admin

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Ketua MPR RI, H. Bambang Soesatyo (Bamsoet), SE, MBA, menerima Certificate of Appreciation atau Piagam Penghargaan dari DPN PPWI. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada Ketua MPR RI, di sela-sela acara temu audiensi PPWI dengan Ketua MPR RI, Selasa, 10 Januari 2023.

PPWI memberikan penghargaan, karena menilai kinerja Bamsoet, telah memberikan dampak positif bagi bangsa dan kemanusiaan, melalui lembaga MPR RI yang dipimpinnya. Certicate of Appreciation yang diberikan kepada Ketua MPR RI tersebut, ditandatangani oleh Ketum Wilson Lalengke, Sekjen Fachrul Razi, Dewan Penasehat Maya Rumantir dan PPWI Internasional Abdul Rahman Salem Dabbousi.

Temu audiensi yang bertempat di ruang kerja Ketua MPR RI tersebut berlangsung sekitar satu jam, mulai dari pukul 11.10 WIB hingga selesai. Hadir dalam pertemuan itu, selain Ketum PPWI, juga terlihat sejumlah Personil DPN PPWI, antara lain Waketum PPWI, Mung Pujanarko, S.Sos, MI.Kom; Wasekjen PPWI, Julian Caisar, S.Pd; dan Wakil Bendaraha PPWI, Winarsih, S.Pd. Turut mendampingi Ketum PPWI, Fernandia Sima Antasari dan Edwin Waturandang dari PPWI DKI Jakarta.

Sementara itu, dari pihak MPR RI, H. Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, ditemani beberapa Staf MPR RI. Sejumlah media, baik dari Sekretariat MPR RI maupun PPWI, juga hadir meliput pertemuan ini.

Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke melaporkan hasil Kongres Nasional III PPWI yang telah dilaksanakan pada 10-12 November 2022 lalu. Terkait dengan hasil Kongres itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini, menyampaikan permohonan kepada Ketua MPR RI sebagai salah satu Dewan Pembina PPWI, kiranya berkenan hadir dan melantik Kepengurusan DPN PPWI periode 2022-2027.

"Silahkan diagendakan, nanti saya hadir dan melantik Kepengurusan PPWI hasil Kongres Nasional PPWI," ujar Ketua MPR RI, Bamsoet, merespon permohonan PPWI dimaksud.

Wilson Lalengke selanjutnya menyampaikan beberapa program yang dapat dilakukan PPWI untuk mendukung kinerja lembaga legislatif, baik MPR RI maupun DPR dan DPD RI. Diantara berbagai program yang disampaikan, pada umumnya sudah pernah dikerjasamakan dengan beberapa lembaga sebelumnya seperti dengan TNI, Polri, Kemendik, Kementan, Jasa Raharja dan lain-lain.

"Program-program ini sudah sering kami laksanakan bersama Polri, TNI dan beberapa Kementerian maupun lembaga. Jadi, PPWI sudah berpengalaman dalam mengelola dan melaksanakan program kerjasama seperti ini," jelas Tokoh Pers Nasional itu.

Program-program dimaksud adalah Diklat Jurnalistik, lomba foto, lomba video, lomba menulis, kerjasama peliputan, pemberitaan dan inseminasi informasi, serta konsultasi media dan publikasi.

"Selain kepada kalangan Wartawan, PPWI juga telah melakukan kerjasama pelatihan jurnalistik bagi banyak kalangan, termasuk buruh, Staf Pegawai dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan, agar masyarakat awam mampu menuliskan informasi dengan pola penulisan ala Wartawan, antara lain memenuhi prinsip 5W+1H, check and recheck, dan cover both-side," tutur Wilson Lalengke, yang sudah melatih ribuan Anggota TNI, Polri, PNS, guru/dosen, Wartawan dan masyarakat umum ini.

Dalam pertemuan ini, Bamsoet menitipkan pesan, agar Pewarta Warga yang tergabung di PPWI, mendorong masyarakat melalui para Pengurus di daerah-daerah, untuk memperbanyak konten yang berisi informasi tentang potensi daerah, antara lain berupa potensi wisata dan hasil produk lokal. Menurutnya, penyebar-luasan informasi tentang potensi daerah, akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

"Peran Pewarta Warga dalam menggerakkan sektor ekonomi pedesaan berbasis pariwisata dan UMKM sangat besar. Terbukti, dari berbagai tempat yang dulunya tidak banyak orang tahu, kemudian menjadi viral dan akhirnya ramai dikunjungi warga, karena pemberitaan yang dilakukan oleh para Pewarta Warga. Seperti Water Gong di Klaten, Sawah Nanggulan di Kulon Progo, Embung Kledung di Temanggung, Nuansa Riung Gunung di Bandung, Antapura De Jati di Garut, Ranu Manduro di Mojokerto, hingga Amaryllis Garden di Yogyakarta,” ujar Bamsoet, yang merupakan mantan Wartawan Media Prioritas ini.

