Bulan: Mei 2022

Jendela Jurnalis Karawang -
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Karawang menggelar audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang, Selasa (31/5/2022).

Dalam audiensi tersebut MOI Karawang mempertanyakan sejumlah temuan dan informasi yang didapatkan dilapangan, di antaranya adanya dugaan praktek pungli yang terjadi di BPN.

Saat pertanyaan seputar dugaan pungli tersebut diajukan, ternyata diakui pihak BPN, yang sebelumnya mereka sudah mendapat warning atau peringatan dari Tim Saber Pungli, jika ada praktek pungli di BPN Karawang.

“Informasi itu memang sudah kami dengar, sebelumnya kami juga sudah dapat warning dari tim saber pungli,” ujar Kasubag Tata Usaha BPN Kabupaten Karawang, Hamjah Adi Nugroho kepada MOI Karawang.

Dugaan praktek pungli yang terjadi di BPN Karawang terus dikerucutkan, saat MOI Karawang menyampaikan dan mempertanayakan kebenaran informasi terkait adanya dugaan oknum sopir yang jadi fasilitator bekerjasama dengan salah satu Kasubdit di BPN Karawang, melakukan praktek pungli.

Adapun kabar tersebut didapat dari informasi yang diberikan oleh notaris dan pengembang dan perusahaan properti (Identitasnya dirahasiakan-red) yang mengurus dokumen pertanahan ke BPN Karawang, yang menyebut jika pemecahan bidang bisa memakan biaya Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, sedangkan untuk balik nama per bidang dipungut biaya Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, padahal menarik biaya diluar ketentuan itu tidak dibenarkan.

Namun, merespon kabar itu Hamjah mengaku tidak tahu dan malah menanyakan siapa oknum sopir dan siapa Notaris yang dimaksud.

“Kalau itu kami belum mendengar, kalau boleh tahu siapa sopir yang dimaksud, dan notarisnya siapa, untuk kita evaluasi dan clearkan,” katanya.

Lebih lanjut Hamjah sangat berterimakasih menerima informasi terkait adanya dugaan praktek pungli di BPN Karawang dan berjanji akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi BPN untuk kedepannya.

“Informasi ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan koreksi, agar BPN Karawang lebih baik lagi,” ungkapnya.

Bukan hanya terkait adanya dugaan praktek pungli, MOI Karawang juga mempertanyakan terkait program PTSL, yang pada realisasinya kerap mengalami kegaduhan di Kabupaten Karawang.

Terakhir, realisasi program PTSL di Desa Srijaya, Kecamatan Pakisjaya, yang berujung dugaan pemerasan oleh oknum wartawan terhadap kepala desa, menyangkut realisasi program PTSL.

“Iya, Program PTSL ini merupakan program pusat yang dibuat pada tahun 2018, pada prinsipnya program ini gratis, pemohon tidak dikenakan biaya sama sekali, adapun ketentuan menurut SKB 3 Mentri untuk wilayah Jawa – Bali, dikenakan biaya hanya sebesar Rp150 ribu saja oleh panitia di desa, jadi tidak diperkenankan petugas di desa menarik biaya lebih dari itu,” tegasnya.

Lalu Hamjah menyampaikan jumlah kuota PTSL pada tahun 2021 dan 2022, dimana mengalami penurunan jumlah kuota pada tahun 2022.

“Pada tahun 2021 jumlah kuota PTSL di Kabupaten Karawang ada sebayak sekitar 70 ribu bidang, namun pada tahun 2021 ada penurunan, jadi hanya 46 ribu bidang saja,” tandasnya.
(red).

Jendela Jurnalis Karawang -
Pogram Normalisasi terus di galakan oleh pemerintah di setiap pelosok kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Karawang. Dalam program normalisasi pengerukan tanah yang dangkal di sungai, dilaksanakan untuk membantu arus air sehingga aliran air bisa berjalan lancar bagi kepentingan warga masyarakat banyak. Terutama untuk para petani padi, karena mayoritas warga Karawang Utara adalah para petani padi, sehingga dengan arus air yang baik normal dan lancar bisa membantu para petani padi dalam mengairi pesawahan.

Hanya saja, dari beberapa pelaksana'annya masih ada pekerjaan yang perlu diperhatikan, khususnya pengawasan dari Pemerintah ataupun Dinas terkait seperti PUPR, dalam hal ini agar dalam pelaksanaan Normalisasi bisa lebih maksimal dan terawasi dengan terjun langsung untuk pengawasannya. Jangan sampai dalam pelaksanaan program normalisasi ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan standar operasionalnya oleh pemerintah melalui dinas PUPR.

