admin

Jendela Jurnalis Pemalang -
Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang, melalui Kepala Bidang Tibumtranmas Agus Mulyadi yang mewakili Raharjo selaku Kasatpol PP Pemalang menghadiri Peresmian Unit Siaga SAR (USS Basarnas) yang digelar di
Komplek Rumah Pelayanan Sosial PGOT, Jln. Brigjen Katamso No. 52, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang. Kamis (26/1/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Mansyur Hidayat, selaku Plt. Bupati Pemalang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dibentuknya USS Kabupaten Pemalang tersebut diharapkan dapat membantu dan memudahkan tugas dan kinerja Basarnas Semarang di Wilayah Kabupaten Pemalang.

"Berdirinya USS di Kabupaten Pemalang diharapkan memudahkan tugas dan kinerja Basarnas Semarang, dalam rangka misi pencarian dan pertolongan ketika terjadi musibah di Wilayah Kabupaten Pemalang dan sekitarnya," ucap Mansyur.

Mansyur juga berharap agar dibentuknya USS tersebut juga nantinya dapat bekerja secara maksimal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Pemalang.

"Semoga unit baru ini dapat bekerja maksimal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Pemalang, serta dapat meningkatkan mutu dan kinerja Basarnas Semarang," harapnya.

Lebih lanjut, Mansyur juga berpesan agar keberadaan USS Basarnas Semarang di kabupaten Pemalang tersebut nantinya bisa bersinergi dan bekerjasama dengan Pemda maupun unsur-unsur lainnya yang ada didaerah, khususnya dalam mengatasi persoalan bencana yang bersifat gawat darurat, dan dirinya juga kedepannya agar berupaya menyediakan gedung yang lebih representatif, karena gedung USS yang sekarang statusnya masih pinjam pakai.

"Gedung unit siaga SAR Basarnas masih pinjam pakai, kedepannya barangkali kami bisa usahakan gedung yang lebih representatif," tambahnya.

Perlu diketahui, Unit Siaga Sar Pemalang nantinya akan bekerja meliputi 5 wilayah Kabupaten/Kota di Pantura Jawa Tengah, diantaranya meliputi kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal dan kabupaten Tegal.

Ditempat yang sama, Heru Suhartono selaku Kepala Basarnas Semarang menerangkan bahwa dipilihnya Kabupaten Pemalang sebagai lokasi induk USS adalah karena dinilai strategis dan juga dinilai memiliki potensi kecelakaan maupun bencana yang tinggi.

"Dipilihnya Kabupaten Pemalang sebagai lokasi USS Basarnas, sebab dinilai strategis, disamping itu, Pemalang juga memiliki potensi kecelakaan dan bencana yang tinggi," ujar Heru.

Heru juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki gunung dan laut, itulah yang menjadi penilaian potensi bencana, bahkan sebelumnya sudah menangani 5 kejadian dari sejak pertama kali USS di Pemalang dibuka.

"Pemalang memiliki gunung dan laut, sejak di buka kami sudah menangani 5 kejadian, disini kami siapkan 9 personil dan Kapal cepat di Pelabuhan," jelasnya.

Dalam tugasnya nanti, USS akan dibantu oleh para Relawan Potensi SAR pada masing-masing wilayah, dan kedepannya USS juga akan berkordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana di kabupaten Pemalang. (Ragil74)

Jendela Jurnalis Karawang -
Sekjen Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang, H. Alex Sukardi, SH.,MH melontarkan pernyataan keras terkait wacana perpanjangan masa jabatan Kepala desa menjadi sembilan tahun.

Menurut Alex, perpanjangan masa jabatan Kepala desa yang saat ini masa jabatan enam tahun menjadi sembilan tahun, itu hal yang sangat mustahil.

"Yang bisa hanya perubahan amandemen UU no. 6 pasal 39 pasal satu ayat satu dan dua tentang masa jabatan kepala desa selama enam tahun selama tiga periode, jika dirubah menjadi sembilan tahun namun entah bisa berapa periode," ungkapnya kepada awak media usai mengikuti rapat koordinasi APDESI Karawang, di rumah makan Sindang reret, Selasa (24/1/2023).

Alex mengatakan, jika dirubah masa jabatan Kepala desa menjadi sembilan tahun untuk dua periode, pertanyaan nya bagaimana jika Kepala desa yang sudah menjabat dua periode, sedangkan saat Kepala desa tersebut maju mencalonkan diri ada surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala desa selama sekian periode.

"Jika pada undang-undang yang baru tertulis dua periode maka yang saat ini sudah menjabat dua periode tidak bisa mencalonkan lagi, itu lah yang menjadi ke khawatiran kami," ujarnya.

Alex menuturkan amandemen undang-undang memang tugas DPR RI, tetapi harus ada usulan dulu dari Pemerintah untuk di masukan dalam skala prioritas Prolegnas.

