Bulan: Oktober 2025

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Kepala Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, H. Maman Durahman, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, atas terealisasinya pembangunan Gedung Serbaguna di desanya.

‎Pembangunan tersebut saat ini tengah berlangsung dan dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang, dengan pelaksana pekerjaan berasal dari pihak ketiga.

‎Dalam keterangannya kepada media, Senin (27/10/2025), di Kantor Desa Talunjaya, H. Maman Durahman mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

‎“Alhamdulillah, kami atas nama Pemerintah Desa Talunjaya dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, serta jajaran Pemkab Karawang. Semoga setelah selesai nanti, pembangunan Gedung Serbaguna ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar H. Maman.

‎Menurutnya, keberadaan Gedung Serbaguna tersebut akan menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.

‎“Insyaallah, gedung ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan warga seperti rapat, pertemuan, acara keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Kami berharap pembangunannya berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan,” tambahnya.

‎Lebih lanjut, H. Maman juga menegaskan bahwa Pemerintah Desa Talunjaya siap mendukung dan mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

‎Ia berharap, dengan selesainya pembangunan tersebut, Desa Talunjaya semakin maju dan fasilitas publik yang ada dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.

‎Pembangunan Gedung Serbaguna ini menjadi salah satu bentuk perhatian nyata Pemerintah Kabupaten Karawang terhadap peningkatan infrastruktur desa, khususnya dalam mendukung aktivitas masyarakat di tingkat lokal.

‎Hal senada juga diungkapkan oleh Jaya yang merupakan Warga di Dusun Talunasman Desa Talunjaya. Menurutnya, dengan adanya gedung serba guna, tentunya itu bisa menjadi penunjang kegiatan warga.

‎"Ya Alhamdulilah, atas realisasinya kami selaku warga mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait, karena dengan adanya gedung itu, nantinya warga pun bisa turut mempergunakannya untuk kegiatan yang bersifat umum," pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang kini tengah merealisasikan pekerjaan peningkatan jalan. Salah satunya seperti yang tengah direalisasikan untuk jalur Banyuasih - Mekarasih yang berada di Kecamatan Banyusari. Kamis (23/10/05)

‎

‎Namun sayangnya, dalam proses pelaksanaannya diduga lemah pengawasan. Pasalnya, saat pekerjaan pengaspalan atau hotmix  berlangsung, awak media tidak menemukan keberadaan pengawas.

‎

‎Bahkan, ketika dipertanyakan keberadaan mandor lapangan pun para pekerja seolah enggan memberikan keterangan dan menyebut tidak tahu.

‎

‎"Gak ada Pak, gak tau," timpal salah seorang pekerja dengan singkat.

‎

‎Lebih parahnya, di lokasi pekerjaan juga tidak terlihat adanya aktifitas maupun keberadaan team lab yang seharunya ada saat pekerjaan berlangsung untuk melakukan pengukuran suhu aspal.

