9 Oktober 2024

Jendela Daerah

Warga dan Petani Sumringah atas Dilaksanakannya Pekerjaan Turap Saluran di Pulojaya Lemahabang

admin 22 Mei 2024 0

Pengerjaan penurapan saluran di Dusun Tanjungsari, Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah merealisasikan program pembangunan drainase berupa penurapan saluran di Dusun Tanjungsari, RT 01/05 Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kepala tukang AMD (inisial) saat di temui Jendela Jurnalis menjelaskan, "Kami sebagai pekerja yang mengerjakan penurapan saluran Dusun Tanjungsari Desa Pulojaya ini sudah sesuai dan mengikuti arahan atau petunjuk dari pengawas Dinas PUPR Karawang. Kami pun harus bisa menjaga nama baik CV. HARIYANG KENCANA, sehingga pekerjaan ini menghasilkan kualitas yang maksimal," jelasnya saat ditemui Jendela Jurnalis di lokasi pekerjaan. Rabu (22/5/24).

Lebih lanjut AMD pun mengucapkan rasa terimakasihnya atas adanya monitoring yang dilakukan awak media, sehingga dirinya bisa mengerjakan proyek dengan kualitas yang baik dan sesuai perencanaan.

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua rekan media cetak ataupun media online yang sudah monitoring langsung ke lokasi, atas saran dan kritikan nya, sehingga dalam pekerjaan ini bisa menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai perencanaan," tutupnya.

Ditempat yang sama, Asep selaku warga setempat juga turut mengucapkan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang telah merealisasikan penurapan tersebut, dengan harapan agar terhindar dari banjir saat musim penghujan tiba.

"Allhamdulilah, dengan adanya pekerjaan penurapan saluran Dusun Tanjungsari ini, dapat mencegah banjir, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Karawang melalui Dinas PUPR dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Pulojaya atas terlaksananya pembangunan ini," tutupnya.

Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Sardi (57) selaku petani dan warga Pulojaya, dirinya mengucapkan ucapan terimakasihnya kepada Pemda Karawang, Dinas PUPR dan Pemdes Pulo jaya yang telah merealisasikan apa yang menjadi harapan petani selama ini.

"Ini merupakan bentuk kepedulian kepada petani dan warganya. Dengan adanya pekerjaan turap saluran ini, petani dan warga disini sangat mendukung dan bahkan mengucapkan terimakasih. Pastinya manfaat dan dapat langsung dirasakan petani dan warga," ungkap Sardi. (Pri)*

Siap Ditanami Padi, Areal Pesawahan di Blang Seumasang Gampong Ladang Mulai Dilakukan Proses Pengolahan

admin 22 Mei 2024 0

Area pesawahan di Blang Seumasang Gampong Ladang yang sudah siap tanam

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Areal pesawahan di Blang Seumasang Gampong Ladang, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat, kini sedang dilakukan pengolahan sawah dengan "Hand Traktor" pada Rabu (22/5/24).

Murdani, salah seorang petani kepada Jendela Jurnalis mengatakan bahwa pengolahan sawah dengan hand traktor tersebut kini sedang dijalankan, dan memang benar adanya dimana di areal tersebut terlihat ada 2 hand traktor yang tengah dioperasikan oleh operatornya.

Murdani menerangkan bahwa di Gampong Ladang, biaya pengolahan sawah dengan menggunakan hand traktor bisa mencapai sekitar Rp. 70.000 per petak sawah hingga siap tanam.

'Ongkosnya kisaran Rp. 70 ribu per petak sampai siap tanam," terangnya.

Menurut pengakuan para petani, musim tanam padi di Tahun 2024, petani di Blang Seumasang bisa menanam padi hingga 2 kali (musim) dengan jenos bibit yang bervariatif.

"D areal persawahan Blang Seumasang kebanyakan bibit padi yang ditanami itu jenis bibit padi mitik, infari, mamfan, ceirang dan motok putih,"

Dimana semua jenis padi tersebut biasanya berumur muda dan bisa dipanen dalam jangka waktu 2 hingga 3 Bulan.

