Jendela Daerah

IMG-20240919-WA0036

Konflik Gajah dan Masyarakat di Aceh Barat : Pj. Bupati Himbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

Tim Wildlife Responsive Unit (WRU) BPBD Aceh Barat saat sedang melakukan patroli dan pemantauan

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat akui adanya interaksi antara gajah liar dan masyarakat di Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Pante Ceureumen, pada 16 September 2024. Menurut laporan yang diterima dari warga dan aparat gampong setempat, insiden ini terjadi di kawasan yang sudah lama tidak mengalami konflik gajah.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Wildlife Responsive Unit (WRU) BPBD Aceh Barat segera melakukan patroli dan pemantauan di lokasi pada 17 September 2024. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 300 batang tanaman sawit milik warga mengalami kerusakan akibat aktivitas kawanan gajah.

Pj. Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi konflik dengan satwa liar, terutama gajah. "Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di malam hari, mengingat aktifitas kawanan gajah cenderung meningkat. Terutama di area perkebunan yang baru ditanami sawit, yang menjadi makanan favorit gajah liar," ujar Mahdi, kamis (19/09/2024) di meulaboh

Mahdi juga menginstruksikan BPBD Aceh Barat dan instansi terkait lainnya untuk terus memantau kondisi di wilayah-wilayah rawan konflik gajah sebagai langkah antisipatif. "Tim WRU BPBD dan instansi terkait harus siaga penuh, terutama di kawasan Kecamatan Pante Ceureumen. Diharapkan mereka melakukan pemantauan intensif dan mengambil langkah-langkah mitigasi dini untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan masyarakat," tegasnya.

Disisi lain, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, T. Ronald Nehdiansyah, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti instruksi Pj. Bupati dengan meningkatkan pemantauan di daerah rawan konflik satwa liar. "Tim lapangan akan berusaha menghalau gajah yang berpotensi mengganggu pemukiman dan perkebunan warga. Saat ini, Tim WRU BPBD Aceh Barat bersama BKSDA Aceh terus melakukan penanganan darurat untuk menghalau gajah liar di Gampong Pulo Teungoh." Ujarnya

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan BKSDA Aceh dan pihak swasta terus dilakukan untuk memastikan langkah jangka panjang dalam penanganan gajah di wilayah Aceh Barat. "Penanganan darurat tidak selalu efektif, terutama di wilayah Pante Ceureumen. Kami mempertimbangkan metode penanganan yang lebih permanen, seperti pemasangan kawat kejut khusus satwa dan penggunaan GPS untuk memantau pergerakan gajah," tutup Ronald.(Muhibbul Jamil)*

IMG-20240919-WA0022

Tak Teraliri Air, Ratusan Petani di Desa Pasirjaya Cilamaya Kulon Geruduk Juru Pengairan di Pintu Air Peundeuy

Petani saat menyampaikan keluhannya kepada Juru Pengairan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sektor pertanian, merupakan sektor vital yang berfungsi untuk keseimbangan pangan di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Kawang, dimana diketahui berdasarkan data memiliki sebanyak 53 % yang artinya bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Karawang merupakan lahan pertanian. Kamis (19/9/24).

Namun dalam prosesnya, pertanian seringkali mengalami kendala seperti kurangnya pasokan air yang akhirnya menyebabkan terhambatnya proses tanam.

Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh ratusan petani di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon. Dimana mereka dilanda keresahan akibat dari area pertanian diwilayahnya yang sama sekali tidak terpasok air, sehingga mereka terancam gagal tanam.

Dipicu hal tersebut, akhirnya ratusan petani membawa keresahan dan berusaha meluapkan kekecewaannya dengan menggeruduk juru pengairan yang berada di Pintu Air Peundeuy yang terletak di wilayah Kecamatan Lemahabang. Karena menurutnya, Juru Pengairan tersebut yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur debit air yang dialirkan ke wilayah nya.

Warna, salah satu petani di Desa Pasirjaya menyebut bahwa Juru Pengairan beserta jajarannya tidak becus mengurusi permasalahan pasokan air.

