Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR – Pemuda Muhammadiyah Kuningan menyampaikan keprihatinannya atas kekosongan sejumlah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan yang dinilai telah mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi ini dianggap sebagai masalah serius yang berpotensi merusak efektivitas pemerintahan di berbagai sektor. Senin (7/10/24).

Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Mohamad Agung Tri Sutrisno, SH, kekosongan jabatan ASN tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dari tim pemenangan bupati untuk kepentingan politik. "Praktik ini mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengganggu integritas birokrasi. ASN harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan pribadi," ujarnya.

Dalam rangka menjaga profesionalitas dan kualitas birokrasi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan mendesak agar segera dilaksanakan proses open bidding yang transparan dan profesional untuk mengisi jabatan-jabatan ASN yang kosong. Proses ini, menurut mereka, harus diprioritaskan agar posisi strategis diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga menyatakan dukungan penuh kepada Penjabat (Pj) Bupati Kuningan untuk segera mengambil langkah konkret dalam melaksanakan open bidding tersebut. “Langkah ini sangat penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tambah Agung.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan juga mengajak semua pihak, terutama yang terlibat dalam politik lokal, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan atau pribadi. "ASN bukan alat politik, melainkan pilar utama yang harus mendukung fungsi pemerintahan," tutupnya.

Pemuda Muhammadiyah Kuningan berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga integritas birokrasi di Kabupaten Kuningan. (Iwan)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pengacara kondang Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, menanggapi tajam isu yang menyudutkan Acep Jamhuri. Menurutnya, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tidak memiliki dasar dan hanya bertujuan menggiring opini publik secara tidak bertanggung jawab. Askun menegaskan bahwa orang yang melontarkan tuduhan itu tidak memahami organisasi, terutama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

"KORPRI itu adalah organisasi mandiri dengan struktur yang jelas, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota dan yang lainnya. Kebetulan, Acep Jamhuri menjadi ketua, namun karena akan mencalonkan diri sebagai Bupati, ia telah mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS)," ujar Askun pada Minggu (6/10/2024).

Menurut Askun isu yang menuding Acep Jamhuri menggelapkan dana KORPRI adalah untuk membunuh karakter Acep Jamhuri.

"Isu ini sengaja dilontarkan untuk membunuh karakter Acep Jamhuri karena takut jagoannya kalah," ujarnya.

Askun meminta pihak yang melontarkan tuduhan tersebut untuk belajar memahami lebih dulu bagaimana organisasi KORPRI bekerja, terutama peran Sekretaris dan Bendahara yang juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

"Mereka yang berbicara sembarangan ini jelas tidak paham bagaimana mekanisme dalam KORPRI. Keuangan dikelola oleh Bendahara, bukan hanya Ketua. Jadi, silakan tanya langsung kepada Sekretaris dan Bendahara KORPRI jika ada kecurigaan, jangan asal bicara tanpa dasar," tegasnya.

Askun juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah, dan menantang pihak yang menuduh untuk melapor jika memiliki bukti konkret, bukan hanya menggiring opini publik.

"Kalau memang ada bukti, laporkan saja. Jangan hanya bicara di luar tanpa dasar, itu hanya menunjukkan ketidakpahaman dan keinginan untuk menjatuhkan," tutur Askun.

Askun menyarankan kepada yang melontarkan isu tersebut untuk belajar dan bertanya terlebih dahulu kepada yang faham terkait Organisasi KORPRI.

"Makanya tanya dulu kepada orang yang tahu biar ngerti dan sebelum bicara itu sebaiknya ngaca dulu, apakah pantas ngomong seperti itu. Ngomong yang tidak ada isinya kalau kata orang sunda itu ngahambur bacot," pungkasnya.

Askun juga berpesan agar masyarakat bijak dalam menerima informasi agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tak jelas kebenarannya. (red)*

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema "Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas" di halaman Kantor Bupati, Selasa (01/10/2024).

Upacara ini dipimpin oleh Pj Bupati Aceh Barat Drs Mahdi Efendi dan diikuti oleh unsur pimpinan daerah dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Aceh Barat.

Pj Bupati Mahdi Efendi mengatakan, kemajuan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang yang penuh warna. Bangsa Indonesia pernah melalui berbagai ujian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, katanya, dengan semangat persatuan dan tekad untuk membangun, Indonesia berhasil melalui ujian-ujian tersebut, yang pada akhirnya menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara. "Kita harus tetap melanjutkan perjuangan dan pembangunan bangsa, meskipun bentuk kegiatannya harus disesuaikan dengan tantangan zaman.

Lebih lanjut, Ia menambakan, setiap masa memiliki model perjuangannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi dan inovasi agar perjuangan dan pembangunan yang dilakukan tetap bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Upacara ini menjadi momen untuk kembali mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.

“Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan di masa depan demi mewujudkan Indonesia Emas,” pungkasnya. (Muhibbul)*

MEULABOH, Jendela Jurnalis - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) menggelar acara nonton bareng peringatan Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kantor PWI Aceh Barat pada Senin malam (30/09/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominsa, Edy Sofian, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan sejarah kelam bangsa, yakni peristiwa pembantaian para jenderal yang dikuburkan di Lubang Buaya pada masa pemberontakan G30S/PKI.

“Kita jadikan ini sebagai pembelajaran tentang bahaya laten PKI. Untuk mewaspadai kebangkitan paham komunis, kita harus meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara,” ujar Edy Sofian.

Peringatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga ideologi negara dan waspada terhadap segala bentuk ancaman yang merongrong keutuhan NKRI, ungkap nya.

Disisi lain, Ketua PWI Aceh Barat, Sa'dul Bahri, S.Sos.I, menuturkan bahwa kegiatan nonton bareng film peringatan Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI) bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan sebagai bentuk aktualisasi kecintaan anak bangsa, terutama para wartawan, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya menjaga keutuhan dan ideologi negara. Ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Indonesia, sekaligus mengukuhkan peran wartawan sebagai pilar demokrasi dan penyambung informasi yang benar kepada masyarakat," ujar Sa'dul Bahri.

Sedangkan Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh Barat, Musfaruddin, juga menegaskan kesiapan pihaknya sebagai relawan kemanusiaan dalam menjaga keutuhan bangsa. Menurutnya, RAPI selalu siap berada di garis depan untuk menghadapi ancaman terhadap ideologi negara.

"Sebagai relawan kemanusiaan, kami berkomitmen untuk menjaga NKRI dari segala bentuk rongrongan yang berpotensi merusak ideologi bangsa. Kami akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kesatuan dan keamanan," kata Musfaruddin.

Acara nonton bareng ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, serta mewaspadai segala bentuk paham yang mengancam keutuhan Indonesia. (Muhibbul)*