Sementara itu, pupuk yang diberikan biasanya adalah pupuk urea, KCL, SP 36 dan juga pupuk organik.

Adapun untuk masa penanaman, di areal pesawahan Blang Seumasang Gampong Ladang biasanya dilakukan secara serentak.

Dalam areal pesawahan seluas mencapai 8 hektar tersebut, petani berharap agar terhindar dari adanya gangguan hama, serta berharap agar hasil panen dapat melimpah. (Muhibbul)*

Peringatan Harkitnas di Aceh Barat Sukses, Marhaban Harapkan Kebangkitan Semangat Pembangunan

admin 20 Mei 2024 0

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban, SE., M.Si.

Jendela Jurnalis Meulaboh, ACEH - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berlangsung dengan sukses dan meriah. Upacara yang dihelat di6 Lapangan Upacara kantor bupati setempat ini dihadiri oleh berbagai kalangan_ masyarakat, tokoh agama, ormas dan forum pemerinyah daerah, Senin (20/5/24).

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban, SE., M.Si., yang mewakili Penjabat Bupati Aceh Barat Drs. Mahdi Efendi saat memimpin Upacara menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta upacara. Cuaca mendung dan sedikit gerimis tidak mengurangi semangat peserta upacara mengikuti proses kegiatan hingga usai.

Marhaban, dalam sambutan nya berharap momen Harkitnas dapat menjadi pendorong semangat pembangunan di Aceh Barat.

"Peringatan Harkitnas hari ini bukan hanya sekedar upacara seremonial, tetapi juga momentum bagi kita untuk membangkitkan semangat persatuan dan memperkokoh rasa nasionalisme dalam masyarakat," ujarnya.

"Harkitnas juga dapat menjadi tonggak baru dalam membangun semangat gotong royong dan kerja sama antar stakeholder dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah ini," kata Marhaban menambahkan.

Tidak hanya itu, Marhaban menyebutkan, Harkitnas ini sebagai momentum Aktualisasi dan Akselerasi Pembangunan", pemerintah dan masyarakat bersatu untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat di era global. Terangnya

Berbagai program dan kebijakan strategis telah diinisiasi, termasuk peningkatan infrastruktur, investasi dalam pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

"Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan upaya-upaya tersebut," ucapnya.

Ia berharap, Harkitnas tahun ini dijadikan sebagai momentum untuk menginspirasi generasi muda Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan semangat kebangkitan yang menggelora, Indonesia siap untuk melangkah maju menuju cita-cita bersama, pungkasnya.(Muhibbul)*

Pantai Lhok Bubon, Pesona Wisata Terindah di Aceh Barat

admin 19 Mei 2024 0

Pantai Lhok Bubon

Jendela Jurnalsi Aceh Barat, ACEH - Pantai Lhok Bubon yang berlokasi di Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu pantai dengan panorama yang indah dan merupakan objek wisata yang terindah di Aceh Barat.

Disepanjang pantai, terpantau keramaian dikala hari libur tiba, dimana anak-anak berlarian dan ikut mandi di laut, mengunakan pelampung ban mobil yang disediakan sebagai alat penyewaan. Selain itu, tersedia juga penjualan makanan dan minuman dengan ragam daya tarik, seperti adanya tempat makan dan minum bernuansa cafe.

Seperti yang dituturkan oleh alah satu warga Lhok Bubon, dirinya menyebut bahwa setiap hari libur tiba, wisatawan dari berbagai penjuru selalu berdatangan untuk berekreasi.

"Kalau hari minggu, keramaian pengunjumg dari berbagai penjuru berdatangan untuk berkreasi, dengan mobil - mobil mewah dan sepeda motor menuju pantai yang menawan," tutur salah seorang tokoh masyarakat yang enggan menyebutkan namanya. Minggu (19/5/24).

