Jendela Daerah

IMG-20221202-WA0005

Kasus Penganiayaan Dua Wartawan Karawang Kembali Digelar, LPSK RI Kawal Ketat Proses Hukumnya

Foto Wakil Ketua LPSK RI bersama keluarga korban di depan Mapolres Karawang

Jendela Jurnalis Karawang -
Babak baru kasus penganiayaan dua wartawan di Karawang kembali dimulai. Sejak, dikabulkannya permohonan terlapor oleh Hakim tunggal Praperadilan PN (Pengadilan Negeri) Karawang, Satreskrim Polres Karawang kembali melakukan penyelidikan ulang  setelah gelar perkara khusus di Polda Jawa Barat.

"Ya kami mulai lagi penyelidikan perkara itu. Semua mulai dari awal lagi," kata Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arief Bastomy diruangan kerjanya kepada jurnalis Nuansa Metro, Kamis (1/12) sore.

Meski Kasat Reskrim ini tidak berbicara banyak, namun berdasarkan pantauan sejak Kamis (1/12) pagi proses penyelidikan dan pemanggilan korban terus dilakukan secara marathon.

Termasuk, ikhwal prosedur visum yang menjadi dasar Hakim Praperadilan mengabulkan pemohon dengan menggugurkan semua proses penyidikan, juga menjadi perhatian Penyidik Polres Karawang.

Mereka melakukan konfrontir ke dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang melakukan visum pada saat pelaporan Tanggal 20 September 2022 lalu.

"Iya, kami (korban) dan penyidik tadi ke RSUD Karawang, kaitan persoalan visum," kata Zaenal Musthofa disela-sela jeda istirahat pemeriksaannya di Reskrim Polres Karawang.

Kasat Reskrim, AKP Arief Bastomy juga memastikan proses penyelidikan perkara yang sempat menghebohkan publik nasional ini akan ditangani lebih teliti lagi.

"Nanti akan saya sampaikan secara utuh prosesnya, jangan setengah-setengah. Percayakan kepada kami mengenai teknis penyelidikannya," tutup Arief.

Diwaktu yang sama, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia, Susilaningtias mendatangi Mapolres Karawang, Kamis (1/12).
Kedatangan unsur pimpinan LPSK ini kaitan dengan pendampingan hukum dua korban penganiayaan wartawan di Kabupaten Karawang dengan terlapor oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.

"Kami koordinasi dengan Polres Karawang kaitan perkara ini. Terutama untuk keberlanjutan proses hukumnya, setelah digugurkan oleh putusan praperadilan," kata Susilaningtias di depan gedung Satreskrim Polres Karawang.

Susi menyebut, perlindungan yang diberikan LPSK kepada dua korban yang berprofesi sebagai wartawan ini dan keluarganya secara intensif dilakukan. Terutama perlindungan terhadap keselamatan fisik dan lainnya.

Karena, menurutnya pontensi ancaman terhadap kedua korban dan keluarganya itu memang ada.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Polres Karawang kaitan perkara ini," ujarnya.

Tidak hanya perlindungan keselamatan, LPSK juga melakukan pendampingan kepada korban saat memenuhi panggilan penyidik Polres Karawang untuk pemeriksaan. (Fan/red).

IMG-20221202-WA0001

PPWI Babel Adakan Musyawarah, Bahas Berbagai Agenda Internal

Foto Ketua DPD PPWI Kep. Bangka Belitung bersama Anggota dan Pengurus

Jendela Jurnalis, Pangkal Pinang -
Ketua DPD-PPWI Prov. Kep. Babel (Bangka Belitung), Ali Rachmansyah, ajak Anggota dan Pengurus, agar tetap kompak, guna membangun kebersamaan secara internal maupun eksternal, serta meningkatkan semangat persatuan di tubuh PPWI, dalam melaksanakan amanat organisasi.

"Agar segenap Anggota dan Pengurus PPWI dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan, serta melaksanakan amanat organisasi dengan baik," pinta Ali, saat memimpin musyawarah DPD-PPWI Babel, di Cafe Tungtau Semabung, Pangkalpinang, Rabu (30/11/22).

Kepala Perwakilan media Global Hukum Indonesia Babel ini berharap, setiap agenda kegiatan PPWI dapat didukung dan dilaksanakan oleh internal PPWI, sehingga berjalan dengan sukses dan lancar.

Dalam Giat pertemuan yang berlangsung sederhana itu dipaparkan agenda pembahasan, diantaranya persiapan pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPD-PPWI Babel, usulan mandat pembentukan kepengurusan DPC Kabupaten/Kota se-Babel, hingga menyusun rencana Rakerda.

Sejumlah peserta menanggapi pemaparan agenda yang dibahas dalam konteks internal organisasi PPWI Babel. Diantaranya, Wakil Ketua, Agus Monica, memberikan penekanan terhadap pentingnya keberadaan Kantor Sekretariat, agar pertemuan-pertemuan tidak dilakukan di tempat-tempat terbuka.

"Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk penyegaran kepengurusan, mengingat banyak Pengurus yang tidak pernah hadir dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh DPD-PPWI Babel," usul Agus Monica.

Sedangkan Bendahara, Maryadi, mengusulkan penguatan Operasional Organisasi, melalui iuran wajib anggota maupun pengadaan usaha Warkop, apabila sudah memiliki Kantor Sekretariat.

"Untuk modal usaha Warkop, akan dibantu donasi dari Bendahara secara pribadi," sebut Pengusaha muda asal Belinyu, Bangka ini.

