admin

Jendela Jurnalis, Jakarta –
Mutasi terhadap sejumlah Pejabat di lingkungan Polri, dilakukan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Salah satu yang juga terkena mutasi dan menjadi sorotan adalah, dimutasinya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Fadil Imran, yang dimutasi menjadi Kabaharkam Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia No. ST/714/III/KEP//2023, tertanggal 27 Maret 2023. Telegram itu ditandatangani langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

Adalah sosok Irjen Pol Karyoto, yang menjadi Kapolda Metro Jaya, pengganti dari lrjen Pol. Fadil Imran.

Sebelumnya, Irjen Pol. Karyoto menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Irjen Pol. Karyoto menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, sejak 14 April 2020. Pria kelahiran Oktober 1968 tersebut, merupakan lulusan Akpol 1990, yang berpengalaman di Bid. Reserse.

Sebelum bertugas di KPK, Irjen Pol. Karyoto pernah menjabat sebagai Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN (2016), Wakapolda Sulut (2018) dan Wakapolda DIY (2019).

Selain itu, Irjen Pol. Karyoto, juga pernah bertugas di Bareskrim Polri tahun 2010, 2015 dan 2018.

Pada tahun 2021, dirinya sempat masuk ke dalam bursa Calon Kabareskrim Polri, bersama Irjen Pol. Fadil Imran, Irjen Pol. Agung Setya dan Irjen Pol. Nico Afinta.

Selama menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol. Karyoto sudah menangani berbagai kasus.
Diantaranya kasus korupsi izin ekspor benih lobster, yang menjerat Menteri KKP, Edhy Prabowo, hingga kasus korupsi Bansos Covid-19, serta dugaan korupsi pengadaan tanah PD Sarana Jaya, di Munjul, Jaktim. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Jakarta -
TNI-AD, di hari ke-6 memasuki bulan suci Ramadhan, membagikan makanan/ta'jil kepada warga masyarakat yang akan berbuka puasa.

Sebanyak 1.500 paket makanan, dibagikan kepada warga yang melintas, menjelang buka puasa, di depan GOR Kec. Senen, Jakpus.

Didampingi Danyonbekang-3/Rat, Letkol Cba. Boby Wijayanto dan Dandim 0501/Jakpus, Letkol Inf. Bangun I.E. Siregar, Kapusbekangad Mayjen TNI Helly Guntoro, memimpin langsung pembagian paket berbuka puasa tersebut, Rabu (29/3/23).

"Di bulan yang penuh berkah ini, moment yang sangat bagus untuk kami berbuat baik, dimana kami dari TNI-AD, berinisiatif memberikan paket berbuka puasa bagi warga yang tidak sempat berbuka puasa di rumah. Kami siapkan 1.500 paket ta'jil dan nasi box, yang dimasak langsung oleh Prajurit TNI-AD, dibantu Anggota Persit KCK," jelas Mayjen TNI Helly Guntoro, ketika diwawancara parai awak media.

Mayjen TNI Helly Guntoro, juga menjelaskan kepada para kuli tinta, bahwa pembagian paket berbuka puasa ini, intruksi Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, agar Satuan Jajaran TNI-AD, dapat berbagi ta'jil kepada warga sekitar Markas Satuannya, sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kepada sesama.

Pembagian paket berbuka puasa dari TNI-AD ini, disambut antusias warga, bahkan warga yang sedang melintas di dekat Stasiun KA Senen.

"Ini sebagai bentuk wujud kepedulian kami kepada warga masyarakat. Jika animo masyarakat cukup tinggi, nanti berikutnya kami lakukan di tempat ini lagi. TNI-AD di hati rakyat…TNI-AD untuk akyat," tutup Mayjen TNI Helly Guntoro. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Sejumlah warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Cendrawasih (IKC) Jakarta, mengikuti kegiatan sosialisasi ketenagakerjaan yang diadakan oleh PT. Garda Utama Arthadarma (GUA). Acara itu berlangsung di Mess Cenderawasih Papua, Jl. KH Mas Mansyur, Jakpus, Senin, 27 Maret 2023.

