admin

Jendela Jurnalis BANTEN - Dewan Pimpinan Wilayah F-Buminu Sarbumusi Provinsi Banten, yang diketuai oleh Nafis Salim, kembali menerima pengaduan terkait dugaan eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kali ini, pengaduan datang dari Siti Arniyah, seorang PMI yang mengalami ketidakjelasan dalam penempatan kerja serta pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas.

Menurut Nafis Salim, berdasarkan laporan yang diterimanya pada 15 Maret 2025, Siti Arniyah diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta oleh seorang sponsor bernama Manawiyah. “Sebelum berangkat, PMI sudah menyelesaikan semua administrasi dan pemeriksaan dokumen, termasuk visa kerja dan tiket pesawat,” ujar Nafis.

Setibanya di Bandara Internasional Riyadh, Siti Arniyah dijemput oleh pihak Syarikah Abdal, yang bertanggung jawab atas penempatannya. “Setelah penjemputan, PMI dibawa ke kantor syarikah untuk transit sebelum ditempatkan di rumah majikan pertama,” lanjutnya.

Di rumah majikan pertama, Siti Arniyah mulai bekerja sesuai tugas yang diberikan. Namun, hanya lima hari bekerja, ia tiba-tiba dipindahkan ke majikan lain tanpa penjelasan yang jelas. “Perpindahan ini dilakukan oleh syarikah, entah karena permintaan majikan atau kebijakan internal mereka, yang jelas PMI tidak diberi alasan yang transparan,” kata Nafis.

Pemindahan tidak berhenti di situ. Setelah sepuluh hari bekerja di rumah majikan kedua, Siti Arniyah kembali dipindahkan ke majikan ketiga. “Di rumah majikan ketiga inilah PMI mengalami kondisi kerja yang sangat berat, diporsir bekerja tanpa istirahat yang layak, hingga kondisi fisiknya mulai menurun,” ungkap Nafis.

Namun yang lebih memprihatinkan adalah hak-haknya sebagai pekerja. “PMI ini sudah bekerja selama lima bulan, tetapi hanya menerima gaji sebesar 600 Riyal, jauh di bawah perjanjian kerja. Gaji dipotong dan ditunda tanpa alasan yang jelas oleh majikan dan agency penempatan di Riyadh,” tegas Nafis.

Nafis Salim: “Ini Bentuk Perbudakan Modern!”

Nafis Salim mengecam keras perlakuan terhadap Siti Arniyah dan menyebut praktik ini sebagai eksploitasi dan perbudakan modern. “Apa yang dialami Siti Arniyah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk dalam kategori perampasan hak dan eksploitasi tenaga kerja. Ini kejahatan!” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini bukan yang pertama kali terjadi, dan ada indikasi sistem penempatan tenaga kerja yang tidak transparan dan cenderung menindas PMI. “Kami mendesak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap agen dan majikan yang melakukan pelanggaran,” ujar Nafis.

Selain itu, Nafis menuntut pemerintah Arab Saudi untuk memberikan perlindungan lebih bagi PMI dan memastikan gaji serta hak-hak mereka dipenuhi. “Jika praktik seperti ini terus terjadi, artinya ada yang salah dalam sistem penempatan kita. Jangan sampai pekerja migran kita terus menjadi korban sistem yang hanya menguntungkan pihak tertentu!” katanya dengan nada geram.

DPW F-Buminu Sarbumusi Banten akan terus mengawal kasus ini hingga Siti Arniyah mendapatkan haknya. Namun, pertanyaan besarnya adalah: berapa banyak lagi PMI yang mengalami nasib serupa, tetapi suaranya tak pernah terdengar? (ALN)*

Jendela Jurnalis JAKARTA - Penyegelan PT Elshafah Adi Wiguna Mandiri oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 21 Maret 2025 menjadi sorotan publik. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang beroperasi di Condet, Jakarta Timur, itu terbukti melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 tentang sanksi administratif dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran. Minggu (23/3/25).

Ketua Umum F-BUMINU SARBUMUSI (Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia), Ali Nurdin Abdurahman, mengapresiasi langkah tersebut, tetapi menilai penyegelan ini belum cukup. Ia mendesak KP2MI untuk segera memproses pidana PT Elshafah Adi Wiguna Mandiri dan lembaga pelatihannya, LPK Elsafah, atas dugaan pelanggaran berat terhadap Pasal 85 huruf d UU No. 18 Tahun 2017.

“PT Elsafah selaku P3MI telah mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain, yaitu LPK Elsafah. Ini jelas pelanggaran hukum, karena P3MI dan LPK memiliki kedudukan berbeda," ujar Ali Nurdin.

