Bulan: Maret 2023

Jendela Jurnalis, Karawang -
APH dari mulai Kejari Karawang hingga Polres Karawang, diminta tidak hanya berdiam diri dan bungkam, menyikapi polemik dugaan KKN jabatan Plt. Dirut RSUD Karawang, dr. Fitra Hergyana. APH diminta segera mulai melakukan Lidik, dengan memanggil beberapa Pejabat terkait yang terlibat dalam polemik jabatan Dirut RSUD Karawang, yang mendapat teguran langsung dari KASN ini.

Ketua DPC PERADI Karawang, Asep Agustian, S.H, M.H menyampaikan, polemik jabatan Plt. Dirut RSUD ini akan terus menjadi bola salju, apabila tidak ada penindakan dari APH. Karena persoalannya disinyalir ada unsur KKN yang kental, maka polemik jabatan dr. Fitra Hergyana ini, akan terus menjadi bahan gunjingan masyarakat.

Menurut Askun, APH seperti Kejaksaan atau Polres Karawang, sudah bisa melakukan tindakan preventif atas persoalan ini, yaitu dengan memanggil beberapa pihak yang terlibat dalam jabatan dr. Fitra Hergyana yang kontroversi ini.

"Dasar Lidiknya bisa melalui Laporan Informasi (LI). Karena ini sudah menjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak kepada Yankes di RSUD Karawang. Saya minta Kejaksaan atau Polres, sudah harus mulai melakukan Lidik. APH jangan hanya berdiam diri dan bungkam," tutur Askun, Kamis (30/3/23).

Kenapa polemik jabatan Plt. Dirut RSUD harus ada interpensi hukum? Askun menjelaskan, pertama bahwa persoalan ini tidak hanya sekedar dugaan 'pelanggaran merit' yang dilakukan Bupati Karawang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, melainkan ada dugaan unsur KKN dari mulai sejak dr. Fitra Hergyana diangkat sebagai Plt. Dirut RSUD Karawang.

"Berbicara koncoisme Cellica-Fitra seperti yang disinggung Presidium SEGRAK, itu memang sudah menjadi rahasia umum, khususnya di kalangan para Pejabat Karawang. Artinya, kedekatan Bupati Cellica dengan dr. Fitra ini, orang-orang sudah pada tahu. Makanya persoalan ini harus ada intervensi hukum juga untuk menyelesaikannya," kata Askun.

Kedua, sambung Askun, persoalan ini harus ada sentuhan hukum, karena alasan adanya kerugian Negara selama 3 tahun dr. Fitra Hergyana menjabat sebagai Plt. Dirut RSUD Karawang.

"Jika sejak awal jabatannya diduga ada unsur KKN, maka setiap apa yang diterima dr. Fitra Hergyana selama menjabat Plt. Dirut RSUD, maka harus dikembalikan ke Kas Negara. Makanya, sekali lagi saya minta APH tidak hanya berdiam diri menyikapi persoalan ini," tegasnya.

Disinggung mengenai DPRD Karawang akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak atas persoalan ini, Askun mengaku pesimis. Pasalnya, persoalan ini sudah dibiarkan legislatif Karawang dari 3 tahun lalu.

"Lah, DPRD kemana saja baru mau manggil sekarang. Ini persoalan kan sudah dari 3 tahun lalu. Kemana DPRD saat masa jabatan Plt. Dirut RSUD habis kemudian diperpanjang lagi?. Makanya saya pesimis kalau DPRD mau intervensi atas persoalan ini," kata Askun.

Oleh karenanya, Askun kembali menegaskan, bahwa polemik jabatan Plt. Dirut RSUD ini harus segera disikapi oleh APH, sehingga jangan menyalahkan masyarakat, jika persoalan ini terus mendapatkan banyak spekulasi dari publik.

"Ya, selama persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh hukum, maka selama itu pula akan mulai bermunculan spekuliasi negatif dari publik. Masyarakat yang sedang mencari kebenaran informasinya akan terus bertanya, ada apa dengan APH yang bungkam atas persoalan ini," tutup Askun. (Red)* AP

Jendela Jurnalis, Sumedang -
Seorang warga, kembali harus menumpahkan rasa kekecewaan terhadap pelayanan di BPN Sumedang, proses pengambilan uang titipan ganti kerugian dampak Tol Cisumdawu, diduga mandek hingga 3 minggu lamanya, Kamis, (30/3/23).

Heri Irawat, selaku Kuasa Waris dari keluarga alm. Memed berdasarkan penetapan PN Sumedang, sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti rugi dampak pembangunan Tol Cisumdawu, sebagaimana terdaftar perkara No. 62/Pdt.P-Kons/2021/PN Smd senilai Rp526.559.942 dan perkara No. 63/Pdt.P-Kons/2021/PN Smd dengan nilai Rp31.930.264.

