Jendela Daerah

Jendela Jurnalis, Padang -
Sumbar di masa lalu, memiliki banyak perempuan penulis yang handal, diantaranya Rangkayo Rasuna Said, yang dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam, dimana tahun 1935, Rasuna menjadi Pimred di sebuah majalah, Raya. Majalah ini dikenal radikal, bahkan tercatat menjadi tonggak perlawanan di Sumbar. Ini berarti, beliau bukan hanya penulis biasa, namun sosok penulis yang mampu menggetarkan penjajah.

“Namun kita kehilangan sosok-sosok penulis seperti itu,” demikian Riri Satria, menyampaikan sambutannya dalam acara temuwicara yang bertajuk Perempuan Penyair: Perjuangan, Kiprah dan Proses Kreatifnya, yang diselenggarakan di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Sumbar, Sabtu, (3/12/22) lalu. Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Rabuang Gading Bukittinggi, didukung Pemkot Bukittinggi, serta Komunitas Jagat Sastra Milenia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Martias Wanto, Sekda Bukittinggi, yang membuka acara temuwicara tersebut atas nama Walikota Bukittinggi.

“Padahal menulis, terutama jurnalistik dan sastra, mendapatkan posisi terhormat di Ranah Minang dan yang lebih menarik adalah, banyak kaum perempuan yang menekuninya di masa lalu dan memiliki nama besar dalam perjuangan Kemerdakaan Indonesia,” demikian Martias Wanto melanjutkan.

Bagaimanakah perempuan penyair saat ini menyeimbangkan peran sebagai istri, ibu, karyawan, serta menulis karya sampai saat ini? Para narasumber dalam temuwicara ini membagi kisah mereka kepada para hadirin, pada temuwicara tersebut yang kebanyakan adalah perempuan.

Mereka adalah Emi Suy (penyair dari Jakarta), Nunung Noor El Niel (penyair dari Denpasar, Bali), serta Rissa Churria (penyair dari Bekasi, Jabar), dengan pemandu diskusi Arbi Tanjung (pegiat literasi dari Pasaman, Sumbar). Ketiganya adalah perempuan penyair yang sudah punya nama dan eksis dalam dunia sastra di Indonesia saat ini. Mereka bertiga sudah menerbitkan beberapa buku puisi dan kerap diundang ke berbagai acara sastra di Indonesia. Buku puisi “Ayat Sunyi” karya Emi Suy, pernah mendapatkan anugerah juara harapan III buku puisi terbaik di Indonesia, oleh Perpustakaan Nasioanal RI pada tahun 2019.

Ketiga narasumber menjelaskan, bahwa tidak mudah membagi waktu antara status sebagai wanita pekerja, istri dan ibu di rumah, juga kegiatan sosial lainnya, serta menulis puisi. Rissa adalah seorang guru, sedangkan Emi adalah karyawan swasta di Bid. logistik dan pergudangan, sementara itu, Nunung karyawan sastra di agen perjalanan. Hari-hari mereka penuh dengan bekerja, mengurus suami dan anak, serta aktivitas lainnya. Namun menulis tetap dilakoni dengan berusaha membagi waktu sebaik mungkin.

“Saya menulis, karena demikianlah jalan saya untuk ikut membuat perubahan sosial, mengapungkan berbagai persoalan kemanusiaan dan mencoba menggugah pembacanya. Bahkan saya kerap memotret berbagai persoalan kemanusiaan, lalu kemudian saya jadikan puisi,” demikian Emi, yang juga menekuni dunia fotografi menjelaskan, bagaimana menjaga motivasinya untuk tetap menulis.

“Buku puisi saya yang terakhir berjudul Ibu Menanak Nasi Hingga Matang Usia Kami, menjelaskan peran seorang IRT dan sosial, bagaimana ibu adalah tokoh sentral dalam pembentukan karakter anak-anak bangsa”.

Sementara itu Rissa menjelaskan motivasinya.

“Saya ingin menulis, karena ingin membagi pemikiran saya, pendapat saya dan gagasan saya kepada publik. Saya banyak menulis puisi dan esai tentang spiritualitas dan kebudayaan, terutama terkait dengan dunia perwayangan. Buku puisi saya yang terakhir berjudul Bisikan Tanah Penari, berkisah dengan kebudayaan kota kelahirannya, yaitu Banyuwangi. Kebudayaan dan Spiritualitas itu sesungguhnya menyatu dan mampu membuat kehidupan ini menjadi lebih baik.”

Sedangkan Nunung memiliki motivasi yang berbeda.

“Saya menulis untuk menyuarakan perspektif perempuan menghadapi berbagai persoalan sosial. Perempuan harus berani menyuarakan opini dan gagasannya, dari perspektif perempuan tentunya, supaya hidup ini menjadi lebih seimbang. Inilah yang menyebabkan banyak puisi saya berkisah tentang perempuan, baik posisinya di rumah tangga maupun di ranah sosial, mulai dari buku pertama sampai buku yang terakhir, Sumur Umur, yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan melakukan kontemplasi dan refleksi jalan hidupnya."

