Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH. MH ikut menyoroti terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
‎
‎Bukan soal kasus keracunan MBG atau tidak diberdayakannya para pelaku usaha lokal oleh SPPG, melainkan soal realisasi program MBG di lapangan yang rawan praktik korupsi.
‎
‎"Jujur saja, program ini bagus tapi rawan praktik korupsi jika tidak diawasi. Maka saya menghimbau agar masyarakat untuk terus kritis mengawasi program MBG," tutur Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang ini, Sabtu (4/10/2025).
‎
‎Menurut Askun (sapaan akrab), MBG disinyalir jadi sarang korupsi karena selalu diikuti oleh pernyataan untuk tidak mendokumentasikan, memposting atau mempublikasikan jenis, rasa, atau kondisi makanan yang dikonsumsi.
‎
‎Pola seperti ini ditenggarai sebagai upaya mengintimidasi dan merampas kebebasan masyarakat, terutama pihak penerima manfaat MBG sebagai obyek pembangunan untuk berpendapat, menyampaikan fakta dan data terkait program pemerintah tersebut.
‎
‎"Jika berpendapat saja masyarakat dilarang, maka ini menjadi awal mula kecurigaan kita bahwa MBG memang sarat kepentingan korupsi oleh sebagian oknum yang ingin mencari untuk lebih dari program Pak Prabowo ini," kata Askun.
‎
‎Oleh karenanya, Askun meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk membuka layanan pengaduan MBG yang mudah dan responsif bagi masyarakat umum. Sehingga setiap temuan MBG bisa disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemkab Karawang.
‎
‎"Saya pikir layanan pengaduan MBG ini sangat penting, agar semua pihak termasuk civil society bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,"
‎
‎"Sekali lagi saya sampaikan, MBG program bagus. Tapi praktik di lapangan rawan korupsi, jika tidak kita awasi secara bersama-sama," tandas Askun. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menyikapi permasalah pekerjaan Peningkatan Jalan Pasirmalang - Wadas oleh CV. SINAR MULIA yang diduga tidak transparan dan proses pengerjaannya tidak profesional, Tri Winarno selaku Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang akhirnya buka suara. Kamis (25/9/25).

‎Menurutnya, terkait pekerjaan tersebut, dirinya sudah menyampaikan ke PPTK dan Pengawas untuk mengintruksikan kepada pelaksana agar mengerjakan proyek sesuai spesifikasi yang ada.

‎"Apabila ada pelanggaran atau pekerjaan yang tidak sesuai akan dievaluasi dan diproses sesuai dengan regulasi yang ada didalam proses pengendalian kontrak," tegasnya. (25/9/25).

‎Sementara itu, berdasarkan pantauan Jendela Jurnalis di lokasi pekerjaan, papan proyek masih terpampang seperti semula tanpa ada volume untuk kegiatan penurapannya.
‎
‎Menyikapi hal tersebut, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia kembali berkomentar. Menurutnya, jawaban dari Kabid masih abu-abu.
‎
‎"Sudah jelas itu volume penurapannya tidak terpampang dalam papan informasi. Tapi, seolah dirinya menganggap ketidaktransparanan nya sebagai hal sepele," singgungnya. (25/9/25).
‎
‎Lebih lanjut, menurutnya sikap Kabid yang memberikan keterangan seperti itu justru hanya seperti memberi angin segar untuk pelaksananya saja.
‎
‎"Sudah jelas ada pelanggaran, tapi Kabid masih bersikap seolah-oleh tidak ada permasalahan disana, dengan dia ngomong seperti itu, seperti sedang memperlihatkan kelemahannya saja yang  seolah tidak berani mengambil tindakan maupun teguran kepada pelaksana, ada apa ya?" pungkasnya dengan nada heran. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menyikapi permasalah pekerjaan Peningkatan Jalan Pasirmalang - Wadas oleh CV. SINAR MULIA yang diduga tidak transparan dan proses pengerjaannya tidak profesional, Tri Winarno selaku Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang terkesan cuek dan tak menanggapi. Rabu (24/9/25).

‎Diketahui, proyek tersebut dikerjakan oleh CV. SINAR MULIA melalui nomor kontrak 027.2/016/10.2.01.0033.6.14/KPA-JLN/PUPR/2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.700.000.000,00,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2025.

‎Namun sangat disayangkan, sebelumnya saat dikonfirmasi perihal proyek tersebut, Kabid hanya memberikan secuil keterangan dengan memberikan nama pengawasnya saja yang berinisial HS.

‎Sementara itu, saat dimintai kontaknya untuk dihubungi, Kabid malah terkesan cuek dan seolah enggan menanggapi kembali pertanyaan pertanyaan Jendela Jurnalis. Bahkan, saat ditanyakan lebih lanjut perihal langkah apa yang telah ditempuh pihak dinas atas adanya dugaan transparansi dan permasalahan pekerjaannya, dirinya bersikap seolah tak mau tahu dan lebih memilih bungkam.