Terlihat hadir di acara ini, Ketua IKC Jakarta, Zakeus Sabarovet. Sedangkan hadir perwakilan dari PT. GUA, Edi Arga.

Pada kesempatan kali ini, PT. GUA menjelaskan kepada IKC, terkait perihal ketenagakerjaan. Antara lain tentang pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan PT. GUA itu sendiri, yang meliputi Jasa Keamanan, Jasa Pelayanan Kantor, juga Jasa Pengiriman Barang. Juga, dipaparkan terkait rekruitment di Perusahaan tersebut.

Acara ini juga dihadiri oleh masyarakat Papua, yang bertempat tinggal di lingkungan Mess Cendrawasih. Acara berlangsung cukup hangat, dimana para keluarga IKC antusias sekali mengikuti jalannya acara tersebut. Dalam wawancara dengan awak media, Zakeus menuturkan, bahwa pihaknya merasa senang dengan adanya acara tersebut. Harapan kedepannya, putra-putri yang berasal dari IKC dapat hidup dengan layak dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya.

Masyarakat Papua yang bertempat tinggal di lingkungan Mess Cendrawasih, merasa terbantu atas informasi dari Perusahaan tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendapatkan pekerjaan, dimana pengangguran di Jakarta semakin meningkat.

Acara sosialisasi ini ditutup dengan do'a, serta ramah tamah keluarga IKC bersama dengan keluarga besar PT. GUA, serta dilanjutkan dengan foto bersama. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Manado –
Perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) Manado, dilaporkan ke Polda Sulut, terkait dugaan perampasan sepeda motor milik Yuliana Cika Mokoginta, warga Kel. Pandu, Kec. Bunaken, Kota Manado, Senin (6/3/23). Ketika dikonfirmasi, Petugas di SPKT Polda Sulut, membenarkan adanya laporan tersebut.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) yang diperlihatkan kepada Pewarta Jendral News, terlihat bahwa pengaduan korban telah diterima Polisi, dengan No. laporan: STTLP/B/113.a/III/2023/SPKT/Polda Sulawesi Utara. STTLP tertanggal 6 Maret 2023 tersebut, ditandatangani Iptu Muhamad Suma, yang bertindak atas nama Kepala SPKT Polda Sulut.

Menurut korban Yuliana, awalnya kendaraan motor Supra GTR 150 miliknya, dipinjam oleh saudara sepupunya bernama Tatia, warga Kel. Pandu, umur 17 tahun, pada tanggal 16 Januari 2023. Dalam perjalanan menuju Jl. SBY, Airmadidi Atas, Kab. Minahasa Utara (Minut), tiba-tiba sepupunya itu dihadang tiga orang berbadan besar, yang diduga kuat sebagai Debt Collector (DC).

"Motor saya dipinjam oleh Tatia, sepupu saya. Tepatnya di Jl. SBY, Tatia dihadang oleh tiga orang DC, kemudian membawanya ke Kantor Finance FIF Manado," ungkap Yuliana, Sabtu, 25 Maret 2023.

Dalam laporannya, Yuliana mengatakan, korban didatangi beberapa lelaki yang berbadan kekar, diduga DC. Para pelaku mendesak korban, untuk melunasi tunggakan kredit selama dua bulan (November dan Desember 2022 - red) sebesar Rp2.280.000, remedial fee Rp1.500.000, ditambah denda Rp120.000.

Namun, korban meminta pelaku memberinya waktu untuk melunasinya. Tapi pelaku menolaknya dan kemudian membawa paksa sepeda motor korban ke kantor FIF Group, di Jl. Sam Ratulangi, Manado.

“Pihak FIF meminta dimajukan, tiga bulan pembayaran angsurannya. Namun keesokan harinya telah berubah dan pihak FIF meminta saya melakukan pembayaran pelunasan kendaraan. Mendengar saya harus membayar biaya penarikan dan pelunasan, saya pun heran dan beranjak keluar dari Kantor Leasing,” jelas korban, sambil menambahkan kalau angsuran sepeda motornya tinggal lima bulan, dengan nominal sekira enam jutaan.