Heri mengatakan, "Kurang lebih 3 minggu lalu bersama Penasihat Hukum, saya ikuti proses di BPN Sumedang, terakhir kelengkapan sudah saya penuhi, tapi hingga hari ini saya datang lagi ke BPN, belum juga selesai, berkas saya seperti mandek."

Ia menambahkan, "Keterangan dari Staf BPN, dokumen saya belum diparaf oleh Yanyan, selaku Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, katanya yang bersangkutan sedang ada acara di Bandung hingga dua hari ke depan."

Heri mengungkapkan, bahwa peristiwa yang ia alami bukan hanya kali ini saja, bahkan telah berulangkali

"Kejadian seperti ini sudah berulangkali, saya lelah dan kecewa menjalani proses seperti ini," ucapnya.

Di tempat terpisah, awak media berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Pengadaan Tanah pada Kantor BPN Sumedang, Tarto.

Ketika dikonfirmasi mengenai progres dari dokumen atas nama Heri yang telah lama berproses di BPN, yang bersangkutan merespon dengan menunjukkan chat WA, diduga dari Kepala BPN yang berisi link konten Youtube, memuat keterangan negatif tentang pelayanan BPN Sumedang.

Atas beredarnya konten Youtube dari pihak yang belum diketahui tersebut, Tarto berharap, permasalahan tidak melebar.

Kemudian Ia menyampaikan, "Surat Pernyataannya Heri (sebagai syarat kelengkapan dokumen) baru diantar kemarin, saya selaku Sekretaris tim pengadaan tanah, sudah paraf."

Lebih jauh lagi, ketika disinggung prosedur yang terkesan bertele-tele dan Staf BPN yang ditemui menyampaikan statement para Pejabat BPN Sumedang yang terkesan saling lempar itu, Tarto memilih tidak berkomentar jauh.

"Tetap mas, segala sesuatunya itu keputusan Pimpinan, saya sebagai Sekretaris Tim, sudah paraf," terangnya.

Menanggapi prosedur dan waktu panjang yang dikeluhkan oleh warga, Tarto berujar, "Proses prosedurnya seperti itu, yang penting saya sudah paraf-kan, tidak ada masalah, terkait Pimpinan belum tanda tangan, itu urusan Pimpinan, saya tidak tahu."

Heri yang menyaksikan langsung statement Tarto, nampak merasa heran terhadap alur birokrasi di BPN Sumedang.

"Saya sekarang merasa dipingpong, kalau Pejabat disini (BPN-red) saling lempar begini, prosedurnya terlalu panjang. Saya berharap, ada pihak di atas, yang memperhatikan supaya ada perubahan, seharusnya sesuai dengan slogan yang tertulis di Banner Kantornya, zona integritas MELAYANI PROFESIONAL TERPERCAYA," pungkasnya. (Red/AP)*

Jendela Jurnalis, Kep. Sangihe -
Ketua Save Sangihe Island (SSI), Jull Takaliuang dan kawan-kawan, melakukan kunjungan ke Sekretariat DPC PPWI Kab. Kep. Sangihe, Sulut, Selasa (28/3/23). Team SSI disambut langsung Ketua PPWI Sangihe, Fentje Janis, S.H, S.Ip, S.Th; yang didampingi Wakil Ketua, Asriel Johan Tatande, S.E; Sekretaris, Ryvomoon T. Mumba, S.Pd; Wakil Sekretaris II, Jumbriyati Manabung; Bid. Organisasi, Rolly OA. Supit; dan Bid. Humas & Publikasi, Benyfasius Sasiang. Pertemuan berlangsung di Sekretariat DPC PPWI Sangihe, Jl. Tapuang Belakang, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kep. Sangihe, Sulut.

Maksud kunjungan tersebut, adalah dalam rangka silaturahmi serta menjajaki kerjasama sosialisasi inovasi tambang emas Bowone, Sangihe. Selain itu, kunjungan itu bertujuan mempererat tali silaturahmi, agar ke depannya lebih mudah dalam berkoordinasi terkait berbagai hal, khususnya dalam menjalankan kerjasama antar organisasi.

Ketua SSI, Jull Takaliuang pun, mengucapkan terima kasih atas berkenannya Ketua dan Pengurus PPWI DPC Sangihe, menerima kunjungan team-nya tersebut.

"Terima kasih kepada Pengurus DPC PPWI Sangihe, yang telah menyambut baik kedatangan kami," tutur Jull.