‎Begitupun dengan pihak pelaksana CV. SINAR MULIA yang berinisial A, dirinya bersikap sama dengan tak menanggapi lebih lanjut apa yang dikonfirmasikan. Padahal, terkait transparansi tidak tercantumnya volume penurapan dirinya mengaku akan memeriksa kembali RAB. Namun, hingga saat ini, tak kunjung ada kejelasan terkait hal tersebut. Bahkan informasi hasil dirinya memanggil mandor pekerja pun tak diinformasikan lebih lanjut.

‎Menyikapi hal tersebut, H. Nanang Komarudin selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia kembali berkomentar. Menurutnya, sikap Kabid sangat mencerminkan lemahnya pihak dinas seolah enggan menindaklanjuti permasalahan seputar pekerjaan.

‎"Padahal, agar tidak menimbulkan kerugian, peran serta pihak dinas sangatlah penting, khususnya peran serta pengawas yang seharusnya lebih intens mengawasi dan memberikan pengarahan, agar dapat menghasilkan pekerjaan berkualitas baik," ungkapnya.

‎Lebih lanjut, H. Nanang menduga adanya kongkalikong antara pihak pelaksana dengan pihak dinas, sehingga hal tersebut seolah tidak berpengaruh apapun terhadap keduanya.

‎"Jika memang terjadi hal seperti itu, kita sebagai masyarakat saja yang maju sebagai sosial kontrol, kita kumpulkan saja bahan-bahan pelaporan seputar proyek tersebut, biar nanti APH yang bertindak untuk mengonfirmasikan lebih lanjut kepada pelaksana maupun pihak dinasnya. Semoga saja nanti akan terkuak terkait siapa yang lalai dan siapa yang abai akan tugasnya," tegasnya.

‎"Minimal berikan kejelasan, agar semuanya terbuka dan masyarakat tak perlu mempertanyakannya," imbuhnya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, Pengawas dalam pekerjaan tersebut berhasil dikonfirmasi. Dan mengenani pelaksana dan Kabid yang seolah membungkam, seolah keduanya bekerjasama untuk mengaburkan pembenaran. (NN)*

