15 Februari 2026

admin

IMG-20240717-WA0051

Soroti Penyimpangan BUMDes, LBH Maskar Indonesia Layangkan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Karawang

admin 12 Agustus 2025 0

H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., (Ketum LBH Maskar Indonesia)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maskar Indonesia melayangkan gugatan perdata Citizen Law Suit (CLS) terhadap Bupati Karawang, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kepada Pengadilan Negeri Karawang.

Gugatan dengan Nomor Perkara: 105/Pdt.G/2025/PN kwg, ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Karawang terkait dugaan kelalaian dalam pengawasan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai bermasalah di hampir seluruh desa di Kabupaten Karawang.

Ketua LBH Maskar Indonesia, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., mengatakan gugatan ini diajukan untuk kepentingan umum setelah lembaganya menemukan penyimpangan masif dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

“Kami menemukan banyak BUMDes yang hanya fiktif, tidak menjalankan usaha, dan tidak memiliki laporan keuangan yang transparan. Padahal, setiap tahun dana desa dikucurkan untuk penyertaan modal,” ujar Nanang kepada awak media.

Menurut Nanang, kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian serius dari para tergugat, khususnya Pemerintah Kabupaten Karawang, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Akibatnya, potensi kerugian negara dan rakyat sangat besar.

Lebih lanjut, LBH Maskar Indonesia juga menyoroti rencana Pemerintah Pusat untuk mendirikan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Rencana ini dinilai akan menambah tumpang tindih kelembagaan ekonomi desa tanpa adanya evaluasi terhadap kegagalan BUMDes sebelumnya.

Hal ini berpotensi menjadi celah baru untuk praktik korupsi dan manipulasi dana desa.

Tuntutan LBH Maskar Indonesia dalam gugatannya, menuntut beberapa poin penting, di antaranya:

•Audit Menyeluruh: Memerintahkan para tergugat untuk melakukan audit total terhadap seluruh BUMDes di Kabupaten Karawang dalam waktu 90 hari.
•Publikasi Hasil Audit: Meminta hasil audit dibuka secara transparan kepada publik.
•Tindakan Hukum: Menuntut para tergugat untuk menindaklanjuti temuan indikasi tindak pidana korupsi.
•Hentikan Sementara: Menghentikan sementara rencana pembentukan koperasi desa baru sebelum evaluasi menyeluruh terhadap BUMDes dilakukan.

Gugatan Citizen Law Suit ini diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan dana desa, serta melindungi hak-hak warga dari praktik korupsi. (red)*