Pada bagian lain arahannya, Bamsoet mengatakan, bahwa Pewarta Warga dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi para Penyelenggara Negara, Penyelenggara Pemda, hingga Penyelenggara Pemdes di wilayahnya masing-masing. Misalnya dengan menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa, untuk memastikan DD dikelola dan dimanfa'atkan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh para Penyelenggara Negara.

“Dalam APBN 2023, Pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan DD mencapai Rp70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kabupaten dan Kota. Besarnya jumlah DD tersebut, harus dipastikan bisa memberikan efek bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Waketum FKPPI itu.

Merespon arahan tersebut, Wilson Lalengke mengatakan, bahwa pihaknya siap untuk membantu Pemerintah dalam mendorong masyarakat di semua daerah, untuk mengeksplorasi potensi wilayahnya dan mempublikasikannya di media-media yang ada, termasuk Medsos. PPWI juga siap menjadi mitra strategis Pemerintah, dalam melakukan kontrol sosial dan kontrol Pemerintah hingga di level desa, termasuk dalam hal penggunaan DD yang bersumber dari APBN/APBD. (AP)

Jendela Jurnalis, Papua -
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hingga seluruh Kastaf TNI AD, AL dan AU, meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu (8/1/23).

"Tentunya juga berbeda dari biasa dan ini mungkin, karena Pak Kapolda dan seluruh anggota berdo'a luar biasa. Jadi hari ini, khusus Polda Papua yang resmikan Panglima, Kapolri, ditambah disaksikan tiga Kastaf. Luar biasa ini, di tempat lain belum ada. Jadi, ini hadiah buat seluruh anggota dan masyarakat Papua tentunya, hadiah Hari Nataru," kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit menegaskan, dengan adanya peresmian bersama Panglima dan Kastaf ini, wujud dari terjalin dan terwujudnya sinergisitas TNI-Polri yang makin hari makin berjalan maksimal dan baik.

"Tentunya ini menjadi kunci dan contoh sinergitas dan soliditas, utamanya TNI-Polri ini, semakin hari makin kokoh dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini," ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada Kapolda Papua, agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri kepada seluruh Personel.

Dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, menurut Sigit, masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Serta terjaganya stabilitas Polkam yang berjalan baik, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan investasi.

"Semuanya dalam kondisi solid, untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI-Polri, menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit menyatakan, dengan dibangunnya Gedung Polda Papua di lokasi yang baru, juga bisa dapat mewujudkan program Presiden Indonesia Jokowi, terkait dengan mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

"Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden. Bahwa tanah Papua, harus maju seperti daerah lain, di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya mengulang apa yang disampaikan Pak Presiden. Karena itu, saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya di bagian wilayah Indonesia Timur, untuk dipercepat dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan SDM yang juga ingin kita kerjakan," papar Sigit.

Karena itu, Sigit menyebut, bahwa Kapolda Papua harus mampu menyiapkan program-program yang baru, terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru, untuk masyarakat Papua.

Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah, tergelarnya PON ke-XX di Papua.

"Ini juga kami sampaikan Pak Presiden, Pemerintah Pusat terus menerus menggenjot program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu, semenjak beliau dilantik sebagai Presiden, berapa kali melaksanakan kunjungan untuk membangun wilayah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, Indonesia bisa menggelar PON dan dilaksanakan di tanah Papua," tutur Sigit.

"Jadi, itu bentuk komitmen, bahwa Pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua," tambah Sigit.

Di tahun 2023, Sigit mengatakan, bahwa Pemerintah terus menyelenggarakan Program Prioritas dan Major Project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan, diperlukannya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

Program Prioritas itu diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu, Major Project diantaranya, pengembangan Bandara, penugasan khusus Nakes di Papua dan Papua Barat.

"Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong Pemerintah, untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya, bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua. Dan ini menjadi komitmen bersama, yang namanya pembangunan harus terus bertumbuh. Saya melihat, ada pembangunan dan rencana hilirisasi industri yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan ada transfer knowledge di dalamnya, untuk terus tingkatkan, di samping pendidikan tentunya kesejahteraan," kata Sigit.

