wika Beton bikin polemik di tengah publik Karawang. Pasalnya, batching plant tersebut dianggap telah melanggar tata ruang Kabupaten Karawang.

S.sosdibangunnya batching plant Wika Beton bukan termasuk zona industri tetapi zona pemukiman.

Menyikapi polemik tersebut, Komisi I DPRD Karawang agendakan untuk lakukan sidak ke lokasi batching plant Wika Beton yang berlokasi di Interchange Karawang Barat.

"Masalah batching plant Wika Beton sudah timbulkan polemik, sehingga kami perlu lakukan sidak ke lokasi tersebut untuk memahami persoalan yang sebenarnya," kata Sekretaris Komisi I DPRD Karawang, Taufik Ismail, S.Sos., M.M., kepada media, Selasa (30/5/2023).

Ketika ditanya kapan pihaknya akan lakukan sidak, Kang Pipik (sapaan akrabnya-red) menjawabnya dengan diplomasi.

"Namanya juga kan sidak, kalau diberitahu kapan waktunya namanya bukan sidak dong," ucapnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, pemerhati yang juga Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian, mengkritik keras pembangunan batching plant Wika Beton yang dinilai telah salahi tata ruang Kabupaten Karawang. Apalagi masa sewa lahan sebenarnya telah habis pada Oktober 2022, kemudian konon katanya diperpanjang lagi hingga Oktober 2023.

"Jangan menggampangkan sebuah persoalan lah, semua itu harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada," tegasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Beredar pemberitaan terkait kritik terhadap kinerja Kelompok Pakar, perihal hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Plt Dirut RSUD karawang, langsung ditanggapi oleh Ketua Kelompok Pakar DPRD Karawang, Asep Agustian, SH. MH.

Dijelaskan Askun (Asep Kuncir) sapaan akrabnya, bahwa kritikan tersebut salah kaprah dan tidak memahami aturan soal keberadaan Kelompok Pakar di DPRD Karawang.

"Perlu diketahui tupoksi Kelompok Pakar itu bukan Dewan Pakar. Kelompok Pakar tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang terdiri dari tujuh anggota. Tujuh keanggotaan dengan masing-masing tupoksinya, hanya memberikan sebuah saran dan masukan jika dibutuhkan oleh DPRD. Jadi kita tidak bisa langsung eksekusi," ujar Askun, Senin,(29/5/2023).

Askun menambahkan, pihaknya menyampaikan kepada Anggota Dewan, baru dibawa ke dalam RDP, amanah itu pertama dari Kelompok Pakar. Bahkan secara pribadi, sebagai Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah sudah menyampaikan melalui pemberitaan terkait apa yang sudah divonis melanggar Aturan KSN.

"Maka turunlah (RDP.Red) itu, menjadi tugas Anggota Dewan di Komisi I. Akan tetapi eksekusi akhirnya tetap di eksekutif. Seperti apa aturan dari Kementrian bahwa PLT ini tidak bisa bertahun-tahun, maka tegurlah oleh DPRD. Sedangkan hasilnya, siapa yang eksekusi ya eksekutif, siapa di bawah Bupati yang sesuai ya BKPSDM. Jadi keputusan ujungnya ada di Bupati," jelasnya.

Masih Askun menambahkan, sebelum menyampaikan kritik, perlu dipahami alurnya, jadi DPRD tidak bisa eksekusi. Seperti halnya saat DPRD membuat Perda, itupun sifatnya hanya usulan. Dan tidak mungkin berjalan jika tidak ada Peraturan Bupati, jadi semua kembali kepada Eksekutif. Kembali soal Plt berlarut-larut dan melanggar aturan KSN, seperti apa sanksinya, justeru itu yang perlu dipertanyakan.

"Karena apa yang diamanahkan KSN itu adalah untuk tidak melanjutkan, terus Kelompok Pakar hanya menyampaikan kepada DPRD bahwa ada yang seperti ini, hanya sekedar masukan, makannya baca lagi aturannya," paparnya.

Sambung Askun masih menambahkan, kemudian dari kritik pemberitaan terhadap Kelompok Pakar, apa yang hendak dipertanyakan, sementara pihaknya tidak ada kewenangan untuk menyampaikan kepada yang bukan haknya. Tidak mungkin Kelompok Pakar hadir dan mempertanyakan langsung kepada audience saat RDP.

"Saya hanya bisa ketawa, alurnya mau kemana, kalau mau memang toh ingin merasakan jadi Kelompok Pakar ya daftar, yang bicara di media itu silahkan daftar jadi Kelompok Pakar, sesuai kemampuan yang dimiliki. Biar tahu, jangan asbun (asal bunyi)," tandasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Maraknya proyek pembangunan yang terkesan asal jadi dan ramai di sorot publik, sementara dari pihak Dinas PUPR Karawang terkesan santai dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya. Bahkan, dalam segi pengawasan proyek pembangunan pemerintah terkesan cuek dan bungkam. Senin (29/5/2023).