Perwakilan Kab. Bangka Barat, Hendra Wijaya mengusulkan, agar para Jurnalis yang medianya bernaung di bawah PPWI, dapat segera bergabung dengan DPD-Babel, sehingga berdampak pada penambahan jumlah anggota, sekaligus mempercepat pembentukan kepengurusan di tingkat DPC maupun Simpul (Kecamatan).

Ia juga meminta diagendakan pertemuan dengan Pemda maupun Forkopimda, difasilitasi anggota di wilayah tersebut.

"Untuk membuktikan eksistensi PPWI di daerah, perlu sering diadakan kegiatan positif dan bermanfa'at, seperti Baksos dan sebagainya," ujar Hendra.

Sementara Koordinator DPD-PPWI Wilayah Bangka, Sumitro alias Jinggo, meminta dukungan para Pengurus, untuk pengadaan Kantor Sekretariat di Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Prov. Babel, guna memudahkan koordinasi.

Terkait persiapan pelantikan, terus dia, dirinya siap berkoordinasi dengan semua pihak, untuk mensukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

"Prinsipnya, kita harus mensukseskan seluruh rangkaian agenda Ketum PPWI, Wilson Lalengke, di Babel," pungkas CEO bangkanews.id ini.

Setelah melalui diskusi dan pembahasan, akhirnya quorum memutuskan, menunjuk Tri Agus Wantoro sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Pengurus DPD-PPWI Babel, dibantu Sekretaris Jinggo dan Bendahara Herman. Sedangkan untuk Ketua Panitia Pengarah, dipercayakan kepada Sumitro (Jinggo) dan Agus Monica. Giat pelantikan direncanakan berlangsung sekitar bulan Maret 2023.

Musyawarah juga mengusulkan nama-nama pemegang mandat DPC Kabupaten/Kota, yaitu Tri Agus Wantoro (Kota Pangkalpinang), Hendra (Kab. Bangka Barat), Agus Wahyu Santoso dan Jenny Siscawati (Kab. Bangka), Samsul Bahri (Kab. Bangka Tengah), Faisal Efendi (Kab. Bangka Selatan). Sedangkan untuk Kab. Belitung dan Belitung Timur, akan dikondisikan lebih lanjut. (AP)

IMG-20221201-WA0003

Terendus Selewengkan Anggaran, PPWI Lamtim Surati Dinas Kominfo Setempat

Jendela Jurnalis, Lamtim -
Beberapa hari terakhir ini beredar rilis sanggahan atau hak jawab dari Sekretaris Kominfo Lamtim (Lampung Timur) berinisial HR, terkait dugaan Giat Konferensi Pers Fiktif TA 2021, yang dimuat oleh beberapa media online dan salah satu yang memuat berita tersebut adalah Media Online Jurnal Polisi Pos. Rilis tersebut diviralkan melalui beberapa media online dan pesan WA. Dalam salah satu point di dalam sanggahan tersebut, adalah Kerjasama Pemuatan Berita melalui media cetak sebesar Rp740.500.000,-

Atas dasar rilis sanggahan yang beredar itu, Ketua PPWI Lamtim, Bung Sopyan, melakukan wawancara investigasi terkait kebenaran penggunaan dana yang diduga fiktif itu. Dalam penelusurannya, Sopyan mendapatkan keterangan yang menjelaskan terkait Kerjasama Pemuatan Berita melalui media cetak.

Mantan PLT di bidang yang menangani Advetorial Media pada Dinas Kominfo Lamtim, sebut saja namanya Joko (nama samaran), dalam penjelasannya kepada awak media mengatakan, bahwa anggaran untuk Kerjasama Advetorial Media Cetak, seharusnya masuk dalam Anggaran Giat Kerjasama Advetorial Media Elektronik/TV, Advetorial Media Cetak, Advetorial Media Online dan Radio.

“Setiap anggaran yang akan direalisasikan, harus dilaksanakan sesuai dengan judul kegiatan, tidak bisa anggaran Giat Advetorial dilimpahkan dalam kegiatan lain, begitupun sebaliknya,” jelas Joko, Selasa (29/11/22).

Bila ada dana sisa, sambung Joko, atau dana tidak terpakai yang tercantum dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), maka dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara.

"Anggaran tidak bisa dipakai dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan judul kegiatan. Realisasi anggaran harus sesuai dengan judul RKA,” tegas Joko.

Mendapatkan penjelasan dari Joko tersebut, DPC-PPWI Lamtim selanjutnya bersurat kepada Kominfo Lamtim, yang bertujuan memohon agar Kominfo Lamtim dapat memberikan informasi Rincian Penggunaan Anggaran TA 2021. Surat tersebut ditujukan kepada Kadis Kominfo Lamtim dan ditembuskan ke beberapa pihak, pada Rabu, 30 November 2022. Selain ke DPN-PPWI di Jakarta, surat dari PPWI Lamtim itu juga dikirimkan ke ORI (Ombudsman RI) dan KIP (Komisi Infomrasi Publik) Pusat.

Dalam pernyataan Pers-nya, Sopyan menjelaskan kepada Jendral News, terkait isi Surat Permohonon Informasi DPC-PPWI Lamtim ke Kominfo dimaksud.

"Surat yang ber-No: 007/PPWI.LAM-TIM/Giat/XI/2022, pada intinya meminta informasi dan data tentang serapan Penggunaan Anggaran TA 2021, sesuai dengan LKPJ TA 2021," beber Sopyan, Rabu (30/11/22).

