admin

Jendela Jurnalis, Jakarta –
Gugatan Raja Sapta Oktohari (RSO) terhadap Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, akan segera mencapai babak akhir. Putusan MH atas kasus dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan tergugat Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, akan dibacakan di PN Tangerang, pada 29 Maret 2023 nanti.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum RSO, Adv. Farlin Marta, S.H dari Master Trust Law Firm kepada Jendral News, menjawab pertanyaan Wartawan seputar perkembangan gugatan RSO terhadap Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV.

“Putusan atas kasus gugatan Pak RSO terhadap tergugat Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, yang diduga melakukan PMH, akan dibacakan MH pada Rabu, 29 Maret 2023, minggu depan ini,” ungkap Farlin Marta, Jum'at, 24 Maret 2023.

Sebagaimana diketahui, bahwa RSO melalui Kuasa Hukumnya, telah menggugat Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV senilai Rp200 M, terkait kasus pencemaran nama baiknya di PN Tangerang, No. perkara: 240/Pdt.G/2022/PN Tng. Adapun celotehan Alwi Susanto dalam video yang diunggah oleh akun Youtube Forum Keadilan TV, merupakan pencemaran nama baik menyebutkan bahwa, “Saya ini korban investasi bodong Mahkota dan OSO Sekuritas.”

Farlin menegaskan, bahwa pernyataan itu tidak benar sama sekali.

”Hal ini tentu bertolak belakang dengan kenyataannya. PT. Mahkota Properti Indo Permata (MPIP), PT. Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS) dan PT. OSI, merupakan badan hukum dengan ijin yang lengkap dan jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi pernyataan Alwi tersebut jelas tidak benar,” jelas Farlin Marta.

Alwi Susanto dalam video tersebut juga mengatakan, “Ada Pak Oesman Sapta Odang, ada Pak Raja Sapta Oktohari mantan Ketum HIPMI sekarang menjabat Ketua KOI (Komite Olimpiade Indonesia - red) kan gitu saya lihat, harusnya owner dari Perusahaan Investasi ini bisa menjamin, bahwa investasi ini aman.”

Pernyataan ini ditayangkan di kanal Youtube LQ Indonesia Lawfirm yang diasuh oleh Alvin Lim, terpidana kasus pemalsuan KTP yang saat ini menghuni Lapas Salemba.

Berita terkait dapat dibaca di sini: RSO Gugat Alwi Susanto Sebesar Rp 200 Miliar (https://www.askara.co/read/2022/02/11/25856/rso-gugat-alwi-susanto-sebesar-rp-200-miliar)

Menurut Farlin Marta, pernyataan yang diutarakan Alwi Susanto adalah kesalahan besar, karena kliennya (RSO – red) bukan orang yang terlibat langsung dengan Perusahaan yang dimaksudkan oleh Alwi Susanto itu. Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. OSO Sekuritas Indonesia (OSI), hingga Akta terakhir di tahun 2021, tidak pernah mencantumkan nama RSO sebagai Pengurus maupun Direksi dari OSI.

“Dari Akta tersebut sudah jelas, Perusahaan tersebut bukanlah milik klien kami, apalagi disebut sebagai Pendiri dari Perusahaan tersebut,” ucap Farlin Marta, dalam sebuah wawancara saat kasus ini pertama kali mencuat ke publik.

Dalam video tersebut, Alwi Susanto juga menyatakan, “Seperti tadi Pak Alvin bilang, 6 (enam) kali dipanggil sampai sekarang belum hadir, tuh kan juga aneh, kenapa bisa begitu ya, apakah ini tidak melecehkan institusi Polda Metro Jaya ya kalo 6 (enam) kali dipanggil tidak hadir.”

Menampik hal tersebut, Farlin Marta mengatakan, bahwa kliennya sangat kooperatif.

“Pada kenyataannya, klien saya sangat kooperatif. Ketika diminta klarifikasi, Pak RSO langsung menghubungi pihak Kepolisian dan membuat jadwal 2 hari setelah undangan klarifikasi diterima, bisa dicek ke pihak Polda Metro Jaya. Pak RSO langsung bisa diminta keterangannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya, 2 hari setelah undangan klarifikasi diterima. Ini membuktikan, bahwa apa yang disampaikan Alwi Susanto dan kawan-kawan, merupakan berita hoax dan dilakukan hanya untuk merusak nama baik Pak RSO,” tutur Farlin.

Adapun bentuk pencemaran nama baik yang diungkapkan oleh Alwi Susanto ini, tambah Farlin Marta, karena pernyataannya tidak benar, bohong, tidak sesuai fakta, sehingga tentunya merugikan nama baik dan reputasi RSO, baik di kehidupan sosial maupun lingkungan bisnis. Padahal, Alwi Susanto sebagai WNI yang baik dalam memberikan keterangan di hadapan publik, seharusnya memegang asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, sehingga tidak menyebarkan berita hoax.