IMG-20250812-WA0006

Bergabungnya FSPPSN ke Sarbumusi: Jalan Menuju Tahta Serikat Buruh Nomor Satu

admin 12 Agustus 2025 0

Deklarasi FSPPSN saat bergabung dengan SARBUMUSI

Jendela Jurnalis JAKARTA - Di hari Sabtu yang tak biasa, 9 Agustus 2025, lobi Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, menjadi saksi momen yang bisa saja dikenang dalam sejarah perburuhan Indonesia. Di hadapan Ketua PBNU, H. Mohamad Syafi' Alielha atau Savic Ali, Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN) Farudi menandatangani dokumen deklarasi afiliasi. Sejak tinta itu menempel di kertas, FSPPSN resmi menjadi bagian dari rumah besar Nahdlatul Ulama.
‎
‎Dalam sambutannya, Irham menyambut mereka bukan sekadar sebagai tamu, melainkan keluarga baru. “Kawan-kawan selamat datang di rumah besar Sarbumusi. Dengan federasi sektor pelabuhan ini, total sudah ada 14 federasi di Sarbumusi ujarnya. Ada nada optimistis, bahkan sedikit tantangan pada dirinya sendiri, sebab periode kepemimpinannya akan berakhir pada 2027.
‎
‎Namun Irham juga mengingatkan, kekuatan Sarbumusi tidak hanya diukur dari jumlah anggota, tetapi dari legitimasi sosial-politik yang dimilikinya. “Sarbumusi ini anaknya NU, NU ini pemegang saham terbesar di republik ini. Tidak ada satu pun hal yang bisa gagal apabila dinegosiasikan oleh NU, dan Sarbumusi adalah bagian dari NU,” tegasnya. Pernyataan itu bukan hiperbola; ia mengacu pada fakta sejarah bahwa NU memiliki jejaring sosial, kultural, dan politik yang menembus semua lini birokrasi dan pemerintahan.
‎
‎Farudi, yang kini memimpin FSPPSN di bawah bendera Sarbumusi, punya pandangan yang sejalan. Menurutnya, langkah bergabung ini adalah ikhtiar menyatukan aspirasi buruh pelabuhan dengan gerakan buruh yang sudah mapan. “Sarbumusi bukanlah serikat biasa,” katanya, mengulang narasi yang juga dipegang Irham. “Serikat ini lahir dari ikhtiar batin para ulama, bukan semata respons terhadap kejadian sesaat.”
‎
‎Pelabuhan: Sektor Strategis di Persimpangan Zaman
‎
‎Mengapa sektor pelabuhan menjadi penting? Irham memberi jawabannya. Ada dua konteks strategis. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim akan selalu membutuhkan pelabuhan sebagai simpul konektivitas antarpulau. Pelabuhan bukan hanya pintu keluar masuk barang, tetapi juga denyut nadi ekonomi nasional.
‎
‎Kedua, pasca-pandemi COVID-19, sektor logistik dan pergudangan mengalami pertumbuhan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan arus barang yang drastis dalam empat tahun terakhir. Bagi buruh, ini bukan sekadar angka; ini adalah peluang untuk meningkatkan posisi tawar. Irham bahkan mengingatkan soal ancaman dan peluang modernisasi, termasuk adopsi kecerdasan buatan (AI) di industri pelabuhan. “Kawan-kawan harus siap, jangan sampai teknologi malah membuat kehilangan pekerjaan,” pesannya.
‎
‎Sarbumusi: Sejarah, Ideologi, dan Posisi Saat Ini
‎
‎Sarbumusi lahir pada 27 September 1955 di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, sebagai sayap buruh Nahdliyin. Saat itu, ia menjadi benteng melawan dominasi SOBSI yang berhaluan kiri. Di masa kejayaannya pada awal Orde Baru, Sarbumusi memiliki sekitar 2,5 juta anggota.
‎
‎Kini, setelah transformasi menjadi konfederasi pada 2016, Sarbumusi mengklaim memiliki lebih dari 1 juta anggota dari 14 federasi, meskipun data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2023 mencatat sekitar 463 ribu anggota terverifikasi. Secara nasional, Sarbumusi pernah berada di posisi ke-4 konfederasi serikat buruh terbesar, di bawah serikat seperti SBSI yang mengklaim 2,1 juta anggota.
‎
‎*Analisis: Tinggal Menunggu Waktu?*
‎
‎Jika memakai kerangka teori mobilisasi sumber daya (McCarthy & Zald, 1977), kekuatan serikat buruh tidak hanya bergantung pada jumlah anggota, tetapi juga akses terhadap sumber daya politik, finansial, dan sosial. Bergabungnya FSPPSN memberi Sarbumusi tambahan dua hal penting:
‎
‎1. Kekuatan basis sektor strategis yang sulit tergantikan dalam perekonomian nasional.
‎
‎2. Peningkatan bargaining power karena sektor pelabuhan erat kaitannya dengan kebijakan publik dan BUMN strategis.
‎
‎Faktor lain yang mempercepat langkah Sarbumusi adalah jejaring struktural NU yang merentang hingga ke tingkat desa. Ini menjadi “modal sosial” yang sulit disaingi oleh serikat lain. Secara teori political opportunity structure (Tarrow, 1998), kondisi ini memberi Sarbumusi peluang memengaruhi kebijakan negara secara langsung.
‎
‎Namun, jalan menuju posisi nomor satu tidak otomatis mulus. Tantangan terbesar adalah verifikasi dan konsolidasi data keanggotaan. Untuk melampaui SBSI secara resmi, Sarbumusi harus membuktikan jumlah anggota riil yang terdata di Kemenaker melebihi 2 juta. Artinya, butuh kerja politik dan administrasi simultan.
‎
‎Momentum Sejarah
‎
‎Bergabungnya FSPPSN ke Sarbumusi bukan sekadar penambahan anggota; ini adalah langkah strategis yang bisa menjadi titik balik sejarah perburuhan Indonesia. Jika Sarbumusi mampu menggabungkan kekuatan ideologis warisan ulama, modal sosial NU, basis sektor strategis pelabuhan, dan konsolidasi administratif yang rapi, maka prediksi Sarbumusi akan menjadi serikat buruh nomor satu di Indonesia bukanlah mimpi kosong.
‎
‎Seperti kata pepatah organisasi: kemenangan bukanlah soal siapa yang paling cepat memulai, tetapi siapa yang paling konsisten membangun kekuatan hingga akhir.
‎
‎Penulis: Ali Nurdin (Ketua Umum Federasi Buminu Sarbumusi)

