admin

IMG-20241031-WA0011

PUPR Aceh Barat Gelar Konsultasi Publik Kedua Penyusunan Revisi RTRW

Konsultasi Publik Penyusunan Revisi RTRW

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat mengelar Konsultasi Publik Kedua Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024. Kegiatan ini secara resmi dibuka Pj Bupati Aceh Barat Azwardi, Ap, M.Si yang diwakili oleh Asisten II Sekdakab Erdian Mourny, SSTP, M.ec.Dev berlangsung di Aula Kantor Cabdin Pendidikan Aceh wilayah Meulaboh, Rabu (30/10/24).

Forum konsultasi Publik kedua penyusunan revisi RTRW ini diikuti oleh para kepala SKPK Aceh Barat, Anggota DPRK Aceh Barat Ahmad Yani dan Azwir, Ketua Pengurus Ahli Perencana Zainudin, ST, M.Sc, Koordinator Wilayah Sumatera Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Dr. Ir. Elisa Wulandari, MT, anggota pengurus Penataan Ruang, para dan tim penyusun KLHS Aceh Barat dan undangan terkait lainnya

Adapun pemateri dalam konsultasi publik kedua penyusunan revisi RTRW kabupaten Aceh Barat
Arief Gunawan, ST, M.Sc dan Putra Rizkiya, ST, M.Sc yang merupakan tenaga ahli profesi.

Pj Bupati Aceh Barat Azwardi yang diwakili Asisten II Sekdakab Erdian dalam sambutannya saat membuka kegiatan konsultasi publik kedua penyusunan revisi RTRW mengatakan bahwa kabupaten Aceh Barat saat ini sedang memperbarui data dan informasi terkini mengenai potensi serta masalah dalam tata ruang wilayah serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pj Bupati Azwardi menyebutkan bahwa Penyusunan Raqanun tentang RTRW yang dibahas pada konsultasi publik kedua merupakan proses penuangan materi teknis RTRW kabupaten Aceh Barat kedalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah perundangan-undangan dan disusun RTRW sesuai dengan masukan dan saran terkait program-program yang tertuang dalam revisi RTRW, sebutnya

Pj Bupati Aceh Barat berharap melalui forum ini mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi aktif memberikan ide, saran, dan pandangannya dan sekaligus menjaring berbagai isu strategis, sehingga perlu dilakukan Penyusunan Raqanun RTRW kabupaten Aceh Barat yang mengakomodir dinamika pembangunan dan kebijakan yang terjadi untuk mengantikan Qanun Nomor 1 tahun 2023 tentang RTRW tahun 2012-2023, paparnya

"Kepada jajaran Dinas PUPR Aceh Barat dan segenap SKPK terkait bersama segenap tim ahli agar penyusunan Raqanun RTRW ini dilakukan dengan turut mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi lingkungan strategis, serta mengkaji dan melakukan sinkronisasi dengan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi Aceh, harap Azwardi Pj Bupati Aceh Barat

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR ) Aceh Barat Dr. Ir. Kurdi, ST, M, IPM Asean-Eng yang diwakili Sekretaris Fadli Octara dalam laporannya menyebutkan bahwa Konsultasi Publik kedua penyusunan revisi RTRW kabupaten Aceh Barat ini merupakan rangkaian kegiatan dari konsultasi publik pertama yang telah digelar pada Juli 2024 lalu, dimana saat itu telah didapatkan hasil penjaringan isu strategis dan pembahasan rencana pola tata ruang dan struktur RTRW kabupaten Aceh Barat yang telah sesuai dengan kaidah pemetaan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Sebut Kurdi melalui kegiatan konsultasi publik kedua diharapkan dapat menampung masukan dan saran dari stakeholder guna menyempurnakan Rancangan Qanun RTRW Aceh Barat yang sedang dalam proses penyusunan.

Selain itu, tujuan konsultasi publik diharapkan dapat menyesuaikan rencana tata ruang dengan perkembangan pembangunan wilayah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang.

Lebih lanjut Kurdi mengatakan bahwa berdasarkan aturan permen ATR/BPN nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan, peninjauan kembali revisi dan penerbitan dan persetujuan subtansi RTRW Aceh Barat sudah melewati tahapan persiapan pengumpulan data dan informasi, tahapan pengolahan dan analisis data, tahapan penyusunan konsep RTRW kabupaten Aceh Barat dan saat ini sudah mencapai tahapan penyusunan rancangan Qanun, jelasnya.