“Yang paling parah, adalah berita bohong yang beredar belakangan ini, yang menyatakan ada aliran dana ke Ketum Partai Hanura, tentu saja ini merupakan hoax yang sengaja dikarang pihak-pihak tertentu, untuk menjatuhkan nama baik klien saya dan keluarganya,” beber Farlin Marta, menyesalkan hal itu terjadi.

Walaupun begitu, tambahnya, RSO sudah mema'afkan Alwi Susanto dan kawan-kawannya.

“Klien saya saat ini sedang menjalankan ibadah Umroh di Makkah. Namun beliau telah menulis surat secara khusus kepada MH yang memeriksa perkara ini, yang intinya berisi di awal bulan suci Ramadlan ini, beliau sudah mema'afkan perbuatan Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV. Dan terkait gugatan Rp200 M itu, beliau menyatakan dengan tegas, tidak menginginkan uang Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV. Tapi gugatan ini dilayangkan, semata-mata untuk memberikan efek jera kepada Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, agar ketika berbicara harus sesuai dengan fakta hukum,” terang Farlin Marta, menjelaskan keinginan kliennya, RSO.

Pernyataan Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV dan berita hoax lainnya yang menghina, menyudutkan dan mengkriminalisasi RSO, ini dianggap oleh RSO sebagai cobaan yang dijalani dengan hati yang lapang, mengingat posisinya sebagai Tokoh Olahraga Nasional. Tentu akan ada saja berita miring yang berusaha merusak nama baiknya.

Farlin Marta kemudian menjelaskan isi surat dari kliennya, RSO.

“Walaupun klien saya mema'afkan PMH yang dilakukan oleh Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, namun beliau menjunjung tinggi proses hukum, sehingga beliau ingin sidang di PN Tangerang tetap dilanjutkan, sampai ada Putusan Hakim. Dengan demikian, nantinya akan jelas dan terang, apakah yang dilakukan Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, merupakan hal yang tidak benar atau bagaimana,” imbuhnya.

Atas Putusan MH pada tanggal 29 Maret 2023 nanti, Farlin Marta berharap, agar semua pihak menghormatinya.

“Apapun isi Putusan MH nantinya, klien saya mengingatkan kepada Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, untuk mematuhi isi putusan dan segera melaksanakannya dengan baik, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi berita hoax dari yang bersangkutan terhadap klien saya,” tegas Advokat muda ini, mengakhiri keterangannya. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Jakarta –
Gugatan wanprestasi sejumlah nasabah korban PT. ASJ (Persero) dinyatakan menang oleh PN Jakpus. Keputusan PN Jakpus yang diperjuangkan bersama PPWI melalui Penasehat Hukum PPWI, Adv. Dolfie Rompas, S.Sos, S.H, M.H & Partners itupun, telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak akhir Juli 2021. Namun demikian, hingga hari ini para penggugat wanprestasi terhadap BUMN itu, belum menerima pengembalian dana polis yang mereka tuntut dari Jiwasraya.

Tidak putus asa dengan kondisi demikian, perwakilan para korban yang tuntutannya dikabulkan Pengadilan, mendatangi lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Selasa, 21 Maret 2023. Kedatangan mereka ke Lembaga Pengawas Pelaksanaan Administrasi Lembaga-lembaga Pengelola Keuangan Negara itu, dimaksudkan untuk mengadukan nasib para korban salah urus PT. Asuransi Jiwasraya (ASJ).

“Kali ini kami ingin menjajaki peluang untuk berjuang melalui jalur Ombudsman, karena melalui jalur hukum dengan cara menggugat di PN Jakpus mengalami kebuntuan,” ujar salah satu perwakilan nasabah Jiwasraya, Istia Umi Nurlela, usai menghadap Ombudsman, 21 Maret 2023.

Kepada jaringan media se-nusantara, Ibu Istia, demikian ibu paruh baya ini akrab disapa, menceritakan perjuangan panjang yang mereka lakukan dalam menuntut hak mereka dari Perusahaan Negara itu.

“Setelah mendapat Putusan Pengadilan yang sudah inkracht, nasabah mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jl. Juanda, di seberang Istana Negara, untuk menagih uang yang harus dibayar Perusahaan Asuransi itu, atas perintah Putusan Pengadilan yang sudah inkracht. Ternyata pihak Jiwasraya melalui Dirut PT. ASJ, Bapak Angger Yuwono mengatakan, bahwa sudah tidak ada cash flow lagi untuk memenuhi kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan. Malah dia bersedia menghadapi upaya hukum, jika nasabah ingin melakukan upaya hukum selanjutnya, karena kewenangannya sudah ditarik ke Kementerian,” kisah Istia, yang diiyakan oleh rekan-rekan perwakilan lainnya.