IMG-20250810-WA0038

Sambut HUT RI ke-80, Alumni MI Hidayatul Mubtadiin Angkatan 94 Sukses Gelar Lomba Karaoke dan Hiburan

admin 10 Agustus 2025 0

Foto Alumni MI Hidayatul Mubtadiin Angkatan 94 saat menggelar acara beragam perlombaan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-80 Tahun, Alumni Angkatan 94 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Mubtadiin Sumurgede menggelar rangkaian acara hiburan dan berbagai lomba bernuansa kemerdekaan yang diselenggarakan di kediaman Ibu Eeng yang terletak di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Sabtu (9/8/25).

‎Dalam acara yang digelar sejak siang hingga sore hari tersebut, terlihat berlangsung meriah dengan rangkaian lomba Agustusan dan lomba karaoke berhadiah senilai puluhan juta rupiah.

Uniknya, acara tersebut digelar bukan hanya untuk alumni saja, melainkan terbuka untuk umum. Hal tersebut terbukti dengan kegiatan lomba yang diikuti oleh peserta dari mulai anak-anak hingga lansia yang turut memeriahkan melalui partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam keseruan berbagai lomba yang diikuti.

‎Berdasarkan keterangan pihak panitia, acara tersebut diketuai oleh Bisri, sementara anggaran kegiatannya diprakarsai oleh H. Asep Abas sebagai donatur utama, dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antar alumni, hingga terselenggaranya acara yang begitu meriah dan penuh keakraban antar alumni dan masyarakat setempat.

‎Usai kegiatan berlangsung, H. Asep Abas  menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat bersyukur, dimana acara yang digelar tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, melainkan menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar alumni yang juga berbaur dengan masyarakat.

‎"Alhamdulillah, acara lancar sukses. Haturnuhun ka sadaya oge ka tuan rumah, acara reuni 94, acara ulang tahun Indonesia ke-80 oge acara ulang tahun urang Tanggal 9 Agustus. Berkah urang sarerea," ucapnya dalam Bahasa Sunda. Yang jika diartikan adalah, "Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan sukses. Terimakasih kepada semuanya dan kepada tuan rumah, karena acara reuni 94, HUT RI ke-80 dan acara ulang tahun saya Tanggal 9 Agustus. Berkah kita semua."

‎Sementara itu, Abdurrohman sebagai dewan juri dan panitia acara, menerangkan bahwa acara bermacam lomba yang digelar tersebut diikuti oleh puluhan peserta, dan semuanya berhasil mendapatkan hadiah yang telah dipersiapkan, mulai dari hadiah nominasi kategori hingga hadiah hiburan.

‎"Dari total jumlah peserta lomba, tentunya kita berikan hadiah tanpa terkecuali, karena kita sudah mempersiapkan hadiahnya untuk kategori pemenang dan hadiah hiburan bagi peserta yang tidak mendapatkan juara. Jadi, semuanya pulang bawa hadiah," pungkas Pria yang lebih akrab dengan panggilan Omen kepada Jendela Jurnalis. (Nunu)*

IMG-20250809-WA0051

Pesantren Vokasi BUMINU SARBUMUSI BLK Alternatif Menyiapkan Calon Pekerja Migran yang Siap Lahir Batin