Jendela Jurnalis, KARAWANG - Usai ramai diberitakan media online, pekerjaan peningkatan jalan Pasirukem-Langensari diduga tidak transparan. Dan sebelumnya juga sempat diberitakan Jendela Jurnalis dengan judul, "Tak Ada Papan Informasi, Proyek Peningkatan Jalan Pasirukem-Langensari Tuai Kritikan dan Sorotan."
‎
‎Sehari kemudian, tiba-tiba papan informasi pekerjaan atau papan proyek terlihat telah terpasang. Diketahui, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. CIWULAN BANGKIT melalui Nomor SPK 027.2.026/10.2.01.0033.9.79.ADD1/KPA-JLN/PUPR/2025 Tanggal 08 September 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp.639.476.535,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Karawang tahun 2025.
‎
‎Melihat baru terpasangnya papan proyek usai ramai diberitakan, Ketua umum lembaga bantuan hukum massa keadilan rakyat (LBH Maskar) indonesia, H.Nanang Komarudin, S.H., M.H mengatakan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Karawang dan pihak pelaksana diduga kebakaran jenggot dan kelabakan langsung melakukan pemasangan papan proyek di lokasi pekerjaan.
‎
‎"Setelah diberitakan sosok papan proyek baru dipasang dan tentunya ini menjadi catatan baru buat masyarakat, ketika ada kegiatan proyek dari Pemerintah diduga masyarakat selalu dibohongi. Padahal, masyarakat wajib mengetahui anggaran nya dari mana," ungkap H.Nanang.
‎
‎Lanjut H.Nanang, kebohongan dari Dinas PUPR dan oknum pelaksana CV. CIWULAN BANGKIT sosok papan proyek muncul, seharusnya sebelum kegiatan papan proyek harus di wajibkan terlebih dahulu dipasang sebelum proyek dimulai.
‎
‎"Dan masyarakat supaya tau proyek dari mana dan anggaran berapa? Padahal, uang yang digunakan untuk membangun peningkatan jalan Pasirukem-Langensari memakai uang rakyat," kesalnya.
‎
‎Mirisnya lagi, jika tidak disorot, kemungkinan besar papan proyek peningkatan jalan Pasirukem-Langensari tidak akan dipasang. Menurutnya, pada setiap proyek yang dikerjakan kecil maupun besar anggarannya, harus memasang nama papan proyek. Jika tidak, proyek tersebut diduga terindikasi korupsi.
‎
‎"Karena,menyembunyikan nilai kontrak. Padahal, setiap anggaran proyek yang dikerjakan oleh pelaksana harus dilakukan secara transparan," singgungnya.
‎
‎Masih dikatakan H.Nanang, setelah dipasangnya papan proyek baru diketahui bahwa proyek tersebut bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun anggaran 2025.
‎
‎Disisi lain, pengawas yang ditugaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Karawang, AM (inisal) saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp masih bungkam.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak rekanan atau pihak ketiga masih belum bisa dikonfirmasi. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang kini tengah merealisasikan pekerjaan peningkatan jalan. Salah satunya seperti yang tengah direalisasikan untuk jalur Pasirukem-Langensari yang merupakan akses Jalan Kantor Kecamatan Cilamaya Kulon.
‎
‎Namun sayangnya masih ada pembangunan yang dalam pelaksanaannya tidak menerapkan papan informasi publik, sehingga membuat warga bertanya-tanya terkait anggaran dan spesifikasinya dan seolah diduga tidak transparan.
‎
‎Salah satu warga yang melintasi jalan Pasirukem-Langensari, P (inisial) 32 tahun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kurangnya informasi mengenai proyek tersebut.
‎
‎"Pandangan saya pribadi melihat pekerjaan peningkatan jalan Pasirukem-Langensari nilai anggaran nya cukup besar, perkiraan saya itu di anggaran 500 juta kurang lebih,tapi sayangnya tidak ada papan proyek yang menjelaskan proyek apa ini dan berapa anggarannya.Tentu saja ini mengundang tanda tanya," pungkasnya.
‎
‎Menyikapi hal tersebut, H.Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia dirinya menyebut bahwa keberadaan papan informasi ataupun papan proyek adalah sebuah papan yang berisikan peringatan atau pemberitahuan yang berfungsi untuk memberitahukan kepada masyarakat yang melintas, jika di daerah atau lokasi tersebut sedang berlangsung sebuah proyek, yang dikerjakan oleh rekanan dinas setempat.Apalagi sudah mulai tahap screening.
‎
‎"Papan nama proyek itu penting sebagai sarana masyarakat mengetahui jenis kegiatan proyek, besarnya anggaran, dan asal usul anggaran (APBD/APBN), nama kontraktor, tanggal waktu pelaksanaan kegiatan, perawatan dan transparansi pembangunan," singgungnya.
‎
‎Lebih lanjut, H. Nanang juga mengatakan bahwa jika pembangunan yang bersumber dari Anggaran Negara tidak pasang papan nama proyek jelas menyalahi peraturan tentang barang dan jasa karena papan proyek, prasasti sudah masuk di RAB (Rencana Anggaran biaya).
‎
‎"Harus dipasang sudah masuk RAB pekerjaan Proyek, karena yang di pakai anggaran Negara, uang rakyat, harus transparan. Mau itu proyek PL (Penunjukan Langsung) di bidang pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga ataupun tender, tetap sama harus memasang papan informasi proyek,” tegasnya.
‎
‎"Kalau pekerjaan itu tidak memakai papan informasi proyek harus di pertanyakan. Ada apa dengan proyek itu.
‎Semua pekerjaan pembangunan harus ada papan informasi proyek, agar transparan, berapa Anggarannya, sumber Anggaran dari mana, siapa yang mengerjakan rekanan dinasnya, berapa lama waktu pekerjaan, nomor kontrak kerjanya berapa, apapun alasannya harus transparan menggunakan uang rakyat,” imbuhnya.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR Karawang dan pihak rekanan belum bisa dikonfirmasi. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dalam rangka meningkatkan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang kini tengah merealisasikan beberapa pekerjaan peningkatan jalan. Salahsatunya seperti yang tengah direalisasikan untuk jalur Jalan Pasirmalang - Wadas yang meliputi jalur di Wilayah Kecamatan Tirtamulya. Selasa (23/9/25).

‎Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. SINAR MULIA melalui nomor kontrak 027.2/016/10.2.01.0033.6.14/KPA-JLN/PUPR/2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.700.000.000,00,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2025.

‎Namun, dalam pelaksanaannya dinilai kurang transparan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar Indonesia. Dirinya menyebut, dalam papan informasi hanya dicantumkan volume peningkatan jalannya saja, yaitu dengan panjang 872.00 M' dan lebar 6.00 M', sementara dalam pelaksanannya ternyata ada juga pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau turap yang ada di beberapa titik dan tergabung dalam paket pekerjaan tersebut

‎"Ya harus transparan dong, itu kan di papan informasi hanya tertera volume jalannya saja, sementara pada proses pengerjaannya ternyata ada penurapannya juga. Kok volume turapnya gak dicantumkan?" ungkapnya dengan nada heran.

