Bulan: November 2023

IMG-20231114-WA0053

Bersinergi Perangi TPPO, Muspika Cilamaya Kulon Gelar Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Kesepakatan Bersama

Kegiatan sosialisasi pencegahan TPPO

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara unprosedural, membuat Dudi Alexandrie S.STP., selaku Camat Cilamaya Kulon menginisiasi terselenggaranya Penandatanganan Komitmen dan Kesepakatan bersama Muspika dan seluruh unsur tokoh yang ada di Cilamaya Kulon. Selasa (14/11/2023).

Dalam acara yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cilamaya Kulon tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kapolsek Cilamaya, Danramil Cilamaya, Seluruh Kepala Desa bersama Ibu-Ibu PKK se-Cilamaya Kulon.

Jajaran Muspika bersama Kepala Desa dan Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Cilamaya Kulon

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan agenda minggon yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa, dan dilanjutkan dengan paparan sosialisasi seputar pencegahan terkait perekrutan PMI unprosedural, yang disampaikan oleh Kawan PMI Karawang melalui Rasmana selaku Divisi Pendampingan Hukum Pekerja Migran Indonesia, dan Nunu Nugraha selaku Divisi Pencegahan TPPO.

Usai dilakukan Pemaparan dan Diskusi, semua pihak akhirnya sepakat untuk membentuk satuan tugas untuk penanggulangan terjadinya TPPO bagi masyarakat di Cilamaya Kulon dengan menandatangani Komitmen dan Kesepakatan terkait pencegahan TPPO yang diawali oleh Camat dan Danramil Cilamaya, kemudian diikuti oleh Kepala Desa, Ibu-Ibu PKK dan Tokoh Masyarakat.

Saat diwawancara, Dudie Alexandrie menerangkan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk implementasi sesuai arahan dari Plt. Bupati Karawang saat menggelar sosialisasi di Disnaker beberapa hari lalu.

"Kegiatan ini kita selenggarakan memang tanpa persiapan, tapi kita upayakan untuk melakukan sosialisasi dengan bersinergi bersama pihak yang berkompeten dibidangnya. Kita berupaya mengimplementasikan arahan dari Plt. Bupati, agar melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan kepada para Kades, untuk nantinya Kades meneruskan kembali ke Masyarakat melalui kegiatan minggon desa," terangnya. Selasa (14/11/2023).

Lebih Lanjut, Camat yang dikenal aktif bermasyarakat tersebut memberikan pesan kepada masyarakat di Cilamaya Kulon, agar jangan mudah tergiur dengan rayu manis oknum sponsor yang melakukan perekrutan, agar tidak menjadi korban TPPO.

"Saya menghimbau kepada masyarakat, jangan mudah terbuai rayuan manis para oknum sponsor, pastikan dulu perusahaannya legal atau tidaknya, dan cari tahu dulu apakah perusahaan tersebut terdaftar dan bisa melakukan penempatan di luar negeri," ucapnya.

"Zaman sekarang kan semuanya sudah digital, informasi-informasi pun lebih gampang dicari, apalagi ada website resmi pemerintah. Untuk pencegahannya, mari kita bersama-sama bersinergi dalam melakukan sosialisasi dan upaya pencarian solusi," tutupnya. (Pri)*

IMG-20231114-WA00441

Ketua LSM Lidik Karawang Desak Inspektorat Audit BUMDes di Desa Rengasdengklok Selatan yang Diduga Fiktif

Suhanta, Ketua LSM Lidik Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Ketua LSM Lidik Karawang, Suhanta angkat bicara terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, yang diduga fiktif.

Dirinya prihatin terhadap penggunaan uang Negara yang seharusnya diperuntukkan guna kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

"Dengan adanya ketidakjelasan penggunaan dana BUMDes yang diduga piktif tersebut sangat disayangkan, hal ini karena BUMDes bertujuan untuk mensejahterankan masyarakat desa dan sebagai pemasukan desa bukan kepentingan pribadi," ujar Suhanta. Selasa (14/11/2023).