"Gimana ini? Petani di Pasirjaya gak kebagian air, juru pengairannya kayak gak becus kerja," cetusnya yang diiringi gemuruh riuh bernada kekecewaan dari para petani lainnya saat berhadapan dengan juru pengairan. Kamis (19/9/24).

Selain itu, petani juga mendesak pihak pengairan agar bisa intens dalam melakukan pengawasan, seingga jalannya aliran air tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menutup atau mengurangi debit aliran air di pintu air lanjutan setelah pintu air Peundeuy. Mengingat bahwa lokasi pertanian di wilayah Pasirjaya berada di paling ujung.

Oleh karena hal tersebut, para petani mendesak juru pengairan untuk bisa menambah debit air, agar pasokam air di Desa Pasirjaya dapat tercukupi dan petani dapat terhindar dari resiko gagal tanam.

Sementara itu, Musa selaku juru pengairan berdalih bahwa kapasitas aliran air sudah sesuai standar, dirinya juga menunjukan bahwa pintu air ke arah wilayah tersebut sudah dibuka dengan maksimal. (Nunu)*

IMG-20240918-WA0081

DPMG Aceh Barat Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Tuha Peut Gampong

Foto Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Tuha Peut Gampong yang berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan Aceh Barat. Rabu ( 18/09/2024) Pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tuha Peut Gampong, sekaligus memperkuat peran mereka dalam memajukan pemerintahan gampong.

Penjabat Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi mengatakan, Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong keberhasilan pembangunan gampong.

"Pembangunan gampong dipandang sebagai kunci utama dalam menciptakan kemajuan daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Mahdi menambahkan, Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, pembangunan gampong juga mencakup aspek penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan sebutnya.

Lebih lanjut mahdi menambahkan, Pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan peningkatan kapasitas yang tahun lalu diadakan bagi para keuchik.

"Diharapkan, pelatihan ini dapat memperdalam pemahaman para Tuha Peut sehingga mereka dapat bekerja selaras dengan para keuchik untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong," ucapnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Tuha Peut memiliki peran strategis dalam pemerintahan gampong.

"Mereka tidak hanya menjalankan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan Syari’at Islam, dan menjaga kelestarian adat istiadat serta budaya lokal," terangnya.

Dalam pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Tuha Peut juga berperan penting dalam memastikan arah kebijakan pembangunan gampong berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Dengan demikian, program-program yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat gampong," tutup Mahdi. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20240918-WA0067

Cuaca Ekstrem Landa Aceh Barat, BPBD Siaga Penuh

Tim BPBD Aceh Barat saat bersiaga di lokasi bencana banjir

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Aceh Barat dalam beberapa hari terakhir, dengan intensitas hujan tinggi dan angin kencang, telah menyebabkan banjir dan pohon tumbang di beberapa lokasi. Kejadian ini bahkan sempat merusak rumah warga, memicu kekhawatiran akan dampak lebih lanjut jika cuaca buruk terus berlanjut.

Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, mengingat bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan puting beliung dapat terjadi kapan saja, terutama dengan kondisi cuaca yang tak menentu seperti ini," ujar Mahdi kepada media, Rabu (18/09/2024) pagi.

Mahdi menjelaskan, Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipengaruhi oleh siklus air, curah hujan, serta kaitannya dengan iklim dan cuaca. Bencana ini dapat berupa banjir, kekeringan, angin kencang, puting beliung, serta berbagai fenomena alam lainnya yang terkait dengan air dan cuaca.

Sebut mahdi, Pemkab Aceh Barat juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tindakan preventif dan mempersiapkan evakuasi apabila kondisi memburuk. Warga diminta untuk segera melaporkan kejadian yang berpotensi membahayakan, seperti pohon tumbang atau tanah longsor, guna mencegah dampak yang lebih besar, ujarnya.

Disisi lain, Mahdi kuga telah mengeluarkan instruksi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta instansi terkait lainnya untuk terus memantau kondisi di wilayah yang rawan bencana. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif mengingat cuaca ekstrem yang melanda beberapa hari terakhir, dengan potensi hujan lebat, angin kencang, serta bencana hidrometeorologi lainnya.