‎Selain itu, dirinya juga mengomentari proses pengerjaan penurapannya juga terkesan asal-asalan, dimana pada bagian dasar bangunan turap tersebut masih terlihat tergenang air dan tak terlihat adanya alat penahan atau penyedot air, sehingga disinyalir pondasi bangunan tidak akan kokoh.

‎"Apalagi itu terlihat ada bagian adukan semen yang terpisah, tapi hanya dihamparkan saja bercampur air dan sudah mengering tanpa adanya kombinasi atau ditancapkan batu kali, itu gimana konsepnya coba? Terus itu pengawasnya kemana? Apa memang gak dikasi pengarahan?" tambahnya penuh tanya.

‎Sementara itu, Pelaksana CV. Sinar Mulia yang berinisial A saat dikonfirmasi mengaku akan mengecek SPK, karena dikhawatirkan ada kesalahan dalam proses pencetakan papan informasi. Dirinya pun turut mengucapkan terimakasih atas konfirmasi yang dilayangkan Jendela Jurnalis dan akan dijadikan koreksi olehnya.

‎"Sepertinya ada yang tidak sampai terkait metode kerja yamg saya sampaikan ke mandor. Hari ini saya langsung panggil mandor, dan terimakasih atas kontrolnya," pungkasnya. Senin (22/9/25).

‎Namun, saat ditanyakan lebih lanjut perihal hasil pemanggilan mandor, dirinya tak memberikan jawaban seolah enggan berkomentar kembali.

‎Demi untuk mendapatkan keterangan mendetail, Jendela Jurnalis kemudian mencari tahu siapa pengawas dari Dinas PUPR yang bertugas dalam pengawasan proyek tersebut, hingga didapatkan informasi dari Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang bahwa pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah HS (inisial). Namun sayangnya, Jendela Jurnalis belum berhasil menghubungi HS untuk melakukan konfirmasi. (Nunu)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Honor perangkat desa adalah penghasilan tetap (siltap) yang meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya. Mulai tahun 2025, penghasilan tetap ini diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, dengan gaji minimal untuk perangkat desa lainnya ditetapkan paling sedikit Rp2.022.200 atau setara 100% gaji pokok PNS golongan II/a. Sabtu (20/9/25).
‎
‎Namun, ada kabar mengejutkan yang datang dari salah satu narasumber di Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya yang menerangkan bahwa terkait pembayaran honor perangkat di desa tersebut tengah menjadi polemik lantaran pembayarannya tidak jelas. Bahkan, ada beberapa honor perangkat yang belum dibayarkan.
‎
‎"Honor perangkat desa disini bermasalah Pak, pembayarannya aja masih berantakan, ada yang baru dibayar 3 bulan, ada yang sudah dibayar 6 bulan, dan katanya ada juga yang udah terhitung lunas dipotong kasbonan," ungkap seorang pria berinisial A kepada Jendela Jurnalis. Jum'at (19/9/25).
‎
‎Lebih lanjut, dirinya membeberkan bahwa hal tersebut pun sudah disampaikan kepada Adih Hidayat selaku Kepala Desa Parakan. Namun, jawaban Kepala Desa sungguh membuat mereka kaget, karena berdasarkan keterangan dari Kepala Desa, katanya itu sudah ditandatangani dan diurus sama Bendahara Desa untuk dibayarkan kepada seluruh perangkat desa.
‎
‎"Nah, pas Kepala Desa kita pertanyakan masalah honor, Kepala Desa menjawab sudah memberikan ke Bendahara, bahkan sudah tanda tangan.
‎Jadi, duitnya di Bendahara, seperti itu pak," bebernya.
‎
‎Lebih lanjut, setelah pihak BPD bersama Perangkat Desa menerima kabar bahwa terkait pembayaran honor akan segera dibereskan. Namun, hingga kini pun honor mereka masih belum terbayarkan dengan lunas.
‎
‎Menyikapi hal tesebut, A berharap agar honor yang menjadi hak perangkat desa segera dibagikan.
‎
‎"Harusnya sih kalau memang honor sudah cair, ya segera bagikan saja, jangan ditunda-tunda," harapnya.
‎
‎Menyikapi adanya kabar tersebut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya mengkonfirmasi DS (inisial) selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Parakan. Dari keterangannya, DS mengaku bahwa permasalahkan tersebut sudah di selesaikan.
‎
‎"Waalaikumsalam. Sudah di selesaikan pak. Mungkin nanti Senin bisa ngobrol sama kita di desa," timpalnya melalui pesan Aplikasi WhatsApp. Sabtu (20/9/25).
‎
‎DS juga mengaku bahwa terkait pembayaran honor yang terlambat itu terjadi karena memang terkendala dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang belum bisa dicairkan akibat beberapa hal.
‎
‎"Yang belum cair bulan reguler Juli, Agustus dan September, dikarenakan proposal belum bisa mengajukan, karena BPJS BPD belum aktif," pungkasnya. (NN)*