"Ini tahapan terakhir dari penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat, dimana setelah ini, kata dia, akan dilanjutkan dengan proses pengajuan dan pembahasan Raqanun, pembahasan sidang lintas sektor, penerbitan persetujuan subtansi serta penetapan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Barat dan sosialisasi produk hukum RTRW yang akan kita lanjutkan pada tahun 2025," terang
Kurdi.

"Harapan kita, hasil konsultasi publik kedua ini diharapkan dapat digunakan untuk menyempurnakan RTRW Kabupaten Aceh Barat sehingga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat, tandasnya

Kegiatan penyusunan revisi RTRW kabupaten Aceh Barat merupakan langkah awal yang penting dalam mengarahkan pengembangan wilayah kabupaten Aceh Barat kearah yang lebih teratur, berkelanjutan dan berdaya saing, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terkait, dan masyarakat bagi pembangunan Aceh Barat dimasa yang akan datang. (Muhibbul)*

IMG-20241030-WA0097

Pj Bupati Aceh Barat Tinjau Kesiapan Logistik Pilkada di Gudang KIP Bersama Kapolres, Dandim dan Kejari

Pj. Bupati Aceh Barat bersama Kapolres, Dandim dan Kejari

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, MSi, didampingi Kapolres Aceh Barat Andi Kirana, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Hendra Mirza, dan Kejari Aceh Barat Siswanto AS, SH, MH, melakukan peninjauan ke gudang logistik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat, Rabu, (30/10/2024) Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan logistik guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang akan datang.

Dalam kunjungannya, Azwardi menekankan pentingnya koordinasi yang baik untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu di Aceh Barat.

Azwardi dan rombongan disambut langsung oleh Ketua KIP Aceh Barat dan jajaran, di mana mereka sempat membahas berbagai tahapan persiapan pemilu serta langkah-langkah menjaga kondusivitas dan transparansi selama proses pemilihan berlangsung.

Azwardi menyampaikan, agar KIP Aceh Barat dapat menjalankan tugas secara profesional untuk kelancaran Pilkada. "Kami berharap KIP dapat bekerja maksimal untuk menyukseskan pesta demokrasi ini," ujar Azwardi.

"Kita berharap Pilkada ini berjalan damai, lancar, dan penuh kegembiraan. Semua elemen harus saling bersinergi untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya." Ungkapnya

Azwardi mengapresiasi kesiapan logistik dan dukungan pengamanan yang solid demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. "Kesiapan logistik dan dukungan pengamanan yang solid diharapkan dapat memastikan Pilkada berjalan sukses di Aceh Barat," tambahnya.

Di sisi lain, Kapolres Aceh Barat Andi Kirana, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol Hendra Mirza dan Kejari Siswanto juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada berlangsung. "Kami siap memberikan pengamanan penuh agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan kondusif,"

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, KIP, dan aparat keamanan dalam menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan demokratis di Kabupaten Aceh Barat, pungkas Azwardi. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20241030-WA0093

Viral! Warung Diduga Penjual Obat Jenis Daftar G Diserbu dan Dihancurkan Emak – Emak di Cicinde Selatan

Foto tangkapan layar dari video yang viral

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Beredar video viral yang memperlihatkan sekumpulan warga yang didominasi oleh kaum emak - emak menggeruduk dan menghancurkan sebuah warung yang diduga dijadikan tempat penjualan obat Daftar/Golongan G jenis TDM / EXM yang terdapat di wilayah Desa Cicinde Selatan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rabu (30/10/24).

Untuk diketahui, obat golongan G (gevaarlijk: berbahaya) atau Ethical. Ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, serta huruf K berwarna hitam. Semua jenis psikotropika dan antibiotik termasuk dalam golongan ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, obat tersebut hanya bisa dibeli dengan resep dokter.

Sementara itu, dalam operasinya, warung penjual obat tersebut diduga berkedok layaknya warung kopi biasa. Namun, belakangan diketahui bahwa ditempat tersebut menyediakan jenis obat - obatan yang tidak diperbolehkan dijual bebas.

Berdasarkan keterangan dari warga disekitar, kecurigaan emak - emak bermula saat mereka menelusuri aktifitas warung tersebut yang pembelinya didominasi oleh kalangan remaja, dan diketahui bahwa ada transaksi mencurigakan diluar penjualan kopi atau rokok, yaitu penjualan obat - obatan keras dan berbahaya.

Mengetahui adanya hal tersebut, kegeraman emak - emak tak dapat terbendung lagi, hingga akhirnya mereka berkumpul dan melakukan pengrusakan pada warung yang keberadaannya dikhawatirkan dapat merusak mental dan masa depan remaja dilingkungan tersebut akibat pengaruh dari obat - obatan yang dijualnya.