Sigit memastikan, TNI-Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan dari Presiden Jokowi di Papua, untuk mewujudkan sebagaimana sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

"Namun demikian, tentunya masih ada tantangan yang masih dihadapi. Ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berfikir lain dan belum yakin, bahwa Papua ke depan akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa," ungkap Sigit.

Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua, agar terus meningkatkan kualitas Pelayanan Kepolisian, setelah berdirinya Gedung Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman.

"Dan betul-betul dirasakan, sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dengan adanya fasilitas dan Sapras lebih baik dan tentunya kualitas pelayanannya juga jauh lebih baik. Saya titip dan pesankan kepada seluruh jajaran Polda Papua, tingkatkan kualitas pelayanannya, khususnya terhadap masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Kepolisian," jelas Sigit.

"Dan ini juga kewajiban bagi rekan-rekan membuktikan, bahwa Kantor Publik bukan hanya sekadar pekerjaan, namun bagaimana kemudian rekan-rekan bisa memberikan pelayanan maksimal dan pelayanannya dirasakan masyarakat, itu yang utama," pungkas Sigit. (AP)

Jendela Jurnalis, Jakarta –
Sungguh malang melihat nasib Negeri bernama Indonesia. Negeri yang konon “gemah ripah loh jinawi”, Negeri kaya-raya, tapi rakyatnya bermandikan pilu dan derita sepanjang masa. Tidak hanya miskin materi, tapi juga miskin keadilan.

Namun kemalangan itu belum seberapa. Sebab, adakah nasib malang yang lebih malang dari nasib Presiden Jokowi yang dielu-elukan banyak orang di seantero Negeri dan mancanegara itu? Bayangkan, instruksi orang No. Wahid di Indonesia ini, tidak dianggap sama sekali oleh Oknum Polisi kroco di Polda Sultra sana. Luar biasa!

Presiden RI Jokowi gembar-gembor menyuruh rakyatnya mengawasi penggunaan DD yang dikucurkan ke 74 ribu Desa se-nusantara. Tapi di lain pihak, tepatnya di Polda Sultra, ada Oknum Polisi yang diduga kuat menjadi herder alias anjing penjaga bagi Oknum Kades Tanjung Laimeo, agar DD dapat diembat sesuka hati sang Oknum Kades. Fenomena ini jelas merupakan Ironi Negeri Konoha, meminjam bahasa para slanker terkini.

Adalah Edran, seorang Wartawan lokal, memberitakan tentang dugaan pengemplangan DD oleh Oknum Kades Tanjung Laimeo, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Berita itu diunggah di media online tempatnya berkarya, dengan situs www.topikterkini.com. Tulisan Edran itu sesungguhnya adalah kutipan dari hasil wawancaranya terhadap narasumber, Aras Moita, yang merupakan warga di wilayah itu.

“Awalnya, diduga Oknum Kades Tanjung Laimeo, menganggarkan pembangunan tambatan perahu (dermaga kayu) tahun 2018 dengan nilai anggaran Rp151.370.000 dan LPJ-nya diduga telah rampung, sebab telah tayang pada Sistem Informasi Desa (SID). Namun diketahui, kegiatan tersebut bukan bersumber dari DD, melainkan yang kami ketahui itu merupakan proyek Kemenaker Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja oleh Disnakertrans Kab. Konut, yang pada tahun 2018 itu kami bersama masyarakat setempat melakukan rapat/musyawarah, dalam acara sosialisasi Disnakertrans (yang) juga dihadiri oleh Camat Sawa, terkait pembangunan dermaga kayu itu.” Demikian kutipan pernyataan Aras Moita, yang dalam tulisan Edran diinisialkan sebagai AM.

Berita selengkapnya di sini: Proyek Dermaga Kayu Milik Nakertrans, Diduga Diklaim Pemdes Tanjung Laimeo Bersumber DD (https://topikterkini.com/2021/04/04/proyek-dermaga-kayu-milik-nakertrans-diduga-di-klaim-pemdes-tanjung-laimeo-bersumber-dd/)

Laporan yang ditayangkan pada 4 April 2021 itu, selanjutnya menuai protes dari Kades setempat. Oknum Kades tersebut diduga kuat, membuat LP ke Polda Sultra, terkait berita ini. Penulis berita, Edran, dilaporkan karena tulisannya itu.

Alhasil, saat ini Edran harus berhadapan dengan hukum. Dia dijerat dengan Pasal berlapis hasil utak-atik Pasal, oleh Oknum Penyidik berinisial HRS di Polda Sultra. Wartawan diancam dengan Pasal 14 ayat (1) UU-RI No. 1 tahun 1946 yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan Pasal 14 ayat (2) UU yang sama, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Lulusan Sarjana Kehutanan itu juga dikenakan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU-RI No 19 tahun 2016, tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Otak Oknum Polisi di Polda Sultra yang menangani kasus ini sangat unik. Mereka bukannya menyelidiki tentang kebenaran informasi terkait dugaan penyelewengan dana rakyat oleh pengguna anggaran yang dilaporkan rakyat melalui media, tapi yang dikejar untuk diproses hukum adalah rakyat yang melaporkan atau memberitakan dugaan penyelewengan tersebut.