Selain itu, di Suak Timah Sama Tiga juga dikenal dengan wisata Nipah yang megah di Aceh Barat, apalagi dengan menu Jus Nipah saat ini yang digemari banyak orang sebagai cita rasa yang enak dan menyehatkan.

Adapun penjualan Jus Nipah di Simpang 3 Suak Timah serta di Simpang 4 Suak Timah, diketahui bahwa penjualan Jus Nipah di kedua tempat itu semuanya selalu laris manis. (Muhibbul)*

Ketua dan Anggota PWI Aceh Barat Laksanakan Gotong Royong

admin 18 Mei 2024 0

Kegiatan gotong royong PWI Aceh Barat

Jendela Jurnalis Aceh Barat, ACEH - Anggota PWI Aceh Barat, beserta Ketua telah melaksanakan gotong royong bersama membersihkan halaman kantor PWI yang beralamat di Jalan Purnama Dren Rampak Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Sabtu (18/5/24).

Kegiatan Gotong Royong tersebut dimulai pada pukul 9 pagi hingga selesai pukul 12 siang.

Ketua PWI Kabupaten Aceh Barat, Sa'dul Bhari, S.Sos., mengatakan gotong yang dimaksudkan terutama kebersihan halaman kantor juga dalam kantor, hingga selanjutnya seluruh anggota PWI yang bergabung siap segala info dari ketua, demi terujudnya kebersihan kantor PWI Aceh Barat dalam mejalankan tugas tugas Jurnalistik secara bijak dan undang undang yang berlaku sebagai kontrol sosial.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa setiap adanya peliputan acara, Sa'dul memohon kepada sejumlah anggota PWI agar memakai baju seragam yang sudah ada.

"Ini perlu berlaku," tegasnya.

Sementara itu, jadwal susunan piket di kantor PWI tersebut memang telah berjalan sebelumnya.

"Dimana setiap harinya dijadwalkan 2 orang anggota untuk piket, dan itu berlaku mulai dari Hari Senin hingga Sabtu," pungkasnya. (M.Jamil)*

Merasa Dibohongi Dinas PRKP Karawang, Warga Kecamatan Pakisjaya Pertanyakan Realisasi Program Rutilahu

admin 16 Mei 2024 0

Foto Suhati saat menunjukan surat tanda terima pengajuan Rutilahi ke Dinas PRKP (insert : kondisi rumah yang sudah tidak layak huni)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yaitu untuk meningkatkan akses masyarakat di bidang perumahan dan permukiman, dimana pada ketentuannya yaitu sebagai bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki hunian yang layak dan aman serta terjangkau.

Namun, terkadang program tersebut berjalan tidak tepat sasaran. Salah satunya seperti kisah yang dialami oleh Suhati, warga Dusun Kedondong, RT. 011/006, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun lamanya meninggali sebuah rumah dengan kondisi bangunan setengah roboh dan memprihatinkan.

Selain tak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Suhati yang merupakan seorang janda dengan 5 anak yatim tersebut terpaksa harus bertahan untuk tinggal di gubuk dengan kondisi memprihatinkan. Kondisi tersebut lantaran Suhati tidak mampu merehab dan memperbaiki gubuk tempat tinggalnya hingga saat ini. Ironisnya, pemerintah setempat terkesan cuek dan tutup mata.

Kepada Jendela Jurnalis, Suhati mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya sudah pernah mengajukan untuk program Rutilahu melalui seseorang yang ia percaya kepada Dinas PRKP Kabupaten Karawang dengan tujuan agar rumahnya bisa dibangunkan melalui program tersebut. Kamis (16/5/24).

"Saya sudah membuat permohonan atau pengajuan melalui proposal kepada orang yang bisa saya percaya yang di tujukan ke dinas PRKP Kabupaten Karawang, dan diterima dengan baik pada saat itu," ungkapnya seraya menunjukan selembar surat bukti penerimaan permohonan pembangunan rutilahu dari Desa Solokan ke Dinas PRKP tertanggal 13 Januari 2024, dan diterangkan bahwa permohonan tersebut diterima pada tanggal 16 Januari 2024 dan ditandatangani oleh seseorang bernama Karna, lengkap dengan stempel Dinas PRKP.