Ketiga sepakat, bahwa kata kunci dari semua itu adalah motivasi yang kuat, manajemen waktu yang baik, serta dukungan dari orang-orang tercinta terutama keluarga. Niatkan juga menulis itu sebagai ibadah, maka dia akan menjadi lebih indah.

Ketiga narasumber juga mengatakan, bahwa perempuan penyair harus mampu menulis puisi dengan tema sosial, budaya, kemanusiaan dan sebagainya. Jangan hanya terbelenggu dengan topik puisi engkau, aku, cinta, patah hati dan sebagainya.

Sementara itu Hudan Nur, seorang perempuan penyair dari Banjarbaru, Kalsel yang tampil sebagai penanggap dalam temuwicara tersebut mengatakan, bahwa persoalan perempuan penyair ini merata di Indonesia. Para perempuan penyair harus bangkit kembali untuk melahirkan karya-karya yang ruang lingkupnya lebih luas dan berani menyuarakan perspektifnya. Hudan yang juga Duta Baca di Prov. Kalsel itu, juga sangat mengepresiasi acara ini, karena dalam upaya memahami persoalan sosial, suara perempuan juga perlu didengarkan.

Demikian pula dengan penanggap lainnya, yaitu Lispa Nelli, seorang guru dari Pariaman dan Linda Zoebir, seorang aktivis literasi dari Bukittinggi, sepakat dengan ketiga narasumber, bahwa perempuan untuk meyakinkan dirinya bahwa semua bisa dilakukan dan motivasi tersebut harus tetap dijaga. (AP)

Jendela Jurnalis, Sarolangun -
Kejadian miris terjadi di sebuah Instansi Pemerintah, yang semestinya sebagai pelayanan masyarakat, diperlukan sopan santun, etika, serta atitude yang baik, Selasa (13/12/22).

Semisal kejadian yang tidak seharusnya terjadi di Kantor Kejaksaan Sarolangun, Prov. Jambi, sekitar pukul 11.31 WIB. Yang mana Pimred newslan-id, H. Sukarlan, SE, sedang berniat mengambil surat tilangan di Kantor Kejari Sarolangun, yang berada di samping kiri Kantor.

Saat itu, Karlan langsung menuju ke tempat pengambilan surat-surat. Namun naasnya, ruangan itu kosong, tak ada seorangpun Petugas yang jaga, hingga dipanggil berkali-kali, tidak ada siapapun yang datang.

Akhirnya Karlan melangkahkan kakinya ke depan, lewat pintu utama. Namun di depan pintu masuk utama Kantor, nampak dua Petugas, Satpam dan OB.

Sambil berjalan, Karlan menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan permisi, menyaksikan mereka berdua yang sedang duduk santai sembari menghisap rokok dan ngopi siang.

Saat Pimred newslan-id pegang gagang pintu masuk utama Kantor Kejari Sarolangun, Sang Oknum Satpam, dengan suara lantang dan gagahnya, membentak dengan sikap tidak sopan. Bahkan, disaat dikatakan hendak dilaporkan ke Kajari, malah nantang minta dilaporkan ke Presiden sekalian.

"Laporkan sekalian ke Presiden," tantangnya si Oknum Satpam, lantang.

Karlan berusaha mengkonfirmasi terkait Oknum Satpam tersebut, yang nantang-nantang di laporkan. Kawan satunya yang OB, malah ikut berucap kata yang tak layak.

"Nggak ngaruh media di sini, karena banyak media di sini," ocehnya.

Saat dihubungi Redaksi newslan-id, Kajari Sarolangun, Bobby Ruswin, SH, MH mengatakan, "Terima kasih informasinya, saya akan panggil yang bersangkutan," jawabnya. (AP)

Jendela Jurnalis, Cilacap -
Menutup rangkaian 24 Mako/Sekretariat PAC di MPC PP Cilacap, Minggu, 11 Desember 2022, Ketua MPC PP Cilacap, Edy Santoso, meresmikan Mako PAC Sampang, Kantor Sekretariat yang cukup mewah, dibangun di Jl. Tugu Timur Sampang dan nantinya akan digunakan sebagai sarana koordinasi, konsolidasi dan Giat rutin Organisasi.

Didampingi jajaran Pengurus MPC, diantaranya Sekretaris MPC, Julian Adi Triana; Dankoti MPC, Addy Widayat; Waka II, Sukono Wiranegara; Waka III, Delun Seto, serta dihadiri unsur Pimpinan PAC se-MPC Cilacap. Di jajaran Ketua PAC, diantaranya Rio Aditya, Ketua PAC Kesugihan, serta 23 Ketua PAC yg lain.

Nampak khidmat mengikuti upacara peresmian Mako PAC Sampang. Selain tamu internal, acara juga dihadiri oleh unsur Forkopimcam, utusan Ormas lain, Forum Kades se-Kec. Sampang, LSM serta Organisasi Kepemudaan di sekitar Kec. Sampang.