Selain itu, ia menyoroti dugaan pelanggaran lainnya, yakni penempatan tenaga kerja ke negara yang sedang dimoratorium, sesuai dengan Kepmen No. 260 Tahun 2015. Jika terbukti, ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana berat.

Jaringan Mafia Penempatan PMI Nonprosedural

Ali Nurdin mengungkapkan bahwa PT Elshafah Adi Wiguna Mandiri diduga bukan satu-satunya pelaku dalam praktik ilegal ini. “Sejak lama kami melaporkan dugaan penempatan nonprosedural ini, tetapi selalu mentok. Indikasinya jelas, ada oknum yang membekingi. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sudah masuk dalam kejahatan terorganisasi (organized crime),” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menduga praktik ini berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Jika ditelusuri lebih dalam, ada kemungkinan keterlibatan jaringan internasional. Sejak 2015, praktik ini diduga berlangsung secara sistematis, bukan hanya oleh PT Elshafah Adi Wiguna Mandiri, tetapi juga oleh P3MI lainnya,” ungkapnya.

Desakan Tindakan Tegas: Usut Oknum Pejabat yang Terlibat

Ali Nurdin menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif saja tidak cukup. Ia meminta KP2MI bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengadili dan memberikan hukuman berat kepada perusahaan serta oknum pejabat yang diduga meloloskan praktik ini.

“Penyegelan ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia penempatan PMI ilegal. Tidak boleh berhenti di satu perusahaan saja, tetapi harus diusut hingga ke aktor-aktor lain yang selama ini berperan di balik layar,” desaknya.

Ia juga meminta agar negara hadir secara nyata dalam melindungi pekerja migran Indonesia. “Jika praktik ini terus dibiarkan, berarti ada pembiaran terhadap eksploitasi tenaga kerja yang merugikan negara dan rakyat,” tandasnya.

Dengan adanya penyegelan ini, publik menunggu langkah tegas dari KP2MI dan aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan diusut hingga ke akar-akarnya? Ataukah akan kembali menguap seperti laporan-laporan sebelumnya?

Hingga berita ini diterbitkan, Jendela Jurnalis belum berhasil menghubungi pihak PT. Elshafah Adi Wiguna Mandiri untuk mengonfirmasikan adanya hal tersebut dan tentang sudah sejauh mana proses yang sudah dijalani oleh pihaknya. (NN)*

Jendela Jurnalis JAKARTA - Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) bersama China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) menggelar kegiatan buka bersama dan melakukan penyerahan bantuan Donasi Ramadhan 2025 kepada anak-anak yatim piatu dan pekerja informal yang rentan. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta.

"Kami senang hari ini telah menyelenggarakan program donasi Ramadhan, bekerja sama dengan China Chamber of Chommerce," kata Presiden Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, Jumat (21/3/2024).

Irham menilai ada peran penting antara organisasi buruh dan investor dalam memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, kolaborasi antara Sarbumusi dan CCCI dinilai sebagai kerja sama yang strategis.

"Sarbumusi mendapat kehormatan dengan hadirnya Presiden CCCI, Bapak Sun Shangbin, acara secara langsung. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik antara organisasi buruh dan investor akan memperkuat situation ekonomi dalam waktu mendatang," sambungnya.

Menurut Irham, investasi tidak hanya sekedar membuka lapangan kerja saja, melainkan juga harus mampu mewujudkan perkerjaan yang benar-benar berkualitas. Dengan hubungan yang baik ini, maka akan membuka peluang terciptanya kesejahteraan umat.

"Konfederasi Sarbumusi percaya sepenuhnya bahwa investasi seharusnya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga pekerjaan yang berkualitas. Melalui hubungan produktif antara investor dan pekerja, dunia bisnis bukan melulu keuntungan ekonomi melainkan juga kesejahteraan umat manusia," jelasnya.

Sementara itu, President CCCI Sun Shangbin mengaku mengapresiasi sinergi ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan pekerja di Indonesia.

“Kami sangat menghargai kerja sama ini dan berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat hubungan ekonomi dan sosial antara Indonesia dan China,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi yang turut hadir dalam acara tersebut mendukung kolaborasi yang dilakukan Sarbumusi bersama CCCI. Menurutnya selama ini citra buruk yang terbangun antara kelompok buruh dan pengusaha bisa diminimalisir dengan adanya kolaborasi tersebut.

"Kemitraan antara Sarbumusi dan Kadin Tiongkok ini diharapkan mampu melahirkan banyak program yang mendukung kesejahteraan kelompok buruh serta meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia," jelasnya. (ALN)*