"Seluruh tim dari BPBD dan instansi terkait harus siaga penuh, terutama di daerah yang sudah dikenal rawan bencana. Pemantauan secara intensif perlu dilakukan untuk mengurangi risiko serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi lebih dini," tegasnya.

Sedangkan Plt.Kalaksa BPBD Aceh Barat T Ronald mengatakan akan menindaklanjuti intruksi bupati untuk melakukan pemantauan di daerah yang berpotensi dan rawan bencana.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus koordinasi dengan pihak lainnya, termasuk relawan, dan masyarakat untuk memastikan langkah tanggap darurat dapat berjalan lancar dan Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari petugas terkait apabila kondisi cuaca memburuk atau terjadi potensi bencana.

Sementara ini kata Ronald, daerah yang sudah terdampak banjir di woyla barat, desa Napai dan blang luah, sedangkan di kecamatan Arongan Lambalek di desa Teupin Peuraho dan di kecamatan Johan Pahlawan terjadi banjir di desa Pasi Masjid dan leuhan, Walaupun kondisi banjir masih dibawah 30 Cm, namun harus dilakukan antisipasi yang baik, ucapnya.

Dengan cuaca yang tidak menentu, Ronald berharap upaya pencegahan dan mitigasi bencana dapat meminimalisir dampak yang lebih besar.

"Terutama di wilayah yang berisiko tinggi seperti daerah dataran rendah dan wilayah pegunungan yang rawan longsor," tutupnya. (Muhibbul)*

IMG-20240917-WA0034

Dikonfirmasi Terkait Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Cilebar – Betokmati, Keterangan Pelaksana CV. Karunia Tulus Abadi Dinilai Janggal

Papan informasi pekerjaan peningkatan jalan Cilebar - Betokmati

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kini tengah merealisasikan kegiatan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pekejaan Peningkatan Jalan Cilebar - Betokmati. Selasa (17/9/24).

Diketahui, berdasarkan papan informasi yang terpasang, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Karunia Tulus Abadi dengan nominal anggaran pekerjaan senilai Rp. 3.600.000.000.00,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Dimana anggaran tersebut digelontorkan untuk pembangunan jalan dengan Panjang 1.572 M', Lebar 4.00 M' dan tinggi 0.20 M'.

Merasa janggal dengan volume yang dicantumkan dalam papan proyek, Jendela Jurnalis kemudian melakukan konfirmasi kepada HD (inisial) selaku pelaksana CV. Karunia Tulus Abadi untuk memperoleh informasi mendetail tentang rincian pekerjaan tersebut.

Karena apabila dikerjakan sesuai dengan volume yang tertera dalam papan proyek menurut hitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kabupaten Karawang, kelebihannya dianggap terlalu banyak.

Namun, ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada HD selaku pelaksana CV melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp, dirinya langsung menelepon balik dan menyatakan bahwa anggaran tersebut sudah sesuai HPS Karawang. Karena menurutnya, pekerjaan tersebut bukan hanya peningkatan jalan saja, melainkan ada pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tanah) sepanjang 800 Meter dengan tinggi yang bervariatif.

Lebih lanjut, saat ditanyakan alasan mengapa pekerjaan TPT tidak tercantum didalam papan proyek, dirinya berdalih bahwa hal tersebut tidak perlu dicantumkan dan sudah biasa dilakukan dalam proyek manapun.

"Hoh nya moal ditulis etamah ayana di RAB, RAB mah include kan, di papan nama mah dimana-mana ge moal aya atuh," dalihnya. Rabu (28/8/24).
Jika diartikan ke Bahasa Indonesia mungkin maksudnya adalah ;
(Hal itu gak akan ditulis karena adanya hanya di RAB, didalam RAB sudah include, dan di papan mana gak bakal ada dimana-mana juga).

Dirinya juga menjelaskan bahwa untuk pekerjaan peningkatan jalan berupa pengecoran saja, untuk nominal belanja betonnya sekitar 2 Miliar lebih.