‎
‎Atas dasar hal tersebut, awak media kemudian berupaya mengonfirmasi Joko selaku PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) dalam pekerjaan tersebut. Namun sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, dirinya sama sekali belum memberikan keterangan maupun tanggapannya.
‎
‎Sementara itu, YS (inisial) selaku masyarakat Kecamatan Banyusari sangat menyayangkan atas adanya proyek yang dikerjakan seolah asal-asalan tanpa pengawasan tersebut.
‎
‎"Kok bisa ya? Pekerjaan dinas seperti itu kayak yang lagi ngerjain proyek-proyekan saja, gak ada pengawas, gak ada yang mengecek suhu aspal, bahkan mandor pun seolah menghilang. Terus fungsi dari Dinas selaku penyelenggara kegiatan dimana?," ungkapnya dengan nada heran.
‎
‎Untuk diketahui, pekerjaan peningkatan jalan tersebut dikerjakan oleh CV. PANGESTU UTAMA dengan nominal anggaran sebesar Rp. 189.100.000 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang TA 2025. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Salah satu oknum Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di bidang jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Karawang, inisial J dinilai sulit untuk dikonfirmasi wartawan terkait sejumlah proyek.
‎
‎Sikap oknum pejabat tersebut sangat tidak elok. Sebagai pejabat publik, harusnya bisa lebih kooperatif dan memberi klarifikasi secara detail.Padahal, media berupaya meminta keterangan resmi mengenai pelaksanaan proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan da beberapa lokasi kegiatan yang konfirmasi kan oleh wartawan kepada inisial J, pertama peningkatan jalan Pasirukem-Langensari kecamatan Cilamaya kulon dengan nominal anggaran 639.476.535 serta proyek peningkatan jalan Tanjung-Tanjungsari kecamatan Banyusari senilai 189.099.000 dan masih banyak yang lain.
‎
‎Menanggapi hal tersebut,ketua umum LBH Maskar Indonesia H.Nanang Komarudin, S.H,. M,H menilai bahwa sikap tertutup dari seorang PPHP terhadap media sangat disayangkan.Menurutnya, pejabat publik seharusnya bersikap terbuka terhadap wartawan dalam rangka transparansi pelaksanaan proyek pemerintah.
‎
‎“PPHP adalah pelayan publik yang memiliki tanggung jawab dan integritas. Sudah sepatutnya mereka bersinergi dengan wartawan untuk saling berbagi informasi terkait kegiatan pembangunan,” ujar H.Nanang.
‎
‎Ia menambahkan, hubungan baik antara pejabat publik dan wartawan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan proyek, termasuk progres dan kualitas pekerjaan yang sedang berjalan.
‎“Wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berperan sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
‎
‎Lebih lanjut, H.Nanang juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
‎
‎“Pejabat yang mengelola keuangan negara wajib terbuka kepada publik. Jika PPHP menolak dikonfirmasi atau komunikasi dengan wartawan, hal itu bisa menimbulkan kesan ada sesuatu yang ditutupi,” tegasnya.
‎
‎Ia pun berharap agar seluruh pejabat, khususnya yang mengelola proyek pemerintah, memahami peran wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.Bila oknum pejabat itu tidak mau menjawab konfirmasi dari wartawan lebih bagus mundur aja dari jabatannya, atau mengajukan pensiun dini.
‎
‎“Di era digital seperti sekarang, konfirmasi bisa dilakukan dengan mudah, baik lewat telepon maupun pesan WhatsApp. Jadi tidak ada alasan bagi pejabat publik untuk menghindar,” tutupnya.
‎
‎Disisi lain,  Y Mulyana pimpinan redaksi media online Inlandernews.com sekaligus Bendahara AMKI Karawang menilai oknum pejabat yang menolak dikonfirmasi perihal informasi publik itu merupakan bentuk ketidakterbukaan pemerintah.
‎
‎Harus ada evaluasi bagi pejabat yang tidak terbuka, sebab hal itu merupakan wujud ketidakpahaman pejabat terhadap Pers, ini darurat, padahal para pejabat setiap hari pasti berhubungan dengan wartawan, jelasnya.
‎
‎Kalau jadi pejabat publik, jangan sampai saat ditelepon wartawan malah tidak diangkat. Jadi kesannya seolah-olah wartawan yang salah karena dianggap tidak cover both side. Padahal, kadang narasumber yang tidak responsif.
‎
‎Maka, jika tidak siap menerima telepon wartawan, jangan jadi pejabat publik, pensiun saja, tegasnya.
‎
‎Prinsip cover both side selama ini sering dianggap hanya menjadi tanggung jawab wartawan. Padahal, Pedoman Media Siber telah mengatur bahwa berita tanpa konfirmasi tetap dapat diterbitkan, asalkan alasan ketidakmampuan menghubungi narasumber dicantumkan.
‎
‎Misalnya, saat wartawan menelepon tidak diangkat atau narasumber tidak dapat ditemui, itu harus ditulis. Jadi bukan berarti wartawan tidak mau cover both side, tetapi narasumber yang sulit dihubungi. Prinsip ini berlaku adil bagi semua pihak. Jadi jangan mengkambinghitamkan wartawan.
‎
‎Proses konfirmasi adalah bagian penting dari kerja jurnalistik dan menjadi pembeda antara media profesional dan media sosial.
‎Wartawan itu menguji informasi melalui konfirmasi, wawancara, dan penyuntingan hingga informasi tersebut menjadi berita.
‎
‎Seorang pejabat publik seharusnya bisa memahami bahwa Pers memiliki peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati perbedaan dalam kehidupan masyarakat, tutupnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, angkat suara terkait tudingan serius yang dilontarkan oleh seorang aktivis Karawang, Tatang Suryadi alias Tatang Obet, dalam Podcast TitikTemu. Dalam tayangan tersebut, Tatang secara terbuka menuding Maslani terlibat dalam dugaan cawe-cawe di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemkab Karawang.
‎
‎Tudingan ini langsung mengundang respons keras dari H. Maslani. Saat dikonfirmasi oleh Redaksi Nuansa Metro melalui sambungan telepon, Kamis (9/10), Maslani mengaku terkejut sekaligus kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Tatang Obet secara terbuka di ruang publik.
‎
‎“Semalam saya mengetahui tentang pernyataan saudara Tatang Obet di podcast TitikTemu setelah diberitahu oleh Kim,” ujar Maslani dengan nada serius.
‎
‎Wabup Karawang itu mengungkapkan rasa ketidakadilan yang ia rasakan, karena namanya tiba-tiba diseret dalam isu sensitif yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Karawang.
‎
‎“Tentunya saya secara pribadi merasa dirugikan, dan saya juga akan membahas ini secepatnya dengan tim saya. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
‎
‎Lebih lanjut, Maslani menegaskan bahwa ia akan segera menentukan langkah hukum atau klarifikasi yang diperlukan guna menjaga nama baiknya. Ia meminta publik untuk menunggu proses selanjutnya.
‎
‎ “Tunggu saja ya, saya akan diskusi dulu, langkah apa nanti yang akan saya ambil,” pungkasnya.
‎
‎Pernyataan Terbuka, Konsekuensi Serius
‎
‎Pernyataan Tatang Obet dalam podcast tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk keberanian, namun juga bisa menjadi bumerang apabila tidak disertai bukti kuat.
‎
‎Tuduhan terhadap pejabat publik, apalagi disampaikan secara terang-terangan di media sosial, memiliki konsekuensi hukum dan etika yang tidak ringan.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, pihak Tatang Obet belum memberikan klarifikasi lebih lanjut atas reaksi Wabup Maslani. Namun, isu ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik Karawang dalam waktu dekat, mengingat pentingnya integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
‎
‎Redaksi Jendela Jurnalis akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru secara objektif dan mendalam. (red/Pri)*