Alasan Oknum Polisi itu juga sangat aneh dan memprihatinkan. Edran ditetapkan sebagai tersangka, karena dianggap medianya tidak terverifikasi Dewan Pers (DP), plus Edran terdaftar pada Organisasi Pers yang non-konstituen DP. Memang benar-benar super edan Polisinya…!!!

Oknum Polisi itu tidak sadar, bahwa Dewan (pecundang) Pers itu, telah melecehkan Institusi Kepolisian dalam kasus Wartawan menjadi Kapolsek di Blora beberapa waktu lalu. Oknum itu juga tidak sadar (mungkin karena kebanyakan nyabu) bahwa ada ribuan Polisi berfungsi ganda di lapangan sebagai “Wartawan” dan berkolaborasi dengan rekan-rekan Wartawan di lapangan. Apakah semua Polisi-Wartawan dan/atau Wartawan-Polisi itu memiliki KTA organisasi yang tergabung di DP? Apakah media-media yang selama ini memberitakan kegiatan Polri (dan K/L lainnya) merupakan media yang terverifikasi DP?

Bagi saya, Oknum Polisi semacam HRS and the genk ini, hampir pasti telah menjadi bagian dari mafia pengemplang DD bersama para oknum yang terlibat, dalam menggunakan Anggaran Negara itu. Dengan segala kewenangan yang diberikan kepadanya, oknum tersebut terindikasi kuat melakukan berbagai rekayasa kasus, agar warga kritis seperti Edran dan medianya dapat dibungkam.

Tidak hanya itu, Oknum Polisi HRS dan sejenisnya, telah bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, tapi justru menjadi jongos lembaga partikelir DP. Semestinya, oknum dzhalim seperti ini tidak layak menyandang status sebagai pengemban Tupoksi Polri: melayani, melindungi, mengayomi rakyat dan menegakkan hukum berdasarkan fakta demi menghadirkan keadilan.

Sebagai rakyat, saya merugi besar membiayai Oknum Polisi HRS bermental Sambo di Polda Sultra itu. (AP)
Oleh : Wilson Lalengke

Jendela Jurnalis, Jakarta –
Polda Metro Jaya menangkap Pamen Baharkam Polri, Kombes Pol Yulius Bambang Karyanto, terkait kasus narkoba. Polda Metro memastikan, kasus itu akan ditangani hingga tuntas.

“Perintah dari Kapolda juga, kasus ini akan dituntaskan,” kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, saat dihubungi awak media, Sabtu (7/1/23).

Mukti mengatakan, penangkapan Kombes Pol Yulius, berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Dia membantah, penangkapan Kombes Pol Yulius, merupakan pengembangan kasus narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa dan juga ditangani Polda Metro Jaya.

“Nggak ada hubungannya sama TM ya, ini berdiri sendiri,” ujar Mukti.

Dia menambahkan, sesuai arahan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, kasus narkoba yang melibatkan Kombes Pol Yulius, akan diselesaikan dengan penegakkan hukum tegas.

“Jadi, perintah Kapolda, ditindak tegas yang seperti ini,” terang Mukti.

Kombes Pol Yulius, ditangkap pada Jum'at (6/1) di sebuah kamar Hotel, di daerah Kelapa Gading, Jakut, pukul 15.36 WIB. Dia ditangkap bersama seorang perempuan inisial R.

Mukti mengatakan, sosok perempuan R itu bukan istri dari Kombes Pol Yulius. Kehadiran keduanya di kamar Hotel pun, tidak berkaitan dengan tugas kedinasan yang dilakukan Kombes Pol Yulius.

“Itu temannya saja,” jelas Mukti.

Dari penangkapan tersebut, Polisi menemukan BB sabu. Dua klip sabu disita dari kamar Hotel Kombes Pol Yulius.

“BB-nya 0,5 gr sama 0,6 gr (sabu),” beber Mukti.

Kombes Pol Yulius ditangkap jajaran Polda Metro Jaya, terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi berpangkat Pamen itu, merupakan Anggota Baharkam Mabes Polri.

“Saya membenarkan, bahwa itu hasil penindakan dari Serse Narkoba Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan (dinas) di Baharkam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. (Red/AP)