"Dan yang saya pegang ini, ini adalah bukti bahwa proposal tersebut sudah diterima dan ini bukti tanda terimanya dan di engkapi stempel, cuma mirisnya sampai saat ini ga ada kabar baik. Apakah semua ini hanya formalitas saja? atau hanya sekedar memberikan angin segar?" tambah Suhati dengan nada sedih.

Lebih lanjut, Suhati mengeluhkan bahwa menurutnya disaat musim hujan dirinya merasa sangat kesulitan, bahkan dirinya bersama 5 anaknya harus rela terjaga dalam keadaan bocor. Labih parahnya, dirinya juga menceritakan bahwa genting dan bambu penyangga atap rumahnya sempat ambruk saat diterjang hujan.

"Saya dan lima anak saya gak bisa tidur. Bagaiman saya dan anak saya mau tidur pak? sementara keadaan rumah saya sudah sangat parah dan sudah bocor semua, beberapa hari yang lalu ada angin kencang saja bambu dan genteng yang di lempengan dimana tempat saya tidur itu ambruk," keluhnya.

Sementara itu, guna mendapatkan informasi lebih lanjut, Jendela Jurnalis kemudian berupaya untuk mengonfirmasikan hal tersebut kepada Bogi selaku Kabid yang membidangi program Rutilahu tersebut. Namun sayangnya, saat dihubungi melalui panggilan telepon, nomornya sudah tidak aktif dan sulit untuk dihubungi. (Team)*

JPPR Kuningan Pertanyakan Slogan “JURDIL” di KPU Kuningan

admin 16 Mei 2024 0

Sandi, Ketua JPPR Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Maraknya spanduk kekecewaan yang bergambarkan tikus berdasi atas hasil kinerja KPU Kuningan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merasa perlu menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dugaan praktik kecurangan dalam tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kuningan.

Sandi selaku ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kuningan ikut angkat bicara, pasalnya dengan tersebar luasnya spanduk tersebut dinilai ketidak tranparanan dan terindikasi benar adanya isu kongkalikong dalam proses pembentukan badan adhoc tingkat kecamatan PPK.

"Secara pribadi sangat menyayangkan sekali dengan isu dan pemberitaan KPU Kuningan yang hari ini beredar, baik di media pemberitaa dan tersebar luas spanduk kekecewaan di wilayah kabupaten kuningan, saya kawatir kekhawatiran tentang integritas dan transparansi KPU Kabupaten Kuningan dinilai memang tidak independent, jujur dan adil, sesuai dengan slogan yang digaungkan KPU Kuningan," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Sandi, JPPR Kuningan menilai bahwa penyebaran spanduk ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan publik, melainkan indikasi adanya dugaan praktik kecurangan yang sistematis dalam tubuh KPU Kabupaten Kuningan.

"Fenomena ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan transparan. fenomena ini dapat dimaknai pula sebagai alarm yang serius bahwa ada masalah mendasar dalam mekanisme rekrutmen PPK kemarin, dan jika benar terjadi kecurangan, hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap KPU Kuningan," tegas Sandi.

Berdasarkan laporan yang diterima JPPR Kuningan dari masyarakat dan pengawas independen, dugaan praktik kecurangan dalam perekrutan PPK meliputi beberapa hal diantaranya adalah Ada dugaan kuat bahwa seleksi PPK lebih mengutamakan kerabat dan orang dekat daripada kandidat yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta Minimnya transparansi dalam tahapan seleksi, khusus nya pada penetapan hasil akhir bagi peserta yang terpilih dan yang menjadi Calon PAW, membuat publik dan calon PPK meragukan kejujuran proses tersebut.