Mengagetkan lagi tambah korban, saat dia dan kakaknya pada Kamis (2/3/23) mendatangi kantor PT. FIF, mendapatkan informasi kalau sepeda motornya telah dilelang. Menurut PT FIF, lelang tersebut telah sesuai prosedur Perusahaan. Padahal, lanjut korban, dirinya telah mengangsur satu bulan setelah kendaraannya ditarik DC.

Namun dia menyesali tindakan Perusahaan yang tidak mau berkompromi, meski dirinya telah berjanji untuk melunasi angsurannya. Akibat kejadian itu, korban mengaku kalau dirinya telah diperas.

Sedangkan menyangkut lelang, korban mengaku tidak pernah diberitahukan oleh Perusahaan. Sama halnya dengan Surat Lelang yang diberikan finance, tidak mencantumkan berapa peserta lelang dan harga lelang.
Belakangan terungkap, kalau pemenang lelang bernama Jevi Gultom, dengan harga Rp8,5 juta. Dari pembicaraan keduanya, Jevi menuturkan kalau dirinya mengambil sepeda motor milik korban di Kantor FIF di Jl. Sam Ratulangi Manado, Rabu (15/3/23).

Selain Jevi, korban juga menghubungi kurir ID Expres, Gabriel R Tamungku, dengan Nopon/WA 0819353XXXXX. Dikatakan korban, kalau kurir tersebut telah menerima surat dari FIF.

Atas kejadian tersebut, Yuliana meminta Kapolda Sulut, Irjen. Pol. Drs. Setyo Budiyanto S.H, M.H, menindak tegas pelaku, yakni terlapor Finance FIF. Hal itu penting, agar tidak lagi melakukan pemerasan kepada masyarakat yang melakukan kredit kendaraan, melalui lembaga pembiyaan. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Jakarta -
Lain lubuk lain ikannya, lain kasus lain perlakuannya. Mungkin peribahasa versi modifikasi ini dapat menjadi penggambaran atas nasib para pesakitan di Pengadilan, khususnya terkait dua kasus besar yang melibatkan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri berbintang dua, Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa. Walaupun kedua Pati itu terlibat dalam kasus yang berbeda, satu pembunuhan dan lainnya kasus narkotika, namun terdapat beberapa persamaan yang semestinya dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan perlakuan kepada para pihak yang terlibat.

Persamaan pertama, Tokoh Utama di kedua kasus itu sama-sama Pimpinan Tertinggi di Unit atau Satuan Kerja (Satker) masing-masing. Irjenpol Ferdi Sambo sebagai Kadiv Propam Polri, sementara Irjenpol Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim (walau belum sempat dilantik – red) yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumbar. Kekuasaan dan kewenangan keduanya dipandang sangat powerful, hampir mustahil dilawan oleh jajaran di bawahnya.

Persamaan kedua, kasus ini menjadi tontonan publik se-Indonesia. Persidangannya transparan dan disiarkan secara langsung oleh Stasiun TV Nasional dan Internasional. Hampir tidak ada celah bagi setiap pihak yang terlibat dalam persidangan-persidangan, melakukan manuver di luar koridor hukum. Rasa keadilan publik yang disuarakan melalui berbagai media dan saluran yang tersedia, perlu mendapatkan ruang yang patut dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan pihak terkait.

Persamaan ketiga, disamping melibatkan warga sipil, dalam kedua kasus ini juga melibatkan anak buah dari masing-masing Jenderal Polisi itu. Para Polisi aktif yang masuk dalam lingkaran kasus ini, merupakan orang-orang terdekat yang secara hirarki dapat diperintah oleh masing-masing atasannya. Relasi kuasa amat berperan bagi para pihak yang terlibat perkara dalam bersikap dan berperilaku di kedua kasus itu.

Persamaan keempat, kedua Jenderal diduga kuat memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta terkait tindakan pidana yang disangkakan dan didakwakan kepada keduanya. Hal itu pada hakekatnya merupakan sesuatu yang wajar, karena kedua Jenderal itu tentunya ingin lepas dari jeratan hukum. Ibarat ungkapan populer di masyarakat: jika semua pencuri mengaku, pasti sudah penuh sesak penjara di Negeri ini.