admin 9 Agustus 2025 0

BLKK Ponpes Uluumul Huda Al-Mustu'i, Cilembu, Sumedang

Jendela Jurnalis Sumedang, JABAR - Di tengah dominasi peran swasta dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarikat Buruh Mualimin Indonesia (Sarbumusi) membentuk model pelatihan berbasis pesantren sebagai respons terhadap lemahnya perlindungan negara terhadap buruh migran. Program ini dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Pondok Pesantren Uluumul Huda Al-Musri’i, Cilembu, Sumedang.
‎
‎BLKK ini membuka pelatihan bahasa asing di antaranya Jepang, Korea, Jerman, Inggris, Arab, dan Mandarin dengan menyasar calon buruh migran dari kalangan muda.
‎
‎Adapun Fokus program ini tidak hanya pada keterampilan bahasa, melainkan juga penguatan mental, keagamaan, dan kedisiplinan pesantren sebagai upaya pembekalan menyeluruh sebelum keberangkatan ke luar negeri.
‎
‎Model pendidikan Pesantren Vokasi dan Santri Migran Preneur merupakan sintesis antara pendidikan agama, pelatihan keterampilan kerja, dan penguatan nilai-nilai spiritual. Santri yang menjadi calon pekerja migran dibekali keterampilan bahasa sesuai sektor negara yang akan dituju, serta pembinaan mental dan spiritual berbasis kurikulum keislaman. Dalam skema ini, calon PMI tidak hanya menjadi buruh migran biasa, tetapi "pekerja profesional yang beriman dan berintegritas".
‎
‎Kesiapan lahir ditopang oleh pelatihan bahasa asing dan pengenalan budaya negara tujuan. Sementara kesiapan batin dibangun lewat pembiasaan ibadah, pengajian kitab, dan penguatan akhlak melalui sistem pondok pesantren.
‎
‎Dengan pendekatan ini, para santri migran diarahkan bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga berdakwah dan menjaga marwah bangsa di negeri orang.
‎
‎Ketua Umum PP F-Buminu Sarbumusi Ali Nurdin mengatakan bahwa Pesantren Vokasi ini bukan hanya solusi atas krisis perlindungan PMI, tetapi juga merupakan gagasan besar tentang Islam yang membebaskan dan memberdayakan.
‎
‎Lewat pendidikan pesantren, pembinaan spiritual dan advokasi hukum, lahirlah generasi baru pekerja migran yang bukan hanya pekerja, tetapi juga pelopor perubahan sosial dan ekonomi. Di tengah krisis global tenaga kerja, model ini patut diperluas dan didukung oleh negara sebagai bagian dari diplomasi perlindungan warga negara yang bermartabat.
‎
‎Ali juga menambahkan Pesantren Vokasi BLK Komunitas F-BUMINU SARBUMUSI akan mempersiapkan calon pekerja Migran yang Siap Lahir-Batin, merupakan sintesis antara pendidikan agama, pelatihan keterampilan kerja, dan penguatan nilai-nilai spiritual, Dengan pendekatan ini, para calon pekerja migran bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga berdakwah dan menjaga marwah bangsa di negeri orang.
‎
‎“Negara telah terlalu lama menyerahkan nasib buruh migran ke tangan swasta. Jika perlindungan diserahkan pada pedagang, maka nyawa manusia hanya akan menjadi komoditas," ujar Ali. (red)*

IMG-20250808-WA0049

LBH Sarbumusi Resmi Dilantik, Ali Nurdin: Semangat Baru bagi Keadilan Buruh Migran

admin 8 Agustus 2025 0

LBH Sarbumusi

Jendela Jurnalis JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) resmi dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 172/DPP.KSBMI/44/A-1/VIII/2025. Pelantikan berlangsung di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada Jumat (8/8/2025) pagi.
‎
‎Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar yang dipandu oleh Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, dan diikuti oleh seluruh peserta pelantikan. Direktur LBH Sarbumusi, Dr. Muhtar Said, S.H., M.H., memimpin jalannya ikrar yang diawali dengan kalimat Basmalah dan dua kalimat syahadat, serta peneguhan prinsip perjuangan Sarbumusi yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan garis perjuangan Nahdlatul Ulama (NU).
‎
‎Dalam ikrar tersebut, seluruh jajaran LBH Sarbumusi menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia, demi melindungi dan membela hak-hak buruh serta kaum pekerja Indonesia.
‎
‎Direktur LBH Sarbumusi, Dr. Muhtar Said, menegaskan komitmennya untuk mengabdikan diri dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak buruh di Indonesia. “Kami akan berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dengan senantiasa mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama dan berpegang pada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (F-BUMINU Sarbumusi), Ali Nurdin, menyampaikan bahwa kehadiran LBH Sarbumusi menjadi semangat baru bagi buruh migran Indonesia (PMI) yang masih menghadapi berbagai persoalan hukum.
‎
‎“Banyak kasus yang sampai hari ini masih menggantung, mulai dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga berbagai permasalahan lain yang menimpa PMI. LBH Sarbumusi diharapkan menjadi ujung tombak perjuangan membela hak dan martabat buruh migran,” kata Ali Nurdin.
‎
‎Ali Nurdin menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan juga perjuangan kemanusiaan.
‎
‎“PMI adalah pahlawan devisa, tapi sering kali mereka pulang hanya membawa luka, bukan kebahagiaan. Kehadiran LBH Sarbumusi harus menjadi tameng terakhir yang siap berdiri di barisan depan, memastikan tidak ada lagi buruh migran yang diperlakukan semena-mena tanpa perlindungan,” tegasnya.
‎
‎Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi gerakan buruh Indonesia, khususnya dalam memperkuat advokasi dan pendampingan hukum yang berbasis nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. (red)*