"Ya kami JPPR Kuningan selaku pemantau dan mitra Penyelenggara akan terus memantau dan laporan yang diterima JPPR Kuningan akan ditindak lanjuti lebih jauh, dan kami juga sudah berkordinasi dengan pemantau pemilu yang lain, kalo KPU Kuningan hari ini memang sedang masuk angin dan perlu di kerok agar angin nya keluar," ujarnya.

"Saya selaku Ketua JPPR Kuningan menuntut KPU Kabupaten Kuningan perlu melakukan reformasi terhadap mekanisme perekrutan PPK dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Setiap tahapan seleksi harus dapat diakses dan dipantau oleh publik untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak etis, dan kami tidak akan segan untuk melayangkan surat audensi dengan pihak KPU Kuningan," pungkasnya. (Wan)*

Sekjen DEEP Kuningan Turut Soroti Beredarnya Spanduk Kekecewaan terhadap KPU

admin 15 Mei 2024 0

Nova Rizky Sugema, Sekjen DEEP Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Memasuki persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 KPU Kuningan telah melakukan beberapa tahapan persiapan mulai dari perekrutan Badan Adhoc tingkat kecamatan PPK dan PPS melalui pelaksanaan CAT dan wawancara.

Baru-baru ini, usai adanya pengumuman hasil wawancara Badan Adhoc PPK Kecamatan, kini dihangatkan dengan tersebarnya spanduk yang mengarah kepada kekecewaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Kuningan.

Spanduk tersebut terpasang di beberapa titik dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan, dengan kata yang dibangun "Bersihkan Tikus Demokrasi Ditubuh KPU Kuningan", yang dimana spanduk tersebut berhastag Gerakan Penyelamatan Demokrasi Kuningan.

Sekjen DEEP Kuningan Nova Rizky Sugema ikut angkat bicara dengan beredarnya spanduk kekecewaan dari masyarakat berarti ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Oleh KPU Kabupaten Kuningan.

Ia mengatakan, jika memang telah terjadi pelanggaran, ini harus segera diselesaikan dan dibetulkan apa yang menjadi polemik sehingga hasil pleno para komisioner KPU tidak diterima oleh publik, apa memang hasil tersebut menggangu terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kuningan.

"Jangan sampai polemik ini menjadi didiamkan begitu saja, sehingga integritas dan kesiapan KPU terhadap penyelenggaraan harus kita dipertanyakan," ujar Nova.

Lanjutnya menjelaskan Berdasarkan undang-undang, sudah menjadi tugas KPU mengawal Pemilu sesuai tahapannya. Pasal 22E ayat 1, asas pemilu itu, selain luber dan jurdil, ada satu tarikan nafas yang menyatakan setiap lima tahun sekali. Berarti menjadi bagian dari asas pemilu ataupun Pilkada, dan kita punya tanggung jawab utama untuk memastikan regularitas itu dapat berjalan.

Selain itu juga telah ramai di setiap media sosial pemberitaan yang mengutarakan kekecewaan masyarakat terhadap KPU dengan indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kuningan, bahkan siap untuk menghadap dan melaporkan ke DKPP.

"Kami dari DEEP Kuningan selalu memantau pelaksanaan jalannya tahapan Pilkada serentak 2024, kami mengajak masyarakat dan elemen lainnya untuk bersama memantau, apa bila terbukti dan ada pelanggaran kita laporkan bersama sampai tuntas, itu semua untuk kelancaran pilkada serentak 2024 di kabupaten Kuningan," pungkas Nova.

Dengan tahapan yang sudah berlangsung DEEP Kuningan menyayangkan jika memang telah terjadi pelanggaran yang dapat menggerus integritas KPU Kuningan, terlebih jika pelanggaranmya mengarah kepada kepentingan golongan ataupun pribadi. (Wan)*

Soroti Kinerja KPU Kuningan, Ketua PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah : “Netralitas dalam Batas, Trabas Habis Sampai Bablas”

admin 15 Mei 2024 0

Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Pasca diumumkannya hasil tes tertulis seleksi anggota PPK yang kemudian harus melewati tahap wawancara terlebih dahulu, mencuat ke permukaan sebuah fakta mencengangkan bahwa ada peserta seleksi PPK yang diloloskan untuk masuk dalam 10 besar tanpa mengikuti tahapan wawancara. Sungguh ironi, sebuah tindakan yang menodai proses tahapan yang di terapkan sedemikian rupa seakan hancur lebur karena ulah dan tingkah polah komisioner KPU yang acuh terhadap ketetapan dan aturan yang berlaku.