Secara rinci, dalam suratnya Sopyan meminta data tentang hal-hal sebagai berikut:

  1. Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kab. Lamtim, yang dianggarkan sebesar Rp2.347.756.500,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.267.333.800,-
  2. Persentase Kerjasama Advetorial Media Elektronik/TV, Advetorial Media Cetak, Advetorial Media Online dan Kerjasama Radio, yang anggarannya sebesar Rp1.060.311.100,- dan direaliasikan sebesar Rp1.039.292.700,-
  3. Pengelolaan Informasi Publik Medsos, dengan pagu anggaran Rp34.579.000,- dan realisasi anggaran Rp31.278.600,-
  4. Konferensi Pers dan Layanan Media, yang diangggarkan Rp1.074.189.300,- dengan realisasi Rp1.039.303.000,-
  5. Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informasi di Kab. Lamtim, yang dianggarkan sejumlah Rp1.779.935.932,- dan terealiasi sebesar Rp1.634.460.600,-

“Kami sangat berharap, agar Kominfo Lamtim dapat membalas atau merespon dengan baik atas Surat Permohonan yang kami kirimkan. Karena KIP diatur dalam UU dan surat inipun berdasarkan atas hak dan kewajiban masyarakat, untuk turut berperan mengawasi penyeleggaraan Pemeda,” tutup Bung Sopyan. (AP)

IMG-20221128-WA0009

Pantang Mundur! Pasukan dari Karawang Gelar Patroli serta Ajak Masyarakat Lawan Undius dan Daniel Aibon Kogoya untuk Jaga Intan Jaya

Foto Letkol Inf. Ardiansyah alias Raja Aibon bersama Jajaran dan Masyarakat Intan Jaya

Jendela Jurnalis, Intan Jaya -
Pasca beberapa kali kejadian penembakan oleh KST di Puncak, serta upaya OTK mendekati Pos Pasukan Kostrad tengah malam di Intan Jaya, Letkol Inf. Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila mengambil sikap. Ulah KST bukannya menciutkan nyali pasukan Tengkorak sehingga bersembunyi di kandang. Raja Aibon justru bergerak, berpatroli siang malam di Kota dan di hutan, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan di Intan Jaya, demi melawan gerombolan yang akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat.

Gebrakan yang dilakukan oleh pasukan Kostrad dari Karawang semenjak menginjakkan kaki di Intan Jaya pertengahan September lalu, membuat masyarakat Intan Jaya jatuh hati kepada Raja Aibon dan pasukannya. Apalagi Satgas Elang Pimpinan Kapten Inf. Puji alias Bos Mamba, memberikan dukungan maksimal terhadap aksi-aksi pasukan Tengkorak. Perubahan di Intan Jaya terlihat cukup signifikan. Kesulitan masyarakat perlahan teratasi. Fasilitas pelayanan, hiburan dan rekreasi dibangun dan diperbaiki.

Bahkan, para Prajurit TNI-AD ini sedang bekerja keras, menyelesaikan pembangunan Gereja yang telah lama terbengkalai, agar dapat dimanfa'atkan pada saat perayaan Natal tahun ini. Dukungan dari Kasad, Pangkostrad dan Pangdivif 1 Kostrad serta para Perwira Akmil lulusan tahun 2004, ARUPADATU sangat membantu Raja Aibon dan pasukannya dalam menjalankan program-program, demi membantu mengatasi kesulitan masyarakat di Intan Jaya.

Foto kegiatan Patroli TNI

Bukannya mudah bekerja dalam situasi daerah dimana KST mengintip dari segala penjuru. Para gerombolan tanpa henti mencari kelengahan Prajurit untuk memenuhi nafsunya, mengganggu stabilitas keamanan di Intan Jaya. Walaupun Sabinus Waker dan kelompoknya yang bermarkas di Ugimba telah menyatakan dukungannya terhadap pembangunan di Intan Jaya, tidak demikian dengan kelompok Undius Kogoya dan Daniel 'Aibon' Kogoya. Dua kelompok ini justru tidak senang dengan adanya pembangunan.

Setiap ada pekerja, selalu dijadikan sasaran tembak, selain pasukan TNI-Polri yang dijadikan sebagai sasaran utama. Itulah kenapa, oleh Sabinus Waker yang dalam Organisasi KST menjabat sebagai Panglima Kodap di IntanJaya, menganggap kelompok Undius dan Daniel Kogoya sebagai kelompok teroris. Apalagi Undius dan Daniel bukan warga asli Intan Jaya. Dua Pimpinan Gerombolan ini adalah pendatang dari daerah lain di Papua, yang selalu membuat kekacauan di Intan Jaya.

"Kita jangan sampai ditakut-takuti oleh manusia kardus yang tak berpendidikan. Kita pasukan terlatih. Jauh-jauh kita datang dari Karawang ke sini, bukan untuk pindah makan tidur. Program yang sedang dan akan kita kerjakan harus terus berlanjut. Sebelum mereka mendekat dan membidik kita, lebih baik kita yang cari mereka. Yang penting jangan ada yang lengah. Semua harus disiplin. Apalagi masyarakat senang dengan apa yang kita perbuat. Bagi yang ketakutan, silahkan acung tangan, masuk barak tarik selimut. Atau sekalian saja pulang ke Kampung halaman," ucap Ardy si Raja Aibon Kogila, saat briefing bersama para unsur Pimpinan Satgas Yonif PR/305 Tengkorak.