Dari pantuan Team Jendela Jurnalis di beberapa tempat yang di laksanakan normalisasi, ditemukan bahwa tidak nampak adanya papan informasi pekerjaan proyek. Seperti yang dilihat dari pekerjaan yang sudah di garap dan di kerjakan normalisasi sungai di wilayah Desa Kutagandok, Desa Kalangsurya, Desa Tambaksumur, Desa Kedung Jeruk, maupun di Desa Kertamulya baru baru ini, sama sekali tidak nampak terpasang papan informasi. Padahal, papan informasi tersebut bagian dari kepentingan publik, agar semua tahu pekerjaan Normalisasi yang di laksanakan di wilayah tersebut.

Seperti yang disampaikan Rambudi selaku Kasie Sumber Daya Air SDA Karawang sendiri beberapa waktu yang lalu kepada lembaga Sosial Kontrol maupun Awak Media di kantor nya, bahwa pemasangan papan informasi atau plang proyek apapun programnya dari pemerintah, adalah salah satu keharusan dan wajib di pasang agar di ketahui oleh publik, sebagai transparansi informasi untuk seluruh masyarakat.

"Sehingga masyarakat tahu program apa yang sedang di kerjakan di lingkungan nya, dari program apa, dinas mana, dan itu salah satu bagian dari keterbukaan publik ketransparansian pemerintah dalam setiap program yang ada. "Ucap Rambudi. (Red).

Namun, hal tersebut nampaknya berbanding terbalik dan tidak diindahkan oleh beberapa pelaksana proyek dilapangan, terlihat dari tidak terpasangnya papan informasi disetiap lokasi pengerjaan proyek.

Seperti hal yang disampaikan oleh Kopral, yang mengaku dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat NKRI, yang juga sebagai warga masyarakat sekitar proyek normalisasi yang berlangsung ketika bertemu di salah satu proyek normalisasi di Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes. Ia menuturkan bahwa kedatangannya ke lokasi proyek didasari oleh keingintahuannya mengenai informasi proyek tersebut, dan ia juga menuturkan ingin bertemu dengan mandornya, karena ia tidak melihat papan informasi disekitar proyek normalisasi tersebut.

"Saya orang sini, dan saya terjun ke lokasi langsung, ingin tahu mandor atau pelaksana yang ada di lapangan terkait dengan program pekerjaan normalisasi ini, karena yang saya lihat, pekerjaan ini tidak terlihat papan informasi. "Tuturnya. (29/05/2022).

Memang benar, Seharusnya setiap proyek fisik wajib memasang papan informasi yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, mulai pengerjaan, pelaksana proyek, nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaan sampai selesai agar tidak melanggar Keterangan Informasi Publik (KIP), semua harusnya tertera dan tercantum di papan informasi dalam setiap pekerjaan proyek apapun yang dibiayai dan bersumber dari anggaran pemerintahan, guna mencegah adanya dugaan proyek bodong.

Namun fakta yang ditemui dilapangan, terkadang beberapa pelaksana atau mandor proyek terbukti masih banyak yang mungkin beranggapan jika pembuatan papan informasi hanyalah masalah sepele. Padahal, pemasangan papan informasi proyek itu sangat penting, mengingat keterkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan akan sangat berdampak baik dari sisi pengawasan maupun pengetahuan publik.

"Jangan sampai pekerjaan normalisasi di manapun, kapanpun, seperti proyek siluman tidak ada informasi tahu-tahu ada pekerjaan saja." Ucap Kopral lebih lanjut.

Selain papan informasi, juga perlu pengawasan yang benar benar maksimal. Jangan sampai dalam pelaksanaannya, eskavator normalisasi ini malah merugikan warga masyarakat sekitar yang kena dampak nya. Seperti pembuangan dari pengangkatan tanah atau lumpur yang dikeruk, penyimpanan nya yang terlihat tidak beraturan, bertumpuk di mana mana. tidak di sepanjang tanggul irigasi, namun malah melebar ke jalan raya (umum), sehingga membuat licin jalan dan dapat membahayakan pengguna jalan.

Juga dari pengerukan yang tidak merata, terlewat dan di lewati, seharusnya juga jangan sampai mengganggu, merusak fasilitas publik yang berdampak kerugian dilingkungan warga sekitar, mulai lahannya, tanamannya, dan pekarangannya. makanya perlu orang yang mengawasi di lapangan dalam program Normalisasi inj baik dari pemerintah dinas PUPR atau CV yang mengerjakanya.

