Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat kritik tajam dari Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian yang menilai telah mengecewakan warga Karawang karena janjinya memperbaiki jembatan Cicangor di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang dalam waktu 2 minggu malah meleset.

Parahnya, solusi perbaikan jembatan rubuh di Cicangor dengan membangun jembatan bailey itu malah mangkrak dan pembangunannya berpotensi tidak bisa diteruskan.

"Coba bayangkan kalo itu tidak bisa diteruskan, padahal sudah menelan anggaran negara,"ujar Askun (sapaan akrab bagi Asep Agustian), Minggu, 30 Maret 2025.

Menurut Askun, sebagai Gubernur, Dedi Mulyadi terlalu banyak mencari sensasi dalam kontennya dibandingkan memberi solusi yang konkret bagi masyarakat.

"Ya perbaikan jembatan itu menjadi contoh bahwa kebijakan Gubernur itu ngaco, tidak melalui pertimbangan yang matang,"tuturnya, kecewa.

Askun juga menilai Dedi terlalu banyak bicara atau asal bunyi, serta memutuskan sesuatu seperti tanpa perhitungan yang matang.

"Coba cek saja, jembatan yang dijanjikan rampung dalam dua minggu itu justru mengalami keterlambatan, bahkan saat mulai digunakan terlihat miring dan membahayakan pengguna jalan," paparnya.

“Saya sangat kecewa. Seorang Gubernur seharusnya tidak asal bicara, tidak asal omong. Harusnya ada perhitungan matang, koordinasi dengan para ahli teknik jembatan, serta pihak terkait, termasuk Bupati Karawang. Jangan hanya sekadar membuat konten demi popularitas di media sosial,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan apakah proyek-proyek seperti Jembatan Bailey dan rencana program rumah panggung benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau sekadar strategi pencitraan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan konten, tapi hasil nyata,” tambahnya.

Askun menilai seorang pemimpin harus lebih berhati-hati dalam berjanji agar tidak mengecewakan rakyat.

“Jangan hanya karena memiliki jutaan pengikut di media sosial, lalu merasa paling hebat. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas ucapannya. Ingat Negara ini tidak bisa dibangun oleh konten,” pungkasnya.

Lebih jauh, Askun juga menyoroti pengerjaan jalan Provinsi di Karawang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Jawa Barat yang juga molor, padahal perbaikan jalan itu sangat penting mengingat digunakan dalam arus mudik lebaran tahun ini.

"Itu perbaikan jalan juga malah molor, akhirnya bikin banyak pemudik celaka karena jalan berlubang di Karawang," timpalnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Karawang, Aep Saepuloh juga sempat geram terhadap perbaikan jalan di Karawang yang dikerjakan oleh Pemprov Jawa Barat.

Aep juga telah mengambil tindakan memanggil PPK 1.1 Jawa Barat guna meminta klarifikasi keterlambatan itu. Sebagai bupati, Aep juga sempat mengecam akan ikut memperbaiki jalan tersebut jika Pemprov tidak segera menyelesaikan perbaikan jalan di Karawang. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang resmi mengeluarkan Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 642 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya. Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna mencegah adanya praktik korupsi, khususnya gratifikasi dalam bentuk tunjangan hari raya (THR) atau hadiah lainnya yang berpotensi melanggar hukum. Sabtu (22/3/25).

Dikutip dari laman resmi Pemkab Karawang melalui website karawangkab.go.id, Bupati Karawang menegaskan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima atau meminta gratifikasi, baik secara individu maupun atas nama institusi. Larangan tersebut mencakup permintaan dana atau hadiah dari masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai negeri, karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Mengenai dasar hukum diterbitkannya SE larangan gratifikasi tersebut, Pemkab Karawang berkiblat pada rujukan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 12C, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa pegawai negeri yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Sementara itu, terkait ketentuan teknis mengenai pelaporan adanya unsur tersebut dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Untuk pegawai yang menerima bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kadaluarsa, diimbau agar menyalurkannya sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan, dengan melaporkan dokumentasi penyerahan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Karawang.

Selain larangan menerima gratifikasi, dalam surat edaran juga menegaskan bahwa fasilitas dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan.

Bupati Karawang juga mengimbau kepada pimpinan asosiasi, perusahaan, korporasi, dan masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika ada permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, masyarakat diharapkan segera melapor kepada aparat penegak hukum atau instansi berwenang yang dapat dilakukan melalui beberapa jalur dan cara diantaranya ;

- Melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) : https://gol.KPK.go.id

- Melalui Email resmi KPK : pelaporan.gratifikasi@KPK.go.id

- Mengirimkan laporan tertulis ke alamat Pos KPK RI

- Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Karawang atau Inspektorat Kabupaten Karawang

- Melalui hotline layanan WhatsApp UPG Karawang di nomor 0822-1136-9376

Untuk diketahui, surat edaran tersebut telah disebarluaskan kepada seluruh stakeholder di lingkungan Pemkab Karawang, termasuk melalui akun media sosial resmi Pemkab Karawang. Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh ASN dan penyelenggara negara di Karawang dapat patuh serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (Red)*