Dimulai dini hari, Kamis, 18 Nopember 2022, para Ksatria Tengkorak aktif bergerak, mengintai, mengantisipasi rute-rute yang kemungkinan dilalui oleh para gerombolan. Hal ini dilakukan, karena berdasarkan informasi dari Satgas Intel, kelompok Undius dan Daniel sedang merencanakan penyerangan ke Pos-pos Apkam di Intan Jaya. Bahkan mereka juga berencana mengganggu para tukang ojek dan pemilik kios-kios.

Hal inilah yang membuat para Prajurit Kostrad berusaha menghambat, agar para KST tidak masuk Kota, demi tetap terselenggara dan lancarnya roda perekonomian di Intan Jaya. Bukan hanya dalam gelap dan di hutan-hutan, para Ksatria Tengkorak juga berpatroli di pagi, siang dan sore hari, di sepanjang jalan di Kota Sugapa, demi meyakinkan masyarakat, bahwa kehadiran Prajurit TNI benar-benar untuk memberikan rasa aman kepada mereka.

Yakob Sondegau, Gembala Gereja Bazemba yang saat ini sedang dibangun, menyampaikan kepada Lettu Inf. Wira alias Komandan Wira, bahwa masyarakat Intan Jaya sangat senang dengan Prajurit TNI Pimpinan Raja Aibon Kogila. Hal itu disampaikan ketika pada Jum'at pagi, Gembala Yakob mendatangi Posramil J2, menanyakan kepada Komandan Wira tentang tidak adanya Prajurit yang bekerja kemarin (Kamis, red) dan hari ini (Jum'at). Setelah Komandan Wira menyampaikan alasannya, terlihat Tokoh Agama keturunan Kepala Suku Besar mendiang Oktavianus Sondegau, kaget bercampur kesal. Kesal tentunya bukan kepada para Ksatria Tengkorak, namun kepada Undius dan kelompoknya.

"Bapak jangan ragu membangun Gereja. Kita sudah bicara kepada masyarakat, kalau Bapak-bapak TNI sekarang baik. Kita sudah sepakat untuk jaga Bapak-bapak. Bapak Camat juga sudah bicara, jika ada yang ganggu TNI bangun Gereja, maka harus kita bunuh, kita potong dia punya leher, kita serahkan ke keluarganya. Jangan TNI saja yang perang, kita juga berperang dengan panah. Nanti Bapak-bapak bekerja, masyarakat akan jaga di kali. Kalau mereka datang, masyarakat usir. Yokatapa, Bazemba, Wandoga, itu keluarga besar. Kita sudah sepakat, ini mau Natal, tidak boleh ada ganggu-ganggu" ucap Gembala Yakob Sondegau, di hadapan Komandan Wira.

Di tempat lain, tepatnya di Amakanie Kaffe depan Posramil Holomama, Raja Aibon yang selesai memimpin patroli pagi, sengaja meminta Bertus Sani dari Galunggama dan Osea Zani dari Mamba, untuk datang menemui. Dari kedua Tokoh Pemuda Fam Sani, Raja Aibon mendapatkan informasi yang sama, bahwa masyarakat merasakan perubahan suasana semenjak kehadiran pasukan Tengkorak. Upaya menghidupkan suasana di Intan Jaya juga telah mereka beritakan ke masyarakat, bahkan kepada Apeni Kobogau dan Apertinus Kobogau alias Apele, yang merupakan anak buah Undius Kogoya. Mereka menyatakan, bahwa Sabinus sangat mendukung pembangunan dan meminta, agar pembangunan sampai Ugimba. Dari kedua Tokoh Pemuda dari Kampung berbeda ini diketahui, bahwa masyarakat juga tidak menyukai Undius Kogoya dan Daniel 'Aibon' Kogoya serta kelompoknya.

"Undius itu bukan orang Intan Jaya. Dia hanya besar saja di Soanggama. Waktu di Bulapa, itu dia punya besi (senjata, red) mau disita oleh Guspi. Makanya dia lari ke Enarotali. Undius itu otak mati. Daniel juga sama. Dia tembak pekerja di Mamba waktu itu, kita marah. Kita satu minggu tunggu dan palang dia punya jalan. Tapi dia minta ma'af, ajak putar kopi. Tapi kalau Daniel ganggu lagi, kita tidak ada ma'af lagi," ucap Osea Sani kepada Raja Aibon Kogila.

Kepada Osea dan Bertus, Raja Aibon menyampaikan pesan, agar masyarakat tidak usah takut jika siang malam melihat pasukan Tengkorak berpatroli. Masyarakat juga diminta untuk bersama-sama menjaga Intan Jaya agar tetap aman dan kondusif, karena jika ada gangguan, justru masyarakat yang sengsara serta bisa jadi korban.

Sampai saat ini, para Ksatria Kostrad dari Karawang, aktif menjaga kondusifitas Intan Jaya di samping menjalankan tugas Binter. Bukan hanya jalan di Kota yang disusuri, namun hutan belantara juga dimasuki, demi menjaga agar Intan Jaya damai abadi. Di sisi lain, Prajurit di tiap-tiap Posramil terus bekerja, guna melanjutkan program yang sedang dijalankan. Ada yang merawat babi dan ikan, membuka lahan, merakit fasilitas permainan anak, membuat tiang gawang dan tiang volly, menyiapkan tiang lampu serta menghaluskan papan untuk dinding Gereja Bazemba dan banyak lagi yang lain.