Dalam sambutanya, Ketua MPC Cilacap menegaskan, peran PP kedepan akan didorong lebih dekat dengan masyarakat, melalui Giat Sosial Kemasyarakatan, serta bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada.

Dalam kesempatan lain, Ketua Paguyuban Kades Kec. Sampang, Hartono, SH, memberikan apresiasi atas kerjasama Ormas PP dengan Pemdes, Khususnya di Kec. Sampang, yang selama ini sudah terjalin baik dan siap meningkatkan kerjasama di masa yang akan datang, demi kemajuan Desa-desa di Kec. Sampang. Hartono, SH, juga memberikan apresiasi terkait bantuan Ketua MPC Cilacap terhadap korban gempa Cianjur, yang telah dilakukan.

Rangkaian Giat peresmian Mako PAC Sampang, dilanjutkan dengan pemotongan pita Mako, sekaligus inspeksi potong tumpeng, diakhiri dengan do'a penutup. (AP)

Jendralnews Jakarta -
Munculnya nama Cellica Nurrachadiana diduga sebagai penerima uang sebesar 5 Miliar di persidangan dengan nomor perkara 912/Pid.b/2022/PN.Blb, dengan terdakwa Irfan Suryanegara, membuat masyarakat Karawang bertanya-tanya.

Diketahui, dalam persidangan itu Stelly Gandawidjaja sebagai saksi, korban dan pelapor mengakui telah memberikan sejumlah uang ke beberapa politisi termasuk Cellica Nurrachadiana.

Bahkan, Stelly Gandawidjaja tanpa menyebutkan inisial, malah dengan gamblang menyebutkan sejumlah uang yang diberikan kepada orang nomor satu di Karawang itu.

Menanggapi dan menyikapi isu tersebut dan untuk menghindari munculnya spekulasi asumsi, bahkan fitnah dan perlu adanya kejelasan dan kebenaran nyanyian Stelly Gandawidjaja tersebut. Pancajihadi Al Panji selaku Sekjen LSM Kompak Reformasi mendatangi gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melaporkan hal tersebut.

"Pada intinya kedatangan kami ke Kejagung untuk mengantar surat permohonan, agar fakta-fakta di persidangan yang menyebutkan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dalam persidangan tersebut, Jaksa Agung atau Jampidsus dapat mengembangkan kasus tersebut atau bila perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan baru yang muncul dalam persidangan tersebut," ungkap Panji dalam press releasenya yang dikirimkan ke Awak Media, Minggu (11/12/2022).

Dengan nomor surat 95/LSMKR-LP/XII/2022 tertanggal 9 Desember 2022, surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Panji juga meminta kepada Kejagung agar melidik dan menyidik fakta baru persidangan tersebut.

"Tepatnya kami berkirim surat ke Kejagung, karena kami menilai bahwa perkara tersebut merupakan limpahan dari Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung dan untuk selanjutnya dilimpahkan dari Kejagung ke Kejaksaan Negeri Cimahi," terangnya.

Namun, Panji menyayangkan sikap Bupati Karawang yang tidak menanggapi atau membantah, apalagi akan melakukan langkah hukum terkait namanya disebut menerima uang lima miliar dari Stelly Gandawidjaja.

"Mudah-mudahan saja kedatangan kami ke Kejagung mendapatkan respon dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan untuk selanjutnya diadakan penyelidikan dan penyidikan temuan fakta baru yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Baleendah ini," tandasnya. (red).

Jendralnews Karawang -
Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sofyan, merasa janggal Pemkab Karawang mampu meraih penghargaan dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate pada Kamis (8/12/2022).

Bukan tanpa alasan jika dirinya merasa janggal atas raihan penghargaan Pemkab Karawang di bidang KIP.

“Ada beberapa informasi yang sengaja disembuyikan atau sulit didapatkan publik oleh sejumlah OPD di Kabupaten Karawang,” kata Deden yang juga Ketua Litbang media, Jumat (9/12/2022).

Di antaranya, lanjut Deden, pihaknya pernah meminta untuk sounding kepada Diskominfo Karawang perihal adanya dugaan double anggaran di OPD tersebut.

“Namun beberapa kali kami meminta untuk sounding hingga saat ini diabaikan. Jadi dimana letak keterbukaan informasi publik? Diskominfo sebagai corong informasi Pemkab Karawang saja tertutup terkait penggunaan anggarannya,” tegasnya.

Deden menambahkan, belum lagi perihal keterbukaan dan transparansi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp105 miliar lebih oleh sejumlah OPD, di antaranya OPD Dinkop UMKM, Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.

“Semuanya sumir, tidak jelas. Dengan melihat permasalahan tersebut apakah Pemkab Karawang layak mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik?” herannya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mendatangi atau berkirim surat ke Pemprov Jabar untuk mempertanyakan kriteria Pemkab Karawang mendapat penghargaan tersebut.

“Kami akan tindaklanjuti secepatnya,” tutupnya. (red).