Dalam video yang berdurasi 43 detik tersebut, tampak sekumpulan emak - emak menghancurkan sebuah warung yang berlokasi di pinggir jalan raya dengan brutal dan disertai teriakan - teriakan bernada pengecaman dan penolakan.

"Di Desa Cicinde Selatan, gak boleh ada narkoba, demi kesejahteraan warga," teriak emak - emak berbaju merah dalam video viral tersebut. (Nunu)*

IMG-20241030-WA0087

DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Luncurkan Inovasi “Hiling” untuk Percepatan Perizinan

Mobil Hiling (Hadirkan Izin Layanan Keliling)

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Dalam upaya/ mempercepat proses perizinan usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat meluncurkan inovasi terbaru bernama "Hiling" (Hadirkan Izin Layanan Keliling). Peresmian Mobil Hiling dilakukan pada Selasa, 29 Oktober 2024, di halaman kantor DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat.

Penjabat Bupati Aceh Barat, Azwardi AP MSi, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, Erdian Mourny, SSTP, M.Ec.Dev., menyatakan kebanggaannya atas langkah DPMPTSP dalam menghadirkan inovasi untuk mempercepat layanan perizinan usaha.

Menurutnya, kehadiran Mobil Hiling tidak hanya mempermudah proses perizinan tetapi juga mendukung peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Aceh Barat, ujar Erdian

Ia berharap mobil ini dapat membantu para pedagang eceran di kecamatan-kecamatan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga memperlancar distribusi pangan dan mengendalikan inflasi.

Disisi lain, Kepala DPMPTSP, Edy Juanda, menjelaskan bahwa ide Mobil Hiling lahir dari kebutuhan para pelaku usaha, khususnya sektor perikanan, yang sering enggan datang langsung ke kantor untuk mengurus perizinan dan malah memanfaatkan jasa perantara.
"Berkat dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Mobil Hiling kini bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, membantu mereka yang belum memiliki izin usaha, termasuk kelompok rentan" ujar Edy.

Dengan peluncuran Hiling ini, DPMPTSP Aceh Barat kini memiliki tiga inovasi andalan dalam tiga tahun terakhir, yaitu Klik n Kring, SiLOPer, dan Hiling. Kehadiran ketiga inovasi ini menunjukkan komitmen DPMPTSP Aceh Barat dalam memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan perizinan bagi masyarakat, pungkasnya. (Muhibbul)*

IMG-20241030-WA0001

Berdiri di Kaki Tanggul Citarum, Bangunan PAUD Cahaya Ilmu Jadi Polemik

Bangunan PAUD Cahaya Ilmu

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Bangunan PAUD Cahaya Ilmu yang beralamat di Dusun Kenangadua RT. 07/03, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Pasalnya, meskipun dalam pembangunannya dibiayai oleh pemerintah, fasilitas Pendidikan Anak Dsia Dini (PAUD) tersebut berdiri di area Kaki Tanggul Citarum. Selasa (29/10/24).

Berdasarkan keterangan seorang Guru PAUD, pendirian gedung tersebut dilakukan atas persetujuan Kepala Dusun setempat. Ia juga menjelaskan, saat hendak mendirikan bangunan pihaknya kesulitan menemukan lahan lain yang tersedia.

“Kami sudah meminta izin kepada Kepala Dusun Pak, karena memang sudah tidak ada lahan lain di sekitar sini. Tanah itu adalah Tanah Negara, bukan hak milik kami atau atas nama PAUD,” ungkap Guru PAUD Cahaya Ilmu kepada media.

Diketahui, bangunan tersebut dibangun karena mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. Namun, yang justru menjadi polemik yang berkembang di kalangan masyarakat adalah terkait legalitas lahan yang digunakan.

Bahkan, beberapa elemen masyarakat turut mengkritisi pendirian bangunan tersebut yang memanfaatkan tanah tanpa status kepemilikan resmi atau yang jelas.

Sementara itu, terlepas dari polemik tersebut, sejumlah warga berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). di PAUD tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepala Dusun maupun pemerintah desa setempat terkait langkah yang akan diambil. (Tinggun)*

IMG-20241029-WA0071

Telan Anggaran 60 Juta, Warga Pertanyakan Realisasi Program Peningkatan Peternakan dari DD Tahap 3 TA 2023 di Desa Karyamakmur

Ilustrasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dugaan penyalahgunaan dana desa untuk peningkatan peternakan di Desa Karyamakmur yang nilainya cukup besar kisaran enam puluh juta rupiah (Rp,60.000.000) dari DD Tahap 3 TA 2023. tidak jelas kuburan nya.