"Makanya kami sebagai lembaga sosial kontrol, berharap dan meminta pihak PUPR bisa terjun langsung dalam pengawasan, pelaksanaan normalisasi di kecamatan dan desa manapun. Jangan sampai program pekerjaan ini seperti proyek siluman. Tidak jelas dan tidak ada papan informasi sama sekali. program apa dan sumber dananya dari mana." Imbuhnya.

Kemudian, ia juga berharap ada evaluasi dari Dinas terkait kedepannya, agar hasil yang diharapkan dalam program Normalisasi bisa dan mampu sesuai dengan harapan bersama.

"Ini perlu evaluasi pemerintah dan dinas dinas tekait kedepan, agar hasil yang di harapkan dalam program Normalisasi bisa dan mampu sesuai dengan harapan bersama. (poin nya bisa lebih baik lagi)." Tutupnya.
(Team).

Jendela Jurnalis Karawang -
Moment lebaran masih terasa dalam lingkup sosial dan masyarakat, terlihat dari masih terselenggaranya beberapa kegiatan bernuansa Halal Bi Halal yang digelar oleh beberapa komunitas sosial maupun orgenisasi dalam lingkup tingkat Nasional maupun Daerah.

Seperti acara yang digelar oleh Garda BMI Kabupaten Karawang hari ini di sekitar Taman Surga Lingkar yang berlokasi di Perum Karawang Baru, Desa Karanganyar, Kecamatan Klari pada Minggu (22/05/2022).

Acara yang dikemas dengan Tema Halal Bi Halal tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus dan Anggota DPC Garda BMI Karawang, tampak hadir juga Pengurus DPAC PKB Kecamatan Klari, hingga Ranting PKB Desa Karanganyar.

Tak hanya itu, acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Bro Rahmat Hidayat Djati M.IP selaku Ketua DPC PKB Karawang sekaligus beliau juga merupakan Dewan Pembina dari Garda BMI Karawang yang memang merupakan Organisasi yang menjadi Banom PKB sejak 2021 lalu.

Dalam sambutannya, Ketua DPC PKB Karawang yang biasa akrab disapa dengan sebutan Kang Toleng tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagai Banom dari PKB, Garda BMI dalam memberikan perlindungan terhadap PMI harus maksimal, selain itu juga diharapkan Garda BMI juga memberikan edukasi mengenai hal yang berkaitan dengan PMI.

"Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Garda BMI, dalam melakukan pendampingan maupun perlindungan terhadap PMI harus maksimal, dan saya juga berharap selain Pendampingan dan perlindungan, Garda BMI juga mengedukasi Masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pekerja Migran (PMI)." Ungkapnya.

Acara tersebut berjalan dengan hangat dan khidmat, dimulai dari rangkaian sambutan, simbolis penyerahan SK untuk Ranting PKB Desa Karanganyar hingga ke acara inti Halal Bi Halal sampai acara berakhir hingga menjelang sore hari.

Usai acara berlangsung, Rasmana selaku Ketua DPC Garda BMI Karawang ketika diwawancara juga menyampaikan terimakasihnya untuk Jajaran pengurus Garda BMI hingga Jajaran Pengurus PKB, khususnya untuk Dewan Pembina yang menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tersebut.

"Terimakasih untuk Jajaran Panitia dari Pengurus Garda BMI, dari PKB, khususnya untuk Bro RHD yang menyempatkan diri hadir dan memberikan arahannya, untuk mempererat tali silaturahmi antara kita semua, sehingga acara ini bisa terselenggara dan berjalan dengan baik." Tutupnya.

(NN).

Jendela Jurnalis Karawang -
Pentingnya sosialisasi mengenai peluang kerja keluar negeri, khususnya untuk peluang kerja ke Jepang dan Korea, LPK Y Seoulina bersama LPK Sekai Mustika yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Hari ini, Jum'at (20/05/2022) menggelar sosialisasi di Karawang, tepatnya di SMK Taruna Karya Mandiri (TKM) Tempuran.

Acara tersebut terselenggara berkat kerjasama dengan Garda BMI Karawang, hingga bisa juga menghadirkan narasumber dari Disnaker Karawang melalui Ijum Junaedi SH selaku Kasie Penempatan Tenaga Kerja Untuk Dalam dan Luar Negeri.