Semoga segala upaya yang dilakukan oleh TNI di Intan Jaya, benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Dan semoga Intan Jaya tetap aman dan damai, demi terwujudnya Papua Penuh Damai, PAPEDA. (HAP)

IMG-20221128-WA0002

PPWI Babel Laksanakan Audiens, Begini Pesan Walikota Pangkalpinang

Foto Walikota Pangkalpinang bersama Ketua DPD PPWI Provinsi kep. Bangka Belitung.

Jendela Jurnalis, Pangkalpinang -
Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Bang Molen menegaskan, siap bermitra dan bekerjasama membangun daerah, melalui penyebarluasan informasi.

Hal itu disampaikan Molen, saat menerima audiensi Pengurus DPD-PPWI Prov. Kep. Babel (Bangka Belitung) di ruang kerjanya, Rabu (24/11/22) sore.

"Kami siap bermitra dan bekerjasama dengan organisasi apapun, dalam hal membangun daerah, terlebih dalam penyebarluasan informasi pembangunan," ungkap Molen.

Walikota mengapresiasi keberadaan PPWI sebagai wadah berhimpunnya para Jurnalis Warga. Pihaknya sangat membuka diri untuk bersama-sama melakukan kegiatan positif dan bermanfa'at bagi masyarakat.

Dirinya berharap, PPWI mampu memainkan perannya dalam menciptakan masyarakat sadar informasi. Sehingga pada gilirannya, dapat berkontribusi dalam memberikan informasi positif dan menangkal informasi hoaks.

Sebelumnya, para Pengurus yang dipimpin Ketua DPD-PPWI Prov. Babel, Ali Rachmansyah, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Pangkalpinang khususnya Walikota Molen, yang bersedia menerima audiensi PPWI.

Dalam kesempatan itu, Ali Rachmansyah memaparkan secara singkat tujuan dari kunjungan silaturahmi tersebut, sekaligus untuk mengenalkan keberadaan PPWI kepada Pemkot Pangkalpinang.

"Selain silaturahmi perdana, kunjungan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengenalkan PPWI kepada Pemerintah di daerah," ucap Ali.

Sementara itu, Koordinator PPWI Babel Wilayah Pulau Bangka, Sumitro alias Jinggo, memaparkan rencana pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPD-PPWI Babel oleh Ketum PPWI, Wilson Lalengke, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal itu disambut baik Walikota Maulan Aklil dan memberikan dukungan, untuk lokasi acara dapat memanfa'atkan ruang pertemuan OR Pemkot Pangkalpinang.

Selain Ketua Ali Rachmansyah, hadir pula dalam audiensi tersebut antara lain Sekretaris Ismail Muridan; Korwil Bangka, Jinggo; Biro Humas dan Kelembagaan, Tri Agus Wantoro.

Audiensi diakhiri dengan penyerahan dokumen profil Organisasi PPWI dari Ali Rachmansyah kepada Walikota Maulan Aklil. (HAP)

IMG-20221127-WA0002

Musda Jajaran Wartawan Karawang (JAWARA) Ke-1 Periode 2022-2027, Kades Endang Macan Kumbang Ditunjuk Jadi Ketum

Foto suasana Musda.

Jendela Jurnalis, Karawang -
Pelopor nama Jawara di cetus oleh Kades Endang, A.Md.komp (Kepala Desa mulyajaya kecamatan kutawaluya kabupaten karawang ) sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, beliau risau karena banyak kelompok dari wartawan mempunyai group whatsapp masing -masing sehingga tak menutup kemungkinan perpecahan di satu profesi jurnalis, maka tercetuslah dan mengadakan Musda Jurnalis Bebarengi Dengan pemilihan ketua umum JAWARA pada hari Sabtu/26/November/2022.

Acara bertempat di gedung serbaguna rumah joglo jalan raya tugu proklamasi Bojong karya Rengasdengklok, Musda dibuka dari Pukul 09:00 dengan menyayikan lagu Indonesia di ikuti semua hadirin. Pembuka acara oleh Kades macan kumbang ( Kades Endang ) memaparkan tentang gagasan untuk mensejahterakan jurnalis yang tergabung dalam Jawara.

Pemilihan Ketua Umum Jawara ada dua yang bersaing dalam kancah pemilihan Ketum Jawara nomer satu ( M.Wawan Pimred Detik news86.com ) nomer dua ( Komarudin.S,H,i ) Kabiro Karawang expose Indonesia.

Sesi foto bersama usai Musda berlangsung.

Sebelum pemilihan hak pilih untuk memilih Ketum Jawara banyak sekali masukan masukan dari para hadirin tentang kredibilitas Ketum yang layak dan mempuni agar visi dam misinya di sampaikan dahulu ke para hak pilih Jawara.

Berlanjut keacara utama pemilihan ketua umum JAWARA,yang terkumpul dari pendataan yang masuk ke panitia ada seratus satu hak suara( 101 )

Nomor urut satu ( M.wawan ) memperoleh suara: 40
Nomor urut dua ( Komarudin.S.H.i )
memperoleh suara : 4
Blangko/tidak syah : 54 .suara.

Yang sudah mengisi pendaftaran hadir akan tetapi tidak mencoblos :3 suara dalam keputusan panitia memasukan ke blanko/tidak sah, maka terhitung blanko/tidak syah ada :57.