"Tentu usulan tersebut harus melalui kajian kajian seperti uji publik, persiapan naskah akademik dengan mengundang ahli tata negara yang independen dan kalangan akademisi," tuturnya.

"Dalam hal ini kita harus samakan dulu persepsi, bahwa yang dirubah itu bunyi undang undang Kepala desa, contoh masa jabatan saya habis di tahun 2024 diperpanjang menjadi 2027, bukan seperti itu," timpalnya.

Alex menegaskan dalam hukum ke tata negaraan tidak nomenklatur SK diperpanjang, seperti kepala desa masa jabatannya habis.

"Lalu terganjal adanya Pemilu maupun skala politik nasional maka tidak ada yang diperpanjang masa jabatan Kepala desa, secara otomatis maka pemerintah mengangkat pejabat sementara Kepala desa dari kalangan ASN," tandasnya. (Red)

Jendela Jurnalis Karawang -
Puluhan Petani asal Desa Pasir Awi dan Desa Pasir Kaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang tergabung dalam organisasi Serikat Petani Karawang (SETAKAR), Selasa siang menggeruduk Kantor Bupati Karawang guna menuntut perbaikan infrastruktur pertanian, ( 24/01)

Pengunjuk rasa menyebut, rusaknya pintu BR III di desa Pasir Kaliki telah berdampak bocornya tersier air irigasi.

Petani menyebut, sawah terdampak peristiwa terjadi sekira 800 hektar, yang dimana BR - II mencakup desa Pasir Awi, Pasir Kaliki dan Desa Kutawargi.

H.Karsim, warga Desa Pasir Awi berujar, selain rusaknya sejumlah pintu pembagi air sawah di kecamatannnya, keberadaan warung dan lapak PKL di atas saluran tersier sungai di sepanjang depan kecamatan Rawamerta, disebutnya menjadi penyumbang utama macetnya supplai air sawah menuju desa Pasir Kaliki dan desa tempat tinggalnya.

Mensikapi aksi warga desa, Asisten bidang Pemerintahan Pemkab Karawang, Hanafi berujar, untuk saluran sekunder, perbaikannya menjadi kewenangan PJT- II, namun untuk saluran tersier, perbaikannya bisa dilakukan oleh dinas PUPR.

Menyampaikan aspirasi petani Karawang, Ketua Ormas SETAKAR, Deden Sopiyan, meminta, pemerintah Karawang agar mendengarkan keluhan petani , melakukan perbaikan infrastruktur pertanian dan melakukan pengerukan lumpur saluran sekunder serta saluran tersier.

Ditempat yang sama, Kasi Sumber Daya Alam Dinas PUPR Karawang ,Rambudi, mengungkapkan, pihaknya siap memperbaiki infrastruktur pertanian di kabupaten Karawang sesuai mekanisme.

Pernyataan senada, pula diungkapkan Kadis PUPR Karawang, Dedi Achdiat, yang hadir didesa Pasir Kaliki bersama Ketua Komisi IV DPRD Karawang fraksi Golkar, Asep Syarifudin (Asep Ibe) guna meninjau langsung lokasi bermasalah.

Dedi menyebut, Dinas PUPR Karawang segera melakukan upaya perbaikan dengan menurunkan Bechoe ke lokasi sesuai kepentingan.

Dinas PUPR Karawang segera merehab pintu BR3, menormalisasi saluran BR 3 kiri 1, melakukan penurapan dan menormalisasi BR3 Kiri 2, menurap dan menormalisasi BR 3 Kiri 3, serta membangun pelebaran jalan dan jembatan setempat (BR3).***

Jendela Jurnalis Pemalang -
Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pemalang, menyelenggarakan kegiatan penandatanganan pencanangan pelaksanaan zona Integritas Tahun 2023 pada Selasa siang (24/1/2023).

Kegiatan tersebut merupakan tahapan awal dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2023, bertempat di Lapangan Upacara Rutan Pemalang.

Kegiatan upacara penandatanganan di pimpin langsung oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang Sumaryo, dengan dihadiri oleh pejabat struktural serta seluruh petugas Rutan Pemalang.

Acara diawali dengan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas oleh Kepala Rutan, Kemudian penandatanganan dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan dan Pencanangan Zona Integritas oleh Pejabat Struktural dan seluruh pegawai Rutan Pemalang.

Usai penandatanganan, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan penguatan oleh Kepala Rutan, Dalam sambutannya, beliau mengatakan bagaimana reformasi birokrasi merupakan hal penting yang kini harus diterapkan dan dimiliki oleh setiap instansi termasuk di Rutan Pemalang.

“Pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan dari reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan dengan memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, layanan prima dan memuaskan,” ucap Sumaryo dalam sambutannya.