Sementara itu, Fentje Janis, menyampaikan apresiasi bahwa, "SSI sebagai pejuang lingkungan hidup, mampu memenangkan tuntutan masyarakat Sangihe, sampai tingkat kasasi. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan ke depannya, SSI atas nama rakyat Sangihe, juga bisa memenangkan hati para Pemimpin Daerah, dalam hal penertiban penambang liar yang masih beroperasi sampai hari ini."

Pada kesempatan tersebut, Jull dan kawan-kawan meminta kepada PPWI sebagai Organisasi Jurnalistik, untuk kerjasama yang berintegritas, namun tetap prima dalam memberikan pelayanan dalam bidang pemberitaan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan pada khususnya. Sudah menjadi rahasia umum akan carut marutnya peristiwa Bowone, menjadi kerumitan tersendiri bagi semua orang, baik itu masyarakat Sangihe, maupun orang yang berada di perantauan yang berdarah keturunan Sangihe.

Lanjutnya, mereka mengikuti dan mencermati setiap permasalahan yang menjadi drama Bowone dari awal tayang sampai sekarang, dengan penuh kebimbangan. Terjadi gugat-menggugat antara SSI, PT. TMS dan Pemerintah, yang akhirnya dimenangkan oleh SSI. Namun, di penghujung gugat-menggugat, terdapat satu hal yang menarik sampai hari ini, yaitu belum adanya tindakan dan langkah yang pasti dan tepat dari APH untuk penertiban, khususnya bagi para pekerja tambang emas itu sendiri atau penambang liar.

"Kita tentunya berfikir, akan bermuara kemana permasalahan ini. Ada apa sesungguhnya di Bowone? Ketika kita melihat lebih dalam lagi, ternyata orientasinya adalah uang, uang dan uang. Yang harus difahami ketika berbicara mengenai uang, maka kita akan dibutakan, baik hati maupun fikiran. Yang ada hanya kepentingan, sehingga kita jadi lupa sebab dan akibatnya, yang kemudian hari menyengsarakan secara pribadi dan akhir dari semuanya, dimenangkan oleh cukong-cukong pemodal," ungkap Fentje Janis.

Fentje menambahkan, oleh karena itu, PPWI mengajak semua elemen masyarakat Sangihe, menggumuli permasalahan yang ada dan sepakat menjaga serta melestarikan "Banuang Kite I Kakendaghe demi masa depan anak cucu kita." (Red/AP)*

Jendela Jurnalis Karawang -
Karawang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang mungkin termasuk katagori krisis jalan rusak dan berlubang. Kendati demikian, setiap tahun Pemerintahan Kabupaten Karawang melalui Bidang Jalan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Karawang melakukan perbaikan jalan setelah adanya usulan terlebih dahulu walaupun terkadang di cap lamban dalam penanganannya.

Setelah jalan tracking Telagasari-Tempuran yang hampir dua tahun dibiarkan dengan kondusi terbelah-belah dan penuh lubang, sehingga akibat jalan rusak tersebut menyebabkan banyaknya pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan, bahkan kendaraan roda dua maupun roda empat acap kali tergelincir akibat menghindari jalan berubang, ada juga yang berakhir terjebur ke irigasi.

Ditempat terpisah, jalan poros Tempuran - Cilamaya, tepatnya di Dusun Tegalurung RT 12/03, Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, jalan tersebut sudah lama dibiarkan berlubang dan bergelombang yang dirasa cukup extreem dan terkesan membahayakan pengguna jalan saat, apalagi saat malam hari.

Hal tersebut di utarakan oleh warga setempat yang merasa kesal terhadap kinerja Pemkab Karawang khususnya DPUPR Karawang yang terkesan lamban dalam penanganan perbaikan jalan.

Warga setempat yang enggan disebutkan namanya juga menyebutkan bahwa akibat pembiaran jalan berlubang tersebut pengguna jalan yang melintas jalan Tegalurung sering mengalami insiden kecelakaan.

Saat awak media mengonfirmasikan hal tersebut kepada Toto Nur Anwari selaku Kepala desa Tegalurung, dirinya membenarkan terkait jalan yang rusak dan berlubang menganga di wilayahnya, bahkan hingga mengakibatkan seringnya terjadi insiden pengguna jalan yang tersungkur dan jatuh dari kendaraan, terutama kendaraan roda dua. Senin (28/03/2023).

"Kami Pemerintahan Desa Tegalurung sudah menghubungi Satgas Jalan DPUPR Cabang untuk merespon ajuan kami, untuk segera merealisasi perbaikan jalan tersebut agar tidak banyak insiden jatuh korban berikutnya,” harapnya. (Red)*