IMG-20250808-WA0023

Siap Hadapi Kongres Persatuan PWI 2025, Hendry Ch Bangun Optimis Menang dengan Mayoritas Dukungan‎

admin 8 Agustus 2025 0

Hendry Ch Bangun

Jendela Jurnalis JAKARTA – Kongres PWI Persatuan diagendakan berlangsung pada 29-30 Agustus 2025. Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan diri siap memenangkan ajang kontestasi pemilihan Ketua Umum PWI tersebut.

‎Optimisme Hendry Ch Bangun menang dalam kongres PWI Persatuan di Cikarang, Bekasi nanti, bukan tanpa alasan. Dalam keterangannya, ia mengaku mendapatkan dukungan mayoritas pemilik suara.

‎“Semalam saya sudah melakukan rapat dengan 20 an PWI Provinsi dan semuanya memberikan dukungan pencalonan saya,” ungkapnya, Kamis (7/8/2025).

‎Lebih lanjut Hendry mengatakan, hingga tiba hari kongres berlangsung, para pendukungnya akan terus memberikan dukungan tertulis sesuai aturan dari panitia kongres.

‎Sebagai informasi, Steering Committe (SC) Kongres telah menetapkan aturan bahwa setiap calon ketua umum harus mengantongi dukungan tertulis minimal 20 persen pengurus PWI tingkat provinsi.

‎Hingga Kamis sore, diketahui terdapat 7 nama bakal calon yang akan maju dalam Kongres Persatuan PWI. Kendati ketujuh nama tersebut masih belum terkonfirmasi selain nama Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun.

‎Hendry Ch Bangun terpilih menjadi Ketua Umum PWI melalui Kongres yang berlangsung pada 2023 lalu di Bandung. Secara sah Hendry mengantongi SK kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor 0000946.AH.-01.08 Tahun 2024.

‎Namu dirinya Sepakat berdamai dengan Ketua PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Zulmansyah, yang dimediasi oleh Angota Dewan Pers Dahlan Dahi. Kesepakatan tersebut kemudian memperkuat dilaksanakannya Kongres Persatuan PWI.

‎Sebelumnya, terjadi dinamika dalam tubuh PWI yang membuat organisasi profesi wartawan itu terbelah antara kubu Hendry Ch Bangun dengan kubu Zulmansyah. Dampaknya, terjadi aksi saling klaim, hingga berbuntut laporan polisi.

‎Hendry saat itu dilaporkan atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan, sedangkan Zulmansyah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu dalam akta notaris.

‎Diketahui, Polda Metro Jaya pada 10 Juni 2024 menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana yang dilakukan Hendry Ch Bangun seperti yang dituduhkan dalam laporan polisi.

‎Di sisi lain, laporan terhadap nama Zulmansyah hingga kini dikabarkan masih berproses di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

‎“Mengesampingkan kepentingan pribadi, saya Ikhlas mengurangi masa jabatan saya yang mestinya hingga September 2028, dan setuju kongres bulan Agustus ini, demi PWI.

‎Hendry menuturkan, polemik seolah terjadi dua kepemimpinan serta kampanye yang massif di PWI KLB selama ini membuat organisasi PWI serba salah.

‎“Pemerintah di pusat dan di provinsi enggan bekerjasama karena khawatir dianggap berpihak. Begitu pula mitra swasta yang selama ini mendukung program kerja PWI Pusat dan PWI Provinsi,” imbuhnya.

‎Maka Hendry berpandangan bahwa kongres menjadi jalan Jalan keluarnya atas kondisi demikian. Ia juga optimis melalu kongres maka PWI akan kembali bersatu dan menjalankan program kerja yang ditunggu para anggota.

‎Diakuinya banyak penolakan dari anggota dan pengurus terhadap kongres yang akan berlangsung akhir Agustus 2025 itu. Pasalnya, Hendry merupakan PWI yang diakui negara dan memiliki badan hukum bisa berjalan seperti biasa.