Dalam menyikapi permasalahan Bumdes Rengasdengklok selatan, lanjut Suhanta. Pihaknya sudah melayangkan surat konfirmasi minggu lalu kepada Kepala Desa Rengasdengklok Selatan.

"Pada tahun 2019 ada penambahan modal Bumdes sebesar Rp 180 juta dari Kepala Desa sebelumnya, pada tahun 2020 pergantian Kepala Desa yang baru, namun masih terus mengangararkan modal Bumdes setiap turun anggaran dana desa," kata Suhanta.

Lebih lanjut dikatakan Suhanta, pihaknya sebagai elemen kontrol sosial berharap kepada aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) segera mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait hal tersebut.

"Begitu juga dengan Inspektorat berharap melakukan audit fisik juga jangan hanya administratif saja. LSM Lidik saat konfirmasi tidak terlihat Bumdes Rengasdengklok Selatan berjalan," ungkapnya.

Suhanta menambahkan, dalam hal ini pihaknya akan segera mengawal masyarakat untuk melaporkan Kepala Desa Rengasdengklok Selatan.

Sementara mantan Bendahara Bumdes Rengasdengklok Selatan, saat di konfirmasi membenarkan atas dugaan tersebut. Saya ini walupun sebagai Bendahara Bumdes tidak tau menau soal anggaran apapun.

"Pernah saya tanda tangan penerimaan uang Bumdes, tetapi hanya tanda tangam saja, saya tidak tahu karena uangnya di pegang oleh ketua Bumdes waktu itu Haji Rasum, sebesar Rp 60 juta sekian," jelasnya. (red)*

IMG-20231114-WA0042

Ketua FK-PKBM Karawang Berikan Klarifikasi Terkait Beredarnya Pemberitaan Dugaan Bancakan Anggaran BOP PKBM

Ketua FK-PKBM Karawang, Asep Lesmana

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Beredarnya pemberitaan tentang dugaan adanya bancakan anggaran BOP PKBM di Karawang membuat Asep Lesmana, S.sos, M.Pd., selaku Ketua FK-PKBM angkat bicara. Selasa 14/11/23.

Dalam klarifikasinya, Ketua PKBM mengungkapkan bahwa melalui beberapa pertimbangan, dirinya menyebut bahwa beredarnya berita tersebut tidak memiliki nilai kebenaran dan tidak didasari dengan fakta yang sesungguhnya terjadi.

"Pemberitaan itu tidak memiliki nilai kebenaran atas keseluruhan isinya serta tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Terlebih informasi perihal 10% setor ke pengurus FK-PKBM dari Program BOP adalah tidak benar dan nilai tersebut bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak, sehingga menyesatkan (informasi belum teruji dan tidak berimbang)," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Ales tersebut menyebut bahwa pemberitaan yang demikian telah membuat nama Pengurus FK PKBM yang mengutamakan kepercayaan dalam melandasi hubungan pendidikan PKBM di Kabupaten Karawang menjadi tercemar ataupun buruk.

Lebih lanjut, Ales menerangkan bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi bukanlah terkait dengan persoalan 10 % setor ke pengurus FK-PKBM dari Program BOP.

"Jelas itu tidak ada dalam regulasi kami dan tidak mungkin itu terjadi, tidak ada potongan untuk seluruh PKBM se Kabupaten Karawang 8,5 % (FK-PKBM) dan 1,5 %, sebagaimana yang dituliskan pada pemberitaan tersebut," terangnya.