Persamaan kelima, kasus pidana yang melibatkan oknum elit Polri itu, dapat dibuka secara terang-benderang, tidak terlepas dari peran sentral dari para ‘pengkhianat’ yang oleh Gakkum justru dipandang sebagai justice collaborator. Orang-orang jujur yang bersedia mengorbankan dirinya dengan menjadi pengkhianat itu, adalah dari Anggota Polri yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana yang disangkakan kepada kedua Jenderalnya. Pada kasus yang melibatkan orang-orang kuat seperti Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa, APH sangat membutuhkan orang-orang jujur dan berani mengambil resiko terburuk bagi dirinya.

Tanpa peran Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, hampir mustahil kejahatan Ferdi Sambo dapat dibuka secara gamblang. Demikian juga pada kasus yang melibatkan Teddy Minahasa, hampir mustahil tebuka ke publik, jika bukan karena peran tersangka lainnya, yakni AKBP Dody Prawiranegara, plus Linda Pujiastuti.

Tiba pada poin ini, kita tersentak ketika mengetahui, bahwa permohonan Dody dan Linda untuk mendapatkan pelayanan hukum dalam bentuk perlindungan saksi dan korban dari Negara, tidak semulus yang didapatkan Richard Eliezer. Hingga saat ini, permohonan keduanya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum direspon dengan semestinya.

Dari penuturan keduanya kepada Penulis, mereka sungguh berharap bahwa Negara tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada Warga Negaranya. Keduanya tidak meminta untuk lepas dari jeratan hukum atas keterlibatan mereka dalam kasus yang tidak mereka inginkan itu. Namun, kejujuran dan keberanian Dody maupun Linda dalam membuka fakta terkait tindak kejahatan narkotika yang melibatkan Petinggi Polri, Teddy Minahasa, semestinya mendapat Penghargaan dari Negara dalam bentuk perlindungan hukum atas keduanya.

Sebenarnya, kuranglah elok membandingkan dua kasus ini, baik dalam konteks jumlah pelaku dan korban maupun konten moralitas yang termaktub di dalamnya. Namun, tidaklah juga patut untuk menihilkan dampak dari perlakuan yang berbeda atas kedua kasus itu. Pendekatan berikut kiranya dapat menjadi masukan bagi semua pihak, terutama bagi Negara, lebih khusus lagi LPSK, agar pelayanan hukum dan pemberian keadilan bagi setiap Warga Negara, dapat mendekati wujud idealnya.

Tidak seperti kasus Ferdi Sambo yang memakan korban seorang Polisi terbunuh, di kasus Teddy Minahasa memang tidak ada korban jiwa. Tapi perlu disadari, bahwa jutaan rakyat Indonesia telah menjadi korban peredaran narkoba yang marak selama ini. Berdasarkan data yang ada, pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5 juta orang dengan prevalensi yang cenderung meningkat setiap tahun, mencapai sekitar 2 persen.

Kondisi itu tak dapat dipungkiri, telah menimbulkan masalah nasional yang rumit dan sulit. Demikian kompleksnya persoalan narkoba ini, hingga Pemerintahan Jokowi menetapkan Negara dalam keadaan darurat narkoba. Untuk itu, Pemerintah menganggarkan triliunan rupiah setiap tahun, bagi upaya pemberantasan dan penanggulangan narkoba.

Langgengnya perdagangan narkotika itu, ternyata melibatkan Oknum Aparat Polri setingkat Kapolda, dengan pangkat Irjen. Setidaknya hal ini terlihat dari hasil Lidik dan Sidik Polisi atas peran Teddy Minahasa, diperkuat dengan dakwaan Jaksa serta penggalian fakta-fakta di persidangan perkara tersebut.

Peran anak buah Teddy Minahasa yang mantan Kapolres Bukitinggi, Dody Prawiranegara, tak pelak telah membuka mata kita, bahwa desas-desus keterlibatan Oknum Aparat Polri selama ini dalam kasus narkotika, telah terbukti benar adanya. Keterangan dan informasi yang disampaikan Linda Pujiastuti turut memperkuat fakta, bahwa Oknum Pati Polri itu terkait erat dengan kejahatan narkotika selama ini.