Sementara itu, pernyataan HD akhirnya mendapatkan sorotan dan dianggap mengada-ada oleh H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum LBH Maskar (Massa Keadilan Rakyat) Indonesia.

Menurutnya, apa yang diterangkan oleh HD dianggap terlalu mengada-ada dan dinilai janggal. Karena, jika nominal untuk pembelanjaan betonnya saja sejumlah 2 Milar lebih, beton jenis apa yang digunakan? Karena, untuk beton K300 atau FC30 yang harga perkubiknya berkisar 800 - 900 ribu. Apabila dihitung (Panjang X Lebar X Tebal) hanya dibutuhkan 1.257.6 Kubik penggunaan beton.

"Jika jumlah tadi dikalikan Rp. 900.000 per kubiknya, itu hanya menghabiskan anggaran sekitar 1.1 Miliar. Jadi, apa yang diterangkan HD itu dianggap janggal dan mengada-ada," ungkapnya. Selasa (17/9/24).

Dengan keterangan tersebut, H. Nanang juga menduga adanya mark up harga dan ada upaya untuk menutupi kecurangan, Karena tidak mencantumkan volume pekerjaan secara lengkap sebagaimana pekerjaan TPT yang disebutkan, namun malah terkesan disembunyikan dengan tidak dicantumkan dalam papan informasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa pengawas yang ditugaskan dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk mengawas pekerjaan tersebut. (Team)*

IMG-20240917-WA0009

Pemerintah Gampong Cot Darat Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H/2024 M

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Jamie Baitul Mutaqqin

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Pemerintah Gampong Cot Darat menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H/2024 M di Komplek Masjid Jamie Baitul Muttaqin, Senin (16/09/2024).

Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini pemerintah Gampong Cot Darat mengundang sebanyak tujuh grup dzikir yang berada di dalam dan luar kecamatan samatiga.
Ketua Panitia, Tgk Bustamam Aseh mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Gampong Cot Darat, merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Selain menyambut hari kelahiran Nabi, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Tali Silaturahmi antar gampong dan menjadi syiar Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Pada kesempatan yang sama Keuchik Gampong Cot Darat, Zulkarnain, S.Pd mengatakan tujuan dari memperingati kelahiran Nabi adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW Sebab pada diri Nabi Muhammad SAW telah ada contoh dan suri teladan sebaik-baik manusia, dalam kata lain, manusia yang telah diakui kesempurnaan akhlaknya.

Zulkarnain menambahkan kegiatan ini murni swadaya dari warga masyarakat Gampong Cot Darat sejak turun temurun dengan membawa Khanduri Molod yang dimasukkan didalam Idang (Semacam wadah) kemudian dibalut dengan kain berwarna kuning keemasan yang didalam sudah terisi Khanduri seperti nasi, lauk-pauk yang lezat dan juga buah-buahan yang kemudian dibagikan kepada para undangan grup dzikir.

"Terima kasih kepada semua warga Gampong Cot Darat yang kompak membantu suksesnya acara pada hari ini," pungkasnya. (Muhibbul)*

IMG-20240916-WA0035

PUPR Aceh Barat Berhasil Raih Juara Tiga Terbaik dalam Penilaian Stand Expo PON 2024

PUPR Aceh Barat saat mendapatkan piagam dari Juara 3 Stand Expo PON

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH BARAT - Kegiatan Expo Pekan Olahraga Nasionan (PON) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka menyambut para tamu dan peserta PON XXI yang mengusung tema "Saleum Teuka dan Peumulia Jamee" kini resmi ditutup, Minggu (5/9/24).

Dijadiri ratusan masyarakat, kegiatan penutupan tersebut diselenggarakan dan dipimpin langung oleh Pj. Bupati Aceh Barat Drs. Mahdi Efendi. Selain itu, kegiatan penutupan juga digelar sekaligus bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Diketahui, dalam Expo PON itu sendiri, Pemkab Aceh Barat juga membuka sekitar 33 stand, yang dimana stand tersebut diisi oleh kalangan Instasi maupun masyarakat.