Ales juga membeberkan, "Bahwa perihal lain yang perlu kami jelaskan bahwa FK-PKBM pada tanggal 18 Desember 2022, bertempat di Hotel Akshaya bertepatan dengan di gelarnya Musda FK-PKBM ke-5, yang dihadiri oleh para pengurus PKBM di kabupaten karawang. Hal tersebut membahas dan menyepakati tentang agenda kerja berikut kegiatan-kegiatan bersama PKBM yang mendukung pada perkembangan Sumberdaya PKBM itu sendiri, dan kegiatan-kegiatan tersebut tentu memerlukan Bugeting Anggaran, hal inilah yang kemudian kami sepakati dalam rapat agar dapat dibiayai secara tanggung renteng dalam penyelenggaraanya, guna terselenggaranya kegiatan tersebut dan sebagai catatan bahwa hal ini sudah disepakati dan dipahami oleh setiap pengurus PKBM dimana budgetingnya tidak mengganggu anggaran operasional PKBM yang di berikan Oleh pemerintah," bebernya.

Lebih lanjut, Ales menjelaskan bahwa pengurus itu tidak menginisiasi, mengusulkan, apalagi memerintahkannya. Tetapi hal tersebut mutlak berasal dari keputusan bersama dalam rapat kerja FK-PKBM Kabupaten Karawang di Hotel Akhsaya pada tanggal 18 Desember 2022 lalu.

"Hal tersebut telah kami klarifikasi pula kepada setiap pengurus PKBM di Kabupaten Karawang, hal lain Bahwa setiap pengeluaran biaya yang terjadi dalam hal pembiayaan kegiatan kegiatan bersama tersebut yang berasal dari PKBM yang kami terima, FK-PKBM selalu melaporkan kepada pihak Anggota FK-PKBM yaitu seluruh PKBM se Kabupaten Karawang dalam setiap rapat rutin, sebagai wujud transparansi anggaran, dan anggota mengetahui serta menyetujuinya tanpa catatan," jelasnya.

Ales menegaskan, dirinya meminta agar media yang telah membuat pemberitaan tersebut meminta maaf secara terbuka sekaligus mencabut dan/atau meralat artikel berita yang dinilai menyesatkan dengan sumber berita sepihak.

"Hal tersebut kiranya perlu menjadi perhatian, untuk yang bersangkutan dapat meneguhkan makna pers itu sendiri, sebagai terdapat pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/ III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) Pasal 3 ayat (1) UU Pers dan Pasal 1,2,3,10 Kode Etik Jurnalistik," tutupnya. ***

IMG-20231113-WA0096

Diduga Menghina Profesi Wartawan, Akun Facebook Bayu Samboja Dilaporkan ke Polisi

Foto : Perwakilan wartawan usai membuat laporan terpadu di Polres Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Sejumlah Jurnalis di Karawang mendatangi Polsek Rengasdengklok untuk melaporkan tindakan dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan yang diduga dilakukan pada postingannya di media sosial facebook dengan akun Bayu Samboja. Senin (13/11/2023).

Adapun jurnalis yang melapor tersebut diantaranya adalah Maman Rusmana alias Kerung, dari FJR POST, Alim dari Media Tinta Merah, Jumar Setiabudi dari Jajaran Organisasi SWI DPD Karawang, serta Kosim dari Media Wios.

Keempat orang tersebut diterima di Polsek Rengasdengklok, akan tetapi, karena materi laporannya menyangkut UU ITE, pengaduan wartawan tersebut kemudian diarahkan ke Polres Karawang.

Didampingi dua orang anggota Polsek Rengasdengklok, para jurnalis tersebut akhirnya melanjutkan untuk membuat laporan di Polres Karawang.

Adapun penyebab dilaporkannya akun facebook tersebut lantaran telah berani memposting status yang diduga bermuatan ujaran kebencian serta penghinaan terhadap profesi wartawan, dengan kata "Wartawan Kelas Ti Anjng"

Berdasar informasi, pemilik akun facebook tersebut berdomisili di Desa Teluk Bango, Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Saat mengajukan pelaporan di ruang Kasi Pidana Umum Polres Karawang, Maman Rusmana selaku perwakilan pelapor membeberkan kronologi dugaan pelecehan dan penghinaan pada profesi wartawan yang ditunjukan kepada seluruh wartawan karena tidak disertai kata oknum.