Dalam agenda tersebut, Narasumber dari LPK Y Seoulina bersama LPK Sekai Mustika menyampaikan mekanisme pendaftaran maupun proses pembelajaran bahasa hingga penempatan dinegara tujuannya nanti, juga dengan menghadirkan alumni dari LPK tersebut yang sudah sukses setelah kembali ke Tanah air.

Seperti yang dikatakan Indra dari LPK Sekai Mustika, bahwa disana ada program magang juga yang sudah berjalan beberapa tahun, dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja pertahunnya mencapai 1000 orang.

"Alhamdulilah LPK kita sudah berizin SO ya dari Kemnaker, kita juga ada Program untuk magang, tiap tahun kita ada order sekitar 1000 tenaga yang dibutuhkan untuk di bidang kontruksi, seperti perakitan besi dll. Sebagian di bidang Pertanian dan pengolahan makanan." Tutur indra dalam sosialisasinya.

Sementara itu, Ijun Junaedi sebagai Kasie Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, juga menyampaikan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur dan hal lainnya untuk pembekalan bagi generasi muda yang berminat untuk berangkat bekerja keluar negeri.

"Untuk peluang seperti ini merupakan peluang yang sangat bagus, disosialisasikan dengan baik, dijelaskan prosesur dan mekanismenya seperti apa, menggandeng Disnaker juga, tentunya memang ini merupakan suatu keselarasan antara penyedia jasa dengan pemerintah yang membidanginya, apalagi ada Garda BMI yang membidangi segala permasalahannya, jika kita bersama ya tentunya ini merupakan langkah dan antisipasi yang baik untuk mencegah dari timbulnya berbagai masalah yang ada." Ungkapnya.

Acara tersebut berjalan dengan baik, selain motivasi dari PMI yang telah sukses juga ada sesi tanya jawab mulai dari proses hingga tentang apa yang dinamakan Program G To G, menjadikan sosialisasi tersebut tampak sempurna dan tepat sasaran untuk kurang lebih 80 Peserta yang mencakup dari Siswa, Almuni dan Peserta Umum.

Garda BMI sebagai panitia sekaligus Satker yang telah bekerjasama bersama dua LPK tersebut usai acara berlangsung juga menyampaikan terimakasihnya untuk Pihak SMK TKM Tempuran yang telah bersedia memberikan tempat dan dukungannya hingga terselenggaranya acara tersebut.

"Kami dari Garda BMI Karawang, mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Pihak SMK TKM Tempuran, untuk PKB Karawang, untuk LPK yang jauh-jauh sudah datang, juga untuk Kasie dari Disnaker yang telah membantu menyampaikan sosialisasinya, sehingga acara ini berjalan dengan baik dan sempurna." Ucap Rasmana Ketua Garda BMI Karawang ketika diwawancara.
(NN)

Jendela Jurnalis Karawang -
Masih adanya Apotek yang diduga belum memiliki surat izin apotek lengkap di kabupaten Karawang, tentunya menimbulkan pertanyaan bagi pihak masyarakat, sudah sejauh mana tanggung jawab Dinas Kesehatan, Perizinan dan Balai Pom terkait sebagai pengawas obat - obatan dan izin dalam berusaha.

Terkait akan hal tersebut, awak media ini mencoba mengkonfirmasi Apotek yang diduga belum memiliki surat ijin yang lengkap, tapi tetap beroperasi tanpa pengawasan. Salah satunya yaitu Apotek Deudeuh yang berlokasi di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang.

Namun pada saat di konfirmasi oleh awak media ini kepada pemilik apotek, pemilik tidak ada ditempat, akan tetapi hanya ada penjaga apotek yang berada di lokasi.

"Iya pa, kami udah buka lama, masalah perizinan Apotek ini saya tidak tahu menahu, coba bapak hubungi pemiliknya pak H. Budi”ucapnya, pada jurnalis, Jum'at (13/5).

Saat masalah tersebut dikonfirmasikan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kabupaten Karawang, melalui bagian pendaftaran perizinan, Dadan, menyebutkan bahwa apotek Deudeuh belum melengkapi ijin keseluruhannya terkait operasional apotek.

"Baru tadi masuk untuk proses surat ijin praktek tenaga teknis. Untuk ijin operasional apotek belum. Karena ijin untuk apotekernya dulu diselesaikan. Dan tentunya kalau surat ijin itu belum keluar, apotek tersebut dilarang untuk buka dulu" ungkapnya.
(Red.)