Tentunya, hal tersebut memunculkan keprihatinan akan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat segera melakukan investigasi untuk mengungkap borok kepala desa Karyamakmur. Selasa (29/10/24).

Berdasarkan keterangan dari warga setempat yang namanya minta dirahasiakan, dirinya mengatakan bahwa anggaran puluhan juta untuk bangunan kandang ternak sampai saat ini tidak ada fisiknya.

"Dan ini saya katakan benar adanya, dan bukan rekayasa, dan bisa saya buktikan," cetusnya.

Menurutnya, anggaran yang mencapai puluhan juta rupiah yang seharusnya untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut justru yang terjadi malah sebaliknya.

"Lagi-lagi, masyarakat selalu dijadikan kambing hitam alias dipake tambah lumayan. Saya katakan itu hanya bohong belaka," beber narasumber yang enggan namanya dipublikasikan.

Dirinya pun bertanya-tanya, "Apakah bangunan ternak sudah direalisasikan oleh pemerintah Desa Karyamakmur? Kalaupun iya, bangunan itu kemana? terus anggaran yang cukup besar dipergunakan untuk apa dan masuknya kemana? Sudah jelas dalam APBDesa Tahun 2023, untuk bangunan kandang ternak. Akan tetapi, tidak ada satupun bangunan di wilayah Desa Karyamakmur.

"Saya hanya ingin bertanya, Pemdes Karyamakmur harus jujur dan transparan, kemana mengalirnya anggarannya? Saya beserta warga lainya minta kejujurannya,” pungkasnya

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Karyamakmur masih sulit untuk ditemui dan dimintai konfirmasi. (Team)*

IMG-20241029-WA0062(1)

Miliki Modal Puluhan Juta, Anggaran BUMDes Telukjaya Diduga Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi

Ilustrasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Beberapa warga Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengungkapkan kecurigaan terkait tidak adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selasa (29/10/24).

Warga menduga, bahwa Dana Desa (DD) tahap pertama Tahun 2023 yang disertakan sebagai modal BUMDes tidak dikelola dengan baik. Bahkan, ditengarai anggarannya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Padahal, penyertaan modal BUMDes tersebut semestinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan unit usaha, guna mendayagunakan potensi ekonomi lokal. Namun, hingga kini warga merasa belum melihat adanya perubahan signifikan atau manfaat nyata dari kegiatan BUMDes. tersebut.

Terkait hal tersebut, Saepudin selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakui bahwa DD Tahun 2023 yang dialokasikan untuk penyertaan modal belum digunakan secara optimal. Dari total 48 juta lebih, baru kurang dari 5 juta yang dimanfaatkan, sementara sisanya masih berada dan dikelola oleh bendahara.

“Sejauh ini, penggunaan dana tersebut hanya untuk penanaman bibit pohon mangga, dengan lokasi tak jauh dari rumah Kepala Desa. Sisanya masih dipegang bendahara,” ujar pria yang akrab disapa dengan panggilan Ending tersebut.

Sementara itu, Bendahara BUMDes yang saat ini diketahui memiliki usaha sebagai pedagang beras memegang sebagian besar dana tersebut. Hal ini memicu kecurigaan dari masyarakat bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut pengakuan Sekertaris BUMDes, terkait hal tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. Namun, masyarakat Telukjaya berharap ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa.

“Sangat mengecewakan jika dana yang seharusnya untuk kesejahteraan warga tidak dimanfaatkan sesuai rencana. Kami meminta agar pihak terkait segera mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyelewengan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Disisi lain, warga mendesak agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, demi menghindari kecurigaan serta memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk pembangunan desa seutuhnya. (Pri)*

IMG-20241028-WA0077

Pj Bupati Aceh Barat dan Dandim 0105 Pantau Karhutla di Desa Deah, Pastikan Api Tak Merembet ke Pemukiman Warga

Pj Bupati Aceh Barat dengan Dandim 0105 saat melakukan pemantauan di Desa Deah

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - PJ Bupati Aceh Barat, Azwardi, AP, M.Si., bersama Dandim 0105 turun langsung memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Desa Deah, Kecamatan Samatiga, Senin (28/10-2024). Kehadiran mereka di lokasi menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan api tidak mengancam pemukiman warga dan menangani bencana secara maksimal.

"Tujuan kami di sini untuk memastikan bahwa api tidak menyebar, terutama ke arah pemukiman warga. Alhamdulillah, proses penyekatan sudah berjalan baik, dan api sudah padam," ujar Azwardi.

Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kondisi lahan gambut bisa menyimpan bara di bagian bawah, sehingga pemantauan akan terus dilakukan, ujarnya.