Kepada awak media, Maman juga mengaku sempat ikut menyertakan komentar dalam postingan akun facebook tersebut dengan nada keberatan, lantaran menurutnya postingan tersebut dianggap telah menghina, serta ada unsur ujaran kebencian yang dirasa telah mencederai hati insan pers.

"Saya atas nama wartawan FJRpost dan mewakili semua rekan yang ikut komen di facebook terduga dengan nama akunnya Bayu Samboja, dan saya sempat menyampaikan keberatan saya di komentar tersebut, karena dalam pemahaman saya itu telah menghina, menebar kebencian, dan mencederai hati insan pers. Saya telah melaporkan Pengaduan (Lapdu) yang ditangani Staf Reserse Kriminal Umum Polres Karawang. Dan alhamdulillah sudah ditanggapi dalam bentuk pelaporan yang sah sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya. (red)*

IMG-20231113-WA0084-1

Pemkab Aceh Barat Gelar Pelatihan Mitigasi Kebencanaan

PJ Bupati Aceh Barat didampingi Forkipimda saat meninjau area rawan banjir

Jendela Jurnalis Aceg Barat, ACEH -
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui BPBD Aceh Barat, menggelar pelatihan mitigasi kebencanaan. Acara dalam bentuk Fokus Group Discussion (FGD) itu di arahkan untuk penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir,. Dihadiri langsung oleh Pejabat Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi serta anggota Forkopimda, berlangsung di lapangan Pasie Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan, Senin (13/11/2023).

PJ Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi dalam sambutannya, menegaskan, pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan langkah-langkah preventif dan penanggulangan bencana banjir. "Dengan adanya kesadaran bersama, kita dapat meminimalisir risiko serta meningkatkan kapasitas tanggap masyarakat terhadap ancaman banjir," ujarnya.

Forkopimda yang turut serta dalam kegiatan ini, menegaskan komitmen bersama untuk mendukung upaya pencegahan bencana. Mereka memandang FGD sebagai forum yang strategis untuk menyusun rencana kontinjensi yang tangguh dan adaptif.

Mahdi meminta, peserta aktif berdiskusi mengenai pemetaan wilayah rawan, peningkatan infrastruktur drainase, serta peran aktif masyarakat dalam mitigasi bencana. Rencana kontinjensi yang disusun dalam forum ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam menghadapi potensi bencana banjir di masa mendatang.

Ditambahkan, Pelatihan dan FGD tersebut tidak hanya mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen semua pihak untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, diharapkan Kabupaten Aceh Barat dapat menjadi contoh dalam pencegahan bencana dan penanganan darurat.

Untuk itu katanya lagi, perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam mencegah timbulnya dampak dari bencana banjir, sebuah kegiatan berlangsung dengan tujuan memberikan panduan konkret.

"Kegiatan ini bertujuan utama untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana, alur dan arah evakuasi yang aman, serta kebutuhan yang harus dipersiapkan selama masa darurat, kata Mahdi menambahkan," ungkapnya.

"Salah satu aspek penting yang disoroti adalah pencegahan dampak buruk seperti korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak lainnya yang sering kali terjadi akibat banjir," pungkasnya.

Kalak BPBD Aceh Barat Jamal Mirda mengatakan, kegiatan ini adalah langkah konkret untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. "Kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Melalui pemahaman dan latihan, kita dapat meminimalkan kerugian dan melindungi nyawa serta harta benda.

Pihak BPBD juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan serupa di masa mendatang. Dengan adanya kerjasama dan keterlibatan semua pihak, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana banjir.(Muhibbul Jamil)*

IMG-20231112-WA0038

Acara Peringatan Maulid di Masjid Suak Panteu Breh Aceh Barat Berjalan dengan Lancar

Suasana dalam Peringatan Maulid Nabi di Masjid Suak Panteu Breh, Aceh barat

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Suasana Maulid Nabi Muhammad SAW masih dirasakan melalui kegiatan peringatan yang diselenggarakan di halaman Masjid Suak Panteu Breh, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Minggu (12/11/2023).