Berdasarkan hasil suara yang sudah di hitung dan resmi panitia dengan keputusan tetap hasil musyawarah panitia memutuskan bahwa hasil yang di tulis dengan nama lurah Endang. mendapatkan 45 suara yang tak mencalonkan, yang murni blanko/tak memilih ada: 9. Dengan keputusan tersebut serta di setujui oleh panitia dan seluruh anggota Jawara maka memutuskan Kades Endang.A.Md.komp sebagai ketua umum JAWARA periode tahun 2022-2027.sebagai suara terbanyak. (red).

IMG-20221125-WA0006

Implementasi Polri Presisi, Kapolres Karawang Gencar Laksanakan Pengawasan

AKBP Aldi Subartono, SH, SIK, MH.

Jendela Jurnalis, Karawang -
Wujud mengimplementasikan Polri Presisi, Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono, SH, SIK, MH, gencar melaksanakan pengawasan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mendukung Program Quick Wins, sesuai dengan Instruksi Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (22/11/22).

AKBP Aldi menegaskan kepada seluruh personil Polri, untuk melaksanakan Program Quick Wins Presisi, dengan Implementasi Perbaikan Interaksi Polisi dengan masyarakat, Penerapan Budaya Integritas dan Anti Korupsi, dalam rangka menghilangkan budaya Pungli, gratifikasi dan transaksional dalam pelayanan publik. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain di Sentra Pelayanan Polri. Setiap Personil Polri, agar mampu berada di tengah-tengah masyarakat, sebagai upaya dalam melakukan pendekatan, sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, dalam hal Kamtibmas.

Hal tersebut dilakukan, tidak hanya oleh Personil Polres Karawang dalam setiap pelaksanaan tugas, namun orang No. satu di Polres Karawang, AKBP Aldi Subartono selaku Kapolres, tidak segan-segan terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut dibuktikan Kapolres, dengan melakukan pengaturan lalu lintas di salah satu lokasi rawan macet, di Jl. CKM (Citra Kebun Mas) Karawang, Senin Sore (20/11/22).

"Kondisi jalan pertigaan yang sempit, ditambah volume kendaraan meningkat pada sore hari, membuat lokasi tersebut sering mengalami kemacetan. Setiap pagi dan sore hari, kami sudah gelar Anggota di titik tersebut, guna mengantisipasi penumpukan arus kendaraan," ucap Kapolres.

Kepada Tribarata, Kapolres mengungkapkan, bahwa Polres Karawang akan terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan diluncurkannya beberapa inovasi, diantaranya layanan "Lapor Pak Kapolres" yang sudah banyak dirasakan masyarakat, demi memudahkan melakukan pengaduan kepada Kepolisian, khususnya Polres Karawang.

"Semuanya merupakan bentuk kesungguhan dan upaya kami dalam mendukung Program Quick Wins, demi terwujudnya Transformasi Polri Presisi, sesuai atensi Bapak Kapolri," tandas Kapolres. (HAP)

IMG-20221125-WA0004

Kadis Kominfo Lamtim Diduga Rugikan Negara Hingga Miliaran Rupiah

Kantor Kominfo Kabupaten Lampung Timur.

Jendela Jurnalis, Lamtim -
Dinas Kominfo Kab. Lamtim (Lampung Timur) diduga melakukan Giat Fiktif menggunakan APBD Kab. Lamtim tahun 2021. Dugaan Giat Fiktif Kominfo Lamtim itu, diketahui dari beredarnya LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) TA 2021 Dinas Kominfo Lamtim. Tidak tanggung-tanggung, kerugian Negara akibat Giat yang diduga kuat fiktif tersebut, mencapai miliaran rupiah.

Ketua DPC-PPWI Lamtim, Sofyan, menjelaskan kepada kawan-kawan media, tentang indikasi Giat Fiktif yang menggunakan dana APBD miliaran rupiah itu.

"Terkait Giat yang diduga fiktif tersebut, adalah berbentuk Giat Konferensi Pers. Besaran jumlah anggaran Giat Konfrensi Pers yang diduga fiktif tersebut, ada di dalam anggaran Sub Giat Layanan Hubungan Media, yang dianggarkan sebesar Rp1.074.189.300,- (satu miliar tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Dari jumlah itu, direalisasikan penggunaan anggarannya sebesar Rp1.039.303.000,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah)," terang Sofyan, Kamis, 24 November 2022.

Atas dasar LKPj tersebut, Pengurus PPWI Cab. Lamtim, Sofyan, bersama awak media lainnya, mendatangi Kantor Dinas Kominfo Lamtim, untuk mengkonfirmasi dugaan Giat Konferensi Pers Fiktif dimaksud. Namun Kadis Kominfo inisial MSR maupun Sekretaris Kominfo berinisial HAY, tidak berada di tempat. Saat dihubungi via telepon genggamnya, kedua Pejabat itu tidak mengangkat telepon.

Tidak putus asa, Sofyan dan awak media kemudian melakukan wawancara terhadap salah satu Pegawai Kominfo Lamtim, sebut saja namanya Kenji. Diketahui, bahwa Staf Pegawai ini bertugas melakukan peliputan terkait Giat Konferensi Pers di Kantornya.

Kenji menjelaskan, bahwa pada tahun 2021 sampai dengan hari ini (Kamis, 24 November 2022) tidak ada Giat Konferensi Pers di Media Center Kominfo Lamtim.