‎Terlebih PWI dibawa kepemimpinan Hendry telah terbiasa menjalankan roda organisasi dengan berbagai kegiatannya di pusat maupun daerah dengan dukungan anggota diseluruh pelosok Tanah air.

‎“Tetapi saya meyakinkan teman-teman untuk berpandangan jauh ke depan, mengurangi ketegangan antara PWI dan Pemerintah, dan melakukan hal yang bermanfaat bagi anggota,” kata Hendry.

‎Ia bilang, dalam kurun waktu setahun terakhir program peningkatan kapasitas wartawan seperti Uji Kompetensi, Sekolah Jurnalisme Indonesia, dan Safari Jurnalistik tak berjalan dengan baik.

‎Berdasarkan safari yang dilakukan di sejumlah provinsi, dirinya menyerap aspirasi dan pernyataan dukungan atas digelarnya kongres.

‎Dengan pengalaman SC (Steering Committe dan OC (Organizing Committe) serta kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, Hendry optimis kongres akan berjalan lancar dan damai. (red)*

IMG-20250804-WA0078

Kondisi Pasar Masih Sepi, Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari Tolak Rencana Revitalisasi

admin 4 Agustus 2025 0

Wahid, S.Ag (Ketua Paguyuban)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Rencana revitalisasi Pasar Tradisional Telagasari di Desa/Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, menuai penolakan keras dari para pedagang. Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari menyuarakan keberatan mereka, dengan alasan bahwa kondisi pasar saat ini masih layak pakai dan revitalisasi dianggap tidak tepat waktu.
‎
‎Ketua Paguyuban, Wahid, S.Ag, menyampaikan bahwa mayoritas pedagang belum siap jika harus membeli atau mencicil kios baru hasil proyek revitalisasi, terutama di tengah kondisi pasar yang masih sepi pengunjung.
‎
‎"Jangankan untuk beli kios baru, untuk bertahan berdagang saja saat ini masih berat. Kami sepakat menolak rencana ini," ujar Wahid kepada media, Senin (4/8).
‎
‎Wahid juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Desa dan BPD Telagasari yang dinilai tidak merespons aspirasi pedagang. Dua surat permohonan audiensi yang telah dikirimkan, menurutnya, tak kunjung mendapat balasan.
‎
‎"Kami merasa tidak diberi ruang untuk berdiskusi. Pemerintah desa dan BPD seperti lebih melihat potensi keuntungan proyek ini, tanpa mempertimbangkan nasib para pedagang kecil," ungkap Wahid.
‎
‎Alih-alih direvitalisasi, para pedagang justru berharap adanya pembenahan lingkungan pasar yang lebih realistis, seperti perbaikan saluran air, fasilitas kebersihan, dan penataan area dagang agar lebih nyaman.
‎
‎"Yang kami butuhkan itu bukan bangunan baru, tapi pasar yang bersih, rapi, dan tetap bisa kami tempati tanpa membebani keuangan kami," jelasnya.
‎
‎Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Bupati, untuk turun langsung meninjau kondisi pasar dan berdialog dengan para pedagang.
‎
‎"Kami ingin Bapak Bupati datang, melihat langsung dan mendengar suara kami. Jangan sampai keputusan besar ini hanya berpihak pada investor, bukan pada rakyat kecil," tegas Wahid.
‎
‎Penolakan terhadap revitalisasi ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa setiap kebijakan pembangunan semestinya berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar proyek yang tampak menguntungkan di atas kertas. (red)*