Acara Peringatan Maulid Nabi tersebut dimeriahkan oleh 10 Grup Dzikir Gampong yang secara keseluruhan tergabung di Kecamatan Sama Tiga.

Kepada Jendela Jurnalis, Ketua Panitia acara Peringatan Maulid Nabi yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan musyawarah, hingga akhirnya kegiatan tersebut terlaksana dengan baik.

"Sebelumnya telah dilakukan musyawarah di Gampong, hingga tercapai bersatu padu dalam pelaksanaan Peringatan Maulid di Tahun 2023 ini," terangnya.

Ditempat yang sama, Tajudin selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Suak Panteu Breh saat diwawancarai usai dirinya melaksanakan shalat ashar berjamaah di mesjid Suak Panteu Breh mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh undangan yang hadir.

"Terimakasih, kami mengucap kepada Bapak-bapak seluruh undangan yang telah memenuhi undangan kami, yaitu ada 10 Gampong, dalam rangka melaksanakan Dzikir Maulid," ucapnya.

Lebih lanjut, Tajudin menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan peringatan maulid di Suak Panteu Breh diselenggarakan secara sederhana, begitu juga dalam segi masakan untuk jamuan yang mungkin ada kukurangan seperti dari rasa dan dalam penyajiannya, dirinya mengucapkan maaf dan berharap agar para tamu undangan memakluminya.

"Untuk itu, kami meminta maaf sebesar-besarnya," ucap Keuchik yang bernama lengkap Tajudin Meahiri tersebut dihadapan para jamaah.***

Penulis : Muhibbul Jamil
Editor : Nunu Nugraha

IMG-20231111-WA0025

Amburadul, Pekerjaan Penurapan Saluran Irigasi di Desa Telukbuyung Diduga Dikerjakan Tak Sesuai Spesifikasi dan Asal-Asalan

Kondisi pekerjaan penurapan di Dusun Telukbuyung

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah merealisasikan program pembangunan drainase berupa penurapan di Dusun Telukbuyung, RT 004/002, Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya. Sabtu (11/11/2023).

Namun dalam pelaksanaanya terkesan asal jadi dan diduga tak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Hal tersebut berdasarkan pada fakta yang terjadi dalam proses pembangunannya, dimulai dari adukan semen dan pasir yang tidak sesuai takaran, serta kondisi pemasangan material batu dan adukan yang dikerjakan dalam kondisi berair. Hal tersebut jelas akan sangat mempengaruhi kualitas dari bangunan turap tersebut, karena material adukan pun otomatis akan ikut larut bersama air.

Padahal, dilokasi tersebut ada penunjang berupa kisdam, namun diduga hanya menjadi properti saja dipasangkan tanpa melakukan pengeringan air menggunakan alcon (alat pompa air).

Selain itu, dilokasi tersebut tak nampak terpasang papan informasi yang secara teknis merupakan implementasi dari keterbukaan informasi publik, agar dalam proses pembangunannya bisa bersama diawasi, guna meminimalisir adanya kecurangan dari ulah oknum pemborong nakal yang berpotensi untuk melakukan tindak korupsi melalui pemangkasan anggaran dengan mencurangi spesifikasi sebagaimana tertuang dalam RAB.

Hal tersebut menuai komentar dari salah satu warga sekitar yang enggan dipublikasikan namanya, dirinya menyebut bahwa sebagai warga sekitar justru merasa khawatir dengan kualitas bangunannya nanti jika proses pembangunannya saja asal-asalan seperti itu.

"Kalau seperti ini, dilihat dari pekerjaannya, bagaimana mau maksimal Pak? Kami khawatir dalam hitungan bulan pekerjaannya akan ambruk," cetusnya. Sabtu (11/11/2023).