“Untuk tahun 2021-2022 di Media Center Kominfo tidak ada Giat Konferensi Pers dan Media Center ini sudah lama tidak ada Giat Konferensi Pers. Nanti saya tanya dulu Pak Mamang (nama samaran) yang bertugas mengedit video Konferensi Pers, kapan terakhir Media Center Kominfo mengadakan Konferensi Pers,” jelas Kenji, Kamis, 24 November 2022.

Melalui sambungan telepon, Mamang menjelaskan, bahwa tidak ada Giat Konferensi Pers di Media Center Kominfo Lamtim, selama Pak Dawam Rahardjo (Bupati Lamtim saat ini, red) menjabat Bupati. Terakhir ada Giat Konferensi Pers, pada saat Pak Saiful (Mantan Bupati Lamtim) menjabat sebagai Bupati di Kab. Lamtim.

“Pada tahun 2021-2022, Giat Konferensi Pers sama sekali tidak ada. Terakhir, Konferensi Pers di Media Center Kominfo, pada saat Pak Saiful menjabat Bupati Lamtim,” terang Mamang, Kamis, 24 November 2022.

Menjelang akhir wawancara, Kenji menegaskan kembali, bahwa benar Media Center Kominfo Lamtim, sudah lama tidak ada Konferensi Pers.

“Saya sudah lama tidak meliput Giat Konferensi Pers. Saya meliput Konferensi Pers, waktu Bu Nunik dan Pak Saiful menjabat Bupati Lamtim. Sejak Pak Dawam menjabat, tidak ada Giat Konferensi Pers,” tutup pria yang tidak ingin nama dan identitasnya dipublikasikan itu.

Lantas, digunakan untuk apa serapan anggaran Sub Giat Layanan Hubungan Media tahun 2021 sebesar Rp1.039.303.000,- itu?

Sementara dari Jakarta, ketika disampaikan kasus dugaan penggunaan dana Negara yang tidak jelas kegiatannya ini, Ketum PPWI, Wilson Lalengke mengatakan, bahwa hal tersebut perlu dipertanyakan dan diusut lebih lanjut ke pihak terkait.

"Sebaiknya PPWI Lamtim, berkirim surat permohonan permintaan informasi dan data terkait penggunaan anggaran yang terindikasi tidak jelas penggunaannya itu. Jika pihak Dinas Kominfo Lamtim tidak bersedia memberikan data atau kesulitan menjawab surat PPWI Lamtim, maka kejanggalan tersebut harus dilanjutkan ke koridor hukum yang tersedia," kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyarankan. (HAP)

IMG-20221124-WA0007

Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Letkol Inf (Purn) H. Muhhammad Mubbin di PN Bale Bandung, Disinyalir Banyak Kejanggalan

Foto suasana sidang di PN Bale Bandung.

Jendela Jurnalis, Bandung -
Sidang perdana untuk Henry Hernando bin Ir. Sutikno alias Aseng, dengan No. Perkara: 893/Pid.b/2022/PN.BIb, yang digelar tepat pukul 10.00 WIB itu, menghasilkan kekecewaan di pihak keluarga korban. Pasalnya, entah atas dasar apa, pelaku tidak dihadirkan dan hanya ditampilkan di layar TV, layaknya masa Covid-19 kemarin.

Keluarga korban dan masyarakat yang peduli, serta beberapa organisasi yang empati dan hadir pun merasa kecewa, karena pelaku tidak dihadirkan. Bahkan ada sebagian pengunjung yang menyela.

"Kasus bintang dua saja dihadirkan, kenapa Aseng yang membunuh TNI Purn. malah nonton TV?" katanya.

Foto yang hadir dalam sidang.

Tetapi demi berjalannya sidang, hal itu diabaikan pula. Dan sesuai agenda di awal, pada sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Tim JPU dari Kejaksaan Bale Bandung, yang diketuai oleh Romlah, SH, MH.

Dalam pembacaan dakwaan tersebut, dimana terdakwa melakukan pembunuhan, bahkan cenderung tidak berperikemanusiaan melakukan penusukan brutal lebih dari 10 kali dan menghasilkan luka yang mematikan dari awal. Akan tetapi, penerapan Pasal yang dibacakan yang menyebabkan kekecewaan di pihak keluarga korban dan rekan sejawat seperjuangan yang mereka anggap, bahwa penggunaan Pasal 351 tidak layak diterapkan oleh JPU, karena terlalu lemah dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.

Melalui awak media, Kuasa Hukum dari keluarga korban, Muchtar Effendi, SH, & Partner, yang didampingi oleh Dr. Anton Minardi, SH mengatakan, "Saya sangat kecewa. Sidang ini adalah sidang perdana dari kasus pembunuhan Letkol Inf (Purn) H. Muhammad Mubbin, bahkan lebih tepat disebut sebagai pembantaian. Karena kalau pembunuhan hanya 1 atau 2 tusukan lantas mati, tidak berulang. Lah ini kalau dilihat dalam slow motion CCTV, bisa sampai 18 kali. Dan Pasal yang diterapkan adalah Pasal alternatif, yaitu Pasal 351-3 walau ada Pasal 338 subsider dan 340 primer. Dan saya sangat merasa kecewa sebagai Tim Kuasa Hukum. Karena dari awal saya bekerja, sudah meminta agar Pasal 351 ini dianulir dan lebih memperhatikan Pasal 340, karena ini adalah pembantaian, bukan lagi pembunuhan. Hal ini saya sampaikan ke Polda dan melalui rekan yang bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan disampaikan melalui Kejaksaaan, agar Pasal 351 dianulir. Akan tetapi faktanya, Pasal ini malah dibacakan. Jadi, dimana Kuasa Hukum memohon agar dihukum seberat-beratnya, menjadi tidak berfungsi dan terkesan landai," ujarnya heran.