Proyek penurapan saluran tersier di Dusun Kalenjaya dan Dusun Kepuhjaya, Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat, diduga terkesan lepas dari pengawasan Dinas Pupr Karawang.

Dari hasil investigasi awak media, banyak ditemukan kejanggalan kepada proyek penurapan tersier tersebut, mulai dari ketinggian yang diduga tidak maksimal, pemasangan batu kali sampai komposisi adukan pasir serta diduga lepas dari pengawasan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang.

Penurapan saluran tersier di desa Kertamukti yang dikerjakan oleh CV.TRISULA WIJAYA
Volume : Panjang : 2 x 129,00 M' ; Tinggi : 1,00 M'
Sumber Dana : APBD KABUPATEN KARAWANG 2023
Kontrak : 027.2/…../02.2.02.14.31/KPA-SDA/PUPR/2023
Nilai Kontrak : Rp.189.345.000,00
Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender (15 Mei - 13 Juli 2023)

Hasil kroscek ukur ulang awak media, ditemukan ada kejanggalan di ketinggian penurapan tersier di desa Kertamukti kecamatan Cilebar, kalau dilihat dari papan proyek yang terpasang dilokasi kegiatan, tingginya 1.00 M' tapi fakta dilapangan awak media menemukan kekurangan tinggi yang bervariatif, ada ketinggian 0,80 sampai 0,82 cm.

Petani setempat yang tidak jauh sawahnya dilokasi kegiatan, UJ (Inisal) mengatakan bahwa pekerjaan tersebut dinilai tidak maksimal.

"Pagawean na mah alus, pasangan batu na katingali rapih, ngan hanjakal handap na pinuh ku cai jeung leutak, eta padahal di bere terpal pake nahan cai ambeh ulah asup ka lokasi galian, ngan angger we cai jeung leutak na teu di piceun. Teras batu na di seseb-sesebkeun tinu leutak eta, tapi sakitu ge urang ngahaturkeun nuhun ka Pemda karawang tos ngabangun turap pake nahan supados sawah ulah kabanjiran upami usum hujan," ujarnya dalam bahasa sunda.

Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia mungkin sebagai berikut. "Pekerjaan pasangan batu nya bagus terlihat rapih cuma sayang di bawah nya penuh air dan lumpur, padahal sudah di kasih terpal untuk nahan air agar tidak masuk dalam galian,cuma tetap aja air dan lumpur tidak di buang, terus batu batu nya hanya di tancapkan di lumpur tersebut, dan segitu juga saya sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemda Karawang karena sudah membangun turap sehingga sawah tidak akan kebanjiran di waktu musim penghujan,"

Ditempat terpisah, Faisal, SH selaku pemerhati pembangunan kepada awak media menuturkan bahwa proyek turap tersier yang berlokasi di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, sejak melihat data yang dipegang awak media, sudah terlihat tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek penurapan dengan anggaran Rp.189.345.000, 00 dinilai asal-asalan atau diduga tidak spesifikasi.

"Ketinggiannya pun kalau di lihat di papan proyek 1 meter, tapi kenyataan dilapangan hanya 0,8 meter. Dan air galian lumpur tidak dikeluarkan seluruhnya," ungkap Faisal

Menurutnya, seharusnya galian pondasi harus dikeringkan dahulu, baru dilakukan pemasangan batu menggunakan campuran semen dan pasir, sebagai pengikat atau perekat agar kuat, bukan di tancap-tancapkan seperti itu.

"Kalau seperti ini, pekerjaan penurapan tersier di desa Kertamukti diduga tidak sesuai spesifikasi, tingginya saja cuma 0,80 M," tegas Faisal.

Pihak Dinas terkait diminta harus tegas dan segera kroscek kelapangan terkait adanya proyek di wilayah Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar tersebut, karena dikhawatirkan uang negara ini tidak terserap dengan maksimal.

Lebih lanjut, Faisal juga berharap kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar ikut mengawasi penurapan tersier, jangan sampai nanti pelaksanaan proyek asal jadi dan terjadi penyelewengan uang rakyat. Karena korupsi sudah pasti berdampak pada kualitas pembangunan. Dan yang diuntungkan adalah pihak oknum pemborong yang memanfaatkan uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri.

Sampai berita ini dipublikasikan, pihak pelaksana dan pengawas belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasinya, dan akan terbit di edisi berikutnya. (PN)*