Beliau pun berpesan, dalam kaitan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini yang menjadi salah satu perhatiannya, khususnya terkait dengan pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik tersebut harus terus dilakukan demi rasa puas masyarakat atas kinerja instansi pemerintahan.

“Rutan Pemalang merupakan salah satu pelayanan publik, maka dengan ini jadikan lah rasa puas pada masyarakat sebagai tolak ukur kita dalam bekerja. Walaupun selama ini Rutan Pemalang belum mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), namun tetap dedikasikan setiap pekerjaan kita dengan pelayanan yang prima dan maksimal terhadap kepentingan publik. Sehingga kita dapat menjadi instansi yang benar benar bermanfaat,” pungkasnya diakhir sambutan. (Ragil74)

Jendela Jurnalis Karawang -
Seniman, adalah profesi yang patut mendapatkan perhatian dari Pemerintah setempat, dan patut disyukuri oleh Seluruh seniman dan keluarganya bahwa kini Pemerintah Kabupaten Karawang akan memeberikan Jaminan Kesehatan berupa BPJS kesehatan.

Seperti yang diungkapkan Waya Karmila S.Pd selaku Sekretaris Badan Musyawarah Masyarakat Karawang (BMMK) dalam upaya pelestarian kebudayaan kepada Jendela Jurnalis, bahwa kini BMMK tengah mendata seniman untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan gratis.

"Tentunya informasi ini bukan hanya sekedar Hoax, tapi berita yang sesungguhnya dan dapat dipertangungjawabkan. Dimana tuntutan seniman selama ini tentang jaminan kesehatan akan segera terrealisasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Waya menerangkan bahwa untuk pendataan tersebut dilakukan oleh Disparbud melalui BMMK.

"Untuk seniman, Input datanya dikerjakan oleh BMMK yang secara resmi berafiliasi dengan Disparbud," tambahnya.

Sementara, dari perwakilan Disparbud sudah mengirimkan data sebelumnya berjumlah 2.419 seniman. Jumlah ini akan terus bertambah karna menurut perwakilan Disprbud masih banyak seniman yang belum terdata, karena menurut perwakilan Disparbud tersebut tidak semua seniman mau di data, perlu kerja ekstra untuk mendata seniman.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya rapat khusus membicarakan tentang jaminan kesehatan bagi seluruh seniman yang ada di Kabupaten Karawang yang diselenggarakan di ruang rapat Asda satu bidang pemerintah dan kesra pada Rabu 18/1/2023.

Rapat tersebut di pimpin oleh Asisten Daerah satu bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Akhmad Hidayat di dampingi oleh Kabag kesra H. Rohmana Setiyansyah, S.Sos,MM. Undangan yang hadir dalam rapat tersebut adalah perwakilan dari Disparbud, DPPKAD, Disdukcatpil, Dinsos, Dinkes dan perwakilan dari BPJS.

Asda satu bidang pemerintahan dan kesra Drs. Akhmad Hidayat mengatakan dalam sambutannya bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang sangat peduli terhadap seniman di bidang kesehatan. Di tahun 2023 dan tahun berikutnya seniman tidak lagi direpotkan apabila sakit, langsung di kafer oleh BPJS kesehatan. Ini tentunya memerlukan data yang akurat, ini juga tugas dari Disparbud dan jajaranya untuk mendata jumlah seniman.

Menurut perwakilan dari DPPKAD bahwa di Pemda Karawang ada 23 milyar rupiah untuk jaminan kesehatan, ini sayang kalau tidak di manfaatkan oleh seniman, makanya data yang akurat sangat di perlukan agar semuanya bisa menikmati jaminan kesehatan ini. Apabila ada seniman yang sudah memakai BPJS kesehatan secara mandiri di cluster 1 atau cluster 2 boleh beralih ke BPJS kesehatan yang dicover oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, akan tetapi beralih ke cluster 3.

Sementara alur untuk pendataan yang akurat agar tidak berbenturan dengan seniman yang sudah dicover oleh jaminan kesehatan selain BPJS adalah :

1. Pendataan dilakukan oleh Disparbud melalui organisasi mitranya yaitu BMMK dengan mengentri data dari KK dan KTP.
2. Setalah data terkumpul, kemudian divalidasi oleh Disdukcatpil untuk mencocokan nomor KK dan KTP.
   3. Data yang sudah cocok selanjutnya diberikan kepada Dinkes untuk di dokumenkan.
3. Dokumen data dari Dinkes diberikan ke pihak BPJS untuk di entri ulang dan dibuatkan Kartu BPJS. (wk.co)

Jendela Jurnalis, Lampung -
M. Abbas Umar, salah seorang WNI korban tindakan penganiayaan Oknum APH Polres Lamtim, menuntut keadilan. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Abbas itu kepada Jendral News, Sabtu, 21 Januari 2023.