"Atas dasar hal tersebut, saya akan komplain kepada pihak penyelenggara persidangan," imbuh Muchtar.

Demikian pun disampaikan rekan sejawat korban, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, SE, yang secara kebetulan adalah rekan satu angkatan korban, yang mengungkapkan, bahwa sidang perdana ini tidak memuaskan.

"Sekarang sudah saatnya, jangan sampai hukum ini berpihak kepada siapa yang bayar. Saya adalah sebagai Warga Negara yang mencari keadilan. Dan jika dilihat dari awal, rupanya ada upaya meringankan si pelaku. Makanya saya dan kawan-kawan, baik itu dari Purnawirawan maupun FKPPI beserta elemen masyarakat lain, merasa perlu adanya Penasehat Hukum dari pihak korban. Supaya hukum bisa ditegakkan berdasarkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tapi pada faktanya, hari ini saya kecewa berat, seperti apa yang disampaikan JPU. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir," ucapnya.

Mumpung masih awal, kata Yayat Sudrajat, yuk kita sama-sama mengajak dan mengingatkan, agar para Gakkum yang merupakan wakil Tuhan di dunia, bahwa kalau mereka selaku pihak Gakkum tidak mau melakukan tugasnya dengan benar, kembali saya sangat kecewa dan mengucapkan innaalillaaHi dan saya yakin, ada balasan di yaumul akhir," tandasnya.

"Saya lihat, pada saat ini hukum berpihak kepada siapa yang bayar. Dan saya yakin, kalau tidak ditemani rekan-rekan semuanya, baik itu para Purnawirawan dan FKPPI dan elemen masyarakat lainnya, sepertinya persidangan ini akan aneh. Jadi, pelakunya itu ditangkap masuk penjara, masuk persidangan, atau masuk penjara sebentar, setelah itu bebas tanpa nilai hukuman yang sebanding," terusnya.

Jangan sampai ini terjadi, terutama pada permasalahan yang menindas kepada rakyat.

"Kita punya tujuan nasional, kita harus mengayomi dan mewakili masyarakat yang tertindas. Makanya kita percaya penuh terhadap sikap dari institusi yang bersinggungan dengan permasalahan pembantaian ini, untuk memproses dan bisa meyakinkan kepada Hakim, bahwa orang ini memang melakukan pembunuhan dengan sadis atau pembantaian," urai Yayat Sudrajat.

"Sekali lagi saya minta kepada pihak Gakkum, lakukan tugas dengan benar, dengan adil, karena ini masalah kemanusiaan. Tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Gakkum kita masih bisa dipercaya oleh rakyat, walau pada faktanya, saat ini rakyat sudah tidak percaya kepada para Gakkum," lanjutnya.

"Saya ketuk sekali lagi, bekerjalah dengan benar dan seadil-adilnya, karena Tuhan menyaksikan," pungkas Yayat. (HAP)

IMG-20221124-WA0003

Kapolres Karawang Tinjau Langsung Sentra Pelayanan Kepolisian, Ada Apa Ya?

Kapolres Karawang saat meninjau pelayanan SPKT, SKCK dan pelayanan Satlantas.

Jendela Jurnalis, Karawang -
Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono, SH, SIK, MH, meninjau langsung pelayanan SPKT, SKCK dan pelayanan pada Satlantas, Selasa (22/11/22). Hal ini dilakukan Kapolres, sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan kepada Personil, yang bertugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam Giat tersebut, Kapolres didampingi Kabag Ops, Kabag SDM, Kasat Lantas, Kasiwas dan Paur Humas. Kapolres meninjau setiap ruangan yang dipergunakan sebagai pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM, sekaligus ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan SIM berjalan lancar dan maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres melakukan interaksi kepada pemohon SIM maupun SKCK, dengan humanis Kapolres menyapa salah satu pemohon SKCK, sekaligus menanyakan apakah ada kendala dalam proses pelayanan di Polres Karawang. Pelaksanaan pengawasan terhadap Sentra Pelayanan Kepolisian ini, sejalan dengan Instruksi Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh Personil Polri, untuk melaksanakan Program Quick Wins Presisi, dengan implementasi perbaikan interaksi Polisi dengan masyarakat, penerapan budaya integritas dan anti korupsi, dalam rangka menghilangkan budaya Pungli, gratifikasi, transaksional dalam pelayanan publik.

"Giat ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan sesuai prosedur, sehingga masyarakat yang datang hendak Membuat SIM, SKCK dan mengambil sidik jari, dapat dilayani dengan maksimal," ungkap Kapolres.

Dengan pengecekan ini juga, Kapolres dapat mengetahui secara langsung Sikon dan kesiapan Personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan kepada para Personil, agar pelayanan kepada masyarakat selalu diutamakan, melayani masyarakat dengan 3S (Senyum, Sapa, Salam) untuk mewujudkan Polri yang humanis dan dekat dengan Masyarakat.

"Karena tugas pokok Polri adalah melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan tulus dan ikhlas," tuturnya.

Dengan memastikan Pelayanan Kepolisian berjalan dengan baik kepada masyarakat, serta mengecek kelayakan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk melayani masyarakat. Hal itu juga telah dituangkan dalam konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, pada bidang transformasi pelayanan publik. (HAP)