admin

Jendela Jurnalis Pemalang -
Petugas Pemasyarakatan dari Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pemalang mengikuti kegiatan Penandatangan Piagam Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Pakta Integritas Tahun 2023 pada Sabtu (21/01/2023)

Kegiatan tersebut bertempat di aula kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang.

Kegiatan ini dihadiri sekaligus dibuka secara langsung oleh Dr. A. Yuspahruddin selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dengan diikuti oleh Pejabat Tinggi Pratama dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Acara digelar dengan dilakukan prosesi Piagam Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Pakta Integritas Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Zona Integritas dan Pakta Integritas bukan hanya diselenggarakan sekedar formalitas saja.

"Zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2023 yang dilaksanakan hari ini bukan hanya sekadar formalitas, seremonial dan diucapkan saja, melainkan Pembangunan Zona Integritas harus segera diwujudkan diimplementasikan dalam perjalanan berkinerja sepanjang tahun 2023 ini," ucap Yaspahruddin dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kakanwil juga mengingatkan agar merealisasikan Resolusi Kemenkumham 2023 yakni Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai yang ditargetkan Pemerintah. (Ragil74)

Jendela Jurnalis Bandung -
Korban dugaan penculikan dan penganiayaan Zaenal Musthofa kembali memenuhi undangan klarifikasi pihak penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kamis (19/1/2023).

Hal itu terkait kasus Dugaan Penculikan dan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 18 September 2022 tahun lalu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum dari Kantor Hukum El Dialogis yang diwakili oleh Randy Tyas Putranto, SH, dan didampingi juga oleh LPSK Jakarta, saat diwawancarai jurnalis sesaat setelah mendampingi Zaenal Musthofa beserta istri di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

"Benar kang, kami sebagai kuasa hukum telah mendampingi Kang Zaenal beserta istri untuk memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat," ungkap Randy.

Menurutnya, Klien nya itu telah kooperatif memenuhi undangan klarifikasi. Dia juga mengungkapkan, bahwa kliennya disodorkan sebanyak lebih kurang 20 pertanyaan seputar kronologi peristiwa pada tanggal 18 September 2022 tahun lalu.

"Klien kami menjawab sebanyak lebih kurang 20 pertanyaan yang di sodorkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jabar sekitar peristiwa 18 September 2022 itu. Alhamdulillah, klien kami lancar dalam menjawab pertanyaan tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Randy menjelaskan,
bahwa klien nya Zaenal Musthofa akan terus mencari keadilan sampai kemanapun. Tidak ada kata untuk restorative justice.

"Kami akan terus mencari keadilan sesuai apa yang diinginkan klien kami. Dan ini memang komitmennya klien kami. Bahkan sudah beberapa kali Zaenal membuat pernyataan bahwa dirinya ogah untuk damai," tandasnya

Diketahui pada Jumat 23 Desember 2022 lalu, Zaenal Musthofa yang didampingi para kuasa hukumnya telah membuka laporan di polda Jabar, Nomor : LP/B/798/XII/2022/SPKT/Polda Jabar. (Red)

Jendela Jurnalis Pemalang -
Banyaknya reklame yang menyalahi aturan atau tanpa ijin serta membahayakan keselamatan warga, hingga dilakukannya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang, Rabu (18/1/2023).

Bersama petugas Bapenda serta Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPM PTSP), Satpol PP melakukan identifikasi dan memberi tanda pada baliho besar yang sudah sudah kadaluwarsa masa berlakunya, serta memberikan peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak reklame, agar segera melakukan pembayaran.

Kepala satpol PP Pemalang Raharjo menuturkan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memberikan rasa aman dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.

"Operasi penertiban (opstib) kami lakukan, sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan memimalisir terjadinya kecelakaan, karena adanya iklan baliho yang membahayakan kondisi serta posisi pemasangannya bagi para pengguna jalan," tutur Raharjo.

Lebih lanjut, Raharjo menerangkan bahwa berkaitan dengan baliho yang sudah habis masa berlakunya, agar segera dapat mengurus dan membayarkan pajaknya ke DPM - PTSP

"Berkaitan dengan baliho atau iklan, yang ijin masa berlakunya sudah habis, dan segera membayarkan pajak reklame nya , ini merupakan ranah DPM - PTSP," terangnya.

Giat opstib reklame tersebut menyasar di beberapa tempat, diantaranya adalah di Jalan Veteran, Cipto Mangunkusumo, Gatot Subroto, DI Panjaitan, dan jalan Ahmad Yani Pemalang.

Dalam opstib tersebut, ada temuan 13 buah reklame yang menyalahi aturan dari hasil operasi penertiban, serta 3 baliho besar yang sudah kadaluwarsa, dan 6 orang wajib pajak yang terkena pelanggaran, terkena sanksi peringatan dari DPM - PTSP. (Ragil74)

Jendela Jurnalis Karawang -
Ketua Komisi IV DPRD Karawag, H. Asep Syaripudin, mengecam Diskominfo Karawang yang dinilai diskriminatif terhadap insan pers kaitannya ketidaksetaraan dalam anggaran layanan hubungan media.