Masyarakat sekitar pun mempertanyakan kinerja dari bagian pengawasan yang seolah tutup mata dan tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Namun, setelah ramai diperbincangkan kalangan masyarakat sekitar terkait pekerjaan yang diduga asal-asalan tersebut, belakangan diketahui melalui papan informasi yang beredar bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Hamasat Prima, dengan nomor SPK : 027.2/…./02.2.02.08.155/KPA-BGN/PUPR/2023, untuk serapan APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 189.275.000.00,- (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Lebih lanjut, demi mendapatkan informasi yang jelas, Jendela Jurnalis kemudian berupaya menggali informasi tentang siapa pelaksana dan bagian pengawasan yang ditugaskan, guna mengonfirmasikan adanya pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi tersebut, hingga akhirnya diketahui bahwa pelaksana dari CV. Hamasat Prima bernama Dede.

Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Dede selaku pelaksana dari CV. Hamasat Prima belum menjawab konfirmasi dari Jendela Jurnalis, dan belum diketahui juga siapa bagian pengawasan yang ditugaskan oleh Dinas PUPR untuk mengawasi pekerjaan tersebut. (Team)*

IMG-20231109-WA0025

Sagoe Partai Aceh Meurebo Pusatkan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meuligoe Tgk. Ubiet Daod

Panitia peringatan Maulid Nabi

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH -
Tradisi di Aceh dalam memuliakan kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW hal yang harus dilakukan secara mandiri dan kelompok, hal ini juga dilakukan oleh pimpinan komisi A DPRK Aceh Barat T. Muhammad Arfan bersama warga dengan kegiatan malam harinya melalui ceramah Agama yang digelar di Meuligoe Teuku Ubiet Daud Gampong Pacok Reduep Meulaboh, Rabu (08/11/2023).

"Alhamdulillah sebagai rasa syukur serta tanda hormat kami kepada Rasulullah maka kegiatan ini kita buat agar anak cucu terus berakhlak kharimah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," ucap Ketua Dewan Pimpinan Sagoe Meureubo, T Muhammad Arfan kepada Jendela Jurnalis.

Selain itu, momentum peringatan Maulid Nabi juga bertujuan sebagai ajang silahturahmi dan peningkatan ukhuwah islamiah serta adanya edukasi keagamaan untuk peningkatan keimanan kepada Allah SWT, agar terciptanya rasa bersyukur atas nikmat yang diberikan saat ini.

"Kita bersyukur terlahir dalam islam, serta budaya kita juga kental dengan keislaman maka ini terus kita galakkan dan kita rawat agar dalam kehidupan kita selalu mengandung keberkahan dan perlindungan Allah SWT," tuturnya.

Pada Maulid tersebut, Tgk H. Mulyadi M. Jamil selaku pimpinan Dayah Sirajul Muna Kota Lhokseumawe Aceh menjadi pengisi acara ceramah isalami

Dalam dakwahnya, Ia mengisahkan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan penguatan keimanan umat Islam untuk terus melakukan ibadah dalam meningkatkan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Walaupuj sempat diguyur hujan, namun acara tetap berjalan dengan tertib dan jamaah tetap hadir dan tetap khidmat menyimak ceramah yang di sampaikan oleh Da'i dari kota Lhokseumawe tersebut. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20231108-WA0035

Terkait Dugaan Mark Up Anggaran Pembelian Mobil Ambulan di Desa Sindangsari, Ketua LSM Lidik Desak Kejaksaan Lakukan Pemeriksaan

Suhanta Perdana, Ketua LSM Lidik Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Ketua LSM Lidik Karawang, Suhanta meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melakukan pemeriksaan Kepala Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, terkait anggaran DD tahap 2 tahun 2023 pembelian mobil ambulan.

Pemeriksaan terhadap Kepala Desa Sindangsari tersebut lantaran diketahui bahwa dalam pembelanjaan desa terkait pembelian ambulance diduga keras adanya Mark Up anggaran.

"Soal belanja desa Ambulance yang terindikasi adanya penggelembungan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran, maka kami minta Kejaksaan Karawang, melakukan pemeriksaan RAPBdesanya," tutur Suhanta. Rabu (8/11/2023).