Abbas yang tinggal di Kayuagung, OKI, Sumsel juga menjelaskan, bahwa dirinya akan terus mempertanyakan perihal tanggung jawab Negara, atas dugaan perilaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sejumlah Oknum APH Polres Lamtim terhadap dirinya tersebut, mengingat pertanyaan dari keluarganya. Disebutkannya, bahwa orang tua Abbas dan seluruh sanak keluarganya, selalu menanyakan sejauh mana perkembangan penanganan hukum atas tindakan penganiayaan yang dialaminya pada hari Sabtu, 12 Maret 2022 lalu.

"Kasus itu sudah dilaporkan ke Propam Polda Lampung secara online. Akan tetapi untuk fisiknya belum, masih dipersiapkan dalam beberapa hari ini. Laporan secara online sebagaimana anjuran Divpropam Mabes Polri, agar dilakukan melalui aplikasi Propam Presisi, sudah dilakukan sekitar 6 bulan lalu, tapi hingga kini masih belum ada tindak lanjutnya,” kata Abbas, Sabtu, 21 Januari 2023.

Ketua DPC PPWI OKI itu selanjutnya menuturkan, bahwa pada saat kejadian dia telah menjelaskan, dirinya tidak tahu-menahu tentang peristiwa perobohan papan bunga di Polres Lamtim, sehari sebelumnya. Namun na'as, para Oknum APH Polres Lamtim tidak menggubris keterangannya, tapi malahan secara brutal melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Peristiwa penganiayaan itu sendiri terjadi di halaman Mapolda Lampung, tatkala rombongan Ketum PPWI, Wilson Lalengke, bermaksud menyampaikan LP terkait Oknum Kapolres dan Polisi Lamtim, yang diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap Anggota PPWI Lamtim, Muhammad Indra, ke Bidpropam Polda Lampung.

Dalam rangka mendapatkan keadilan atas perilaku barbar para Oknum Polisi dari Polres Lamtim terhadap dirinya, Abbas menjelaskan bahwa ia kini tengah mempersiapkan sejumlah bukti penganiayaan, antara lain hasil visum, foto bekas luka penganiayaan, video dan print laporan online serta beberapa saksi.

“Selain LP dalam bentuk fisik atau hard-copy, saya juga telah mempersiapkan bukti pendukung, seperti hasil visum, foto dan video serta print-out laporan online, serta saksi-saksi yang menyaksikan kejadian penganiayaan itu,” terangnya.

Dengan dilampirkan bukti fisik nantinya, Abbas berharap agar laporan online terdahulu ke Propam Polda Lampung, dapat ditindaklanjuti dan dirinya mendapatkan keadilan. Untuk diketahui, bahwa akibat penganiayaan oleh APH Polres Lamtim lalu, Abbas menderita pendarahan di hidung dan sejumlah bagian wajahnya.

“Bahkan hidung saya sempat terluka parah, untung tidak patah,” tutupnya.

Sementara itu dari Jakarta, Ketum PPWI, Wilson Lalengke menyampaikan, bahwa pihaknya melalui Divisi Advokasi DPN PPWI, sedang mempersiapkan LP terkait kejadian penganiayaan terhadap beberapa Anggota PPWI Maret 2022 lalu.

“Selain Abbas, gerombolan Polisi dari Polres Lamtim, juga menganiaya rekan PPWI Lampung Barat, Sahroni dan PPWI Lampung Selatan, Amuri. Tidak hanya itu, perlakuan mereka terhadap Ketua DPD PPWI Lampung, Edi Suryadi, juga sangat tidak manusiawi. Para Polisi itu jelas-jelas telah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan sudah semestinya ditindak tegas oleh lembaganya melalui Divpropam Mabes Polri,” jelas Wilson Lalengke, Sabtu, 21 Januari 2023.

Selain menganiaya anggotanya, tambahnya, para Oknum Polisi itu diduga kuat telah mengambil dan menggelapkan uang yang ada di dalam mobil PPWI saat kejadian. Juga, jam tangan M. Abbas Umar, yang baru dibelinya seharga Rp5 juta lebih, hingga kini tidak diketahui rimbanya sejak diamankan oleh para Oknum APH Polres Lamtim tersebut.

“Uang saya sejumlah Rp18 juta hilang dari mobil PPWI yang sempat mereka tahan saat itu. Hingga kini, Oknum Kapolres AKBP Zaky Alkazar Nasution dan gerombolannya, tidak bertanggung jawab atas kehilangan uang saya. Kita akan masukkan laporan segera, agar permasalahan ini jelas duduk perkaranya. Harus ada yang bertanggung jawab atas kehilangan uang dan jam tangan yang diambil mereka,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (Red/AP)