“Diskominfo yang merupakan dinas yang banyak bermitra dengan insan pers itu seharusnya tidak ada diskriminasi,” katanya kepada Awak Media, Selasa (16/1/2023).

Menurut Asep Ibe, sapaan akrabnya, Diskominfo dalam membuat anggaran kegiatan yang berkaitan dengan insan pers sebaiknya terlebih dahulu mengundang atau melibatkan semua stakeholder yang erat kaitannya dengan informasi dan komunikasi, yakni rekan-rekan media cetak dan media elektronik.

Masih menurut Asep Ibe, posisi media sebagai mitra strategis ekesekutif dan legislatif, seharusnya Diskominfo merangkul semua media dalam pelaksanaan anggarannya, sehingga kegiatannya merepresentatifkan semua kalangan media juga.

Selain itu, lanjutnya, dengan adanya kejadian diontrognya kantor Diskominfo Karawang oleh sejumlah insan pers harus menjadi evaluasi besar dan harus diambil hikmah bahwa kedepan Diskominfo harus ‘melek’ kalau di Kabupaten Karawang banyak media dan insan pers.

“Kalau memang anggarannya masih kurang ya tinggal sampaikan usulannya ke kami (Banggar-red), misal ada berapa pihak yang harus dilibatkan, jenis kegiatannya apa, tinggal diestimasi lalu sampaikan ke kami. Jangan sampai kedepan timbul gesekan. Kami di Komisi IV selalu support insan pers di Karawang,” pungkasnya. (Red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Polemik Diskominfo Kabupaten Karawang dituding pilih kasih dalam memberikan anggaran ke organisasi pers berbuntut panjang.

Akademisi Universitas Buana Perjuangan (UBP) Kabupaten Karawang, Gary Gagarin Akbar, menilai, Diskominfo Kabupaten Karawang bisa dilaporkan ke Ombudsman bila prinsif transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi dan fairness/kesetaraan (TARIF) dilanggar.

“Pemerintah daerah khususnya dinas terkait terkesan tidak melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Harusnya dinas tersebut dari awal membuka secara transparan kepada rekan-rekan media bahwa ada anggaran dan ada persyaratan yang ditetapkan jika mau mendapatkan anggaran tersebut,” kata Kaprodi Ilmu Hukum UBP Karawang ini, Senin (16/1/2023).

“Sekarng jika hanya organisasi pers tertentu saja yang mendapatkan, maka patut kita duga ada hal yang tidak berjalan dengan baik di dinas tersebut,” timpalnya.

Kandidat doktor ilmu hukum ini menegaskan, semua orang dan atau semua organisasi harus diperlakukan sama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi.

“Memang mereka punya kewenangan, tetapi kewenangan itu harus dijalankan dengan benar dan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dengan hanya menetapkan satu organisasi,” kata Gary.

Gary kembali menegaskan, Diskominfo Karawang bisa saja dilaporkan ke Ombudsman jika ada dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya anggaran dana media.

“Kan ada alur, ada persyaratan dan ada perbuatan, sehingga kita patut duga bahwa ada ketidaksesuaian prosedur dalam pemberian dana kepada rekan-rekan media,” pungkasnya. (Red)

Jendela Jurnalis Karawang -
Sejumlah insan pers dari berbagai organisasi (DPC MOI Karawang, AJIB, Inpera, IWOI, MIO) menggeruduk kantor Diskominfo Karawang, Senin (16/1/2023).

Kedatangan mereka ke kantor Diskominfo Karawang mendesak supaya Diskominfo menerapkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi dan fairness/kesetaraan (tarif) terkait anggaran layanan hubungan media sebesar seratus juta lebih.

Ketua DPC MOI Karawang, Latifudin Manaf, menjelaskan, menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023, pihaknya mendesak agar Diskominfo Karawang menerapkan asas-asas Tarif dalam mengelola anggarannya, terutama asas transparansi dan kesetaraan.

“Dalam momentum HPN bulan Pebruari 2023, Diskominfo Karawang harus rangkul semua organisasi pers yang ada di Karawang. Jangan ada kesan pilih kasih, itu lagi itu lagi yang dikasih anggaran,” ucapnya.

Latifudin menegaskan, pembelaan Diskominfo Karawang bahwa tidak ada organisasi pers lainnya yang mengajukan kegiatan jurnalistik ternyata terbantahkan.

“Rekan kami dari Inpera ternyata juga pernah mengajukan proposal giat pers dalam peringatan HPN tahun 2022, tapi tidak diakomodir. Sementara ada anggaran ratusan juta di Diskominfo untuk layanan hubungan media, di antaranya untuk peringatan HPN. Artinya, dugaan kuat pilih kasih organisasi pers terlihat,” ujarnya.

Ia melanjutkan, benang merah hasil audiensi dengan Diskominfo Karawang adalah pihak Diskominfo dalam menyalurkan anggarannya tidak bisa lepas ada ‘petunjuk’ dari atasannya.

“Setelah kami ontrog Diskominfo, selanjutnya kami ontrog Bupati Karawang agar kedepannya tidak ada pilih kasih terhadap organisasi pers,” tandasnya. (Red)