Dijelaskan Suhanta, dugaan adanya Mark up itu diketahui setelah dirinya melihat Dokumen Dana Desa Sindangdari TA 2023 bahwa pagu pengadaan mobil ambulance type Wuling sebesar Rp 280 juta.

"Setelah saya melihat Dokumen Dana Desa tahap 2 Ta 2023 pengadaan mobil ambulance type Wuling desa Sindangsari, saya sangat terkejut dengan pagu anggaran Rp 280 juta," ujar Suhanta.

Menurut Ketua LSM Lidik, Suhanta. Pihaknya akan membuat laporan, sebelumnya itu bertujuan agar penggunaan atau pun alokasi dana desa di Kabupaten Karawang ini tidak main–main.

"Agar alokasi dana tidak asal digunakan saja sehingga banyak sekali penyelewengan seperti banyaknya pemberitaan media. Dan agar menjadi perhatian Bupati, DPMPD, Inspektorat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban pekerjaan saja," tutupnya. (red)*

IMG-20231108-WA0028(1)

Amblasnya Pekerjaan Jembatan di Kecamatan Cibuaya Diduga Terjadi Akibat Struktur Tanah Dasar Sungai Yang Labil dan Adanya Palung Yang Tak Terdeteksi

Kondisi pekerjaan sebelum amblas (insert: foto pelaksana)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Baru-baru ini, masyarakat di Dusun Neglasari RT/RW 02/04, Desa Sadari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang dihebohkan dengan adanya pekerjaan pembangunan jembatan yang ambruk sebelum pekerjaan tersebut selesai. Senin (6/11/2023).

Berdasar keterangan Hendra selaku pihak pelaksana dari CV. Jaya Alfa Rizky, dirinya menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali dan bersifat "force majeure" dikarenakan kemungkinan adanya palung yang cukup dalam dan diduga tidak terdeteksi yang secara kebetulan berada tepat di posisi tiang, hingga menyebabkan amblasnya tiang penyangga jembatan secara tidak terduga. Selain itu, diduga juga terjadi akibat kondisi struktur tanah yang labil dipermukaan dasar sungai.

Selain itu, ketika disinggung terkait mekanisme dalam pengerjaannya, Hendra menerangkan bahwa dirinya sudah mengikuti RAB yang dikeluarkan oleh pihak Dinas dan selalu berkoordinasi dengan pihak bagian pengawasan selama berjalannya pekerjaan tersebut.

"Kalo dalam teknis pekerjaan, selama ini kita sudah ikuti sesuai dengan RAB dan selalu intens berkomunikasi dengan pihak pengawas selama proses pengerjaannya. Tapi, yang namanya musibah kan kita gak ada yang tahu. Untung saja ini masih tahap pengerjaan, kalo ambruknya setelah digunakan masyarakat kan kasihan, takut malah membahayakan masyarakat nantinya," terangnya kepada Jendela Jurnalis. Selasa (7/11/2023).

Lebih lanjut, dirinya mengaku bahwa ambruknya pekerjaan jembatan tersebut sepenuhnya telah menjadi tanggungjawab pihak pelaksana. Terlebih, selama ini belum ada pembayaran yang ia terima dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut tidak ada kerugian negara.

Sementara itu, pihak pengawas Dinas PUPR yang berinisial S saat dimintai keterangan seputar adanya kejadian tersebut, dirinya menjelaskan bahwa semua pihak terkait pembangunan jembatan tersebut sudah bekerja sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Semua sudah berbuat semaksimal mungkin dan bertugas sesuai fungsinya masing-masing. Ini musibah, tapi alhamdulillah pihak pelaksana siap bertanggungjawab untuk menyelesaikan jembatan yg diinginkan oleh masyarakat sekitar tersebut," jelasnya saat dikonfirmasi Jendela Jurnalis melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Rabu (8/11/2023).

Atas kejadian tersebut, S juga berharap agar dengan adanya kejadian tersebut dapat segera tertangani dengan baik dan dijadikan bahan evaluasi agar kedepannya tidak terulang lagi kejadian serupa. (NN)*