PT. ASJ, tambahnya, terlihat benar-benar sengaja mengabaikan putusan Inkracht Pengadilan. Jelas sekali apa yang disampaikan Dirut Jiwasraya, tidak sepatutnya disampaikan kepada nasabah, karena nasabah adalah pihak yang mengikat perjanjian dengan Jiwasraya, dimana Jiwasraya telah wanprestasi dan harus bertanggung jawab atas pengembalian uang nasabah.

Pada pertemuan pertama dengan ORI seminggu sebelumnya, para nasabah korban Jiwasraya diwakili tiga orang. Mereka diterima oleh salah satu Komisioner Ombudsman, Yeka Hendra Fatikan. Dalam pertemuan tersebut, pihak ORI menjelaskan tentang tugas dan fungsi ORI.

“Menurut Bapak Yeka Hendra Fatika, bahwa jumlah pengaduan kepada ORI ada 700 aduan terkait Asuransi, sehingga cukup merepotkan dalam pengklasifikasiannya. Hari ini, Selasa tanggal 21 Maret 2023, kami datang kembali hendak melengkapi kekurangan bukti-bukti yang diperlukan, untuk kelengkapan pengaduan para korban,” ungkap Istia.

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 tahun 2008 tentang ORI ditegaskan, bahwa tugas dan fungsi ORI adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN, maupun badan swasta atau perseorangan, yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Berdasarkan ketentuan ini, sudah tepat sekali jika nasabah korban Jiwasraya mengadukan Perusahaan itu kepada Ombudsman, karena diduga kuat telah terjadi maladministrasi oleh BUMN yang notabene mengelola Dana Negara tersebut.

Selama ini, nasabah Jiwasraya berjuang dan berupaya untuk mengembalikan uang tabungannya yang berasal dari bekerja puluhan tahun dan ditabung di dalam Deposito Bank, yang bekerjasama dengan Jiwasraya. Setelah sejumlah nasabah ikut program saving plan yang dikelola beberapa Bank milik Negara dan Swasta yang berkolaborasi dengan Perusahaan ASJ, tiba-tiba manajemen BUMN itu mengeluarkan pemberitahuan, bahwa Jiwasaraya mendapat tekanan likuidasi, sehingga berakibat gagal bayar. Hal itu tentu saja membuat jutaan nasabah Jiwasraya terkejut dan panik, terutama bagi mereka yang seluruh tabungannya disimpan di Jiwasraya.

Cara penyelesaian masalah yang sama sekali tidak melibatkan nasabah sangat disesalkan, sehingga nasabah tidak mendapat informasi yang benar. Kebijakan restrukturisasi yang menurut pihak Jiwasraya merupakan solusi terbaik bagi semua pihak, justru menjadi malapetaka bagi nasabah, terutama karena dipaksa tanpa diberikan pilihan lain yang berpihak kepada nasabah.

Kedatangan nasabah korban PT. ASJ ke Ombudsman, adalah untuk memenuhi hak konstitusi yang sudah ditetapkan di dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang ORI, yakni melaporkan dugaan maladministrasi PT. ASJ (Persero). Sebagaimana fungsi dan kewenangannya, ORI diharapkan dapat melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap manajemen ASJ dan memberikan rekomendasi kepada atasan terlapor, yakni kepada Menteri BUMN, Kemenkeu dan Presiden RI serta DPR-RI.

Selain telah mendapatkan putusan inkracht dari PN Jakpus, para nasabah korban Jiwasraya juga datang ke ORI, berbekal janji Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati, yang pernah berjanji dalam LKPP tahun 2020 dan IHPS tahun 2021, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permintaan nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. Tapi faktanya, sudah tahun ke-3 sejak janji itu dikeluarkan, belum terlihat tanda-tanda Kemenkeu untuk menyelesaikan pembayaran uang premi nasabah, yang dituntut para korban maladministrasi pengelolaan Jiwasraya.

Sebetulnya, Negara melalui Kemenkeu dan BUMN, tidak perlu kesulitan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya, karena sudah diterbitkan beberapa perangkat hukum dan peraturan yang menjadi dasar pembayaran dana nasabah, seperti:

1. Rekomendasi BPK-RI tentang LKPP tahun 2020;
2. Rekomendasi DPD-RI Panja Jiwasraya tahun 2022;
3. Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 Pasal 40 ayat (3); dan
4. Keputusan PN Jakpus yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht, yang sudah dua kali aanmaning dan permintaan sita eksekusi aset.