Jendela Jurnalis Karawang -
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang menggelar rapat pembahasan pemilihan antar waktu Kepala Desa Cilewo, di ruang rapat DPMD Kabupaten Karawang, Jum'at (13/5/2022).

Rapat tersebut dihadiri oleh pihak DPMD Kabupaten Karawang, Camat Telagasari, Pemerintah Desa Cilewo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cilewo.

Diketahui, sepeninggal Kades Abun Bunara yang terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Desa di Karawang pada tahun 2021 meninggal dunia pada 16 Mei 2021 lalu dikarenakan akibat sakit.

Otomatis mengakibatkan adanya kekosongan jabatan Kades. Akhirnya tidak berselang waktu lama, Pemerintah Desa Cilewo Kecamatan Telagasari memiliki Kepala Desa (Kades) berstatus Penjabat Sementara (PJS).

Status PJS hingga kini, di sandang oleh Staff Pemdes DPMD Karawang, Nunu Nugraha, hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.375-Huk/2021 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat kepala desa dan pengangkatan Penjabat Sementara Kades Cilewo tertanggal 26 Juli 2021 lalu.

PJS Kades Cilewo, rencananya akan menjalankan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru hasil pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Namun, sayangnya hingga saat ini, Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang masih terkatung-katung belum ada tanda-tanda hal tersebut akan dilaksanakan.

Alhasil, dalam rapat yang digelar antara DPMD, Camat Telagasari, Pemerintah Desa Cilewo dan BPD Desa Cilewo, menghasilkan keputusan, bahwa pelaksanaan PAW Kades Cilewo akan segera di laksanakan dalam beberapa bulan ke depan.

Tentunya, masyarakat Desa Cilewo sangat menyambut baik rencana akan dilaksanakannya pemilihan PAW Kades Cilewo. Salah satunya, D. Sutedjo MS, warga desa Cilewo, dirinya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, yang sudah menerima kembali ajuan BPD Desa Cilewo Kecamatan Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, untuk melaksanakan pemilihan PAW Kepala Desa di Desa Cilewo.

"Mudah-mudahan pemilihan Pergantian Antara Waktu (PAW) Kepala Desa Cilewo segera di laksanakan. Informasinya, kemungkinan akan digelar sekitar bulan Agustus 2022, karena tahapannya di mulai dari Bulan Juni, Juli, Agustus" ucap Sutedjo kepada Wartawan, Jum'at (13/5/2022).

Dirinya menuturkan, kepada siapapun masyarakat desa Cilewo, yang menginginkan untuk menjadi calon Kepala Desa Cilewo sah-sah saja. Siapapun berpeluang untuk menjadi Kepala Desa Cilewo, namun pada intinya jangan sampai ada konflik kembali seperti sebelumnya.

"Karena jika terjadi ada konflik atau tidak kondusif, kemungkinan pemerintah daerah Kabupaten Karawang akan mengundurkan kembali pelaksanaan pemilihan PAW Desa Cilewo" terangnya.

"Apalagi beberapa waktu lalu sempat ada yang mengajukan penggantian PJs Kades Cilewo, tentunya menurut saya hal itu tidak benar dan salah, karena PJs itu tidak bisa di ganti sebelum pelaksanaan pemilihan PAW yang menghasilkan Kepala Desa Definitif" tambahnya.

Sutedjo mengajak kepada masyarakat Desa Cilewo, agar mensukseskan pesta demokrasi ini. Karena siapapun yang akan mengikuti pentas politik untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa semuanya berhak sebagai masyarakat desa Cilewo.

"Saya sarankan kepada pemerintah Desa Cilewo terutama BPD, jalankan aturan dengan semaksimal mungkin, dan jangan pernah takut jika ada ancaman dari kiri ataupun kanan. Jalankan sesuai dengan koridor yang telah di tetapkan, demi terlaksananya pesta demokrasi pemilihan PAW di Desa Cilewo yang sesuai aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan" saran Sutedjo.

Lebih lanjut Sutedjo mengungkapkan, pihaknya sangat mensupport kepada BPD Desa Cilewo, untuk melaksanakan pemilihan PAW Kepala Desa Cilewo yang terbuka dan bersih.

"Sekali lagi saya mohon jaga kondusifitas sampai dengan hari pelaksanaan PAW Desa Cilewo.
Siapapun yang akan menjadi Kepala Desa Cilewo, yang penting bertujuan untuk memajukan Desa Cilewo lebih baik untuk kedepannya". Pungkasnya.

(Tata/Red)