Terkait hal tersebut, ternyata adanya stand tersebut juga dilakukan penilaian oleh dewan juri dengan beberapa kategori.

Dalam hasil penilaian, stand yang diisi oleh Dinas PUPR Aceh Barat berhasil mendapatkan Juara 3 stand terbaik dan mendapatkan hadiah yang secara langsung diserahkan oleh Pj. Bupati Aceh Barat Drs. Mahdi Efendi kepada Sekdis PUPR Aceh Barat Fadli Octora, S.T.

Terkait hal tersebut, Kadis PUPR Aceh barat diwakili Sekretaris PUPR Aceh Barat Fadli Octora, S.T., Saat diwawancarai langsung menyampaikan ucapan terimakasihnya.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan, terutama Tim Tim PUPR Aceh Barat memberikan yang terbaik sehingga mendapatkan juara," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga berharap agar kegiatan Expo tersebut bisa diselenggarakan setiap tahun, untuk memberikan kesempatan kepada para intasi untuk ikut dalam kegiatan serupa.

"Dimana dalam kegiatan Expo ini juga PUPT Aceh Barat menampilkan sembilan bagian UMKM seperti makanan ringan, makan saji, bucket dan menjual souvenir PON. Kita mengikuti tema kegiatan Expo ini yaitu UMKM dan Kreativitas," tambahnya.

Selain itu, selama stand tersebut berdiri, PUPR Aceh Barat juga mengadakan lomba foto yang diberlakukan kepada masyarakat, sementara untuk proses penilainnya telah resmi ditutup bersamaan dengan ditutupnya agenda Expo PON.

"Namun, terkait siapa pemenangnya nanti akan segera diumumkan seperti sebelum-sebelumnya. Nanti kita akan memberikan informasi melalui flyer dan akan kita posting," tutupnya. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20240914-WA0108

Pelatihan Matematika Dasar Metode Gasing Korem 012/TU Resmi Ditutup

Danrem 012/TU

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH - BARAT - Danrem 012/TU Brigjen TNI Deni Gunawan, S.E., yang diwakili oleh Kepala Seksi Personel (Kasipers) Korem 012/TU Mayor Inf Wira Ardani, S.E., secara resmi menutup pelatihan Matematika Dasar Metode Gasing di Aula Bhakti Gara Makorem 012/TU, Sabtu (14/9/2024).

Pelatihan ini dimulai sejak 3 September lalu dan ditutup pada 14 September 2024. Acara penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta dan penyerahan sertifikat kepada perwakilan peserta.

Dalam sambutannya, Danrem 012/TU mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat dan dedikasi.

"Pelatihan ini adalah langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang matematika," ujar Danrem.

Ia juga berharap agar ilmu yang didapatkan selama pelatihan dapat diaplikasikan secara efektif, khususnya kepada anak-anak sekolah dan masyarakat di daerah terpencil.

Kasipers Korem 012/TU, Mayor Inf Wira Ardani, S.E., menambahkan, "Terima kasih kepada seluruh peserta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat segera diterapkan di satuan wilayah masing-masing dengan tetap memperhatikan faktor keamanan," tambahnya.

Penutupan pelatihan ini dihadiri oleh para Kasi Kasrem 012/TU, para perwira staf khusus Korem 012/TU, serta peserta pelatihan dari berbagai satuan di bawah Korem 012/TU, Yonif 112/DJ dan Kodim 0101/KBA. (Muhibbul Jamil)*

IMG-20240913-WA0044

Audiensi Pertanyakan Pengelolaan CSR PLTGU PT. JSP, Gema Cikamaya Sebut Bupati Jangan ‘Semau Gue’

Audiensi Gema Cikamaya dengan DPRD Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Adanya polemik yang terjadi belakangan ini, yaitu terkait pengelolan CSR dari PLTGU PT. JSP yang dinilai tidak tepat sasaran.

Atas dasar hal tersebut, perwakilan masyarakat Cilamaya yang tergabung dalam Gema Cikamaya mengajukan dan telah dilakukan audiensi dengan DPRD Karawang. Kamis (12/9/24).