IMG-20250707-WA0093

Perkuat Ukhuwah Islamiyah di Pabelan, Muslimat NU Gelar Pengajian Umum Ahad Wage

admin 7 Juli 2025 0

Pengajian Umum Ahad Wage di Pabelan

Jendela Jurnalis Semarang, JATENG - Muslimat NU Anak Cabang (Ancab) Pabelan menggelar Pengajian Umum Ahad Wage di Kampung Gondang Legi, Desa Giling RT 09/03, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Kegiatan yang berlangsung pada Ahad Wage ini diikuti lebih dari 2.000 jamaah Muslimat NU dari berbagai wilayah sekitar.
‎
‎Pengajian ini bertujuan mempererat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan keimanan dan pemahaman keislaman, serta mendorong para anggota untuk menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat.
‎
‎Ketua Penyelenggara, Karno, menyampaikan apresiasi atas antusiasme jamaah dan kelancaran acara.
‎
‎“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan lancar dan penuh semangat. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan serta kecintaan terhadap ilmu agama masih sangat kuat di kalangan ibu-ibu Muslimat,” ujarnya.
‎
‎Ketua Muslimat NU Ancab Pabelan, Hj. Latifah, menekankan pentingnya pengajian rutin sebagai sarana pembinaan rohani dan penguatan jaringan antar anggota.
‎
‎“Pengajian ini bukan hanya sebagai ajang spiritual, tetapi juga sebagai wahana memperkuat solidaritas serta memperluas peran strategis perempuan NU dalam kehidupan sosial dan keagamaan,” jelasnya.

Jama'ah Pengajian Umum Ahad Wage

Acara turut dihadiri Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Semarang, H. Habib Sholeh, yang memberikan tausiyah dan arahan kebangsaan. Dalam sambutannya, ia menyoroti pentingnya peran Muslimat NU dalam menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta mengawal moral bangsa.
‎
‎“Muslimat NU adalah garda terdepan dalam mendidik generasi. Semangat Ahad Wage ini harus terus dijaga agar tercipta umat yang kuat iman, cerdas, dan cinta tanah air,” tegasnya.
‎
‎Pengajian ini juga menjadi bagian dari penguatan nilai-nilai yang disepakati dalam Hasil Kongres Muslimat NU Tahun 2025 di Surabaya. Beberapa poin penting hasil kongres yang diusung dalam kegiatan ini antara lain penguatan pendidikan keislaman dan keteladanan di lingkungan keluarga, pengembangan jaringan sosial perempuan NU, peningkatan literasi digital dalam dakwah dan pelayanan umat, serta keterlibatan aktif Muslimat NU dalam menjaga keutuhan bangsa.
‎
‎Muslimat NU Pabelan menegaskan komitmen untuk mengimplementasikan hasil kongres tersebut di tingkat akar rumput melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang inklusif dan membangun.
‎
‎Melalui forum ini, Muslimat NU Pabelan juga menyampaikan harapan kepada Pengurus Pusat Muslimat NU agar terus mengawal hasil kongres serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Selain itu, mereka menegaskan kesiapan Muslimat NU mendukung dan mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia.
‎
‎Dalam pernyataan resmi yang disampaikan secara kolektif oleh para jamaah, mereka menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI:
‎
‎“Kami berharap Bapak Presiden dapat menjaga amanah rakyat yang telah dipercayakan dan menciptakan suasana yang aman, nyaman, serta sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama.”
‎
‎Kegiatan pengajian diakhiri dengan doa bersama memohon keberkahan bagi umat Islam dan kemajuan bangsa Indonesia. Semangat Ahad Wage ini diharapkan menjadi energi positif untuk terus memperkuat persatuan, keimanan, dan peran strategis perempuan Muslimat NU di tengah masyarakat. (ALN)*

IMG-20250703-WA0109

Terkait Maraknya Klaim Status Keanggotaan, Plt Ketua PWI Karawang Angkat Bicara

admin 3 Juli 2025 0

Mustapid (Plt. Ketua PWI Karawang)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, Mustapid, angkat bicara soal maraknya pihak-pihak yang mengaku sebagai anggota maupun pengurus PWI Karawang tanpa bukti sah.

Ia menegaskan, keanggotaan PWI bukan sekadar klaim, tetapi harus bisa diverifikasi secara valid melalui sistem daring resmi PWI Pusat.

“Semua orang bisa saja mengaku sebagai anggota atau pengurus PWI Karawang, tapi tidak semua bisa membuktikannya. Kalau tidak disertai bukti valid, itu hanya omong kosong,” tegas Mustapid kepada wartawan, Rabu (3/7/2025).

Menurutnya, PWI Pusat telah menyediakan akses publik melalui laman resmi https://pwi.or.id/anggota, tempat di mana seluruh keanggotaan terdata secara nasional. Hal ini, kata Mustapid, menjadi acuan utama dalam menentukan status seseorang sebagai anggota PWI aktif.

“Kalau nama seseorang tidak muncul di laman tersebut, maka sudah pasti dia bukan anggota PWI. Kalau statusnya Expired, berarti sudah tidak aktif. Yang aktif itu statusnya ACTIVE dan ada fotonya,” terang Mustapid.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengurus PWI di tingkat kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengubah data keanggotaan di situs resmi tersebut, karena seluruh pengelolaan administrasi dilakukan terpusat oleh PWI Pusat.