“Harapan kami, semoga melalui ORI, perjuangan kami akan berhasil sebagaimana amanat UU ORI dan kepada Menteri yang memikul tanggung jawab, akan melaksanakan sejalan dengan Sumpah Jabatan Menteri (SJM) saat dilantik, yaitu setia kepada UUD 1945, serta akan menjalankan segala peratuan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti kepada Bangsa dan Negara,” pungkas Istia dan rekan-rekanya penuh harap. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis Karawang -
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan publik. Hal itu terkait pelayanan yang diberikan terhadap pasien diduga kurang maksimal. Yang seharusnya menjadi harapan masyarakat Karawang (terutama masyarakat kurang mampu secara finansial), untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, justru malah sebaliknya diduga kerap membuat masyarakat kecewa.

Hal ini terungkap melalui sosial media Facebook. Pada salah satu laman grup terbuka masyarakat Karawang dengan nama grup Info Karawang, salah seorang keluarga pasien RSUD dengan akun bernama Ayahna Ferry, menceritakan apa yang telah dialami orangtuanya.

Dalam status tersebut, akun bernama Ayahna Ferry ini meluapkan kekesalannya atas pelayanan RSUD Kabupaten Karawang yang dianggapnya buruk, bahkan diduga menjadi penyebab meninggalnya orangtuanya.

"Lihat akibat penangan yg jelek RSUD Karawang. Hingga ortua saya menghembuskan nafas terakhir di depan pintu RSUD," tulis akun Ayahna Ferry.

Masih dalam tulisannya tersebut, RSUD Karawang beralasan ruangan penuh sehingga penanganan terhadap orangtuanya menjadi lambat, dan menurutnya jika orangtuanya mendapat penanganan yang baik dan cepat tentu akan berbeda ceritanya.

"Apa guna nya ada Karawang sehat kalo pihak rumah sakit selalu ada penolakan..
Mana ke Adilan buat orng kecil..
RSUD cuma memakai logo masyarakat tpi ke masyarakat begitu..
BPK saya udah tersungkur Sungkur di tolak dengan alasan ini itu.. suruh bawa ke rmh skit lain. Giliran udah meninggal baru di tanggepin takut di salahin," akhir dari tulisan akun Ayahna Ferry.

Cuitan tersebut pun sontak memancing komentar negatif dari netizen di grup Info Karawang yang membaca status tersebut, dengan berbagai macam tanggapan, berikut sejumlah tanggapan dari netizen:

"Jalan rusak. Rumah sakit umum playanan kitu patut.hebat nya bupati karawang," tulis akun Khecew Den Adam.

"Kdu d demo," tulis akun Hji Euis.

"Langsung lapor ka Bupati Celica aja..biar cepet di sidak RSUD na….turut berduka cita….," tulis akun Adi Pandawa. (Red)*

Jendela Jurnalis, Jakarta –
PPWI DKI Jakarta, Edwin Waturandang bersama Anggota relawan PERMATA, Herni. S, melakukan kunjungan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu di Jaktim, Selasa (21/3/23). Hal tersebut dilakukan, untuk mempererat silaturahmi dan kerjasama sebagai mitra yang baik, dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan Rutan dan Lapas, di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, melalui media-media lokal, nasional dan Internasional dari PPWI Group.

Dalam pertemuan di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu, mereka disambut langsung Karutan, Dewi Sondari dan Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Tian Agustiani.

“Walaupun kedatangan kami ini tidak bersama Ketum PPWI, Wilson Lalengke dan Team DPN PPWI, kami merasakan sambutan yang baik dari Ibu Dewi dan Ibu Tian,” ujar Edwin.

Lanjutnya, saat ini Ketum PPWI sangat padat jadwalnya, sehingga tidak bisa hadir dan meminta kami dari PPWI DKI Jakarta, untuk mewakili sebagai utusan dari DPN PPWI.

“Kedepannya, akan dijadwalkan untuk pertemuan antara Ketum dan Team DPN PPWI dengan Karutan Kelas I Pondok Bambu,” jelasnya.

Selanjutnya, Edwin Waturandang dan Herni. S, diajak Karutan Dewi Sondari yang didampingi Tian Agustiani, untuk melihat-lihat kegiatan Warga Binaan, misalnya melihat secara langsung latihan menyanyi para Warga Binaan. Harapan Karutan, agar nanti pada saat Warga Binaan sudah bebas, mereka bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.

“Baru beberapa bulan ini, setelah lebih dari 2 tahun, Rutan Kelas I Pondok Bambu ini tidak ada Struktural Pejabat yang tetap sebagai KPR. Syukur alhamdulillah, dengan adanya penetapan KPR, Tian Agustiani, sekarang ini kami bisa lebih meningkatkan sistem keamanan dan pengamanan, dalam memproteksi para Warga Binaan khusus wanita, di tempat ini,” ungkap Dewi Sondari.

Ia menambahkan, “Semaksimal mungkin kami berusaha, agar Warga Binaan khusus wanita yang kami bina disini dapat bertobat, kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan keluarga mereka, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di sini.” (Red/AP)*