Audiensi tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan masyarakat Cilamaya, dimana mereka merupakan warga lokal yang merasa terdampak atas adanya proyek PLTGU tersebut.

Dalam audiensi tersebut, H. Elyasa Budianto, S.H., selaku Ketua Gema Cikamaya dan selaku salah satu perwakilan masyarakat Cilamaya meminta kepada Bupati Karawang untuk bisa memahami kondisi masyarakat, dan jangan melakukan penempatan CSR dengan 'semau gue' hanya karena sebuah pencitraan.

"Maka, Saudara selaku Bupati ini, tolong simak, lihat dan belajar untuk memahami kondisi masyarakat. Jangan hanya demi pencitraan jadi semau gue dalam penempatan dana CSR," ucapnya. (12/9/24).

Lebih lanjut, seorang pengacara yang akrab disapa Bang El tersebut menambahkan bahwa dalam audiensi tersebut, selain bersama masyarakat sekitar, pihaknya juga membawa sekitar 30 orang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan muara dan bernasib kurang baik dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Sementara itu, CSR itu sendiri malah disalurkan di wilayah kota yang notabene bisa dianggarkan dari perusahaan lain di kawasan sekitarnya.

"Disinilah, ketika program kerja ugal-ugalan seorang penguasa akan dipukul habis masyarakat yang merasa terdzolimi. Wahai penguasa, kamu fikir tidak ada langit diatas langit?," singgungnya.

Sementara itu, untuk kelengkapan dewan yang terbentuk, maka agenda utama yang harus jadi pertimbangan para anggota DPRD adalah mengutamakan masyarakat yang berhak atas CSR PLTGU PT. JSP yang secara garis besarnya terafiliasi dengan masyarakat Cilamaya dan sekitarnya. (Nunu)*

IMG-20240911-WA0002

Disorot Publik, Kejari Karawang Berikan Klarifikasi Terkait Adanya Plang PPS di Pembangunan Jembatan Cilebar

Akhmad Adi Sugiarto, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Terkait adanya plang Pengamanan Proyek/Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang terpampang di sekitar proyek Jembatan Cilebar yang telan anggaran APBD Karawang sebesar Rp10,4 miliar lebih ramai dikritik publik.

Kepala Kejari Karawang Syaifulah melalui Kepala Seksi Intelijen Akhmad Adi Sugiarto angkat bicara memberikan klarifikasi terkait PPS, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, PPS diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis. PPS adalah bagian dari tugas intelijen penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/ atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketenteraman umum dalam pembangunan strategis.

Sementara Proyek Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat PSD adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adi pun membeberkan sejumlah prinsip PPS atau PSD, yakni di antaranya :

1. Objektif sikap dan tindakan dari penyelenggaraan PPS/PSD didasarkan pada fakta dan tidak dapat dipengaruhi dari pendapat, pertimbangan, dan/ atau kepentingan pribadi atau golongan.

2. Profesional PPS/PSD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur pada Bidang Intelijen.

3. Koordinasi Penyelenggaraan PPS/PSD dilakukan melalui proses harmonisasi hubungan fungsional, upaya sinkronisasi, dan sinergi.

4. Kerahasiaan Konsultasi, materi bahan pertimbangan, dan hasil kegiatan bersifat rahasia, serta dikelola secara rahasia dan hanya ditujukan kepada Pemohon PPS/PSD.

5. Netralitas Penyelenggaraan PPS tidak berpihak dari segala bentuk intervensi dan pengaruh pihak manapun.

6. Akuntabilitas PPS diselenggarakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan PPS/PSD tidak masuk ke dalam ranah teknis pekerjaan dan keuangan dari PSN dan PSD. PPS/PSD dilaksanakan oleh satuan kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, serta Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, permohonan PPS/PSD dapat disetujui didasarkan pada pekerjaan yang dimohonkan merupakan kategori PSN atau PSD yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kebijakan dan tidak ditemukan adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila dilakukan kegiatan PPS/PSD. (red)*

Sumber : Humas Kejaksaan Negeri Karawang