Bila saja kedua tersangka ini tidak ‘menyanyikan lagu berjudul Narkoba Milik Teddy Minahasa’, maka sang Pati Polri itu dapat saja melenggang bebas dari hukuman. Jika ini terjadi, sangat mungkin dia akan kembali ke habitatnya sebagai Aparat Pedagang Narkoba. Bahkan, bisa lebih hebat dan ganas dari sebelumnya.

Jika asumsi ini boleh dikembangkan lebih lanjut, maka kita dapat saja mengatakan, bahwa akan ada berjuta-juta orang lagi di Negeri ini, yang jatuh ke dalam lembah nista penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, sungguh amat penting artinya nilai keberanian dan kejujuran dua ‘Eliezer’, Dody dan Linda, di kasus narkotika Teddy Minahasa. (Red/AP)*

Penulis:
Ketum PPWI & Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA

Jendela Jurnalis, Jakarta –
Gugatan Raja Sapta Oktohari (RSO) terhadap Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, akan segera mencapai babak akhir. Putusan MH atas kasus dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan tergugat Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, akan dibacakan di PN Tangerang, pada 29 Maret 2023 nanti.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum RSO, Adv. Farlin Marta, S.H dari Master Trust Law Firm kepada Jendral News, menjawab pertanyaan Wartawan seputar perkembangan gugatan RSO terhadap Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV.

“Putusan atas kasus gugatan Pak RSO terhadap tergugat Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, yang diduga melakukan PMH, akan dibacakan MH pada Rabu, 29 Maret 2023, minggu depan ini,” ungkap Farlin Marta, Jum'at, 24 Maret 2023.

Sebagaimana diketahui, bahwa RSO melalui Kuasa Hukumnya, telah menggugat Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV senilai Rp200 M, terkait kasus pencemaran nama baiknya di PN Tangerang, No. perkara: 240/Pdt.G/2022/PN Tng. Adapun celotehan Alwi Susanto dalam video yang diunggah oleh akun Youtube Forum Keadilan TV, merupakan pencemaran nama baik menyebutkan bahwa, “Saya ini korban investasi bodong Mahkota dan OSO Sekuritas.”

Farlin menegaskan, bahwa pernyataan itu tidak benar sama sekali.

”Hal ini tentu bertolak belakang dengan kenyataannya. PT. Mahkota Properti Indo Permata (MPIP), PT. Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS) dan PT. OSI, merupakan badan hukum dengan ijin yang lengkap dan jelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi pernyataan Alwi tersebut jelas tidak benar,” jelas Farlin Marta.

Alwi Susanto dalam video tersebut juga mengatakan, “Ada Pak Oesman Sapta Odang, ada Pak Raja Sapta Oktohari mantan Ketum HIPMI sekarang menjabat Ketua KOI (Komite Olimpiade Indonesia - red) kan gitu saya lihat, harusnya owner dari Perusahaan Investasi ini bisa menjamin, bahwa investasi ini aman.”

Pernyataan ini ditayangkan di kanal Youtube LQ Indonesia Lawfirm yang diasuh oleh Alvin Lim, terpidana kasus pemalsuan KTP yang saat ini menghuni Lapas Salemba.

Berita terkait dapat dibaca di sini: RSO Gugat Alwi Susanto Sebesar Rp 200 Miliar (https://www.askara.co/read/2022/02/11/25856/rso-gugat-alwi-susanto-sebesar-rp-200-miliar)

Menurut Farlin Marta, pernyataan yang diutarakan Alwi Susanto adalah kesalahan besar, karena kliennya (RSO – red) bukan orang yang terlibat langsung dengan Perusahaan yang dimaksudkan oleh Alwi Susanto itu. Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Pendirian PT. OSO Sekuritas Indonesia (OSI), hingga Akta terakhir di tahun 2021, tidak pernah mencantumkan nama RSO sebagai Pengurus maupun Direksi dari OSI.

“Dari Akta tersebut sudah jelas, Perusahaan tersebut bukanlah milik klien kami, apalagi disebut sebagai Pendiri dari Perusahaan tersebut,” ucap Farlin Marta, dalam sebuah wawancara saat kasus ini pertama kali mencuat ke publik.