“Kalau ada yang ngaku-ngaku tapi tidak sesuai fakta, publik bisa menilai sendiri. Saya tidak akan meladeni perdebatan yang berada di luar kewenangan saya,” tandasnya.

Pernyataan Mustapid ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba mengaburkan informasi keorganisasian demi kepentingan pribadi.

Ia meminta masyarakat, terutama insan pers, agar tidak mudah percaya pada pengakuan sepihak tanpa verifikasi resmi. (red)*

IMG-20250628-WA0042

Tak Ada Papan Informasi, Proyek Peningkatan Jalan di Desa Rawagempolkulon Tuai Sorotan

admin 28 Juni 2025 0

Domi, Ketua LSM Barak MAC Cilamaya (insert: pekerjaan hotmix di Desa Rawagempolkulon)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Proyek peningkatan jalan (hotmix) di Desa Rawagempolkulon, Kecamatan Cilamaya Wetan diduga tidak transparan dan disinyalir tak sesuai spesifikasi Dinas PUPR Karawang.

Pasalnya, peningkatan jalan yang diduga tidak tidak transparan itu tidak nampak papan informasi di areal lokasi pekerjaan tersebut.

Saat dikonfirmasi oleh Jendela Jurnalis kepada warga setempat berinisial BI, dirinya mengatakan, "Setahu saya pekerjaan hotmix ini dikerjakan malam hari. Tau-tau banyak mobil besar dan bahan aspal di pinggiran jalan," ucapnya. Sabtu (8/6/25).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, BI juga kebingungan, tidak mengetahui sumber anggarannya dari mana dan dari dinas mana, serta berapa nilai anggarannya.

Menyikapi hal tersebut, Domi selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barak Indonesia MAC Cilamaya memberikan kepeduliannya dalam sosial kontrol dan turun langsung meninjau hasil pekerjaan pengaspalan atau hotmix yang berada di ruas jalan Alang-Alang Lanang - Pasirputih, tepatnya di Desa Rawagempolkulon.

Domi mengungkapkan kekecewaannya kepada oknum kontraktor dan oknum pengawas yang di tunjuk oleh Dinas PUPR Karawang, dimana proyek yang dinantikan warga setempat diduga tidak sesuai spesifikasi dan tidak nampak papan informasi yang dibuat oleh Dinas.

"Setiba saya di lokasi pengaspalan atau hotmix tepatnya di desa Rawagempolkulon, saya kecewa dengan hasilnya, kenapa saya bilang kecewa? Karena dilokasi pekerjaan hotmix tidak nampak papan informasi, hal ini juga terkesan ditutup-tutupi," ungkapnya.

"Berapa sih anggaran papan informasi, paling juga 300 ribu sampai 400 ribu, anggaran sekecil itu aja diduga dikorupsi apalagi item-item yang lain, ini kan jadi pertanyaan yang lain.Nanti akan kami tanyakan serta kami tindak lanjuti kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang, karena mereka yang berwenang serta bertanggung jawab atas semua pekerjaan ini," ujarnya kepada jendela jurnalis.

Domi selaku ketua Lsm Barak Indonesia MAC Cilamaya menambahkan proyek tersebut adalah milik pemerintah kabupaten Karawang,sehingga harus dikerjakan secara sungguh-sungguh dan secara benar, agar hasilnya bisa maksimal dan awet dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna jalan umum.

"Saya yakin ke depannya bila semua jalan kwalitasnya baik maka perekonomian yang berada khususnya di kabupaten Karawang ini akan lebih maju dan berkembang seiring dengan infrastrukturnya yang bagus," kata Domi.

Khususnya pihak dari DPUPR Kabupaten harus segera mengecek dan meninjau di lapangan, apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi apa belum, kalau memang ada kejanggalan, pihak dari DPUPR kabupaten Karawang harus tegas untuk menegur oknum pemborong selaku rekanan yang mengerjakan proyek hotmix ini.

"Saya selaku control sosial berharap aspal hotmix yang melintasi desa Rawagempol kulon dapat bertahan lama dan awet hingga bisa bertahan bertahun tahun lamanya," tegasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pemborong dan pengawas yang diberi tugas oleh Dinas PUPR Karawang belum bisa dikonfirmasi. (Red)*