Menurut nya, Kebakaran ini diperkirakan telah menghanguskan sekitar 8 hektar lahan gambut, yang memerlukan penanganan ekstra agar bara api tidak kembali muncul. Penanggulangan kebakaran melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri, yang bersinergi dalam memadamkan api demi menjaga keamanan warga setempat, ucap Azwardi.

Kehadiran dirinya bersama unsur TNI-Polri bukan hanya untuk meninjau, tetapi juga memberi motivasi kepada tim di lapangan. "Kita semua berkomitmen, kebakaran ini harus diatasi secepatnya dan sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak yang lebih luas," terangnya.

Bencana karhutla di Desa Deah ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat, sekaligus menjadi peringatan agar warga selalu waspada terhadap ancaman kebakaran lahan, terutama di wilayah gambut, tandasnya. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20241028-WA0056

Luncurkan Tiga Program Unggulan, Dinas PUPR Karawang Implementasikan Terobosan Berbasis Kolaborasi dan Sistem Informasi

Kabid SDA PUPR Karawang (tengah) bersama staff Dinas PUPR Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan optimalisasi penyelenggaraan drainase berbasis kolaborasi dan sistem informasi. Senin (28/10/24).

Kegiatan tersebut adalah soft launching tiga progam unggulan, yaitu ASIH SALIRA (aksi bersih-bersih saluran air) SISDARA (sistem informasi sumber daya air Karawang) dan Tim Baru merupakan tim reaksi cepat yang di gagas oleh Sumber Daya Air untuk membersihkan saluran yang bersifat urgensi.

Peserta kegiatan soft launching 3 Program unggulan Bidang SDA Dinas PUPR Karawang

Dr. Aries Purwanto, ST., M Si., M.Sc., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud peningkatan perkembangan masyarakat melalui sebuah terobosan berbasis pengelolaan informasi.

"Dalam mewujudkan peningkatan perkembangan masyarakat, perlu diadakan suatu terobosan yang peningkatan sinergitas pengelolaan informasi Sumber Daya alAir di Kabupaten Karawang," ucapnya.

"Melalui penyempurnaan sistem informasi yang terwakili oleh SISDARA (sistem informasi SDA Karawang) akan mampu meningkatkan partisipasi dalam ikut serta menyukseskan program pemerintah," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Karawang Rusman Kusnadi, ST., dalam hal ini sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh Bidang SDA, yang merupakan aksi perubahan.

"Semoga program perubahan ini dapat membawa perbaikan pada sistem drainase irigasi yang ada di Kabupaten Karawang, dan akan mempermudah dalam melakukan pelayanan terhadap pengelolaan drainase dan irigasi yang ada di Kabupaten Karawang," pungkasnya. (Pri)*

IMG-20241028-WA0039

Sepakat Berdamai, Perseteruan Mandor dengan Salah Satu Wartawan Media Online Diakui Merupakan Sebuah Kesalahpahaman Belaka

Mandor Wahyu saat bersama GN (Wartawan Media Online)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Adanya voice note perselisihan yang beredar antara salah satu wartawan media online dengan seorang mandor yang belakangan ramai diperbincangkan, akhirnya keduanya bertemu dan sepakat menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesalahpahaman. Senin (28/10/24).

Dalam kesempatannya, Mandor Wahyu mengatakan bahwa itu adalah obrolan biasa, terlebih karena hubungan dirinya dengan wartawan tersebut bukan hanya sekedar dekat, tetapi masih ada hubungan kekerabatan.

"Ya maksud saya mah itu teh hanya sekedar obrolan biasa, apalagi saya sama beliau kan bukan hanya sekedar dekat, tapi masih ada hubungan kerabat," ungkapnya.

Sementara itu, GN (inisial) selaku wartawan media online yang dimaksud mengatakan bahwa awalnya memang merasa jengkel atas ucapan melalui voice note yang dikirimkan oleh Mandor Wahyu tersebut, dan mengira Mandor Wahyu melecehkan profesi wartawan. Akan tetapi, setelah keduanya bertemu, baru terungkap bahwa hal tersebut hanya candaan yang mengakibatkan kesalahpahaman.

GN juga membenarkan terkait adanya hubungan kekerabatan antara keduanya.

"Ya, emang bener Mandor Wahyu ini masih saudara saya. Saya juga memohon maaf atas terjadinya kesalahpahaman ini," ucapnya.

Dengan bertemunya kedua pihak tersebut, akhirnya kesalahpahaman yang berkembang menjadi clear dan keduanya sepakat untuk saling memaafkan. (Nunu)*