Apakah memang semudah itu untuk merubah aturan? Menyepelekan asas yang kata nya JURDIL dan LUBER ? ketua KPU Kabupaten Kuningan dan seluruh jajaran nya telah mengkhianati kepercayaan publik. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan, justru disuguhi dengan pemandangan yang hina ini. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik KPU Kabupaten Kuningan, tetapi juga mengancam kredibilitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, dalam hal ini kami mendesak DKPP untuk menyelidiki kasus ini. Ketua KPU Kabupaten Kuningan harus memberikan penjelasan yang memadai mengenai hasil dari tahapan seleksi tersebut yang seolah adanya tendensi terhadap peserta seleksi PPK tertentu, apakah ini semata demi meloloskan hasrat birahi sebuah kepentingan politik? Tanpa penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat, publik akan terus dibayangi oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap integritas KPU. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.

Tidak cukup hanya dengan penyelidikan internal, ketua KPU Kabupaten Kuningan harus segera diberhentikan dari jabatannya untuk memastikan proses investigasi berjalan tanpa hambatan. Segeralah mawas diri para pelacur demokrasi! Jangan malah tunggang langgang dan menganggap semua nya baik baik saja, sedangkan fakta di lapangan banyak bermunculan keanehan keanehan yang menggambarkan seleksi hanya jadi formalitas belaka, bahkan parahnya lagi beredar daftar hadir pertemuan calon ppk satu hari sebelum pengunguman yang ternyata isi nama nama dari daftar hadir tersebut semuanya masuk sebagai PPK terpilih.

Dikutip dari tulisan :
Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

FGD dan Bimtek Kades jadi Pertanyaan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

admin 14 Mei 2024 0

BN Holik Qhodratullah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Kritik pedas dari Ketua Umum Sniper Indonesia tentang diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan para pengusaha limbah tentang pelaksanaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tentang Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non - B3), diamini oleh BN Holik Qhodratullah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Sniper merupakan hal yang logis dan sebagai masukan bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

"Pada persoalan ini, peran DPRD adalah pembuat Undang - Undang, maka seyogyanya hal yang bersifat menuju satu keputusan atau kebijakan harus dikaji dan didiskusikan bersama dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat," ujarnya. Selasa (14/5/24).

"Sebagai lembaga pengontrol pemerintah, legislatif harus mengetahui program pemerintah dalam setiap kebijakany, tidak boleh beranggapan bahwa ada kepentingan politis dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh eksekutif, Melainkan harus murni untuk memenuhi kbutuhn seluruh masyarakat," tegasnya.

Menyinggung persoalan lain, pasca kegiatan studi tiru (Bimtek) yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan selama 5 hari di Bali. Pada saat dimintai komentarnya beliau mengungkapkan, "Kegiatan studi tiru atau Bimtek Kades dan ketua BPD di Bali saya memandang itu sah-sah saja, selama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memperdalam kompetensi para Kades dan Ketua BPD, namun kami sebagai lembaga DPRD yang turut mengesahkan Anggaran dalam berbagai kegiatan. Idealnya, jika kegiatan Bimtek tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bekasi, maka seharusnya pimpinan DPRD dan bila perlu Forkopimda disertakan dong. Sementara ini tidak, ada apa?" ungkap BN Holik penuh tanya.

Terakhir beliau berucap, "Saya tidak menyalahkan siapapun namun mempertanyakany pada penyelenggara. Apakah ada unsur kepentingan politisnya juga? Silahkanlah masyarakat yg menilainya," pungkasnya. (red)*