Dalam video tersebut, Alwi Susanto juga menyatakan, “Seperti tadi Pak Alvin bilang, 6 (enam) kali dipanggil sampai sekarang belum hadir, tuh kan juga aneh, kenapa bisa begitu ya, apakah ini tidak melecehkan institusi Polda Metro Jaya ya kalo 6 (enam) kali dipanggil tidak hadir.”

Menampik hal tersebut, Farlin Marta mengatakan, bahwa kliennya sangat kooperatif.

“Pada kenyataannya, klien saya sangat kooperatif. Ketika diminta klarifikasi, Pak RSO langsung menghubungi pihak Kepolisian dan membuat jadwal 2 hari setelah undangan klarifikasi diterima, bisa dicek ke pihak Polda Metro Jaya. Pak RSO langsung bisa diminta keterangannya oleh Penyidik Polda Metro Jaya, 2 hari setelah undangan klarifikasi diterima. Ini membuktikan, bahwa apa yang disampaikan Alwi Susanto dan kawan-kawan, merupakan berita hoax dan dilakukan hanya untuk merusak nama baik Pak RSO,” tutur Farlin.

Adapun bentuk pencemaran nama baik yang diungkapkan oleh Alwi Susanto ini, tambah Farlin Marta, karena pernyataannya tidak benar, bohong, tidak sesuai fakta, sehingga tentunya merugikan nama baik dan reputasi RSO, baik di kehidupan sosial maupun lingkungan bisnis. Padahal, Alwi Susanto sebagai WNI yang baik dalam memberikan keterangan di hadapan publik, seharusnya memegang asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, sehingga tidak menyebarkan berita hoax.

“Yang paling parah, adalah berita bohong yang beredar belakangan ini, yang menyatakan ada aliran dana ke Ketum Partai Hanura, tentu saja ini merupakan hoax yang sengaja dikarang pihak-pihak tertentu, untuk menjatuhkan nama baik klien saya dan keluarganya,” beber Farlin Marta, menyesalkan hal itu terjadi.

Walaupun begitu, tambahnya, RSO sudah mema'afkan Alwi Susanto dan kawan-kawannya.

“Klien saya saat ini sedang menjalankan ibadah Umroh di Makkah. Namun beliau telah menulis surat secara khusus kepada MH yang memeriksa perkara ini, yang intinya berisi di awal bulan suci Ramadlan ini, beliau sudah mema'afkan perbuatan Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV. Dan terkait gugatan Rp200 M itu, beliau menyatakan dengan tegas, tidak menginginkan uang Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV. Tapi gugatan ini dilayangkan, semata-mata untuk memberikan efek jera kepada Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, agar ketika berbicara harus sesuai dengan fakta hukum,” terang Farlin Marta, menjelaskan keinginan kliennya, RSO.

Pernyataan Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV dan berita hoax lainnya yang menghina, menyudutkan dan mengkriminalisasi RSO, ini dianggap oleh RSO sebagai cobaan yang dijalani dengan hati yang lapang, mengingat posisinya sebagai Tokoh Olahraga Nasional. Tentu akan ada saja berita miring yang berusaha merusak nama baiknya.

Farlin Marta kemudian menjelaskan isi surat dari kliennya, RSO.

“Walaupun klien saya mema'afkan PMH yang dilakukan oleh Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, namun beliau menjunjung tinggi proses hukum, sehingga beliau ingin sidang di PN Tangerang tetap dilanjutkan, sampai ada Putusan Hakim. Dengan demikian, nantinya akan jelas dan terang, apakah yang dilakukan Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, merupakan hal yang tidak benar atau bagaimana,” imbuhnya.

Atas Putusan MH pada tanggal 29 Maret 2023 nanti, Farlin Marta berharap, agar semua pihak menghormatinya.

“Apapun isi Putusan MH nantinya, klien saya mengingatkan kepada Alwi Susanto, LQ Indonesia Law Firm dan Forum Keadilan TV, untuk mematuhi isi putusan dan segera melaksanakannya dengan baik, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi berita hoax dari yang bersangkutan terhadap klien saya,” tegas Advokat muda ini, mengakhiri keterangannya. (Red/AP)*